Tanah tertanggal 15 April1989 yang dimiliki Tergugat sebagai dasar Penguasaan tanah olehTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memang belum dibalik nama ituKarena bukan Tergugat tidak mau membalik nama kepada Tergugat IIdan Tergugat Ill akan tetapi dikarenakan adanya proses hukumterhadap tanah sengketa a quo tersebut maka pihak RT, Kelurahan danKecamatan menghentikan sementara sampai proses hukum tersebutsudah jelas kepemilikan tanah tersebut diatas , hal itu dapat diujikepemilikannya melalui ke perdataan

./2016/PN.Mlgperbuatan itu mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian yangtimbul;Bahwa menurut pasal 1365 KUH perdata setiap subyek hukum, apakahperorangan, atau badan hukum atau penguasa sebagai badan hukum bisamelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa kalau perbuatan melawan hukum dilakukan oleh penguasa hanyasebatas lapangan perdataan bukan administrasi perdataan;Bahwa pengertian melawan hukum itu sudah berkembang, jadi tidak hanyabertentangan dengan undangundang tapi juga bertentangan denganpelaksanaan

unit Projektor Fijitsu LPF4801 warna hijau telor asin,1 (Satu) Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit projektor merk Toshiba TLP X2000 warna hitam yangkesemuannya barang inventaris dinas milik Disinfolahta Kohanudnas dengan cara diambil oleh Terdakwa dariruang penyimpanannya di kantor Disinfolahta Kohanudnas tanpa prosedur yang benar dengan tujuan untuk digadaikan adalah bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum oleh karena prosesnya melalui suatu perbuatanpidana dan bukan proses perdataan

Menyatakan hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 257/ DesaSakti atas nama Wayan Suriana dan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Desa Sakti atas nama Pan Catur kedua penerbitan serifikat tersebuttidak melawan hukum dan tidak di hukum membayar ganti kerugiansecara tanggung renteng karena perkara bersifat ke perdataan danTurut Tergugat merupakan pelayanan publik;4.

Eksepsi Error InPersona, merupakan suatu eksepsi untuk mengalihkan suatutanggung jawab ke perdataan atas suatu kewajiban perdata yangmewajibkan pihak yang dikenakan kewayjiban tersebut untumelaksanakannya.Menimbang bahwa dalam perkara aquo Tergugat dan TergugatIl adalah pihak yang menguasai dan bertempat tinggal disebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalamgugatan Penggugat.

Karta Obong dan dalam buku C Desa tidak tercatat alm Karta Obongsebagai pemilik atau penggarap sehingga saksi M Rahmat menghentikan upayapencariannya.Bahwa namun demikian, saksi Maman Karman, alm Cucu Bin Maddapi dan saksiMulyono tetap akan mengajukan gugatan perkara perdataan ke Pengadilandimana sesuai petunjuk dari sdr. Alvis Sihombing, SH sebagai salah satu buktiperlu dibuat surat keterangan Susunan ahli Waris dari alm.

penggugat, danjuga sudah menjalani apa yang diputus oleh Pengadilan negerijember yaitu salah satu amarnya yaitu) dihukum membayar uangdan diganti dengan kurungan karena kami atau Tergugat II,tidak bisa membayarnya maka diganti dengan kurungan, makatanggung jawab kami telah kami laksanakan sebagaimanamestinya sesuai amar putusan tersebut, akan tetapi sekarangini kami masih digugat dengan perkara perdata, maka dimanakeadilan ini berpijak, apakah kami Tergugat II ini yangsudah melaksanakan hakhak perdataan

kami sebagai TergugatII masih dijadikan pihak lagi dalam perkara ini, karenaperkara ini kami Tergugat II telah anggap selesai dan tidakbisa diajukan lagi gugatan ini karena menurut hukum bilamanahak hak perdataan telah dilaksanakan maka tidak bisadiajukan lagi dalam masalah/obyek dan subyek yang sama, makadalil dalil Penggugat dalam surat gugatannya mohon ditolaksemuanya,;bahwa, atas dasar uraian dan dalil kami tersebut di atasselanjutnya mohon Yth Bapak Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili

Sun Yat Sen),Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota KotaMedan Sehingga dalil gugatan tersebut secara jelasmenunjukan adanya sengketa kepemilikan atas sebagiantanah Sertipikat Hak Milik No. 350 dan No.351 KOTAMATSUM III, dengan adanyasengketa kepemilikan tanah maka menjadi wewenangPeradilan Umum karena menyangkut' tentang hak hakke Perdataan Penggugat yang harus dibuktikankeabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah aquo dimana lembaga yang mempunyai' kompetensi dalammemeriksa dan memutus

Bahwa menurut Ahli kalau suami masih hidup dengan terdakwa samasama bagaimana kalau suami sudah meninggal, kalau seperti itu tidakada tanggung jawab pidana oleh istri (terdakwa); Bahwa menurut Ahli kalau permasalahannya di Perdataan, berarti yangbertanggung jJawab adalah Ahli Warisnya. Bahwa menurut Ahli kalau beli barang/supllay barang oleh suami,kemudian meninggal, dan barang sudah dibayar lunas oleh yangmeninggal lalu ditanya lagi oleh terdakwa itu suatu etika yang baikdaripada terdakwa.

Matnawi Suamna, sehinggajelas sekali para Tergugat memanipulasi dengan cara merubahpetok/kohir untuk mengelabui Penggugat;Bahwa para Tergugat berusaha akan menghilangkan data obyek sengketadengan cara memindahkan data tersebut, sehingga hak kepemilikanPenggugat menjadi kabur atau tidak jelas dan para Tergugat berusahamenjual obyek sengketadengan cara menawarkan kepada orang lain, yangtujuannya ingin menghilangkan hak ke perdataan Penggugat;Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

apakahkepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebihdahulu secara ke perdataan ;Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugatmemohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutusperkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakanditolak atau setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima ;4.

Pertamina gas dengan mengacu pada: Data Permendagri No: 25 Tahun 2005, Provinsi Kaltim Tahun 2005; Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial Tahun 2016; Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pertamina Gas;maka berdasarkan hasil pencermatan dan disesuaikan denganPermendagri No: 25 Tahun 2005 dapat disampaikan bahwa lokasimanifold station KM. 53 berada di wilayah administrasi Kota Bontangmaka yang berhak mengadili adalah kewenangan pemerintah KotaBontang baik mengenai hak perdataan maupun

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.Bahwa inti gugatan PARA PENGGUGAT dalam uraian pokok perkara, dalamposita " hubungan hukum ke Perdataan antara PARA PENGGUGAT dengan KAMALALAMSYAH, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tampak Siring III No. 19 PerumahanDaan Mogot Baru Kelurahan Kali Deres Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat adalahsebagai saudara kandung dan termasuk anakanak kandung dari Bapak Haji.

Irmi Darwatidalam transaksi jual beli tersebut selaku pihak pembeli dengan'tikad baik, yang dilindungi UndangUndang karena telahmemenuhi unsurunsur dan asasasas sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 dan 1338 kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata / BW), yang mana apabila terjadi sengketakepemilinan atau sengketa perdataan yang timbul sebagai akibatdari terjanjinya transaksi jual beli dimaksud yang menuntutpembatalan status kepemilikan tanah dan atau akta jual bellitanggal 06 Juni 2002, Nomor

Diatas penerbitan surat hibah itu sah karena diatas tanah objeksengketa sudah ada sertifikat atas nama Dortje Datuanna itu berartisudah membuktikan kepemilikan hak perdataan.

Gugatan Penggugat Merupakan Sengketa Perdataan dan Masuk DalamKompetensi Absolut (Kewenangan Mengadill) Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara a quo merupakanperkara keperdataan sebab Penggugat dalam gugatannnya pada point hurufF.

Selanjutnya dalam petitum gugatan, ternyata tidak ada tuntutangugatan yang bersifat hak ke Perdataan, karena tuntutannya hanyamenyangkut pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan obyeksengketa ; Menimbang, bahwa meskipun sengketa tersebut terjadi antaraorang melawan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi dalamsengketa a quo terdapat kepentingan pihak ketiga yakni Dokter SukaGinting selaku pemegang sertipikat objek sengketa, sehingga haruspula dipertimbangkan apakah pokok gugatan mengarah kepadapembuktian

Asas kontrakonvirmasi(asas yang paling penting) Adalah proses pengukuran pemohonharus bisa menunjukan bahwa obyek yang dimohon memilikibatasbatas yang terkait dengan para pihak yang bersengketa,asas ini memiliki konsekwensi perdataan yang memilik konspirasiyuridis administrasi, konspirasi yuridis pendataan yang masukdalam konsekuensi yuridis bila semua sudah dilalui, dan merasasudah benar, yakin, maka proses akan lancar untukmendapatkan jaminan kepastian hukum itu adalah mekanismedan akses dilakukan

Negara Indonesia Negara hukum harus tetap mematuhimenghormati hak perdataan orang per orang dan badan hukumyang pernah ada dinegara Indonesia Konvensi Internasionalmenyatakan maka filosofis ini dianggap putusan Presiden No.32th 79 dikeluarkan artinya tenggang waktu tahun 60 s.d 80apabila ada generasi atau keluarga dari orang asing yang maumengikuti pasal 21,20 hanya warga Negara Indonesia yangmempunyai hak milik atas tanah apabila dia ingin mengundurkandiri .

suatu perbuatan pidana sebelum dilakukan gugatan itudibuktikan dulu secara pidana kemudian diajukan gugatan tapikemudian ahli mengatakan bisa bersamaan itu bagaimanakontradiksi Penegakan tindak pidana pemalsuan surat secarasempurna itu dilakukan dilapangan hukum Pidana tapi ada kalanyabanyak problematika meninggallah daluarsalah ternyata diketahuiada timbul suatu surat yang diduga palsu menimbulkan ketidakadilan kerugian bagi pihak korban ini sarana yang terbuka secaralebar yaitu secara hukum ke perdataan

Jadi diatidak mempunyai dasar hak untuk berbuat dan tadi sudah dijelaskandidepan, itu menyebabkan kemudian dalam ranak perdataan itu kemudiandisebut dengan ultra fires. Kan begitu. Dalam ranak pidana itu merupakansebuah keadaan yang memungkinkan untuk mengatakan yangbersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi pointnya sajategasnya begini.