Dihadapan BupatiManggarai Barat Penggugat (Pembanding) menyampaikan bahwaPenggugat (Pembanding) telah membayar semua administerasi terkaitPermohonan ljin Mendirikan Bangunan (IMB);Bahwa atas dasar tersebut Penggugat (Pembanding) tetap melanjutkanmembangun Rumah Penginapan / Indekos dengan alasan, Penggugat(Pembanding) sudah membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuansebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di KantorDinas Pertambang dan Energi;Bahwa Penggugat (Pembanding) pada

masih menjadi wewenang Pemerintah c.qTERGUGAT ; Bahwa sebenamya PENGGUGAT II INTERVENSI tidakmempermasalahkan wewenang TERGUGAT dalam pemberian izinpengolahan limbah B3 dan dumping di dasar laut yang terkandung dalamObyek Sengketa, berdasarkan peraturan yang berlaku dan dengandemikian PENGGUGAT II INTERVENSI telah salah menafsirkan isi PP38/2007 tersebut sehingga dalil tersebut harus' ditolak ; Bahwa dalil PENGGUGAT II INTERVENSI yang menyatakan ketentuanUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang

Laut Nabidang termasuk Jese Hutabarat (Tergugat Ill) ikut dalampemugaran Tambak (kuburan) Ompu Laut Nabidang Hutabarat dan Tergugatlll menerima ulos adat dari saksi sebagai bona hulahula yang berarti secarahukum adat batak Tergugat Ill mengakui bahwa dirinya adalah merupakanturunan dari Ompu Laut Nabidang Hutabarat dimana dalam hukum adatBatak Pemberian ulos adat dari Tulang dan Penerimaan ulos adat dariTulang adalah merupakan perlambang pemberkatan dan pertambang kasihsayang dari Tulang kepada Berenya

Berdasarpada fakta hukum tersebut, maka Izin Usaha Pertambang Eksplorasi kepadaPT. Mahkota Bumi Modern telah berakhir jangka waktunya sejak Tanggal 24Juli 2018. Dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi PT,Mahkota Bumi Modern, maka secara hukum PT.

Berdasarpada fakta hukum tersebut, maka Izin Usaha Pertambang Eksplorasi kepadaPT. BUMI SUMBER REJEKI telah berakhir jangka waktunya sejak Tanggal24 Juli 2018. Dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya IUP EksplorasiPT. BUMI SUMBER REJEKI, maka secara hukum PT.

BuktiP19 : Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentangpenyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pertambang diBidang Pertambangan Mineral dan Batubara selatanberlakunya UndangUndang No 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;25. Bukti P20a : Surat nomor : 522.540/022/SDM.1/Hut ESDMPS/VIII/2016tanggal 8 Agustus 2016 ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;26.

terletak didaerahperbatasan Kabupaten/kota yang belum jelas, makaoleh sebab itu tidak bisa dimohonkan ijinnya(sesuai dengan ketentuan UU No.4 /2009 harusditetapkan terlebih dahulu peraturanpelaksanaannya, dan sampai saat ini peraturantersebut belum keluar), hal ini juga sudahdisosialisasikan ke seluruh Dinas Pertambangan.Bahwa apabila sebelum berlakunya UU No. 4Tahun 2009 untuk penetapan wilaah pertambangantelah dikeluarkan Kuasa Pertambangan (KP),kemudian terjadi penciutan KP da ada bagianwilayah pertambang

PROPERTI Pertambang 99,99 10.000.000. 410.655.12 10.410.655.PT. BL AGRO an 000 4 1245. PT. 99,99% 10.000.000. 3.796.215. 13.796.215.6. SUMATERA Perdaganga 84% 000 539 5397. DATA n 99,00% 5.000.000.0 (35.395.76 4.964.604.2PT. SRI Agro Bisnis 00 4) 368. JUNJUNGAN Perdaganga 100% 250.000.00 (31.282.63 218.717.37MEDIA n 0 0) 0PT. SURYA 247.500.00 247.500.00CITRA RIAU Perdaganga 0 0n Sepeda 2.000.000.0 2.000.000.0Motor 00 00Total 102.497.50 4.632.524. 107.130.020.000 288 4.288 c.

Core AxessIndonesia, PT Natural Persada Mandiri, PT Pertambang Nikel Nusantara,PT. Sumatera Mining Investama dan PT. Paramitha Persada Tama; Bahwa para kontraktor jasa pertambangan tersebut melakukan kegiatanpenambangan didalam IUP milik PT. Bososi Pratama; Bahwa semua kegiatan dan tahapantahapan penambangan dilakukanoleh para kontraktor jasa penambangan; Bahwa PT.

Rockstone Mining Indonesia, PT Natural Persada Mandiri,PT Pertambang Nikel Nusantara, PT. Sumatera Mining Investama dan PT.Paramitha Persada Tama, tetapi tidak melihat PT Bososi Pratama melakukanpenambangan; Bahwa yang saksi lakukan saat melakukan pengawasan tersebutadalah melakukan open meeting dengan mengundang semua kontraktor jasapertambangan untuk hadir.

RockstoneMining Indonesia, PT Natural Persada Mandiri, PT Pertambang NikelNusantara, PT. Sumatera Mining Investama dan PT.

adalah utuk memindahkan galianuntuk mengambil batu atau meniral yang ada dibawahnya;Bahwa menurut pendapat ahli kalau bahan galian c gunung di keruk ada alatangkuinya termasuk pertambangan sedangkan gali sumur bor itu bukantermasuk pertambangan;Bahwa menurut pendapat ahli meratakan tanah untuk bangun rumah tersebuttidak termasuk kegiatan penambangan akan tetapi termasuk kegiatanpematangan lahan atau penataan lahan bukan kegiatan pertambangan danranah hukumya sendiri lain;Bahwa terkait UndangUndang Pertambang

Sambas Minerals Mining melakukan eksplorasidi Desa Watudemba pada tahun 2010 dan produksi mulaitahun 2011 berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangandengan luas wilayah tambang sekitar 1008 Ha yang terdiridari 4 blok tambang, sedang saat ini yang diolah baru 3 bloktambang dimana seluruh wilayah pertambang PT.

PEMERINTAHAN KABUPATEN KARAWANG, DINASPERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, PERTAMBANG AN danENERGI, diwakili oleh Ir. Hanafi,MM., Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Karawang,berkedudukan di Jin. Jend. A. Yani No. 30 Karawang 41315, dalam hal inimemberikan kuasa kepada, H. Toni Mulyana, SH., Nurhayati, SH, danEndang Sutisna,SH, Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Karawang,Nasrun Hantatury, SH,, dan H. Amrullah, SH., Advokat yang beralamat diJl.

Riau Bara Harum adalah merupakan KawasanHutan, diberi tanda dengan P 17;24.Foto copy Peta Telaahan Titik Koordinat Status Fungsi Kawasan Hutan diKabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang merupakan Lampiran SuratKepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru Nomor :$.549/BPKH.XIX/PKH//2016 tanggal 1 Oktober 2016, Hal : Telaahan StatusFungsi Kawasan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Riau Madani, yangisi nya menjelaskan bahwa status areal bekas pertambang BatubaraPT.

Wilayahtersebut adalah bagian dari tata ruang Nasional dan Wilayah Pertambang itusendin adalah bagian darn wilayah hukum pertambangan Indonesia.

Wilayah tersebut memilikipotensi Mineral dan Batubara, 2.Wilayah tersebut tidak terkait dengan wilayahadministratf Pemerintahan dan yang 3.Wilayah tersebut adalah bagian darn tataruang Nasional dan Wilayah Pertambang itu sendiri adalah bagian dari wilayahhukum pertambangan Indonesia.

DUNIA USAHA,bersamasama dengan 20 (dua puluh) orang lainnya, yang lokasi tanahnyamasuk dalam WIUP (Wllayah Ijin Usaha Pertambang) atas nama PT. DUM.Adapun tanah yang telah dijual oleh Penggugat, seluas 21,375 M?

PT.ADIARTHA SWABUANA yang melakukan produksi tambang nickelPT.ST Nickel Resources dan PT.Multi Bumi Sejahtera di Desa DungguaKec.AmonggedoSedangkan PT.ADIARTHA SWABUANA bellum memiliki jin UsahaPertambangan Operasi Produksi Khusus Angkut Jual (IUP OPK Angkut Jual)dan Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Konawe tidak pernahmenerbitkan lin Usaha Pertambang Operasi Produksi Khusus Angkut Jual(IUP OPK Angkut Jual) tersebut.

Kepala dinasESDM Prov Sulawesi Tengah, menerangkan Kuasa Pertambang Ekplorasiditerbitkan Keputusan Bupati Morowali pada tahun 2008 (vide Bukti TIlInter1 = Bukti P3 = Bukti T8 dan Bukti T.ll Inter2 = Bukti P4) PT.Morindo Bangun Sejahtera dikaitkan dengan bukti Tergugat Il Intervensidan bukti Penggugat tersebut adalah merupakan bukti yang sangatsempurna bahwa Bupati Morowali prov.

ProvinsiSumatera Utara agar PT.M3 menghentikan kegiatan penambangan emas yangdilakukannya namun PT.M3 tidak mengindahkannya, Surat Perhitungankerugian kerusakan lingkungan akibat penambangan yang dilakukan ), adanyaiin usaha yang diberikan Pemda Kabupaten Mandailing Natal kepada PT.Madinah Madani Mining adalah berupa explorasi tambang Bauksit dan mineralpengikutnya , sedangkan menurut keterangan Ahli NAZLI, ST Kepala SeksiSumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi SumateraUtara, Ahli Pertambang

Totok mengajak Turisti Hindriya guna membantu pendanaanpengurusan perijinan tambang tersebut;Bahwa pada saat mengurus perijinan pertambang tersebut Turisti Hindriyasaat itu sudah masuk sebagai investor penyerta modal yang pada awalnyauntuk proses pengurusan jjin tersebut hanya membutuhkan biaya antaraRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah);Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Turisti Hindriya sehingga iabersedia dan mau memberikan uang kepada

Tambang BatubaraOmbilin telan mendapat konsesi atas tanahtanah diwilayah Kotamadyasawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung untuk pengusahaan tambangbatubara sejak zaman Belanda, dan mempunyai kuasa pertambang atas tanahHalaman 103 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDGseluas 12.947 ha, dan atas pebayaran uang guna penyerahan oleh Kepala NagariKolok atas hakhak tanah dan untuk pesta adat, membuktikan bahwa PT.