WAODE suciatI; Pewakilan Anggota;Perempuan;4. Panitia Penerima HasilPekerjaani. LAMUDI; Kepala Dusun; Ketua;j. MUSAABDULLAH; Kepala Dusun; Sekretaris;k.

Syifa Medical Prima ditunjuk sebagai pemenanglelang; Bahwa dalam evaluasi saksi tidak ada berhubungan danmelaporkan kepada Direktur RSUD Rasidin; Bahwa waktu Aan wijzing ada pewakilan dari RSUD Rasidin hadiryaitu Bu Wedanelly sebagai PPTK; Bahwa pada waktu Aan Wijzing dilaksanakan tidak adapertanyaan; Bahwa pengumuman Pemenang melalui aplikasi lpse; Bahwa setelah diumumkan tidak ada sanggahan;Halaman 68 dari 210 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Pdg Bahwa setelah masa sanggah habis Pokja melaporkan

Syifa Medical Prima ditunjuk sebagai pemenanglelang; Bahwa dalam evaluasi saksi tidak ada berhubungan danmelaporkan kepada Direktur RSUD Rasidin; Bahwa waktu Aan wijzing ada pewakilan dari RSUD Rasidin hadiryaitu Werdanelly sebagai PPTK; Bahwa pada waktu Aan Wijzing dilaksanakan tidak adapertanyaan; Bahwa pengumuman Pemenang melalui aplikasi lpse; Bahwa setelah diumumkan tidak ada sanggahan; Bahwa setalah masa sanggah habis Pokja melaporkan kepadakepala ULP dan ULP yang menyerahkan hasil pekerjaan

Syifa Medical Prima ditunjuk sebagai pemenanglelang; Bahwa dalam evaluasi saksi tidak ada berhubungan danmelaporkan kepada Direktur RSUD Rasidin; Bahwa waktu Aan wijzing ada pewakilan dari RSUD Rasidin hadiryaitu Werdanelly sebagai PPTK;Halaman 75 dari 210 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Pdg Bahwa pada waktu Aan Wijzing dilaksanakan tidak adapertanyaan; Bahwa pengumuman Pemenang melalui aplikasi lpse; Bahwa setelah diumumkan tidak ada sanggahan; Bahwa setelah masa sanggah habis Pokja melaporkan

Anugrah Grafika telah menimbulkankerugian negara.terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.SiBahwatupoksi BINSUPARDI selakuPPTK tidak dilaksnakan dengan baikBahwa setalah dilakukan penghitungan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Pewakilan Propinsi Bengkulu maka ditemukan kekuranganjumlah buku dengan perincian sebagai berikut : No. Nama sekolah Buku kurang (Ket1. SD Negeri 04 Lebong Atas 5742. SD Negeri 06 Lebong Atas 2163. SD Negeri 01 Pelabai 5574. SD Negeri 05 Pelabai Lengkap5.

Anugrah GrafikaBahwa setalah dilakukan penghitungan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Pewakilan Propinsi Bengkulu maka ditemukan kekuranganjumlah buku dengan perincian sebagai berikut : No. Nama sekolah Buku kurang (Ket1. SD Negeri 04 Lebong Atas 5742. SD Negeri 06 Lebong Atas 2163. SD Negeri 01 Pelabai 5574. SD Negeri 05 Pelabai Lengkap5, SD Negeri 03 Lebong Utara lengkap6. SD Negeri 04 Lebong Utara (2697. SD Negeri 07 Lebong Utara (2358.

(empat milyar enam ratus delapanpuluh sembilan juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Pewakilan bahwadalam pengadaan Lahan Gedung Tourist Information di Kabupaten KehahiangT. 2015, Bahwa nilai kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidanakorupsi pengadaan lahan untuk Gedung TIC di Kelurahan Dusun KepahiangKecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sebesarRp.3.346.298.160,00.

Bupati Kepahiang dalam menetapkanharga tanah tersebut menunggu dulu hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPPAksa, Nelson dan Rekan Nomor : 1108/LP.01/KP/ANR/ IX/2015 Tanggal 02September 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Pewakilan bahwadalam pengadaan Lahan Gedung Tourist Information di Kabupaten KepahiangHalaman 199 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl2015, Bahwa nilai kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsipengadaan lahan untuk Gedung TIC

Mei 2015 Senilai Rp.3.708.000.000,.00 termasuk pajakdidalamnya sebesar Rp. 185.400.000,.00.Menimbang, bahwa DPPKAD kabupaten Kepahiang oleh karena telahterpenuhinya syarat penerbitan SP2D tersebut, maka terbitlah Surat PerintahPencairan Dana Nomor : 0510/SP2DLS/KPH/2015 tanggal 21 Mei 2015 senilaiRp. 3.708.000.000,.00 termasuk pajak didalamnya sebesar Rp. 185.400.000,00,yang diterimaoleh terdakwa SAPUAN Bin WAHAB sebagai pembayaranatastanah miliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Pewakilan

pengetahuan danHalaman 238 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bglkeinginan untuk melakukan kejahatan itu., berdasarkan faktafakta yangterungkap dipersidangan, yaitu ; dari keterangan saksisaksi, keterangan ahlliyang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupasuratsurat, Serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Buktiberupa Surat yang diajukan ke persidangan.Menimbang, bahwa dalam perkara ini kerugian keuangan Negarasebagaimana Laporan Audit BPKP Pewakilan

Liontin berlian berikut e.tusuk konde emas + 25 gram, sebaiknyamengikuti harga pasar untuk mempercepat penjualan olen Penggugat denganharga yang cocok, segera memberikan informasi kepada seorang wakilTERGUGAT yang ditunjuk, begitu halnya dengan pewakilan dari Penggugatyang disepakati, dan apabila Para Tergugat tidak mau tunduk kepada putusanPengadilan, maka hak dari Para Tergugat atas penjualan HARTA WARISANakan dilakukan Consignasi / Penitipan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Timur.31.

Nomor 1765 K/Pid.Sus/2015Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jaksa Pemerintah, sehinggaperbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telahmerugikan keuangan Negara, sesuai Hasil Audit BPKP Pewakilan ProvinsiSulawesi Selatan Nomor; S2671/PW.21/5/2012 tanggal 9 Desember 2013sebesar Rp1.653.750.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal ini telah digunakan untuk kepentinganpribadi Terdakwa

lebih tinggi".Penjelasan dari Pasal 7 ayat (4) adalah:"Jenis peraturan perundangundangan selain dalam ketentuan ini,peraturan yang dikeluarkan' oleh Majelis PermusyawaratanRakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,Bank Indonesia, Menteri, Kepala Bidang, Lembaga, atau Komisi yangsetingkat yang dibentuk oleh Undangundang atau Pemerintah atasperintah Undangundang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Gubernur, Dewan Pewakilan

Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi sebagai pewakilan desa, dibuat di Jatimulyo tanggal 24 Mei 2016 diketahui oleh Kepala Desa Suharno;- Fotokopi Berita Acara Penyerahan Surat-Surat Tanah a.n. Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi tanggal 24Mei 2016 di Jatimulyo diketahui oleh Kepala Desa Jatimulyo Suharno;- Fotokopi Surat Pernyataan Bersama a.n.

Bank RakyatIndonesia Agroniaga Tbk tanggal 11 Agustus 2017Perihal :Restruscturin summary BMF.Fotocopy print out korespondensi surat elektronikantara Penggugat/Tergugat Rekopensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi tanggal 11 dan 14 Agustus2017 Perihal : Legal Summary Jonit FinancingBMF).Fotocopy Print out percakapan melalu Whatsappantara pewakilan Penggugat/Tergugat RekonpensiHalaman 65 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.Bukti T/PR 29Bukti

Feriaman Sarumahamenimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 9.917.657.675.Sedangkan perhitungan BPKP Pewakilan Propinsi Sumateri Utara apabilapembayaran ganti rugi mengacu pada nilai NJOP maka riil cost ganti rugiyang harus dibayarkan negara kepada pemilik lahan hanya sebesarRp.850.000.000. sedangkan terdakwa melakukan pembayaran gantikerugian dengan mengacu pada transaksi nilai pasar/ harga umum sebesarRp.10.767.657.567.Terhadap Novum PK 4 , mengenai adanya ancaman atau intimidasi ,

diterima oleh Termohon II pada tanggal 12Juni 2012.Perlu diinformasikan bahwa sesuai dengan ketentuan PP Nomor 16Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan PerwakilanRakyat Daerah (termasuk Perdasi dan Perdasus di Provinsi Papua)dapat diajukan oleh pihak Eksekutif maupun pihak Legislatif (DPRP).Menurut ketentuan Pasal 84 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtentang Tata Tertib Dewan Pewakilan

Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi sebagai pewakilan desa, dibuat di Jatimulyo tanggal 24 Mei 2016 diketahui oleh Kepala Desa Suharno;- Fotokopi Berita Acara Penyerahan Surat-Surat Tanah a.n. Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi tanggal 24Mei 2016 di Jatimulyo diketahui oleh Kepala Desa Jatimulyo Suharno;- Fotokopi Surat Pernyataan Bersama a.n.

PangripthaGraha Sarana, bahwa Yayasan Trie Argo Mulyo telah mulai melaksanakankerjanya sejak tahun 1991 dimana pada saat itu Yayasan Tri Argo Mulyodiwakili oleh Sariono, sebagai Ketua Pewakilan Yayasan Trie Argo Mulyountuk wilayah Medan Deli Serdang pada waktu itu. Hal ini dapat dibuktikandengan : 1. adanya Akta Perjanjian Panjar JualBali/GantiRugi No. 28tanggal 17 September 1993, antara Yayasan Trie Argo Mulyo yang diwakitioleh Sariono dengan PT. Golgon Prima Sakti yang diwakili oleh Ir.

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa BKPM telahmenyetujui perubahan Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Penggugatdari sebelumnya Tergugat menjadi Kepala Kantor Pewakilan Perusahaan AsingBaru sesuai Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) No. 70/1/KPPAPB/2018 tanggal 17 September 2018. Dengan adanya izin ini berarti BKPMSETUJU atas perubahan Kepala Kantor dari sebelumnya Tergugat.Dengan adanya izin ini, juga menutup kemungkinan dipekerjakan kembaliTergugat.

Taman Sari Raya tentang Pembangunan danpengelolaan Pasar Menes, Pembatalan Surat PenyerahanLapangan,Pembatalan Surat Perintah Mulai Kerja dan Pembatalan SuratRekomendasi Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglangyang manahal tersebut merupakan yuridiksi Hukum Pengadilan Tata UsahaNegara.

Setelah dilaksanakan ekspos olehTermohon, BPKP Pewakilan Jawa Timur menyatakan akan membantumelakukan Audit PKKN;Bahwa setelan dalam proses penyelidikan yang didukung denganketerangan saksisaksi dan datadata yang akurat Tergugat menemukanadanya peristiwa tindak pidana korupsi yang diduga melibatkanPenggugat, maka pada tanggal 15 Januari 2019 Tergugat melaksanakangelar perkara untuk menentukan peningkatan proses penyelidikan menjadipenyidikan.

rinjani BH 1,00 1,00 vil PEKERJAAN PENGECATAN1 Cat coating (vernis batu alam) M2 144,84 2 Cat besi M2 10,93 Bahwa Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk denganpelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkanmenyebabkan Bangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk tersebuttidak dapat berfungsi dengan maksimal serta tidak dapat digunakan dandimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pekerjaan tersebut disyaratkan.Halaman 33 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN MtrBahwa Tim Pewakilan

balok logam ukuran sedang BH 47,00 47,00 5 Lambang geopark rinjani BH 1,00 1,00 vil PEKERJAAN PENGECATAN1 Cat coating (vernis batu alam) M2 144,84 2 Cat besi M2 10,93 Bahwa Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk denganpelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkanmenyebabkan Bangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk tersebuttidak dapat berfungsi dengan maksimal serta tidak dapat digunakan dandimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pekerjaan tersebut disyaratkan.Bahwa Tim Pewakilan

Nias Barat, Kode Tender9629027, pada hal pembuktian kualifikasi bukan soal tanda tanganmelainkan meverifikasi atau mencocokkan pewakilan/wakil badanusaha dengan akte pendirian atau perubahan Bertengan denganDokumen Penawaran BAB III huruf D angka 25. point 25.6 sampaidengan angka 25.10 jo dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 44 Avat (9) Pokja Pemilihandilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidakobjektif, karena sudah dianggap telah

GUGATAN REKONPENSI;IV.1Bahwa sebuah gugatan, inclusif gugatan dengan menggunakan prosedurgugatan pewakilan kelompok (GPK),selain harus mengacu kepada PermaNo.1 Tahun 2002Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, jugaharusmemenuhi persyaratanpersyaratan formal suratgugatan sebagaimana diaturdalam Hukum Acara Perdatayang berlaku (vide pasal 3 ayat 1 Perma No.1Tahun2002);Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal.IV.2IV.3Bahwa dalam kaedah hukum acara perdata (videHIR/Rbg) ditegaskan,Tergugat

Edwin diundang tidak pernah hadir pernah ditanggapi padaakhirnya warga sendirisendiri bikin rapat;Bahwa Saksi menerangkan pada 5 Juli 2018 pada rapat di DPRKP, dibuatlah jadwal/agenda bersamasama DPRKP, pewakilan pengurus, agenda initidak diikuti pengurus versi Tito.