Bukti TI10: Surat Perjanjian Pengoperan danPenyerahan Hak Sewa Menyewa antara Tuan DJUNAIDI,selaku Pihak Pertama, dengan Tuan MAHENDRAJAYA,SE.MM, selakui Pihak Kedua, dan Tuan HENRYSANTOSO, selaku Pihak Ketiga sebagai YangMenyewakan.

Tahun Anggaran 2011 diberikan kepada saksiDARTO dan saksi SUPENO; Bahwa mekanisme penyaluranya bantuan stimulant tersebut adalah diberikansecara tunai kepada ketua panitia pemugaran kegiatan rumah tidak layak huniyakni kepada saksi SUWANDI dan mengetahui terdakwa TOMAD SUJATMOBin WIRYAMIJAYA selaku Kepala Desa di Kantor Bapermas Banyumas yangselanjutnya diserahkan kepada saksi DARTO dan saksi SUPENO selakupenerima untuk dilaksanakan; Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa TOMAD SUJATMO BinWIRYAMIJAYA selakui

Melanggar hak subjektif Para Penggugat selakui ahli warisyang berhak atas kekurangan bagian / porsi pembagian hartawarisan tersebut;8.2. Tidak melaksanakan kewajibannya hukumnya untukmembagikan dan menyerahkan hak Para Penggugat atas hartawarisan tersebut secara penuh dan juga tidak memenuhi danmenyerahkan kekurangan bagian / porsi yang menjadi hak ParaPenggugat atas pembagian harta warisan tersebut;9.

kegiatan pengadaan bus busway tersebut ataupengadaanpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi DKIJakarta Cq Dinas Perhubungan, UDAR PRISTONO, M.T. sebagaiKepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selaku PenggunaAnggaran telah membentuk organisasi proyek tersebut , dimana R.DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta Nomor 21/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang PenunjukanKuasa Pengguna Anggaran (KPA) selakui

kegiatan pengadaan bus busway tersebut ataupengadaanpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi DKIJakarta Cq Dinas Perhubungan, UDAR PRISTONO, M.T. sebagaiKepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selaku PenggunaAnggaran telah membentuk organisasi proyek tersebut , dimana R.DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta Nomor 21/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang PenunjukanKuasa Pengguna Anggaran (KPA) selakui

BanyumasTahun Anggaran 2011 diberikan kepada saksi DARTO dan saksiSUPENO;e Bahwa mekanisme penyaluranya bantuan stimulant tersebut adalahdiberikan secara tunai kepada ketua panitia pemugaran kegiatan rumahtidak layak huni yakni kepada saksi SUWANDI dan mengetahui terdakwaTOMAD SUJATMO Bin WIRYAMIJAYA selaku Kepala Desa di KantorBapermas Banyumas yang selanjutnya diserahkan kepada saksi DARTOdan saksi SUPENO selaku penerima untuk dilaksanakan; Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa TOMAD SUJATMO BinWIRYAMIJAYA selakui

Adalahdikenal sejak berdirinya Pemerintahan Negara Republik Indonesia tahun1945 setempat dengan nama Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal,Kabupaten Daerah Tingkat Il Deli Serdang, Propinsi Tingkat SumateraUtara.Bahwa jauh sebelum terjadi okupasi yang dilakukan oleh TergugatKonvensi/ Tergugat Il Intervensi pada tahun 1987 terhadap Para PenggugatIntervensi selakui Para Petani bersama Para Petani lainnya dari atas objekobjek tanah setempat dikenal terletak di Kelurahan Tunggurono, KecamatanBinjai Timur

Melainkan luas objek tanahnya seluas lebihkurang 450.0000 Hectare yang perolehannya dari hasil okupasi yangdilakukan Tergugat Konvensi/Tergugat Il Intervensi pada tahun 1987 dariPara Penggugat Intervensi selakui Para Petani bersama Para Petanilainnya, sedangkan status hukum objek hak atas tanahnya adalah sebagaitanah hak milik yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara kepada Para Penggugat Intervensi selakui Para Petanibersama Para Petani lainnya, sebagaimana Surat Keputusan

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN Il / PerladanganMasyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE Il / BS;Dengan luas objek tanahnya seluas lebih kurang 450.0000 Hectare adalahhasil okupasi yang dilakukan Tergugat Konvensi/Tergugat Il Intervensi padatahun 1987 dari Para Penggugat Intervensi selakui Para Petani bersamaPara Petani lainnya, sedangkan status hukum objek hak atas tanahnyadengan status hukumnya sebagai tanah hak milik sebagaimana SuratKeputusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

Biaya Pengeluaran akomodasi WONG AR selama di Indonesia;Sesuai KUHAP Pasal 109 ayat 2 menyatakan bahwa dalam halpenyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukupbukti,terhadap perbuatan Terlapor HUSENG CHANDRA yangdiduga melakukan Tindak pidana penggelapan dan ataupenggelapan dalam jabatan sebagaimana pasal 372 KUHP danatau 374 KUHP selakui direktur PT. Bika jaya Food denganpelapor WONG NGAR selaku Komisaris di PT.

Komitmen (PPK) Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan pada SKPDDinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 , walaupun saat itu saksiSUSILA, SKM belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasasebagaimana di atur dalam pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa terdakwa selakui

Terhitung mulai tanggal pengumuman hingga diterbitkannya Surat PenunjukkanPemenang yang ditandatangani oleh PPK telah dilakukan masa sanggah selamakurang lebih 21 hari;Bahwa benar dalam pelelangan pengadaan Dump Truck pada bulanJanuari tahun 2012 tersebut selakui selaku Panitia Lelang menggunakanmetode pelelangan umum Pascakualifikasi saksi tidak mengetahui yangmemerintahkan Metode pelelangan umum Pascakualifikasi dalam lelangpengadaan dump truck pada bulan bulan Januari 2012 karena saksihanya melaksanakan

Terhitung mulai tanggal pengumuman hingga diterbitkannya Surat PenunjukkanPemenang yang ditandatangani oleh PPK telah dilakukan masa sanggah selamakurang lebih 21 hari;e Bahwa benar dalam pelelangan pengadaan Dump Truck pada bulanJanuari tahun 2012 tersebut selakui selaku Panitia Lelang menggunakanmetode pelelangan umum Pascakualifikasi saksi tidak mengetahui yangmemerintahkan Metode pelelangan umum Pascakualifikasi dalam lelang19abpengadaan dump truck pada bulan bulan Januari 2012 karena saksihanya

masing masing siffnya dan tidak dimasukkan keadministrasi.Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SDABahwa saat itu saksi diberitahu dan dipraktekkan sendiri didepan saksioleh saudara ARIF K dan YUDI BF dan saat saksi melakukan haltersebut atas perintah saudara ARIF K dan YUDI BF tergantungsiffnya kalau tidak ada perintah saksi tidak berani menggunakan alattersebutBahwa adapun ucapan yang disampiakan oelh saudara ARIF K danYUDI BF saat itu MAINKAN NING ALATNYA dengan perintahtersebut selakui

jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 8.3,Bahwa dalil dalil pada poin 8.3 adalah dalil dalil yang tidak memilikihubungan hukum dengan perkara A quo, mengingat objek yangtersebutpada poin 8.3 adalah milik Almarhum anak pertama pewaris yang saat inidi kuasai Turut Tergugat dan anaknya serta Penggugat Il dan sangattidak berhubungan hukum dengan objek sengketa, dan ini bentuk sikapyang tidak rasional dari Para Penggugat untuk mengaburkan fakta fakta hukum yang sebenarnya, dan Para Penggugat selakui

masing masing siffnya dan tidak dimasukkan keadministrasi.Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SDABahwa saat itu saksi diberitahu dan dipraktekkan sendiri didepan saksioleh saudara ARIF K dan YUDI BF dan saat saksi melakukan haltersebut atas perintah saudara ARIF K dan YUDI BF tergantungsiffnya kalau tidak ada perintah saksi tidak berani menggunakan alattersebutBahwa adapun ucapan yang disampiakan oelh saudara ARIF K danYUDI BF saat itu MAINKAN NING ALATNYA dengan perintahtersebut selakui

Namun saksi selakui Sekretaris BPD Desa Wadolao tidak pernahmenandatangani laporan pertanggungjawaban apapun selama tahun anggaran2017.

masing masing siffnya dan tidak dimasukkan keadministrasi.Bahwa saat itu saksi diberitahu dan dipraktekkan sendiri didepan saksioleh saudara ARIF K dan YUDI BF dan saat saksi melakukan haltersebut atas perintah saudara ARIF K dan YUDI BF tergantung siffnyakalau tidak ada perintah saksi tidak berani menggunakan alat tersebutBahwa adapun ucapan yang disampiakan oelh saudara ARIF K danYUDI BF saat itu * MAINKAN NING ALATNYA dengan perintahHalaman 36 dari 96 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN SDAtersebut selakui

US selakui izinusaha pertambangan dan PT. PUS pembelian batu bara. Bahwa saksi mengetahui PT. Sawit Desa Makmur (PT. SDM)selaku pemilik HGU di lokasi IUP PT. KAI dan PT. BBMM. Bahwa Pemilik PT. SDM saksi tahu adalah Bapak RizalSenangsyah. Bahwa saksi tahu Direktur PT. KAI adalah Pak Ulil Amri. Bahwa saksi ditunjuk sebagai KTT dari bulan April 2018 sampaibulan April 2020 dengan kronologi saksi dipecat.

(KODE BUKU 12,1 TATA PEMERINTAHAN)2 (dua) lembar asli dokumen Keputusan Bupati Langkat Nomor :P/103/KEU/2001 tentang Otorisasi Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2001, tertanggal 15 Juni 2001, ditandatangani oleh H.SYAMSUL ARIFIN selakui Bupati Langkat, beserta 2 (dua) lembarlampiran;2 (dua) lembar asli dokumen Keputusan Bupati Langkat Nomor :P/48/KEU/2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja PembangunanTahun Anggaran 2001, tertanggal 12 November 2001, ditandatanganioleh H.

SURYA DJAHISAselaku Kepala Bagian Keuangan Pemdakab Langkat, beserta 14(empat belas) lembar lampirannya;2 (dua) lembar asli dokumen Keputusan Bupati Langkat Nomor :P/215/KEU/2001 tentang Otorisasi Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2001, tertanggal 25 Juli 2001, ditandatangani oleh H.SYAMSUL ARIFIN selakui Bupati Langkat;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/256/Perb/2001, sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)tertanggal 15 Agustus 2001, ditandatangani oleh Drs.

SURYA DJAHISA selakuKepala Bagian Keuangan Pemdakab Langkat, beserta 9 (sembilan)lembar lampirannya;2 (dua) lembar asli dokumen Keputusan Bupati Langkat Nomor :P/216/KEU/2001 tentang Otorisasi Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2001, tertanggal 25 Juli 2001, ditandatangani oleh H.SYAMSUL ARIFIN selakui Bupati Langkat;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/296/Perb/2001, sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) tertanggal24 Agustus 2001, ditandatangani oleh Drs.

SYAMSULARIFIN selakui Bupati Langkat;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/143/Perb/2002, sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta)tertanggal 12 Juni 2002, ditandatangani oleh Drs.

SURYA DJAHISAselaku Kepala Bagian Keuangan Pemdakab Langkat, beserta 5 (lima)lembar lampirannya;3 (tiga) lembar asli dokumen Keputusan Bupati Langkat Nomor :P/520/KEU/2001 tentang Otorisasi Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2002, tertanggal 25 November 2002, ditandatangani oleh H.SYAMSUL ARIFIN selakui Bupati Langkat; beserta 1 (satu) lembarlampirannya;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/662/Perb/2002, sebesar Rp. 100.000.0000, (seratus juta rupiah)tertanggal 25 November

Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Anna nnnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn enna senna nna nn nen nne en nen anne nn nennnennnnnsenannsensensnsesses Memerintahkan Terdakwa tetapberada dalam tahanan;a a ee ee ee eee Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Curup, pada hari : Selasa, tanggal 06 November 2018, oleh kami : ARIKURNIAWAN, S.H. selakui

tertanggal 8 September2008, dan Surat Amandemen tertanggal 11 Desember 2008 harus dinyatakancacat hukum sehingga tidak berlaku dan tidak memiliki akibat hukum dankekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan terhadap harta warisan darialmarhum Susanto Lim; sebatas separuh harta bersama Penggugat danalm.Susanto.Menimbang bahwa perbuatan pembuatan Akta Personal Guarantee No.20 tertanggal 30 September 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 3selaku Notaris di Jakarta tanpa persetujuan penggugat selakui

2008 oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah sehingga dibayarkan pembayaran terakhir kepada CV.Aurora yang masukkerekening Direktur CV.Aurora saksi Yulius Donny U Dehen sehingga total pembayaran100 % kepada saksi Yulius Donny U Dehen padahal pekerjaan belum 100 %dilaksanakan,sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.316.013.636,36, (tiga ratusenam belas juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen )dalam arti perbuatan Terdakwa telah melanggar tugas dan tanggung jawabnya selakui