dari objek sengketasebab masuk Lompok Batua yang ikut tercopy sebab satu lembaran denganyang dimaksud oleh Penggugat yakni persil 74 S.IV.Bahwa adanya pertimbangan yang seakanakan terdapat perbedaan antarabuktiobukti tersebut disebabkan karena Majelis Hakim Tinggi tidakmemahami bahkan kurang teliti dalam melihat alat bukti sehingga kelirudalam membuat pertimbangan hukum, lagi pula telah dilakukan peninjauansetempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dan para pihakmembenarkan letak objek sengekta

TAYANGmenerangkan dalam persidangan jika ia tidak mengetahui atas dasar apaTergugat Ill menguasai objek sengekta sebab kalau dikatakan berasal darikakeknya H. DAUD, maka saksi sama sekali tidak mengetahuinya,sepengetahuan saksi objek sengekta milik dari KEKE alias KEBE denganluas kurang lebih 7 are sesuai dengan bukti rincik di desa Induk.Bahwa bukti jual beli antara SADO dan H. DAUD sangat tidak kuat sebabtidak ditanda tangani oleh SADO dan H.

Maka segala suratsurat yang dimilikiTergugatTergugat yang ada hubungannya dengan tanah sengketa tersebutadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Bahwa dilibatkannya Tergugat II (selaku suami Tergugat IV) karena turutmengelola dan mengausai tanah sengekta tersebut ;Bahwa sedangkan Pemda Sulawesi Selatan cq Gubernur PropinsiSulawesi selatan, cq Kepala Dinas PU Pengairan Sulawesi Selatan, cq KepalaCabang Dinas PU Pengairan Kabupaten Sinjai, cq Kepala Ranting Dinas PUPengairan

No. 510 PK/Pdt/2007kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi sejak tahun 1979 hinggatahun 2000 (selama 21 tahun) ;Jadi 21 tahun X Rp 1.000.000, = Rp 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah) ;Bahwa Penggugat telah berupaya secara damai meminta kembali tanahsengketa tersebut akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa karena para Tergugat menguasai tanah sengekta milikPenggugat tersebut maka wajar menurut hukum bilamana para Tergugatdikenakan uang paksa sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah

pidana ;-------------------------------------------------------------------

Said Adha.Menimbang, bahwa bukti para penggugat yaitu bukti P tersebut tidak ditemukanadanya petunjuk bahwa tanah objek sengekta adalah harta bersama antara penggugat Idengan almarhumah Hj. Atika karena bukti P hanya memuat datadata antara lain namapemegang hak pertama yaitu Atika, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanggal 21 Juni1997, luas tanah 3.635 m?

Atika, bahkan sebaliknya memberikan petunjuk bahwa bukti P tersebutberkaitan erat dengan bukti Sertifikat/Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 3 yangdiajukan oleh para tergugat ( bukti T.1 ) yang mana bukti tersebut memberikan petunjukbahwa tanah objek sengekta seluas 4.295 m?

Pada Tahun 2006 Para Tergugat Imenggugat tanah obyek sengekta pada Penggugat.

I Wayan PutuBagiarta, MM dan I Gede Mandra(salah seorang Para Tergugat I dan Tergugat II dalamperkara a quo dinyatakan bersalah memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyayang sah(P9); Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat I danTergugat II menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengekta merupakankepunyaan dari Para Tergugat I yang diperolehnya dari orang tuanya yang bernama IWayan Tarka dan I Wayan Tarka telah menguasainya dariTahun 1951 ;27Menimbang

terjadi pada Tahun1992 dengan harga per arenya Rp.1.000.000, dengan pembelinya adalah Penggugat(JamalBuyung); Bahwa sejak jual beli tersebut tanah obyek sengketa langsung dikuasai olehPenggugat dan dikerjakan oleh Wayan Dangin(Kakak Saksi); setelah Wayan Danginmengerjakan tanah obyek sengketa kemudian dilanjutkan oleh AmaqMenimbang, bahwa bukti Pl berupa Akta Notaris No.157 Tanggal 22Desember 1992 menerangkan bahwa antara Penggugat dengan I Gede Mona telah terjadiikatan jual beli atas tanah obyek sengekta

; P5, P6, P7 dan P8 berupa putusan PengadilanNegeri s/d putusan PK Mahkamah Agung menerangkan bahwa Para Tergugat I menggugatPenggugat atas tanah obyek sengekta dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa adalahmerupakan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya(I Wayan Tarka); di mana I WayanTarka membelinya dari Jero Mimbe(Tahun 1951).

anggaran2019 yang pada pokoknya menyebutkan pada Nomor 12 dan 13meminta informasi publik pada Dinas Kesehatan, sedangkandalam surat permintaannya menyebutkan pada Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang dan RSUD MURJANI, tidak adamenyebutkan Dinas Kesehatan, hal ini menunjukan dalamSurat Permintaan Informasi Publik Pemohon tidakbersungguhsungguh dan tidak ada itikad baik, terkait hal iniTermohon Keberatan Masukan dalam Jawaban danKesimpulan Termohon Keberatan dahulu = TermohonInformasi pada saat sidang sengekta

adalahHalaman 23 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKUndangUndang Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, menurut Termohon informasi sekarang TermohonKeberatan berarti Pemohon Informasi sekarang Pemohonkeberatan menuduh/berpikiran negatif secara tidak langsungadanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TermohonKeberatan dahulu Termohon Informasi, hal ini juga telahTermohon Keberatan Masukan dalam Jawaban danKesimpulan Termohon Keberatan dahulu = TermohonInformasi pada saat sidang sengekta

Keuangan dan merupakan informasi yangHalaman 26 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKdikecualikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, maka dengan demikian BukanlahInformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secaraberkala. berarti bukanlah bersifat terbuka dan dapatdiakses publik;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PemohonKeberatan, berkeberatan terhadap Objek Sengketa a quokarena hanya sebagai informasi yang dibukan tetapi justruTermohon Keberatan terhadap obyek sengekta

Nomor17 Tahun 2013 Tentang Organisai Kemasyarakatan Pasal 59Ayat (2) Huruf e, yakni :Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugasdan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundanganBahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon Keberatanbertindak seolaholan seperti Aparat Penegak Hukum dalammeminta Informasi kepada Termohon Keberatan, hal ini jugatelah Termohon Keberatan Masukan dalam Jawaban danKesimpulan Termohon Keberatan dahulu TermohonInformasi pada saat sidang sengekta

Dengan demikian, sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, Pemohon Keberatan berkeberatanterhadap obyek sengketa a aquo tidak didasari alasanalasan yang layak dan tidak berdasar hukum kemudianObjek sengekta a quo justru merugikan TermohonKeberatan maka sangat beralasan secara yuridis MajelisHakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menyatakan PemohonKeberatan ditolak selurunnya atau setidaknya dinyatakanTidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand

alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadiperdamaian diluar persidangan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugatuntuk menyelesaikan sengekta

alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadiperdamaian diluar persidangan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugatuntuk menyelesaikan sengekta

Surat Bukti ini (P1) telah ditanda tangani olehRT 04 dan RW 10, (saksi Bambang Subeno selaku RT sejak Tahun 1980 dantelah diangkat menjadi RW 10, sampai saat ini/sampai objek sengekta inidisidangkan), karena itu saksi Bambang Subeno, yang telah menjabat selakuRT dan sampai diangkat sebagai RW di Desa tersebut adalah sangatmengetahui dengan pasti objek sengketa, yang merupakan milik sah orangtua kandung Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding, hal inidikuatkan dengan semasa hidup orang tua Penggugat

Nomor 3013 K/Padt/2014Bambang Subeno selaku aparat Desa yang dengan jelas mengetahui persisletak tanah milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding (objekSengketa) karenanya ikut menanda tangani surat hak milikPenggugat/Pembanding, berupa surat pernyataan dari Rusli pada tanggal 18Maret 2008, dan sceet kaart (peta situasi tanah) (P1) dan saksi mengetahuibahwa yang mengolah tanah objek sengekta adalah orang tua Penggugat(Rusli almarhum), yang didapat dari Marzani Lamid dengan ganti rugi yangwaktu

Nomor 3013 K/Padt/2014penyulundupan hukum atas perka a quo karena Judex Facti tidakmempertimbangkan bahwa materi isi akta jual beli (Bukti T1 dan Bukti T2)Termohon jelas berbeda lokasi tanahnya dengan milik Pemohon Kasasi, danhal ini telah terang dan jelas saat pemeriksaan objek perkara/objek sengekta,akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkannya, oleh karena itu putusanJudex Facti tidak didasari dengan buktibukti yang cukup;Bahwa putusan yang tidak didasari dengan pertimbangan adalah batal demihukum

Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding menjual atau mengalinkan pada pihak ketiga, dengan merubahStatus Surat tanah Termohon Kasasi Tergugat/Terbanding dari akta jual beli(Bukti T2) dan kwintasi persekot (Bukti T1) menjadi SKGR Nomor 437/SMB/X1V2012, oleh Lurah Sidomulyo Barat pada tanggal 27 Desember 2012, yangjuga teregister di Kantor Camat Tampan dengan Nomor 190/ SKPT/KT/XIV/12tanggal 27 Desember 2012 juga tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor1398/SM/1983 oleh Camat Tampan, bahwasanya objek sengekta

Oesni Tomy tidakdibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 03 Tahun 1997, khususnya dimuat dalam pasal 61 ayat (3), oleh karena ituSporadik dimaksud tidak cukup berdasarkan hukum untuk dijadikan alat bukti yangmenyatakan tanah obyek sengekta seluas 7.404 m?

dari 11 Put.No. 55.PDT.2013menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 10Juni 2013; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor02/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 10 Juni 2013 dan memori banding, serta kontra memoribanding, maka menimbulkan suatu pertanyaan apakah Terbanding/semula Penggugat dapatmembuktikan dalildalilnya yaitu sebagai pemilik obyek tanah sengekta

anggaran2019 yang pada pokoknya menyebutkan pada Nomor 12 dan 13meminta informasi publik pada Dinas Kesehatan, sedangkandalam surat permintaannya menyebutkan pada Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang dan RSUD MURJANI, tidak adamenyebutkan Dinas Kesehatan, hal ini menunjukan dalamSurat Permintaan Informasi Publik Pemohon tidakbersungguhsungguh dan tidak ada itikad baik, terkait hal iniTermohon Keberatan Masukan dalam Jawaban danKesimpulan Termohon Keberatan dahulu = TermohonInformasi pada saat sidang sengekta

adalahHalaman 23 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKUndangUndang Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, menurut Termohon informasi sekarang TermohonKeberatan berarti Pemohon Informasi sekarang Pemohonkeberatan menuduh/berpikiran negatif secara tidak langsungadanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TermohonKeberatan dahulu Termohon Informasi, hal ini juga telahTermohon Keberatan Masukan dalam Jawaban danKesimpulan Termohon Keberatan dahulu = TermohonInformasi pada saat sidang sengekta

Keuangan dan merupakan informasi yangHalaman 26 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKdikecualikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, maka dengan demikian BukanlahInformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secaraberkala. berarti bukanlah bersifat terbuka dan dapatdiakses publik;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PemohonKeberatan, berkeberatan terhadap Objek Sengketa a quokarena hanya sebagai informasi yang dibukan tetapi justruTermohon Keberatan terhadap obyek sengekta

Nomor17 Tahun 2013 Tentang Organisai Kemasyarakatan Pasal 59Ayat (2) Huruf e, yakni :Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugasdan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundanganBahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon Keberatanbertindak seolaholan seperti Aparat Penegak Hukum dalammeminta Informasi kepada Termohon Keberatan, hal ini jugatelah Termohon Keberatan Masukan dalam Jawaban danKesimpulan Termohon Keberatan dahulu TermohonInformasi pada saat sidang sengekta

Dengan demikian, sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, Pemohon Keberatan berkeberatanterhadap obyek sengketa a aquo tidak didasari alasanalasan yang layak dan tidak berdasar hukum kemudianObjek sengekta a quo justru merugikan TermohonKeberatan maka sangat beralasan secara yuridis MajelisHakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menyatakan PemohonKeberatan ditolak selurunnya atau setidaknya dinyatakanTidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal objek sengekta berupa Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 590/01/SKPAT/HTG/IV/2018.

Menyatakan batal objek sengekta berupa Surat Keterangan PenguasaanAtas Tanah Nomor : 590/01/SKPAT/HTG/IV/2018. Yang diterbitkan diterbitkanoleh Kepala Desa Huta Ginjang pada tanggal 4 April 2018, atas nama MarjonSagala;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Penguasaan AtasTanah Nomor : 590/01/SKPAT/HTG/IV/2018. Yang diterbitkan oleh KepalaDesa Huta Ginjang pada tanggal 4 April 2018, atas nama Marjon Sagala;4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;5.

Oesni Tomy tidakdibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 03 Tahun 1997, khususnya dimuat dalam pasal 61 ayat (3), oleh karena ituSporadik dimaksud tidak cukup berdasarkan hukum untuk dijadikan alat bukti yangmenyatakan tanah obyek sengekta seluas 7.404 m?

putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 10Juni 2013; 79292 922222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn annaMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 10 Juni 2013 dan memori banding, serta kontra memoribanding, maka menimbulkan suatu pertanyaan apakah Terbanding/semula Penggugat dapatmembuktikan dalildalilnya yaitu sebagai pemilik obyek tanah sengekta

Basir Anmad (almarhum);Menyatakan Objek Sengekta 2 (dua) bidang tanah yang terletak di JalanSelar, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, PropinsiSulawesi Tengah, merupakan harta warisan H. Basir Anmad, dengan luasdan batasbatas sebagai berikut:a) Tanah seluas + 377 m?

Basir Anmad (almarhum);Menyatakan objek sengekta dengan SHM Nomor 354/ Lere, Surat UkurNomor 2825/1986, dan SHM Nomor 192/Lere, Surat Ukur Nomor9168/1982, adalah harta warisan dari H.

Bahwa setelah ditemukan faktafakta berupa (bukti PK 1, bukti PK 2, bukti11,PK 3 dan bukti PK4), maka memberikan keyakinan yang kuat kepadaMajelis Hakim Agung Peninjauan Kembali bahwa transaksi jual beli atas tanahobjek sengekta yang dilakukan oleh Termohon PK II dahulu Penggugat IIsebagai pemilik tanah objek sengketa kepada Pemohon PK, meskipunTermohon PK II mengingkarinya adalah sah menurut hukum dan telah sesuaimenurut peraturan perundangundangan, karena selain telah dilakukansecara tunai dan terang

Nomor 722 PK/Pdt/201712.Bahwa ditemukannya faktafakta mengenai peristiwa hukum transaksi jualbeli objek tanah sengketa sebagaiaman AJB Nomor 290/2012 antaraTermohon PK Il dengan Pemohon PK adalah Benar dan Nyata adanya,maka beralasan menurut hukum apabila jual beli tanah objek sengekta olehTermohon PK Il kepada Termohon PK adalah cacat hukum, disebabkanTermohon PK II sudah tidak memiliki hak atas objek tanah sengekta, karenaterhadap objek tanah yang sama pemilik tanah asal (Termohon PK Il) tidakboleh

Bahwa berdasarkan bukti PK 1, bukti PK 2, bukti PK 3, bukti PK 4 danbukti T 7, maka ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi peristiwa hukumtransaksi jual beli atas tanah objek sengekta yang dilakukan secara tunaidan terang dihadapan Turut Termohon PK I, sehingga dengan demikiantelah terbukti suatu Keadaan yang baru dan bersifat menentukan bahwa AktaJual Beli Nomor 290/2012 tanggal 27 Desember 2012 (bukti PT 7) adalahTidak terdapat cacat hukum dan telah sesuai peraturan perundangundangan, dengan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2012, menyebutkan bahwa: Perlindungan hukum harus diberikankepada Pembeli beriktikad baik, sekalipbun kemudian diketahui bahwapenjual adalah orang tidak berhak*;(8) Bahwa berkenaan dengan faktafakta tersebut diatas dilinat dari prosesmaupun dasar perolehan hak Pemohon PK atas tanah objek sengketayang didukung buktibukti kuat, telah teruji sebagai fakta hukumsebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama yang disertaipenguasaan fisik atas tanah objek sengekta

Radjiyah

4. menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat menguasai tanah sengketa adalah secara melawan hak dan melawan hukum

5. menghukum para tergugat atau siapa saja yang memeperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan sengekta dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong pada para penggugat tanpa sarat apapun jika perlu dengan bantuan polisi atau yang berwajib

6. menyatakan segala bentuk peralihan ha katas tanah sengketa dari

;Bahwa karena transaksi jualbeli rumah / obyek sengekta dilakukandi depan PPAT Rita Suprapti, SH. / Tergugat Ill dilakukan denganproses yang tidak benar maka akta jualbeli No.129/2013 atas obyeksengketa dengan identitas SHM No.2744 dengan luas 206 m? yangterletak di Jl. Suropati IV20 RT.01/RW.05, Kel. Mangunsari, Kec.Sidomukti, Kota Salatiga (Obyek sengketa) tersebut yang dilakukantidak sah secara hukum atau cacad yuridis , maka akta jualbelitersebut harus batal demi hukum.

;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap obyek sengketasupaya tidak beralin ke pihak lain, maka mohon kiranya agarPengadilan Negeri Salatiga berkenan meletakkan sita jaminan(Conversatoir beslag) terhadap obyek sengekta.

Kerugian Materiil :Terhadap Tergugat , Tergugat Il diwajibkan membayar gantikerugian sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) secaratanggung renteng dengan pertimbangan obyek sengekta adalahbagian / hak Pengugat yang ditaksir harga nilai jual obyeksengketa senilai Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah).Terhadap Tergugat Il diwajibkan membayar ganti kerugiansebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) denganpertimbangan sejak Januari 2015 sampai sekarang yangmemakai serta menguasai obyek

Bahwa Tergugat Illsudah membuka file di kantor Tergugat Ill dan ternyata tidak adabukti transaksi jualbeli obyek sengekta yang dilakukan pada tgl 4Juli 2013 di hadapan Tergugat ll.Bahwa Tergugat Ill juga tidak merasa membuat akta jualbeli padatgl.4 Juli 2013 atas tanah yang terletak di JI.

Nyarrang Tergugat III menguasai dan menempatitanah sengketa tersebut dan masingmasing para Tergugat telahmembangun rumahnya di atas tanah sengekta tanpa meminta persetujuandari pihak Penggugat;.

Nyarrang Tergugat Ill. memperoleh tanah sengketa tersebut karenamembeli dari Tergugat dan Tergugat II;Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak mau meninggalkan/mengosongkan tanah sengketa dan mempertahankan tanah sengketabahkan mengakui tanah sengekta adalah miliknya adalah perbuatanmelawan hukum sehingga patut dan wajar jika para Tergugat atau siapa sajayang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk meninggalkan/mengosongkan tanah sengekta tanpa beban apapun diatasnya dan jika perludengan bantuan

Sikki dan dulunya jugamerupakan seorang Kepala Desa Tamalate;Bahwa sekitar tahun 50an, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh TipuMare dan digunakan sebagai tempat untuk memberi makan kuda;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dulu saksi sering melewatitempat tersebut jika hendak ke sekolah;Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kirakira 1 (satu) km;e Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah sengekta tersebut adalahmilik Magguliling karena setahu saksi tanah tersebut adalah milik TipiMare

Nyarrang menguasai dan menempati tanahsengketa tersebut dan masingmasing para Tergugat telah membangunrumahnya di atas tanah sengekta tanpa meminta persetujuan dari pihakPenggugat;Menimbang, bahwa atas dalildalil yang diajukan oleh Penggugat,Tergugat mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalildalilsebagai berikut :1.

seratus empat puluh meter persegi); Tanah yang terletak di Keparakan Kidul MG I/1223 RT/RW. 56/13 Mergangsan, Yogyakarta; Tanah yang terletak di Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kulonprogo, seluas 3.440 m2 ( tiga ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan Nomor sertifikat Hak Milik 01153/ Kedungsari, Surat Ukur Nomor 00240/ Kedungsari, tanggal 10-01-2003;Kepada Penggugat; Menyatakan putusan ini dapat dipergunakan untuk memproses balik nama atas ketiga tanah obyek sengekta

Menyatakan putusan ini dapat dipergunakan untuk memproses baliknama atas ketiga tanah obyek sengekta dari atas nama Tergugatmenjadi atas nama Penggugat;5.

Bahwa putusan tersebut didasarkan padapertimbangan yang menyatakan bahwa esensi sengekta ini adalah mengenaisah tidaknya peralihan hak bidang tanah antara H.A. ENRE dengan H.

DJUHEberdasarkan Akte Jual Beli Nomor 03/PH/KB/73 tanggal 12 Martet 1973, olehkarena itu terdapat permasalahan hukum tentang sengketa kepemilikan atastanah yang menjadi sengketa di peradilan umum;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassartidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertamatersebut, karena meskipun sengekta ini mempunyai muatan sengketakepemilikan atas tanah akan tetapi setelah mencermati gugatan Pembandingdahulu Penggugat yang memohon pembatalan