Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO Als PETRUS Als TOLE AnakHERKULANUS AGENG, bersalah melakukan tindak Pidana Melakukanusaha penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB),dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara;2.

Bahwa hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwaadalah berupa tanah kuning dan/atau tanah merah, maka usahapertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usaha pertambangandengan golongan komoditas batuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (2) huruf d Permen Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka izin yang harusdimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditasbatuan dan/atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB

SIPB;f. iZiIn penugasan;g.Izin Pengangkutan dan Penjualan;h.IUJP; dani. IUP untuk Penjualan.(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberianPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadaPemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

ekonomipertambangan.Bahwa hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwaadalah berupa tanah kuning dan/atau tanah merah, maka usahapertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usahapertambangan dengan golongan komoditas batuan;Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Permen Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral danBatubara, maka izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi komoditas batuan dan/atau Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB

SIPB;f. iZin penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; dani.

Menyatakan Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam bersalahmelakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin IUP,IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izinpenugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untukPenjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalamDakwaan Penuntut Umum;2.

Raupu alias Bapak Rustam pada hari Rabutanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIT atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat di halaman BelakangRumah Terdakwa di Jalur A Dusun Dusun Wansait, Kecamatan Desa Dafa,Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea, setiap orangyang melakukan penambangan tanpa izin IUP, IUPK, IUPK sebagai KelanjutanOperasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/ 2020/PN Nladijelaskan beberapa hal sebagai berikut; Ayat (1):Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat; Ayat (2):Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian; Nomor indukberusaha, Sertifikat standar dan/atau Izin; Ayat (3):Izin sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas; IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB

Setiap orang;2. yang melakukan usaha penambangan;3. tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IzinPertambangan Rakyat (IPR), SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan danPenjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

masuk dalam golonganmineral logam, sehingga menurut Majelis Hakim kegiatan yang Terdakwa terlibat didalamnya tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha penambangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat unsur yang melakukan usaha penambangan telah terpenuhi menuruthukum;Ad.3.Unsur tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), SIPB

, izinpenugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untukPenjualan;Menimbang, bahwa unsur Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontrakPerjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), SIPB, izin penugasan, IzinPengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan ini dimaksudkanusaha penambangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di dalam Ad.2dilakukan tanpa izin;Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN KbrMenimbang

, bahwa dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 TentangPertambangan Mineral dan Batubara disebutkan untuk melakukan kegiatanpertambangan yang termasuk di dalamnya usaha penambangan diperlukan adanyaizin yang dapat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontrakPerjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), SIPB, izin penugasan, IzinPengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 7 UndangUndang

Menyatakan Terdakwa JAKA MANTABAF alias JAKA anak dari AMIR,Terdakwa II ALPIAN alias UPI bin KASPUL, dan Terdakwa Ill KRISPETRIANUS alias KRIS anak dari KARIBIT telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan Penambangan tanpa IUP, IUPK,IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izinpenugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untukPenjualan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pada waktutertentu pada tahun 2021, bertempat di Lokasi Sayan, Desa Riam Dadap,Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Baratdengan titik koordinat S : 010214, E : 1110112 atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKetapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, YangMelakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta MelakukanPenambangan Tanpa IUP, IUPK, IUPK Sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian, IPR, SIPB

IUPK ( lin Usaha Pertambangan Khusus )Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2021/PN Ktp SIPB ( Surat Izin Pertambangan Batuan ) Izin Pengangkutan dan Penjualan IUP untuk Penjualan IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Bahwa seseorang tersebut memang sudah melakukan kegiatanpertambangan yang meliputi kegiatan penambangan dan pengolahan hasiltambang hal itu dikarenakan orang tersebut sudah melakukan kegiatan"Penambangan yaitu dengan melakukan kegiatan penggalian untukmemproduksi mineral dan/atau

Setiap Orang2, Yang melakukan Penambangan Tanpa IUP, IUPK, IUPKSebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, IzinPenugasan, Izin Pengangkutan Dan Penjualan, IUJP, Dan IUP UntukPenjualane.

Yang melakukan Penambangan Tanpa IUP, IUPK, IUPK SebagaiKelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan,Izin Pengangkutan Dan Penjualan, IUJP, Dan IUP Untuk Penjualan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur Pertambanganadalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan danpengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan

Ucun bin Sukarta sebagai pemilik atau yang menyiapkan lahanyang akan ditambang, sedangkan Terdakwa menyiapkan peralatan berupa 1(satu) unit excavator berikut operatornya;Bahwa kerjasama pengelolaan penambangan pasir tersebut dengansistem bagi hasil sebesar 50% untuk Terdakwa dan 50% untuk saksi KristianDedi als Ucun bin Sukarta setelah dipotong biasa operasional dan gaji operatorexcavator;Bahwa Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwatersebut tidak memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB

SebagaimanaHalaman 10 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN PIktercantum dalam Pasal 35 ayat 3 UU No 3 Tahun 2020 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa perizinan yang dimaksudadalah IUP, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR,SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUPuntuk Penjualan;Bahwa tidak ada jjin yang pernah dikeluarkan untuk kegiatanpertambangan yang dilakukan oleh Kristian Dedi dan Hendra Liemantara;Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN PIkkonstruksi, penambangan, pengolahan dan pemunrnian,pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;5) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambangan;6) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;7) Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB

Bahwa berdasarkan (pasal 35 ayat 2 UU No 3 tahun 2020tentang pertambangan mineral dan batu bara, Perijinan berusahatersebut dilaksanakan melalui pemberian:** Nomor induk berusaha,* Sertifikat standard dan/atau* IzinBahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 3 UU No 3 Tahun2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa perizinanyang dimaksud adalah:+ IUP;IUPK;IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;Izin Penugasan;>, >, ?, ?,~ ~ ~ ~~,~~?

Bahwa akibat hubungan yang mendalam antara anak Para Pemohon denganCalon Suami Anak Para Pemohon tersebut, saat ini anak Para Pemohonsedang dalam keadaan hamil sebagaimana bukti Surat Keterangan HamilNomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 03 Nopember 2021 yang dikeluarkan olehPraktek Mandiri Bidan (PMB) Bidan Xxxxxxxxxxxx, SIPB: xxxxXXXXXXXX;.

Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Praktek Mandiri Bidan (PMB) BidanXXXXXXXXXXXX, SIPB: XXxXXXXXXXXXX, tertanggal 3 November 2021 yang telahdi nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : XXXXXXXXX, yangdikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten BolaangMongondow Timur, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocokdengan aslinya (bukti P.11);B.

sekira pukul 16.30 wit atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempatdi Pelabuhan Slamet Riyadi Kota Ambon atau setidaktidaknya ditempat lainyang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambonyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan = atau Pemurnian,Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR, SIPB

Tidak Berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;Menimbang, baha atas unsurunsur tersebut akan Majelis Hakimpertimbangkan sebagai berikut :Tentang Unsur barang siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahsetiap orang (persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) sebagaipendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan (feit) atautindakan (handeling) yang atas perbuatan tersebut kepadanya dapatdikenakan hukuman;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwaMunawir

Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Ijin UsahaPertambangan, IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus, IPR adalah IzinUsaha Khusus, SIPB adalah Surat Izin Penambangan Batuan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan ahli bahwaterdakwa telah mengisi merkuri tersebut kedalam botol larutan cap kaki tiga dankemudian terdakwa mengangkutnya ke atas kapal KM Permata Obi, danterdakwa memperoleh merkuri tersebut adalah dari Sdr Al

di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujukanak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni dilakukandengan perbuatan atau caracara antara lain sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa SUPADI HADI WIYONO Bin KARTODIMEJO sebelum kejadiantelah mengenal saksi KAMILA yang masih berusia 6 (enam) tahun (berdasarkan SuratKeterangan Lahir SIPB

NO:449.2/004/SIPB/2012 lahir pada tanggal 28 Pebruari 2008)karena bertetangga;e Bahwa kemudian terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pastiyaitu pertengahan bulan Nopember 2014 ketika melihat saksi KAMILA sedang bermaindi depan rumah saksi SUPANI (Bu PAMD lalu terdakwa memanggil dan mengajak saksiKAMILA naik becak menuju rumah terdakwa di Begalon Rt.003, Rw.003, KelurahanPanularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, kemudian terdakwa yang awalnyamenaruh perasaan kagum terhadap

depan persidangan.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya dantidak keberatan ;Saksi IIberikut :HENY RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiBahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungankeluarga/famili;Bahwa saksi mengerti bahwa saksi saat ini diperiksa sebagai saksiberkaitan dengan kejadian Perbuatan Cabul yang dialami anak saksi.Bahwa saksi KAMILA pada saat kejadian masih berusia 6 (enam)tahun, berdasarkan Surat Keterangan Lahir SIPB

NO:449.2/004/SIPB/2012 lahir pada tanggal 28 Pebruari 2008;Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitarjam 10.00 wib,di rumah terdakwa SUPADI HADI WIYONO BinHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2015/PN Skt.KARTODIMEJO di Begalon Rt. 003 Rw 003 Kelurahan Panularan,Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.Bahwa yang menjadi korban Perbuatan Cabul terhadap anak dibawahumur adalah Anak saksi ( Anak No. 2) yang bernama KAMILA , Pelajarkelas TK B di TK Tunas Bangsa, Panularan ,

Agus Bin Romansyah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi ataumengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari dari pemegang IUP,IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syaratsyarat dalam Pasal 136Ayat 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 jo. Pasal136 Ayat (2) UndangUndang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atasHalaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83PidSus/2021/PN SgtUndangUndang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara,2.

Kutai Timur atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Sangatta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukanSetiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan UsahaPertambangan dari dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telahHalaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83PidSus/2021/PN Sgtmemenuhi syaratsyarat dalam Pasal 136 Ayat 2, yang Terdakwa lakukandengan caracara sebagai berikut:Berawal pada saat Saksi Jumadil Suleman Bin Suleman selakuSPV

Yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangandari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Yang Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha PertambanganDari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB Yang Telah MemenuhiSyaratSyarat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 136 ayat (2);Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkanbumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 09/Bd/VI/BM/2019 tanggal 19 Juni2019 yang dikeluarkan oleh Klinik KB DAN BERSALIN BIDAN IYASNURLATIPAH, S.ST SIPB: 440.1/198/dinkes/SIPB/VII/2011 yang beralamatdi Jalan Raya Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, (bukti P.6);7. Fotocopy ljazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran2017/2018 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Ratni Mulyani yang dikeluarkanoleh SMP Negeri 1 Jalancagak Dinas Pendidikan dan KebudayaanPemerintah Kabupaten Subang, (bukti P.7);8.

Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB,adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan UsahaPertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izinusaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainyapelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara.I3c.

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayahyang memiliki potensi Mineraldan/atau Batubara dan tidak terikatdengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagiandari tata ruang nasional.30.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP,adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data,potensi, dan/atau informasi geologi.31.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP,adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB

Mineral dan Batubara Ahli menjeskan bahwa Kegiatan usaha pertambangan yang dimaksudpasal 35 undangundang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara dilaksanakan dalam bentuk: IUP adalah izin Usaha Pertambangan yang prosedur dan tahapannyaterdiri dari WIUP, IUP Ekplorasi, IUP Produksi; Surat izin Pertambangan Batuan yang proses penerbitasnnya dapatdidelegasikan dari Pemerintah Pusat (Menteri) Kepada PemerintahProvinsi (Gubernur) SIPB

ikutannya(vide Pasal 1 angka 19 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RINo.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);Menimbang, bahwa maksud tanpa izin dalam unsur ini harus dilekatkandengan Pasal 35 Undangundang No. 3 Tahun 2020, yaitu setiap usahapertambangan wajid memiliki perizinan berusaha yang diberikan olehPemerintah Pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atauizin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian, IPR, SIPB

tanggal 17 September 2015;Menimbang, bahwa terhadap dokumen yang ditunjukkan Terdakwatersebut bukan merupakan dasar untuk melakukan panambangan, sertapenjualan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (3) Undangundang No. 3Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, bahwa izin yang wajib dimiliki oleh usahapertambangan adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian, IPR, SIPB

Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul12.00 Wita, perbuatan terdakwa diketahui oleh manajemen PT ArutminIndonesia selaku pemegang IUPK di area tersebut yang kemudianditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karenaterdakwa tidak dapat menunjukkan IUP, IUPK, IUPK sebagai KelanjutanOperasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutandan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan maupun surat perijinan lain dalammelakukan penambangan di lokasi tersebut

Selatan Nomor : 090/29Set/DESDM tanggal 12 Januari 2021 yang dituangkan dalam Peta LokasiOverlayer Pengambilan Koordinat di Kabupaten Tanah Bumbu ProvinsiKalimantan Selatan, diketahui bahwa tempat dimana terdakwa melakukanpenambangan batubara berada di titiktitik koordinat tersebut diatas beradadi dalam PT Arutmin Indonesia dan untuk dilakukan penambangan di lokasitersebut diperlukan jjinijin Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yaitu IUP,IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB

Surat Ilzin Penambangan Bantuan (SIPB);f. Izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dani.

tidakmemiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan penambangan batubarasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Surat Izin Penambangan Bantuan (SIPB

,melakukan pemeriksaan dan pemantauan Balai Pengobatan Umum(BPU) Sunah milik Terdakwa, saat itu. tim menemukan BalaiPengobatan Umum (BPU) Sunah tidak memiliki ijin operasional berupaSurat jin Praktek Bidab (SIPB) dan Surat Tanda Register (STR) selainitu. penataan obatobatan tidak layak yaitu dimana obatobatansebagian disimpan di dalam lemari pendingin yang dicampur denganmakan dan minuman dan Terdakwa sendiri bukanlah tenaga kesehatansebagai bidan yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP);Bahwa setelah

AchmadSigit,M.A., melakukan pemeriksaan dan pemantauan Balai PengobatanUmum (BPU) Sunah yang tidak memilik ijin berupa Surat Ijin PraktekBidan (SIPB), Surat Tanda Reginter (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP)dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta selanjutnya setelah timPengawasan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan KesehatanPropinsi DKI Jakarta dengan Tim yaitu dr. H.

Pohuwato Provinsi Gorontalo, atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan NegeriMarisa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian,pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineraldan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, SIPB, IUPKatau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan hurufg, pasal 104, atau pasal 105, yang

Batubara.Bahwa dalam proses penambangan, penguasaan mineral, eksplorasi,penampungan, pemanfaatan dan pengangkutan serta niaga jual beli materialbatuan/pasir hitam tembaga yang mengandung unsur logam tembaga (Cu :24,59%) tersebut Terdakwa bersamasama dengan FARID THALIB als AMIternyata tidak memiliki Izin sah dari Pihak/Badan yang berwenang berupakelengkapan Izin Usaha, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat IzinPenambangan Batuan (SIPB

Menyatakan Terdakwa Yusup Djuma alias Jhon bersalah melakukanpenambangan tanpa izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan danPenjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal158 UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, dalam Dakwaan Penuntut Umum;2.

sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa Yusup Djuma alias Jhon pada hari Kamis tanggal16 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu lainnya dalam bulan Juli 2020, bertempat di belakang rumah Terdakwa,Unit 10 Dusun Waeleman, Desa Waetina, Kecamatan Waelata, KabupatenBuru, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Namlea, melakukan penambangan tanpa izin IUP,IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB

SIPB; f. Izin penugasan; g. Izin pengangkutan dan penjualan; h. IUJP;dan i.

IUP untuk penjualan; Ayat (4): Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenanganpemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadaPemerintah Daerah Provinsi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahuiTerdakwa dalam kegiatannya untuk memproduksi emas tersebut tidak memilikiIUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izinpenugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, ataupun IUP untukpenjualan

Fajrin Bin Ali Basyah dalam melakukan kegiatanusahanya wajid memerlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi komoditas pasir dan batuan (Sirtu) yang selanjutnya berdasarkanUndangundang RI No. 03 tahun 2020 menjadi Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB) dan dalam hal ini Sdr.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontraklPerjanjian;IPR;SIPB;iZin penugasan;7229 5 Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; danIUP untuk Penjualan.= 4.

SIPB (Surat izin penambangan batuan), adalah izin yang diberikan untukmelaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atauuntuk keperluan tertentu;6. izin penugasan;Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd7. Izin Pengangkutan dan Penjualan, adalah izin usaha yang diberikankepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditastambang Mineral atau Batubara8.

Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas IUP, IUPK, IUPKsebagai Kelanjutan Operasi KontraklPerjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, IzinPengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan/atau IUP untuk Penjualan, sehinggaapabila suatu). badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan dalammelakukan kegiatan pertambangan namun tidak memiliki izin tersebut, makakegiatan tersebut adalah salah/tidak dibenarkan sesuai dengan hukum yangberlaku di Republik Indonesia sebagaimana dalam hal ini bertentangan denganUndangUndang

Kegiatan usaha pertambangan tersebutwajid memiliki IWP operasi Produksi komoditas mineral atau Surat IzinPenambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan ketentuan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN BpdMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatanpenambangan di Aliran

usaha pertambangan khusus;Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambanganyang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan dan/ataupemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasukpengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampaklingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan;Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untukmelaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB

Untuk memperoleh SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkanpermohonan, namun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemberian SIPB menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintahpelaksana UndangUndang No.3 Tahun 2020 tentang PerubahanUndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara.Bahwa Ahli menyampaikan :a.Menampung adalah menerima dan mengumpulkan mineraldan/atau Batubara;Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya mineraldan/atau batu bara;Pengolahan adalah upaya meningkatkan

Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).Bahwa emas termasuk kedalam komoditas tambang mineral logamsebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara;Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukankegiatan penambangan emas yaitu harus memiliki Izin UsahaPertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahululdengan IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat(IPR) yang

batubara dan gambut;Menimbang, bahwa emas termasuk ke dalam golongan komoditastambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) hurufb PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara;Menimbang, bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/ataupemanfaatan, pengangkutan, penjualan, Mineral dan Batubara wajibmemastikan mineral dan batubara tersebut berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB

Surat Ilzin Penambangan Batuan (SIPB).Menimbang, bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akanmelakukan kegiatan penambangan emas yaitu harus memiliki Izin UsahaPertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului denganIUP tahap kegiatan Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yangdiberikan didalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) Atau IUPK tahapkegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK tahap kegiatanEksplorasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada Tahun 2021,bertempat di Jalan Raya Badau Desa Badau Kecamatan Badau KabupatenBelitung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungoandan yang berwenangmemeriksa dan mengadili, yang menampung, melakukan pengolahan ataupemurnian, penjualan mineral timah dan batubara yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Menyatakan Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana YangMenampung, Melakukan Pengolahan atau Pemurnian, Penjualan Pasir TimahYang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IzinSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Huruf C dan G, Pasal 104 atauPasal 105 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2.

Siti Mariani No.SDK/410/SIPB/IX/2019, diberi tanda P4 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkapdan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraiandidalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 719/Padt.P/2020/PN.BtmMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi

SANDI pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020atau setidaktidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020,bertempat di Di jalan Poros PaluPalolo Desa Bora Kecamatan Sigi BiromaruKabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/ataupemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidakberasal dari pemegang iup, iupk, ipr, sipb

Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dglparaf KM HA HAI Il 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atauizin;Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 3Tahun 2020 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara, makna dari IUP ialah Izin UsahaPertambangan yakni izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Dglparaf KM HA HAI Il Sedangkan IUPK ialah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang berdasarkanPasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 3 Tahun

SIPB ialah Surat Izin Penambangan Batuan yangartinya merupakan izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan UsahaPertambangan batuan jenis tertentu. atau untuk keperluan tertentu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13a UndangUndang Nomor 3Tahun 2020 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara.