,M.Hum, maka menurut Majelis Hakim Tidana Pidana Korupsi TingkatBanding;Untuk pemberian wewenang berupa delegasi tidak bisa diberikan antara atasandengan bawahan sehingga dalam perkara a quo apa yang dilakukan olehHalaman 63 dari 73 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PT AMB.Terdakwa kepada para guru tetap yang ditunjuk adalah berupa mandatsehingga yang bertanggungjawab adalah pemberi kewenangan (terdakwa) danbukan mandans (penerima mandat).

terhitung sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 sebelumberkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;hal 37 dari 45 halaman putusan No. 32/Tipikor/2012/PT.BdgMenimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh PenasehatHukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan Undangundang oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Tidana

Tegalasri;SLTA;Pada pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa dilakukanpenahanan sejak tanggal O05 September 2011 S/D. 24September 2011;Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25September 2011 S/d. 03 Nopember 201 1;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR sejak tanggal04 Nopember 2011 S/d. 03 Desember 201 1;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR sejak tanggal04 Desember 2011 S/d. 02 Januari 2012; Penuntut ...e Penuntut Umum tidak melakukan penahanan; e Majelis hakim Pengadilan Tindak Tidana

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Tidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang, tidak melakukan penahanan;7.

Tentang Judex Factie tidak berpedoman (tidak sesuai) dengan RumusanDelik yang didakwakan.Bahwa Terdakwa/ Pensehat Hukum Terdakwa telah keliru memahamiSurat Edaran mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang RumusanHukum Hasil Rapat Pleno Huruf B tentang Tidana Pidana Umum angka 3yaitu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedomanpada Surat Dakwaan.

No.1 Tahun 2020 Tentang PemidanaanPasal 2 dan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korup yaknimenurut Pasal 3:a) Memudahkan Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Pasal 2 dan Pasal 3Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;b) Mencegah Perbedaan Tentang penjatuhan Tidana Terhadap Perkara TindakPidana pasal 2 dan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang memiliki karakteristik yang serupa disertai dengan pertimbanganyang cukup dengan tidak mengurangi kKewenangan

., telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidana Korupsi danmenjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan, di mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut(halaman 52 sampai dengan halaman 53) sebagai berikut :Menimbang bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapatdibenarkan karena Judex Facti Pengadilan

Tentang Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait PerkaraTindak Pidana Korupsi dan Tindak Tidana Pencucian Uang Atas NamaTerdakwa Benny Andreas Situmorang dan Markus Suryawan;1.Bahwa Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/Pid.B/TPK/2012/PNJkt.Pst tanggai 23 Januari 2013 diketahui terdapat fakta yangmenyatakan antara lain:Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara yang dilakukan

(Bandingkan antara pertimbangan hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding dalam pembuktian unsur melawan hukumdalam pasal dakwaan Primair dengan pertimbangan hukum PengadilanTindak Tidana Korupsi Tingkat Banding yang mengambil alih secarakeseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama mengenai pasal dakwaan subsidair dalam huruf c di atas).Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding Nomor : 23/TIPIKOR/2013/PTY dan Putusan

Tentang Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TerkaitPerkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Tidana Pencucian Uang AtasNama Terdakwa Benny Andreas Situmorang dan Markus Suryawan;Hal. 57 dari 76 halaman, Putusan .No.156/PDT/2017/PT.DKI.Bahwa Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:37/Pid.B/TPK/ 2012/PNJkt.Pst tanggai 23 Januari 2013 diketahuiterdapat fakta yang menyatakan antara lain:Menimbang bahwa berdasarkan laporan

karena dalam perkara ini Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHalaman 66 dari 95 halamanNOMOR 2/Pid.SusTPK/2015/PT PALatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, dan ketentuan denda minimal yang diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Undangundang tentang Pemberantasan Tidana

2020/PN Mam yang dimintakanpemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya pertimbangan hukummengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dapatmenyetujul dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telahsesuai dengan fakta hukum di atas;Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT MKSMenimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Tidana

yang menerima gaji atau upah dari kKeuangan Negara atauDaerah;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa setiap bulannyamenerima upah/gaji dari Pemerintah Daerah Jateng yang didasarkan padaPeraturan Desa dalam APBDesa, dimana keuangan desa merupakan keuanganNegara/ Daerah, dengan demikian Terdakwa termasuk criteria sebagai PegawaiNegeri ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka telah terbukti dengansah unsur SETIAP ORANG pada Dakwaan Subsidiair dan apakah Terdakwayang melakukan Tindak Tidana

untuk membayar denda Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) karena dalam perkara ini Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, dan ketentuan denda minimal yang diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Undangundang tentang Pemberantasan Tidana

Menyatakan terdakwa ERNI ERAWATI, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;5.

Menyatakan terdakwa ERNI ERAWATI, SE. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak tidana KORUPSISECARA BERSAMASAMA ;. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebutdengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana dendasebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denganketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;.

., M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh KetuaPengadilan Agama Ngamprah untuk memeriksa dan mengadili perkara inipada tingkat pertama, dibantu Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI, M.M.sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dengandidampingi oleh kuasa Para Pemohon;Hakim Anggota Ketua Majelis,tid tidAna Efandari Sulistiyowati, S.H.1., M.H Mohammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.Hal 133 dari 132 hal Penetapa Ahli Waris Perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PA NphHakim AnggotatidAhmad Muzayyin

yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atauDaerah;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa setiap bulannyamenerima upah/gaji dari Pemerintah Daerah Jateng yang didasarkan pada72Peraturan Desa dalam APBDesa, dimana keuangan desa merupakan keuanganNegara/ Daerah, dengan demikian Terdakwa termasuk criteria sebagai PegawaiNegeri ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka telah terbukti dengansah unsur SETIAP ORANG pada Dakwaan Subsidiair dan apakah Terdakwayang melakukan Tindak Tidana

termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang NomorHal 86 dari 95 halaman perkara No.23/Tipikor/2013/PT.Bdg: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakantidak terpenuhi ; 209 oon nnnMenimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingtidak sependapat dengan pertimbangan unsur "setiap orang dalam dakwaanprimair sedemikian oleh Pengadilan Tidana

P UTUSANNomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I APalangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Tindak Tidana Korupsipada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama LengkapTempat LahirUmur/Tgl LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanABDURANI Bin BIRHANSYAHSungai Raja Kabupaten

PUTUSANNomor : 09/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I APalangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Tindak Tidana Korupsi padaPeradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama Lengkap : H.LUKDIANSYAH Bin H.