Ditemukan 1005 data
322 — 89
menarik orang yang menerima ganti rugi dariPenggugat yang kedudukannya sebagai penggarap yangmenguasai dan mengusahai tanah yang langsung dikuasai negarasecara turun temurun selama lebih dari 30 tahun yang menuruthukum agraria nasional adalah menjadi pemilik yang telahmengalinkan kepada Penggugat"; (vide Posita Gugatan Halaman43 paragraf kedua); Bahwa lagi pula seandainyapun quod non tanah objek perkaradalam perkara a quo adalah benar milik Tergugat , maka haknyauntuk mengajukan tuntutan hukum telah kedaluarsa
menarik orang yang menerima ganti rugi dariPenggugat yang kedudukannya sebagai penggarap yangmenguasai dan mengusahai tanah yang iangsung dikuasainegara secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun yangmenurut hukum agraria nasional adalah menjadi pemilik yangtelah mengalihkan kepada Penggugat"; (vide Posita GugatanHalaman 43 paragraf kedua); Bahwa lagi pula seandainyapun quod non tanah objek perkaradalam perkara a quo adalah benar milik Tergugat , maka haknyauntuk mengajukan tuntutan hukum telah kedaluarsa
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Danbilamana dalam proses penetapan pajak tersebut disampaing data yangterungkap dalam Putusan MA ada data lain selain daripada datasempurna dimaksud, menurut ketentuan tersebut diatas Terbandingmasih dapat menerbitkan SKPKBT tanpa dibatasi hak eksekusipenetapan pajaknya karena kedaluarsa sebagaimana tenggangkedaluarsa 10 tahun pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;28. bahwa Majelis menilai sesuai dengan prinsip motivasi sebagamanadimaksud dalam azasazas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yangbaik
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kurang Bayar Tambahan danharus ditetapkan terlebih dahulu hak hak dan kewajiban pajakPemohon' sehingga dengan demikian Terbanding telahmenegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.Dan bilamana dalam proses penetapan pajak tersebutdisampaing data yang terungkap dalam Putusan MA ada datalain selain daripada data sempurna dimaksud, menurut ketentuantersebut diatas Terbanding masih dapat menerbitkan SKPKBtanpa dibatasi hak eksekusi penetapan pajaknya karenakedaluarsa sebagaimana tenggang kedaluarsa
205 — 112
Alwi atau TERGUGAT I, sehingga dari tahun 1981 hingga tahun2013 yang adalah 32 tahun lamanya, hak atas tanah sengketa hapuskarena kedaluarsa yaitu melebihi 30 tahun sesuai dengan ketentuanPasal 1367 KUHPerdata.36.Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, PENGGUGAT telahkehilangan haknya untuk mengajukan gugatan dikarenakandaluwarsanya hak untuk menuntut sehingga demi hukum GugatanPENGGUGAT perihal kepemilikan objek sengketa telah lewat waktu danpatut untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan
172 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian KepengurusanDewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Partai Golkar keVIIdi PekanbaruRiau sesungguhnya tidak ada lagi secara hukum karenatelah kedaluarsa (masa baktinya telah lampau 5 tahun) sehingga jelastidak ada bukti autentik dari Penggugat yang sah dan meyakinkan(legal standing) untuk menggugat Tergugat II;b.
EDY SUWANTO BONG
Tergugat:
1.HAMDAN bin M. TAYEB
2.H. ABDULLAH bin H. ABDUL RAZAK
3.ABDUL HAMID, SE MM
4.Ahli Waris Pengganti dari Maryam
5.HINDUN binti H. Abdul RAZAK
6.Ahli Waris Pengganti Alm. Halimah
Turut Tergugat:
6.Kepala Kantor BPN Kota Pontianak
7.EDDY DWI PRIBADI, SH
134 — 26
Putusan Pengadialan Tinggi TUN JakaraNomor 127/B/2008/PT.TUN.JKT Bukti T.Ill2b dan Bukti T.V2 jo PutusanKasasi Nomor 268K/TUN/2009 Bukti T.IIl 2c dan Bukti T.V3 jo PutusanPeninjauan Kembali Nomor 136 PK/TUN/2011 Bukti T.IIl2d dan Bukti T.V4adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karenaTergugat IIl Konvensi mengajukan gugatan telah kedaluarsa lewat waktu 5(lima) tahun sejak Sertifikat diterbitkan atas nama PenggugatKonvensi
394 — 269
Namun demikianterhadap pemilik tanah eigendom harus memperoleh ganti rugi dari orang yangmenguasainya ;Bahwa dalam hukum adat tidak dikenal istilah kedaluarsa, namun dalam PP No. 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikenal istilah recht werwerking yaitu apabila137seseorang menelantarkan tanahnya minimal dalam jangka waktu lima tahun makatanah tersebut menjadi tanah milik Negara ; Bahwa menurut undangundang, apabila seseorang menelantarkan tanahnya selama 3tahun atau lebih maka tanahnya dianggap
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
326 — 232
Bersaudara ada juga tertulis nama PT HanjayaMas Plosjom (PT HMP);Bahwa semua Surat jalan itu atas perintah Mat All semua;Bahwa pak Ilham pernah datang ke kantor saksi sebelum pengirimanmelihat mesin melihat gudang dan melihat stok;Bahwa saksi menemani pak ilham keliling melihat stok gudang, mesin,mengobrol sama karyawan;Bahwa Sertifikasi benih itu ada batasan waktu atau masa kedaluarsanya;Bahwa batasan waktu atau masa kedaluarsanya sertifikasi benih itu Adayang 9 bulan dan Ketika sudah melewati masa kedaluarsa
WBS itu tidak ada yang kedaluarsa;Bahwa yang mengeluarkan sertifikat itu BPSB;Bahwa untuk bibi Bisma pengirimannya desuai dengan datadatapengiriman tersebut;Bahwa sertifikat terhadap jagung yang dikirimkan oleh PT.
127 — 28
Kanwil Jakarta Timur;e Bahwa dari kondisi hasil penyidikan dan sesuai resume hasil penyidikan yangsaksi peroleh pada saat koordinasi dengan jaksa, saksi berpendapat bahwa hasilpenyidikan belum memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dilanjutkanke Kejati, karena unsurunsur yang dipersangkakan dan kelengkapan lainnyabelum lengkap;e Bahwa kewenangan penghentian penyidikan sebagaimana ketenuan pasal 43 danpasal 44 KUP, dalam hal perkara bukan tindak pidana pajak, tersangkameninggal dunia atau kedaluarsa
212 — 316
untuk bisa mendapatkan kesepakatan, berupaganti rugi / beli atau compensasi dalam bentuk lain, dan itu sangattergantung pada saat terjadi musyawarah;Bahwa Terhadap tanahtanah yang sudah bersertifikat, tidak merupakanbukti hak secara mutlak, karena akan dilihat proses penerbitan sertifikat itusudah sesuai prosedur atau tidak, apabila tidak sesuai prosedur makasertifikat tersebut bisa batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum, dengan putusan pengadilan;Bahwa tanah adat tidak mengenal kedaluarsa
134 — 50
Kanwil Jakarta Timur;e Bahwa dari kondisi hasil penyidikan dan sesuai resume hasil penyidikanyang saksi peroleh pada saat koordinasi dengan jaksa, saksiberpendapat bahwa hasil penyidikan belum memenuhi syarat formil dan5.syarat materiil untuk dilanjutkan ke Kejati, karena unsurunsur yangdipersangkakan dan kelengkapan lainnya belum lengkap;e Bahwa kewenangan penghentian penyidikan sebagaimana ketenuan pasal43 dan pasal 44 KUP, dalam hal perkara bukan tindak pidana pajak,tersangka meninggal dunia atau kedaluarsa
256 — 255
Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati ataupidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.Pasal 41 KUHPM berbunyi : Hak menuntut Pidana dalamperkara kejahatankejahatan yang dirumuskan dalam pasal87 dan 139 hapus karena kedaluarsa sesudah dua belastahun.Dengan mengacu kepada ketentuan pasal 78 KUHP ayat (1) ke3 dan pasal 41 KUHPM tersebut diatas, Oditur tidak lagimemiliki kKewenangan untuk menuntut.Kemudian yang berkaitan dengan Dakwaan Kedua : pasal 11Undangundang Nomor 20 tahun
129 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
padapoin 02 halaman 104 yang menyatakan bahwa dalam pengajuan gugatandi Pengadilan Hubungan Indsutrial, UndangUndang No. 2 Tahun 2004pada azasnya tidak mengenai batas waktu pengajuan gugatan dankedaluarsanya hak seseorang yang dirugikan haknya untuk mengajukangugatan di Pengadilan Hubungan Industrial;Selanjutnya menurut pendapat Farid Mu'azd, SH. menyatakan bahwa bilakita mengacu pada ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata/BW, maka semuatuntutan hak, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan hapus(kedaluarsa
504 — 1546
Dengan demikian Kepengurusan DewanPimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Partai Golkar keVIl diPekanbaruRiau sesungguhnya tidak ada lagi secara hukum karenatelah kedaluarsa (masa baktinya telah lampau 5 tahun) sehingga jelastidak ada bukti autentik dari PENGGUGAT yang sah dan meyakinkan(legal standing) untuk menggugat TERGUGAT Il(bo) Diktum Putusan Mahkamah Partai Golkar, yang menyatakan sebagaiberikut:"Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerimakepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
808 — 680
Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBRtahun 2010 yang mengatur mengenai prinsip dan etika pengadaan.Bahwa saat Terdakwa Il bertugas melakukan pendekatan (lobby),Terdakwa berbagi tugas menyiapkan administrasi kelengkapanmengikuti lelang dengan memerintahkan KRISTIN WIDIOWANTAH(staf PT ANN) membuat dokumen prakualifikasi PT ANN berupa daftarriwayat hidup personel inti dan sertifikat keahlian yang direkayasa,diantaranya sudah kedaluarsa masa berlakunya, keahlian yang tidaksesuail persyaratan, maupun
Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBRriwayat hidup personel inti dan sertifikat keahlian yang direkayasa,diantaranya sudah kedaluarsa masa berlakunya, keahlian yang tidaksesuail persyaratan, maupun tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya (bukan pegawai PT ANN).Bahwa setelan tahap pemasukan dokumen prakualifikasi oleh parapeserta lelang, Pokja 1 ULP melakukan tahap pembuktian kualifikasi.Pada saat kualifikasi ternyata PT ANN yang diwakili TANTOKUSWANTO (staf PT ANN) tidak dapat menunjukkan dokumendokumen
71 — 27
membatalkan ataumenganulir secara tegas keputusan Tergugata I yaitu Bukti P1 s/d 237 tersebut makapengaturan asal tanah Consessie kemudian harus diartikan hanya terhadap tanah Consessieyang belum diatur peruntukan atau penggunaannya oleh Pemerintah cq Tergugat I, dengandemikian maka segala peraturan yang mengatur tanahtanah Consessie tidak berlakuterhadap tanahtanah Consessie yang telah diatur sebelumnya oleh Pemerintah cq TergugatI berdasarkan kewenangan yang ada padanya;Bahwa persoalan lembaga kedaluarsa
136 — 32
SAS tidakpernah lapor ke BPSB perihal kedaluarsa benih miliknya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benarkarena keterangannya membingungkan;8. Saksi DR.Ir.
106 — 26
SAS tidakpernah lapor ke BPSB perihal kedaluarsa benih miliknya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benarkarena keterangannya membingungkan;10.Saksi Ir.
M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.
Terdakwa:
2.HERI YANSYAH
3.NOVRIANSAH REGAN BIN MASKUR SOFIAN
4.FAJAR FEBRIANSYAH
39 — 34
( 1 - 12 );
- Satu bundel berita acara perubahan data WP dan PKP atas nama PT Rizky Jaya Utama dengan nomor BA - 1587.PD/WPJ.03/KP.020E3/2020 tanggal 11 Nov 2020;
- Satu bundel SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2019 ( 1-12);
- Satu bundel Lembar sisa tagihan pajak PT Rizky Jaya Utama tahun 2019 ( RJU );
- Satu bundel sisa tagihan pajak RJU;
- 1 (satu) Bundel document Rizky Jaya Abadi:
- Satu bundel pajak kedaluarsa
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
139 — 45
Karena pada waktuitu Saksi belum menjadi Pemimpin Bank Jatim Cabang Pacitan.Bahwa Bank Jatim hanya menerbitkan satu macam warkat cek danwarkat cek dapat dicairkan diseluruh cabang Bank Jatim se Jawa Timur.Bahwa Warkat cek apabila tidak diberi tanggal maka tidak mempunyaimasa kedaluarsa, tetapi apabila sudah diberi tanggal maka warkat cekmasa berlakunya 90 (Sembilan puluh hari) kalender sejak tanggal terteradalam cek.Halaman 155 dari 296 Putusan No. 23/Pid.Sus/TPK/2020/PN.