Ditemukan 1040 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 76/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 April 2019 — LINAWATY ALS GOH GIM KIAT VS PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
6947
  • memberikan kewenangan yang paling luas kepadapemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanahkepunyaan pihak lain.4 3 Pemegang Hak Erfpacht boleh menggunakankewenangan yang terkandung dalam Hak Eigendom atas tanah.5 4Pasal 720 KUH Perdata berbunyi :Hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnyabarang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upetiHalaman 19 dari 97 halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2019/PT MDNtahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya
Putus : 28-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3163 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Februari 2014 — PT INDONESIA UNGGUL BERSATU., ; T SURYA RAYA LESTARI, dkk
168313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • setelah Putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;5 Bahwa Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi tidak sependapat dengan Majelis HakimJudex Facti yang menolak gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi dalam Rekonpensidengan alasan sebagai berikut, bahwa menurut Pasal 720 Kitab Undangundanghukum Perdata berbunyi sebagai berikut "Hak Guna Usaha adalah hak kebendaanuntuk menikmati sepenuhnya barang tidak bergerak milik orang lain, dengankewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuantentang pemilikannya
Register : 08-06-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — IDA FARIDA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. PAKUAN
303251
  • Boedi Harsono yang dikuatkan oleh Dr.Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudul MEMAKNAI KEPASTIANHUKUM HAK MILIK ATAS TANAH halamam 173174, Penerbit RepublikaCetakan Pertama Tahun 2008, yang menyatakan, bahwa pendaftaran tanah tidakmenciptakan hak yang tidak dapat diganggugugat, yang menentukan sah atautidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukumyang dilakukan, bukan pendaftarannya.
Register : 03-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.ALI FAHMI
2.NURYATI
3.JASIMAH
4.NURHASAN
Tergugat:
1.ALBINE
2.MERLI BT H. AKIP
3.SUMIHAR
4.ROSINTAN
5.SARIMAN
6.NAKITA AT
7.ANDI AGUS
8.SUKADI
9.MUSADAT
10.HOLIA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
687
  • datang sebagai saksi tanah yang diakui oleh warga lain atastanah yang ada di Desa Tanjung Sejaro;Halaman 68 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag Bahwa tanah yang diakui tersebut memiliki surat lain yangmenyatakan bahwa wilayah di Tanjung Sejaro tersebut masuk dalamwilayah Desa Sakatiga Seberang; Bahwa pada saat ini Saksi pangkatnya adalah Kepala Desa,sementara status seharihari adalah kerja swasta; Bahwa terkait Tanah milik Para Penggugat tersebut, Saksi tidakmengetahui kapan pemilikannya
Register : 11-03-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bkn
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSUDIN IBRAHIM
Tergugat:
1.NELITA
2.DONNA FITRI
3.Drs.AMHAR AMZAH
4.Dra.MAIMANAH
5.HAMZAH
6.Sani B
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
8.CAMAT SIAK HULU
9.KEPALA DESA BARU
18267
  • karena perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT DANTERGUGAT II tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum danmenyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya kalau ParaTERGUGAT DAN TERGUGAT II dihukum membayar ganti kerugian kepadaPENGGUGAT,Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 10 diatas yangmerupakan kerugian In Material adalah sebesar Rp. 25.000.000.000, (Dua puluhlima miliar rupiah) yang dialami oleh Penggugat karena beberapa tahun dirampashak penguasaan dan pemilikannya
Register : 06-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Srp
Tanggal 14 Mei 2019 — I KETUT RUGEG VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, DK
15679
  • No.3176K/PDT/1988 Tahun 1988, yang menyatakan :beceeaes sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakanbuktiotentik dan mutlak tentang pemilikannya, .............Sehingga telah sangat jelas bahwa Akta Otentik adalah merupakan alatpembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya sertabagi setiap orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuatdalam akta tersebut.
Upload : 22-02-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 482/Pdt/2018/PT SMG
Tn. Krisnanto Hadiwidjaya Sutrisno (d/h. Tan Kheng Han), lawan Ny. dr. Maria Theresia Nancy Tressyta Sutrisno (d/h Tan Liang Giok), dkk
6235
  • Halaman 94 dari 99 halaman Putusan Nomor 482Padt/2018/PT SMGMenimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan didalam gugatannyaoleh Pembanding semula Penggugat, bahwa yang menjadi pokok sengketadalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum berupa pengalihanhak objek sengketa yang terletak di Jalan Gajah Mada No 88 RT 01/RW 02Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dimana berdasarkanSertipikat Hak Milik Nomor 553 dengan luas 765 M2 awalnya pemilik tercatatHelena Herlina kemudian pemilikannya
Register : 11-09-2013 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Maret 2015 — ARI MS HIDAYAT FABER, SPd. Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KANWIL BPN DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATISI JAKARTA SELATAN, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS PERTANAHAN DAN PEMAKAMAN DKI JAKARTA, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN DKI JAKARTA, 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Cq. SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Melawan 1. Drs. ASTARI RIZAL Bin M. MUGENI Bin ENGON Bin ENGIN, 2. SOBIRIN Bin ALI LIHIN binti ENO Bin ENGIN Bin LEOS, 3. SHOLAHUDDIN Binti ENAP Bin ENGIN Bin LEOS, 4. SUPARDI Bin BAAN Bin DJIDI Bin ENGIN Bin LEOS, 5. BOIN EFFENDY Bin BA’AN Bin ENGIN Bin LEOS,
292199
  • PokokPokokKebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah AsalKonversi Hakhak Barat, Pasal 1 menyebutkan : Ayat (1) Tanah HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hakBarat, jangka waktunya akan berakhir selambatlambatnya padatanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalamUndangundang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hakyang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung olehNegara, Ayat (2) Tanahtanah tersebut ayat (1), ditata kembalipenggunaannya, penguasaan dan pemilikannya
Register : 20-04-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Oktober 2015 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA ( PPRIP ) ;KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DKI JAKARTA, 2. PT. INTERCON KEBON JERUK, ( dalam PAILIT )
11256
  • Meskipun pemilik Ruko telahmembeli Ruko dari Tergugat Il Intervensi dan telah dilakukanpemecahan sertipikat, namun pemilikannya hanya sebatasbangunan ruko dan selasar saja, tidak termasuk lahan parkir danjalan. Lahan parkir dan jalan masih sepenuhnya milik Tergugat IlIntervensi, sehingga fTergugat Il Intervensi berhak untukmemanfaatkannya dengan melakukan kegiatan penyelenggaraanparkir, sesuai dengan izin yang dimiliki berdasarkan SK 156.
Register : 18-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jbi
Tanggal 8 Juli 2014 — Ir. H. SEPDINAL, ME bin H. ASWIR MAKMUR
8833
  • diambilpemerintah;Halaman 124 dari 219 Putusan Nomor 01/PID.SUS/TPK/2014/PN.JbiBahwa pengelolaan keuangan Daerah dapat disimpan di Bank tetapiseijin Kepala Daerah dan berkaitan dengan keuangan Pramuka harusseijin dari Ketua Kwarda Pramuka;Bahwa hubungan Ketua Kwarda Pramuka, Wakil bendahara danbendahara adalah tanggung jawab pada atasan Ketua Kwarda;Bahwa Tanah 400 HA sebagaimana Surat Keputusan Pencadangan dariGubernur Jambi adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan harusmelalui prosedur untuk pemilikannya
    diberikan pemerintah adadiberikan secara murni diatas namakan pramuka dan tetap dilaporkansetiap 1 tahun sekali dalam rapat muspida dan adaunsurpemerintahan;Bahwa Penggunaan dana pramuka tetap harus dipertanggungjawabkandalam rapat internal, dilaporkan kepada Pemerintah karena fasilitas daripemerintah, dan dipertanggujawabkan dalam masa bakti;Bahwa tanah Tanah 400 HA sebagaimana Surat KeputusanPencadangan dari Gubernur Jambi adalah tanah yang dikuasai olehNegara dan harus melalui prosedur untuk pemilikannya
Register : 28-06-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 402/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
1.MELDA HTAJULU
2.Parto Rectan Hutajulu
3.Kartini Lolina
Tergugat:
3.Ernawaty
4.Johannes
5.Rohmini Panjaitan
132102
  • Indragiri Il RT.012/001 No.40; Bahwa saksi sendiri yang membayar pajak PBB tanah tersebut darisemenjak Sertifikat itu terbit, pada tahun 2000 an saksi tidak bayar,Tahun 2010, 2011 saya masih bayar PBB;Bahwa Nomor Objek Pajak (NOP) nya 3175.040000601804650, atasnama saksi; Bahwa hibah yang diberikan orang tua saksi berdasarkan Akte Notaris; Bahwa sepengetahuan saksi perkara yang saksi ajukan ke Pengadilandengan Tergugat Ojak Hutajulu cuma 65 m2 saksi tidak tahu menahu itubisa timbul menjadi 117 M2 yang pemilikannya
Register : 25-03-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 23 /PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 29 Juli 2013 — Ir.H.BECCARIA POETRA
7819
  • setelah saksi mengadakan pengukuran dan telah ditunjukan batasbatasoleh sdr H.Buhori bin Tosin Kadirmaka hasil pengukuran tersebut setelahditandatangani oleh sdr Aryan , saksi serahkan ke bagian pemetaan untuk diceksurat ukurnya dengan batas batas sebagai berikut:Utara : Tanah milik adat ;Timur : Tanah Setrasari Kulon ;Selatan : Tanah milik adat ;Barat : Saluran air (Riool) ; Bahwa untuk penerbitan Sertifikat pergantian kepemilikan tidak dilakukanpengukuran lokasi tanah karena hanya berganti ke pemilikannya
Register : 16-01-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.DAUD MUSU
2.BERTHA BANNE
3.DAMARIS BANNE
4.YAKOB BANNE
5.MUSA BANNE
6.YUSUF BANNE
Tergugat:
1.YUSRIL
2.ADOLFINA DENGEN
3.MARTHA DENGEN
4.DJONI DENGEN
5.CHARLES DENGEN
6.LUSIA PANGALINAN
7.FRANSISKUS PANGALINAN
12577
  • ekorkerbaukecil dengan ukurantanduk 30 Cm (bahasaTorajaala) (vide halaman 1Putusan Pengadilan Negeri Makaletanggal 13 Desember 2011 No 20/Pdt.g/2011/PN.Mkl.)Bahwa karena % (Seperempat) tanah sawah Tondon Turunan dan sawah BalaBatu sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan sebagai milik Banne Gora (a)Banne Pua yang telah dijual kepada NE DOPING dengan istrinya bernamaINDO PASANG pada tahun 1963 tersebut, maka pada tahun 1963 %(Seperempat) tanah sawah Tondon Turunan dan sepetak sawah Bala Batu telahberalih pemilikannya
Putus : 23-01-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.TJK.
Tanggal 23 Januari 2019 — -DILAN Lawan Dr. MUHAMMAD AGUSNI, Dkk.
200473
  • Tjktanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, padasaatberakhirnyahakyangbersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ;(2) Tanahtanah tersebut ayat (1), ditata kembali penggunaanya, penguasaandan pemilikannya dengan memperhatikan :a.
Register : 07-03-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Bdg.,.
Tanggal 9 Januari 2018 — PT. SINAR KARTASURA LAWAN PT KERETA API INDONESIA, DKK
11320
  • Bag.Milik Negara, sehingga terhadap penguasaan dan pemilikannya atastanah obyek sengketa dikatakan sebagai Asset milik Negara.5) bahwa terhadap dalil Penguggat i.c. PT Sinar Kartasura yangmenyatakan Keputusan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 29 Januari 2001 Nomor 6V2001 telah dibatalkan oleh PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Juni 2001 Nomor022/G.TUN/2001/PTUN.JKT jis.
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : GUANTI KARNO Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
7644
  • M 30 Ny.Karsiwan tanggal 3 Juni 1996 dibukukan pada tanggal 21 Juni 1997 yangdijadikan dasar pemilikannya tersebut adalah diperoleh dari sebabsebab yangsah menurut hukum, maka sudah tepat dan benar pertimbangan dan putusanpengadilan tingkat pertama tersebut bahwa Sertifikat Hak milik No.196Kampung Skip atas nama Rudi Wahyudi yang dijadikan dasar pemilikan atastanah sengketa oleh para Penggugat Konpensi / Tegugat Rekonpensi /Pembanding tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;Sehingga
Register : 01-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 September 2016 — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilanpada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : RIKY CHANIADI, partikelir, beralamat di Jl. Kencana Indah I J.4/38A, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Leonard Arpan Aritonang, SH., Immanuel Sianipar, SH., dan Ando C. Girsang, SH., Para Advokat pada Kantor ArpanLaw, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016,untuk selanjutnya disebut sebagai……………..…………………..…..PEMOHON ;
14577
  • menyatakan apakah betul memang ini sudahmaksimal atau belum ini hakim yang menentukan, jadi ahli kira kalaumemang sudah diupayakan maksimal itu sudah menurut KUHAP jugakarena itu control check and balance, check and balance dalam hal iniadalah si Pelapor karena dia korban yang merasa dirugikan jadi itumerupakan kewenangannya Penyidik untuk menyatakan tetapi jugakewenangan Penyidik adalah harus diuji di Pengadilan ;Bahwa menurut ahli yang dibuktikan oleh Termohon penyidik tentangperistiwa mengenai pemilikannya
Register : 07-03-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 9 Januari 2018 — PT. SINAR KARTASURA LAWAN PT KERETA API INDONESIA, DKK
15242
  • Bag.Milik Negara, sehingga terhadap penguasaan dan pemilikannya atastanah obyek sengketa dikatakan sebagai Asset milik Negara.5) bahwa terhadap dalil Penguggat i.c. PT Sinar Kartasura yangmenyatakan Keputusan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 29 Januari 2001 Nomor 6V2001 telah dibatalkan oleh PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Juni 2001 Nomor022/G.TUN/2001/PTUN.JKT jis.
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 117/Pdt.Bth/2020/PN Blg
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Berlin Sitanggang
2.Sitor Sitanggang
3.Ny. C. Sitanggang boru Sinurat
4.Udut Manotar Sitanggang
Tergugat:
4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II
5.Sotar Naibaho
6.Guntur Naibaho
7.Saut Maringan Naibaho
8.Seria boru Naibaho
9.Saur boru Naibaho
10.Pemerintah R.I. cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kanwil BPN Sumut cq Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir
12583
  • Penggugat asal(sekarang Terlawan dan Il) tidak pernah mengklaim sebagai pemilik atassatu bangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usahamaupun seluruh tanamtanaman yang berdiri diatas tanah terperkara, bahkanPara Penggugat asal tidak ada menyertakan buktibukti pemilikannya atasbangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha maupuntanam tanaman tersebut yang justru Tergugat asal (Sekarang Terlawan V)lah sebagai pemilik satu unit bangunan rumah permanen, bangunan gudangdan tempat
Register : 07-09-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 218/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 24 Maret 2016 — A.M WENNY TRIASTUTI, dkk., vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO, 2. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER
16975
  • Dalam ayat (2), berbunyi antara lain : Tanahtanahtersebut ayat (1), ditata kembali penggunaannya, penguasaandan pemilikannya dengan memperhatikan: a. masalah tata gunatanahnya; dan, e. kepentingankepentingan bekas pemegang hakdan penggarap tanah/penghuni bangunan.Dengan demikian hubungan hukum antara pemilik (bekaspemegang hak) dengan tanahnya terputus, namun masihmempunyai hubungan keperdataan dengan bendabenda lain diatasnya (tanaman dan bangunan);Prinsip dasar :Pertama, hukum mengatur bahwa sejak