Ditemukan 1082 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : multi mukti musni mufti murti
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda
Tanggal 5 Maret 2013 — H. RAHMAT IDRIS alias RAHMAT BIN H. IDRIS;
55 — 13
  • diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, bahwa si pembuat dalam pasalpasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa sipembuat mesti dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mustibertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menurut perkataan yuridis yang lazim,musti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 04-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/PID.SUS/2017
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah ; M. RIDUANSYAH, H.M.G., S.H., alias ATONG bin H. MUHAMMAD GUDANG;
151 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RajaDesa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya seluas+10.000 M2 atas nama ADREANUS tanggal 1 Oktober 2013beserta Sket Tanah tanggal 1 Juli 2014.680 Surat Pernyataan menguasai / memiliki tanah di Dusun Karya RajaDesa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya seluas+10.000 M2 atas nama ABDUL HADI ISMAIL tanggal 1 Oktober2013 beserta Sket Tanah tanggal 1 Juli 2014.681 Surat Pernyataan menguasai / memiliki tanah di Dusun Karya RajaDesa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya seluas+10.000 M2 atas nama MUSTI
    Putusan Nomor 202 K/PID.SUS/2017Nomor 681, Surat Pernyataan menguasai / memiliki tanah di DusunKarya Raja Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya seluas+10.000 M2 atas nama MUSTI tanggal 1 Oktober 2013 beserta SketTanah tanggal 1 Juli 2014.Nomor 682, Surat Pernyataan menguasai / memiliki tanah di DusunKarya Raja Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya seluas+10.000 M2 atas nama ALI PANGARANG tanggal 1 Oktober 2013beserta Sket Tanah tanggal 1 Juli 2014.Nomor 683, Surat Pernyataan menguasai
    ,Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya seluas +10.000M2 atas nama ADREANUS tanggal 01 Oktober 2013 beserta SketTanah tanggal 01 Juli 2014;Surat pernyataan menguasai/memiliki tanah di Dusun Karya Raja,Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya seluas +10.000M2 atas nama ABDUL HADI ISMAIL tanggal 01 Oktober 2013 besertaSket Tanah tanggal 01 Juli 2014;Surat pernyataan menguasai/memiliki tanah di Dusun Karya Raja,Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya seluas +10.000M2 atas nama MUSTI
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-03-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tdn
Tanggal 5 September 2018 — Penggugat : Jeanete Joesoef
Tergugat :
- Edy Sofyan - Herlinda - Ida - Tjeuw Sudianto
144 — 29
  • dalil Penggugat pada dalilpoint angka 9 dan 10 halaman 7 s/d 8, karena dalil tersebut tidak adasangkut pautnya dengan Tergugat III, namun mengenai kebenarandalil Penggugat tersebut Tergugat III meragukan kebenarannya;Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada pointangka 11 halaman 8 s/d 9 yang menyatakan Penggugat menguasai10.38obyek sengketa dengan cara membeli dan di hadapan pejabat yangberwenang yaitu Camat Kecamatan Sijuk selaku PPAT;Bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut musti
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 19 September 2017 — Ida Bagus Ngurah Wijaya Melawan Ida Ayu Gede Mahyuni, dkk.
107 — 77
  • persoalannya, itu pendapat saya;Halaman 85 dari 122 Putusan Perdata Nomor 226/Pdt.G/2017/PN DpsBahwa menurut saksi bukti pembayaran hanya ada tanda tangantidak ada namanya, kalau itu tanda tangan si penjual berarti sipenjualnya sudah dibayar;Bahwa kalau menurut hukum pembuktian kalau dia cap jempolkan harus dibacakan dulu apa yang dicap jempol itu, tetapi kalaudia tanda tangan berarti dia tidak buta huruf berarti dia mengertiapa yang ditanda tangani itu;Bahwa kalau buta huruf ya harus dilegalisasi kan musti
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 19/Pid.Sus/2015/PN.Mam
Tanggal 22 Desember 2015 — - IR. MUSTADIR, MM Bin MUHAMMADONG.
56 — 27
  • Kasir menjawab saat initidak ada pak uang sebanyak itu musti dikumpul terlebih dahulu kemudianSaksi jawab iya tidak apaapa yang penting jangan dulu menyetor ke Bankbiar terkumpulBahwa Setelah itu Hj. Harmawati pada tanggal 20 Mei 2011 menyampaikankepada Saksi bahwa uang penerimaan rekening air sudah cukup mencapaisekitar Rp.100.000.000,.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2016
Tanggal 13 Januari 2017 — IMAM NUGROHO, S.Ek, dkk vs KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN
303 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Bahwa dalam Romawi V angka 3 SEMA Nomor 2/1991 tersebutada dua unsur yang musti dipenuhi, yaitu 1) unsurmerasakepentingannya dirugikan; 2) mengetahui, yang keduanya bersifat kumulatif;Halaman 81 dari 105 halaman. Putusan Nomor 523 K/TUN/20165.
Pengadilan PTA MATARAM Perdata Agama
Register : 02-10-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PTA MATARAM Nomor 106/Pdt.G/2023/PTA.Mtr
Tanggal 24 Oktober 2023 — Tergugat VI : Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim
Terbanding/Tergugat VII : Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim
Terbanding/Tergugat VIII : Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim
Terbanding/Tergugat IX : Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris
Terbanding/Turut Tergugat : Amaq Gunalim bin Arsah alias Papuq Rihun (suami almarhumah Silam alias Inaq Nuraim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim)
Turut Terbanding/Penggugat II : Sanim alias Inaq Musti
137 — 154
  • Tergugat VI : Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim
    Terbanding/Tergugat VII : Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim
    Terbanding/Tergugat VIII : Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim
    Terbanding/Tergugat IX : Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris
    Terbanding/Turut Tergugat : Amaq Gunalim bin Arsah alias Papuq Rihun (suami almarhumah Silam alias Inaq Nuraim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim)
    Turut Terbanding/Penggugat II : Sanim alias Inaq Musti
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
78 — 17
  • itu) diancam denganhukuman, maka perbuatan yang boleh dihukum adalah segala kelakuanyang diancam dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bahwa sf pembuat dalam pasalpasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sipembuat musti
    dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mustHalaman 167 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smrbertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menurut perkataan yuridis yanglazim, musti melawan hak;Menimbang, bahwa menurut R.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
76 — 22
  • itu) diancam denganhukuman, maka perbuatan yang boleh dihukum adalah segala kelakuanyang diancam dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bahwa sf pembuat dalam pasalpasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sipembuat musti
    dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mustHalaman 167 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smrbertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menurut perkataan yuridis yanglazim, musti melawan hak;Menimbang, bahwa menurut R.
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 26-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0485/Pdt.G/2020/PA.Pkj
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
215 — 118
  • Tergugat tetap pada eksepsi semula, bahwagugatan para Penggugat Abscuur Libel adalah kabur, musti menuruthukum tanah bagian H. Muh. Yasaf Dg.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 07-03-2016 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 06-05-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Pra
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
MAHRUP BIN BAPE MAHRIP
Tergugat:
1.INAK MURNI alias LEMEK
2.Hj. Saiyah binti Bpk Mahrip
73 — 0
  • Musti;
  • sebelah Selatan : tanah Bape. Mahrip (tanah sengketa);
  • sebelah Barat : tanah Giur/Samsudin

Yang tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5;

  1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Bapen Mahrip, sebagai berikut:
  1. Mahrip bin Bpn.
Pengadilan PA SINTANG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 19-07-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 31-01-2017
Putusan PA SINTANG Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Stg
Tanggal 18 Januari 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
230 — 74
  • .), CIP, AAIK (HC), ChFC, CLU dalamhalaman 43 bukunya yang berjudul Hukum Asuransi Indonesia,terbitan Sinar Grafika, cetakan Kedua, Februari 2013, sebagaiberikut :Peranjian Asuransi musti dibedakan darn performancebond atau kontrak penjaminan (guarantee contract) yangdapat merupakan perjanjian ganti kerugian tetapi bukanpenanjian asuransi...dst....
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
75 — 12
  • itu) diancam denganhukuman, maka perbuatan yang boleh dihukum adalah segala kelakuanyang diancam dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bahwa sf pembuat dalam pasalpasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sipembuat musti
    dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mustHalaman 167 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smrbertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menurut perkataan yuridis yanglazim, musti melawan hak;Menimbang, bahwa menurut R.
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata
Register : 22-12-2014 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 15/PDT.G/2014/PN PTS
Tanggal 30 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
186 — 278
  • LAYANG ;Selanjutnya sebagai Tumenggung Sibau Hilir Tumenggung P.SAWING PETALI mengeluarkan Surat tertanggal 13 Januari 1983,sebagai berikut :SURAT PEMBERITAHUANBarang siapa yang masuk kantuk dari ilir masuk ke batang Sibau musti minta di Kantor Putussibau dulu.Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 15/Padt.G/2014/PN Pts2.Kalau dia sudah masuk di air sibau sekarang dia balik barusekalian pokokpokok buahnya dan rumahnya kepalanya yangpunya sebab disengajanya meninggal rumahnya dan pokokbuahnya itu saja peringatan
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK
Tanggal 30 Agustus 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : HARY WIBOWO, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : M. RIDUANSYAH H.M.G, SH Alias Atong Bin H MUHAMMAD GUDANG
80 — 48
  • Kubu Raya seluas +10.000 M2 atasnama MUSTI tanggal 1 Oktober 2013 beserta Sket Tanah tanggal1 Juli 2014.Surat Pernyataan menguasai / memiliki tanah di Dusun Karya RajaDesa Kubu Kec Kubu Kab. Kubu Raya seluas +10.000 M2 atasnama ALI PANGARANG tanggal 1 Oktober 2013 beserta SketTanah tanggal 1 Juli 2014.Surat Pernyataan menguasai / memiliki tanah di Dusun Karya RajaDesa Kubu Kec Kubu Kab.
    Kubu Raya seluas +10.000 M2 atasnama MUSTI tanggal 1 Oktober 2013 beserta Sket Tanah tanggal1 Juli 2014.No. 682, Surat Pernyataan menguasai / memiliki tanah di Dusun KaryaRaja Desa Kubu Kec Kubu Kab. Kubu Raya seluas +10.000 M2 atasnama ALI PANGARANG tanggal 1 Oktober 2013 beserta Sket Tanahtanggal 1 Juli 2014.No. 683, Surat Pernyataan menguasai / memiliki tanah di Dusun KaryaRaja Desa Kubu Kec Kubu Kab.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
122 — 43
  • itu) diancam denganhukuman, maka perbuatan yang boleh dihukum adalah segala kelakuanyang diancam dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bahwa sf pembuat dalam pasalpasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sipembuat musti
    dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mustibertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menurut perkataan yuridis yanglazim, musti melawan hak;Menimbang, bahwa menurut R.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 23 Januari 2013 — JAMALUDIN Als. DUGOK Bin M. GADE
368 — 163
  • teori generalisasi ;Bahwa obyek vital dalam KUHP adalah tempat dimana aktivitasaktivitasekonomi, seperti di pasar, Kemudian mediamedia yang menampung minyakdan gas, itu adalah obyek vital apabila dinancurkan akan melumpuhkansystem perekonomian, dalam yurisprudensi juga dikenal obyek vital ;Bahwa Ahli sebagai ahli hokum pidana, didalam hokum pidana itu sendiri ada3 (tiga) bagian penting yakni soal kesalahan, pertanggungjawaban pidana danpanisme, karena itulah mempelajari 3 fondasi hokum pidana itu musti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PDT/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DKK VS Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd DKK
505 — 371 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti harus dibatalkan,karena telah bertentangan denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621K/Sip/1975.Yangmenyatakan bahwa oleh karena ternyata sebagai objek harta terperkaradikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibatdalam perkara itu musti ikut di gugat.
    Bahwa Judex Facti harus dibatalkan, karena telah bertentangan denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621K/Sip/1975 yangmenyatakan bahwa oleh karena ternyata sebagai objek harta terperkaradikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibatdalam perkara itu musti ikut di gugat.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Iswan Noor, S.H.
Terdakwa:
ISDIAN EKA, S.Sos., M.Si Bin ISMAIL BIDONG alm
119 — 37
  • itu. diancam denganhukuman, maka perbuatan yang boleh dihukum adalah segala kelakuanyang diancam dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bahwa si pembuat dalam pasalpasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, s/pembuat musti
    dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mustibertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menurut perkataan yuridis yanglazim, musti melawan hak;Menimbang, bahwa menurut R.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
145 — 226
  • itu diancam denganhukuman, maka perbuatan yang boleh dihukum adalah segala kelakuanyang diancam dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bahwa sf pembuat dalam pasalpasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sipembuat musti
    dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mustbertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menurut perkataan yuridis yanglazim, musti melawan hak;Menimbang, bahwa menurut R.