Oleh karena itu Saksi mengatakanke HAMZAH terserah abang gimana baiknya, maksudnya apabila harusditanda tangani hari itu juga maka tanda tangani saja atas nama Saksi.Selanjutnya tidak tahu lagi tentang pengadaan alat kesehatan tersebut.e Saksi percaya sudah dilakukan pemeriksaan barang karena Saksi juga pernahmelakukan demikian dan tidak ada masalah.Terdakwa dan 2 tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.23 MUHAMMAD NUR:e Saksi sebagai tenaga honorer di bagian umum dan protokol Setdakab AcehTamiang.Mengetahui

miliksaya.e Bahwa dari pihak Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Baratyang melakukan pemesanan / pembelian spanduk dan baliho di percetakanmilik saksi adalah :Halaman 54 dari 213 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2017/PN AmbPada periode tahun 2013 yang melakukan pemesanan dan pembelian spandukdan baliho adalah saudara RAFAEL TAMU selaku bendahara Setda Kab, SBB.Pada periode tahun 2014 yang melakukan pemesanan dan pembelian spandukdan baliho adalah saudara RIO KHORMEIN AMSYA selaku bendahara SetdaKab

di DPA dan membuat Rincian Belanja yang akandilaksanakan;o Pengguna Anggaran merekomendasikan kepada Kabid Keuanganselanjutnya kabid keuangan memerintahkan saksi selakuBendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan Dana;o Bendahara Pengeluaran membuat SPP (Surat PermintaanPembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudianSPP dan SPM diajukan kepada Pengguna Anggaran untukditandatangani selanjutnya diajukan ke Bagian KeuanganSetdakab (Setkretariat Daerah Kabupaten) Mukomuko;o Bagian Keuangan Setdakab

SetdaKab. Muko muko TANPA NAMA bertanda tanganserta bercap stempel Setda Pemerintah KabupatenMuko muko.598) sa. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan DPRD Kab. PesisirSelatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000, ( EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk BiayaPerjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. B.Sc selama 4b.b.( Empat ) hari ke Kab. Muko muko oleh ABDULMUIS.

SetdaKab. Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan323Putusan Drs. Mardinas N Syair MMserta bercap stempel Set. DPRD PemerintahKabupaten Muko muko.600) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan DPRD Kab. PesisirSelatan, Uang sejumlah @Rp. 125.000, x 4 Hariuntuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZALBOTOT selama 4 ( Empat ) hari ke Kec. PancungSoal dan Kec.

Pesisir Selatan dandiketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.PARuJIO bertanda tangan serta bercap stempel SetdaKab. Sijunjung636) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan DPRD Kab. PesisirSelatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000, ( EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk BiayaPerjalanan Dinas an. Drs. PARDINAL DT TANKIAMEK selama 4 ( Empat ) hari ke Kab. KerinciProp. Jambi oleh Drs.

SetdaKab. Muko muko TANPA NAMA bertanda tanganserta bercap stempel Setda Pemerintah KabupatenMuko muko.674) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan DPRD Kab. PesisirSelatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000, ( EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk BiayaPerjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. B.Sc selama 4( Empat ) hari ke Kab. Muko muko oleh ABDULMUIS.

SetdaKab. Muko muko TANPA NAMA bertanda tanganserta bercap stempel Set. DPRD PemerintahKabupaten Muko muko.676) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan DPRD Kab. PesisirSelatan, Uang sejumlah @Rp. 125.000, x 4 Hariuntuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZALBOTOT selama 4 ( Empat ) hari ke Kec. PancungSoal dan Kec. Lunang Silaut oleh AMRIZALBOTOT bertanda tangan pada tanggal 19 Februari2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ...

Pertanian dan PeternakanKabupaten Aceh Jaya yang berlokasi di Desa Padang Kecamatan Setia BaktiKabupaten Aceh Jaya yang dananya bersumber dari APBK Aceh Jaya TahunAnggaran 2009 ; Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengankegiatan pembuatan pusat pembibitan hewan ternak pada Dinas Pertanian dan112Peternakan Kabupaten AcehBahwa saksi bekerja sebagai Pegawai pada Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Aceh Jaya sejak tanggal 1 Maret 2008 dan selanjutnya saksidipindahkan ke Setdakab

Pemerintahan Setdakab. Cilacap;c. lr. PAWANA yang menjabat sebagai Kasubag. PembangunanSetda.

sampai dengan bulanseptember 2014) ;Bahwa mekanisme pencairan dana untuk kegiatan Langsung (LS),bendahara perlu memperhatikan kelengkapan dokumennya yang di ajukanoleh PPTK seperti surat pengajuan termin dari pihak rekanan, berita acarapemeriksaan kemajuan pekerjaan dan berita acara penerimaan barangkemudian bendahara menerbitkan SPP dan Kwitansi serta Surat pernyataanpengunaan dana untuk penerbitan SPM yang akan di tandatangani olehPenguna Anggaran, dan SPM tersebut di antar ke Bagian Keuangan SetdaKab

., Kasubbag Bantuan Hukumdan HAM Bagian Hukum Setdakab Lampung Utara;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor diKantor Law Office M.

akanmempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimanafaktafakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkayaPara Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal iniakan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diruraikan padapertimbangan hukum pada unsur secara melawan hukum di atas, bahwabenar pada tahun anggaran 2009, Terdakwa Jantje Taek yang menjabatsebagai Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Umum Daerah SetdaKab

sekaligus bertindakselaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan dalam berkasperkara terpisah), Setiap orang yaitu terdakwa MUS MULIADI L, S.Tp selaku BendaharaPengeluaran pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah KabupatenKonawe Utara pada bulan Mei 2015 sampai dengan Mei 2016 berdasarkan Surat KeputusanBupati Konawe Utara Nomor: 259 /Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang pemberhentiandan pengangkatan bendahara pembantu pengeluaran bagian umum dan protokoler setdakab

danBendahara, Surat Keterangan Domisili, NPWP Organisasi, Pas FotoKetua dan Bendahara, Stempel, Daftar Hitam Nasional, Mengisi formulirlengkap disertai dengan Materai; Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Kadikpora dalam kegiatanbantuan sosial; Bahwa saksi tidak mengetahui pembukaan nomor rekening Bank JabarBanten nomor 0009435093100 tersebut namun berdasarkan data yangada di Bank Jabar Banten memang ada nomor rekening 0009435093100dan nomor rekening tersebut dibuka atas nama Bagian Kadikpora SetdaKab

Asli 1 (satu) bundle Laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan No. 800/61/I.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Pembebasan lahan untuk PLTU Lampung.38. Asli 1 (satu) surat dari Bapak Sanusi Sukiandjojo kepada Bapak Ketua Tim Pengadaan Tanah Lampung Selatan perihal Informasi Kepengurusan / Pemegang Saham PT. Tanjung Selaki tanggal 5 April 2007. 39.

Juli 2014,dengan nama NURWATI.1 (Satu) lembar catatan pengeluaran dengan total Rp. 40.750.000,(empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).1 (Satu) lembar kwitansi dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000, (limajuta rupiah) untuk pembayaran bantuan terhadap masyarakatmusibah kanker mata, dengan tanda tangan Kasubag Agama SetdaKab. Melawi an.

RKA yang sudah di paraf sekretaris dan ditanda tangani olehkepala dinas akan saksi serahkan ke Bappeda, TAPD,BPKD dan BagianAdm Pembangunan di Setdakab dan usulan yang terima dari bagiankeuangan tentang pemeliharaan kendaraan di Dinas Kesehatan Kab.Aceh Timur hanya menyebutkan tentang jumlah kendaraannya saja dantidak ada nama pemegangnya sedangkan untuk jumlah anggarannyamemang sudah ditentukan indeksnya oleh daerah ;Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Keputusan Kepala DinasKesehatan Kab.

Merauke berdasarkan Surat KeputusanBupati Merauke Nomor : SK.821.2/03/MRK/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 danjuga selaku Pejabat Penandatanganan Pengelolaan dan PenatausahaanKeuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke No. 146tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 selaku Bendahara Umum Daerah KabupatenMerauke, saksi KASLAN sebagai Kasubag Perbendaharaan dan Gaji pada SetdaKab.

Merauke yangditanda tangani oleh Josef Rinta Rachdyatmaka selaku SetdaKab. Merauke.3 ( tiga ) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kab.Merauke Nomor: 67 tahun 2010 tentang Pembentukan timPenyusunan APBD Kab. Merauke tahun 2010, PerhitunganAPBD tahun 2009 dan Perubahan APBD tahun 2009 danPerubahan APBD tahun anggaran 2010, tanggal 6 Maret 2010,Cap/TTD Drs. Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Kab.Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku KepalaBagian hukum Kab.

surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Selumamelalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selakuWakil Bupati Seluma.1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab.Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draftakhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatanganioleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab

18. 5 (Lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 007/PAP-SETDAKAB/2010 Tanggal 2 September 2010 tentang penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2010.

19. 2 (Dua) lembar asli Telahaaan Staf Nomor : 050 / Pemb.053 / PPP/2010, tanggal 15 Desember 2010.

20. 1 (satu) lembar asli Print out Rekening Koran bulan desember 2010 an. CV.

surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Selumamelalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selakuWakil Bupati Seluma.1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab.Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draftakhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatanganioleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab

RKA yang sudah di paraf sekretaris dan ditanda tangani olehkepala dinas akan saksi serahkan ke Bappeda, TAPD,BPKD dan BagianAdm Pembangunan di Setdakab dan usulan yang terima dari bagiankeuangan tentang pemeliharaan kendaraan di Dinas Kesehatan Kab.Aceh Timur hanya menyebutkan tentang jumlah kendaraannya saja dantidak ada nama pemegangnya sedangkan untuk jumlah anggarannyamemang sudah ditentukan indeksnya oleh daerah ;Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Keputusan Kepala DinasKesehatan Kab.

KATAN di ruangannya.Hal ini melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54tahun 2010 yang mengatur mengenai prinsip dan etika pengadaan.Bahwa Terdakwa Il juga melakukan pendekatan kepada HERLIYANSALEH selaku Bupati Bengkalis melalui perantaraan ERWIN ACHYARyang meminta bantuan kepada HERI INDRA PUTRA (staf pada SetdaKab. Bengkalis) untuk mengatur pertemuan antara Terdakwa II denganHERLIYAN SALEH pada bulan Februari 2013 di Hotel MenaraPeninsula Jakarta.

KATAN di ruangannya.Bahwa Terdakwa Il juga melakukan pendekatan kepada HERLIYANSALEH selaku Bupati Bengkalis melalui perantaraan ERWIN ACHYARyang meminta bantuan kepada HERI INDRA PUTRA (staf pada SetdaKab. Bengkalis) untuk mengatur pertemuan antara Terdakwa II denganHERLIYAN SALEH pada bulan Februari 2013 di Hotel MenaraPeninsula Jakarta.