Ditemukan 1174 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pahala pagala pabala pasila pasal pasaka pasalã
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penadahan
Register : 23-07-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 12-07-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 172-K/PM.II-09/AU/VII/2015
Tanggal 21 September 2015 — DJONI DWI HERYANTO, SERTU NRP. 512051
83 — 35
  • Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan sebagaimanadiatur dan diancam dalam pasala 480 ke1 KUHP.b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana :Menimbang2Penjara selama 10 (sepuluh ) bulan.c.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG
Putus : 22-03-2010 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 40/PDT.G/2009/PN.TPI
Tanggal 22 Maret 2010 —
132 — 11
  • bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 001/PERJ/iLasSYAH/V/2006 tertanggal 04 Mei 2006, setelah Pihak Pertama (Tergugat) selesai mengurus suratizin Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi bauksit serta mengurus UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) pada PemerintahKota Tanjung Pinang, maka Pihak Pertama (Tergugat) menunjuk Pihak Kedua (Penggugat)sebagai Pelaksana kegiatan pertambangan bauksit diareal pertambangan bauksit milik PihakPertama (Pasala
Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama
Register : 07-12-2016 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Kdr
Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 18
  • dua bilamana terjadi perceraian (Sesuai ketentuan pasala 97 KompilasiHukum Islam), oleh karena itu Tergugat Rekonpensi harus dihukum untukmenyerahkan setengah bagian dari barangbarang tersebut kepadaPenggugat Rekonpensi dan jika sulit dilakukan pembagian secara materiilmaka mohon kepada pengadilan untuk menjual lelang dan hasilnya dibagidua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;8.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 111/Pdt.G/2014/PN MDN
Tanggal 22 Desember 2014 — - AHLI WARIS DARI MULIATER SITORUS dengan SAUR PARULIAN br MANURUNG (ISTRI PERTAMA) dan SAMAYA br HUTAURUK (ISTRI KEDUA) yang diwakili/dikuasakan oleh SRI JAYAKARTA SITORUS (PENGGUGAT) - AMIRUDDIN HUTAURUK (TERGUGAT)
44 — 11
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Pasala Huluan Hutagalung ukuran 37,9 M;c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Bahorok ukuran 11 M;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1245/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BARITO PACIFIC TBK.,
299 — 450 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ahli lain memiliki pendapat yangberbeda, yang menyatakan bahwa Pasal a quo tetap berlaku dantidak ada ketentuan yang jelas dan pasti yang tidak memberlakukanpasal a quo.Padahal, terdapat pendapat ahli lain yang menyatakan bahwa pasala quo tetap berlaku, yaitu:a. Prof. Dr.
Pengadilan PN MARISA Perdata
Register : 27-10-2017 — Putus : 29-06-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN MARISA Nomor 22/Pdt.G/2017/PN MAR
Tanggal 29 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 50
  • Bahwa Penggugat harus menguraikan alasan sita Hak Milikmenurut Pasala 227 HIR maupun Pasal 720 Rv. Atau alasan pokokpermintaan sita;10. Bahwa setelah dilakukan musyawarah dan hal itu dilakukanberkalikali dan dari hasil musyawarah tersebut adalah Penggugatdimintai bukti alas hak kepemilikan tanah objek sengketa tidak satupunditunjukan oleh Penggugat baik di Desa Ayula maupun di Kecamatan;11.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 02-05-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 22 Agustus 2016 — SUNARDI vs PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk.
89 — 71
  • beban kesalahan tersebut dapat dilimpahkankepada Penggugat, karena beban kesalahan semestinya tidak lepas daritanggung jawab perusahaan yang melakukan pembiaran kepada pelaku(Siti Zairani) yang tetap melakukan aktivitas akibat kekeliruan internal auditPT.Salim lomas Pratama Tok yang menyatakan kebun kayangan tidakditemukan masalah keuangan, dibuktikan dengan hasil audit Tahun 2009s/d tahun 2011 kebun Kayangan dinilai Auditor tidak ditemukan adanyamasalah keuangan;22.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasala
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 26-07-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Bnr
Tanggal 9 Oktober 2017 — Pidana Terdakwa
70 — 13
  • berusahameyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati,menipu, dan sebagainya), merayu;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan peraduanantara anggota kemaluan lakilaki dan perempuan yang biasa dijalankanuntuk mendapatkan anak, maka anggota kemaluan lakilaki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari1912 (W.9292)) ;Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmengenai beberapa perbuatan sebagaimana termuat dalam ketentuan pasala
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 26-02-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 44 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 26 Februari 2014 —
62 — 7
  • (SSUK PasalA.1.28 dan A.1.29; SSUK Pasal B.3.31.6);Terjadi kesalahan pembobotan pekerjaan selesai. Bobotteradministrasi adalah 60,21% (15 Desemer 2011), dimana bobot initersebut masih mengacu pada kontrak awal , berdasarkan tanggalperubahan kontrak CCO.01 pada tanggal 01 Agustus 2011 seharusnyapembobotan akhir pekerjaan mengacu pada CCO.01 yaitu sebesar 56,35%;.
    (SSUK PasalA.1.28 dan A.1.29; SSUK Pasal B.3.31.6);2. Terjadi kesalahan pembobotan' pekerjaan selesai. Bobotteradministrasi adalah 60,21% (15 Desemer 2011), dimana bobot initersebut masih mengacu pada kontrak awal , berdasarkan tanggalperubahan kontrak CCO.01 pada tanggal 01 Agustus 2011 seharusnyapembobotan akhir pekerjaan mengacu pada CCO.01 yaitu sebesar 56,35%;3.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lelang
Register : 06-09-2004 — Putus : 23-11-2004 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 46 / G / TUN / 2004/ PTUN. Smg
Tanggal 23 Nopember 2004 — - PT. SILVERLAKE TECHNOLOGY - PT. VERCASO INTI PERSADA - GENERAL MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIEWA YOGYAKARTA - PT. DIRGANTARA JAYA KREASI
121 — 53
  • Bahwa Tergugat secara hukum tidaklah dapatdikwalifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara19sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasala 1 angka (2)UU PTUN yang mendefinisikan Badan atau Pejabat TUNsebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku. Bahwa PT. PLN (Persero) BUMN yang merupakansuatu.
Pengadilan PN TABANAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-11-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Tab
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH
Terdakwa:
IDA BAGUS PUTU JELANTIK
84 — 39
  • kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan denganrasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidanasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan penjatuhanpidana penjara juga di tentukan pidana denda maka oleh karena itu makaterhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasala
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 26-11-2020 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PA PACITAN Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 15
  • penggugat tidak dapat diterima;Dalam KonpensiMenolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;Bahwa para Penggugat telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsiyang diajukan oleh para Tergugat secara tertulis bertanggal 8 Pebruari 2020,sebagai berikut:DALAM KONPENSI:Dalam Eksepsi:Bahwa para Penggugat tetap pada dalildalil gugatanya semula dan menolakdengan tegas seluruh eksepsi Tergugat , Il, Ill dan IV serta menyatakaneksepsi Tergugat I, Il, Ill, dan IV tidak memiliki landasan hukum yang cukup,karena pasala
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 26-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 151-K/PM.II-09/AD/X/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Fajar Bahari Mardianto
1188 — 4832
  • putusan ini,sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan,Hal 37 dari 54 hal, Putusan Nomor 132K/PM.1II09/AD/X/2020MenimbangMenimbang :Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjutsekaligus dalam putusannya.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukan oleh Penasihat Hukumdalam pembelaannya dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Bahwa terhadap pidana pemecatan berdasarkan pasal 6KUHPM seperti yang disebutkan oleh Oditur Militer padarepliknya terdapat juga Pasala
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 198/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 22 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT.MAEGHA WIEDJA KARYA
Terbanding/Penggugat : SAYUTI HUTASUHUT,SE
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI c.q Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Terbanding/Tergugat II : KHO ANTONIUS,KHO HARYANTO DAN KHO YAN TONY adalah para ahliwaris almarhum KHO ACENG SEJATI
Turut Terbanding/Tergugat III : ATJONG WIJAYA
239 — 118
  • Maegha Wiedja Karya adalah cacat Formil,hal ini diatur dalam pasala 129 ayat (1) HIR atau pasal 83 RV yangmenegaskan : Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek)dan tidak menerima putusan itu,dapat mengajukan perlawanan atasputusan ituBahwa berdasarkan ketentuan tersebut ,upaya hukum yang dapat diajukanterhadap putusan Verstek adalah Perlawanan atau Verzet (Verzet LegenVerstek ) atau perlawanan terhadap putusan verstek.Bahwa dalam perkara in casu, berdasarkan ketentuan tersebut,semestinyaHal
Pengadilan PN PASURUAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-04-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN PASURUAN Nomor 8/PDT.G/2016/PN Psr
Tanggal 21 Desember 2016 — JEMMY SUGIANTO LAWAN 1. EDDY POLANDAUW 2. HENDRIKUS CAROLES, SH., 3. ERLINA WIDJAJANTI, SH 4. ERWIN DWI MEIDIYANTO 5. S U H A R T O 6. W A L U Y O 7. SAMAK BASORI 8. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat di Jakarta, Cq. Kepala BPN Propinsi Jawa Timur di Surabaya, cq. Kepala BPN Kota Pasuruan
117 — 26
  • tidak memenuhi syarat syaratsuatu perjanjian adalan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, makadengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya di tolak dandikesampingkan.Tentang dalil Penggugat yang menyatakan tidak diaturnya hal hal atau alasan alasan tertentu (Ad, 6 s/d 7 s/d 8), Tergugat mendasarkan pada Pasal 1343KUHPerdata Jo Pasal 1344 KUHPerdata Jo Pasal 13845 KUHPerdata Jo Pasal Putusan Gugatan No. 8/Pdt.G/2016/PN.Psr,Page 18 of 511346 KUHPerdata Jo. 1347 KUHPerdata Jo Pasala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WEDA BAY NICKEL
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak dapatdiketahui apakah terdapat penyerahan terutang pajak atau tidak.Bahwa dengan demikian pendapat Majelis yang menyatakan bahwaberdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal a quo, Majelissependapat dengan Pemohon Banding, yaitu bahwa ketentuan yangada dalam pasal 9 ayat (5) dan (6) tersebut hanya menyebutkanperlakuan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan apabila Wajib Pajakmelakukan penyerahan sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilaidan sebagian lainnya tidak ternutang PPN, dan ketentuan dalam Pasala
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 13-06-2012 — Putus : 08-10-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2012 — PT. Borneo Indo Subur;Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
133 — 82
  • Sebagaima ditegaskan dalam PasalA ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, pengertian hak atas tanah adalahhak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakantanahnya, termasuk tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedardiperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaantanahnya ; Apabila Pasal 6 dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya hakhak atas tanah sebagaimana yang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-03-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 12 Maret 2014 — YUSUP, Cs. ; Lawan ; PT.DONGAN KREASI INDONESIA
88 — 241
  • MEMENUHI UNSURUNSUR SEBAGAIMANADIMAKSUD DALAM PASAL 168 UNDANGUNDANG NO. 13 TAHUN 2003TENTANG KETENAGA KERJAANBahwa pasal 168 ayat 1 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003, menyatakansebagai berikut: pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari karja ataulebih berturutturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilegkapi dengan buktiyang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulisdapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri51 Bahwa unsurunsur pasala
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Keimigrasian
Putus : 20-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN DUMAI Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Dum
Tanggal 20 September 2017 — JOWEL MIAH Als. JUHELMIAH Als. JUL Als. RONI Bin ABUL KALAM AZAD
142 — 41
  • Unsur Dengan Sengaja Menyembunyikan Atau Melindungi Atau MemberiPemondokan Atau Memberikan Penghidupan Atau Memberikan PekerjaanKepada Orang Asing.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur pasal a quo bersifat pilinan dengandemikian jika salah satu atau lebih unsur di dalam tersebut terbukti maka Majelis Hakimharus menyatakan unsur pasala quo telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa peran Terdakwa memberangkatkan WNA dari Jakartadengan menggunakan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-09-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 10 September 2012 —
57 — 9
  • RI.Nomor 31 Tahun 1999 jo pasala 55 (1) ke 1 KUHAP jo pasal 64 (1) KUHAP ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur delik dari Pasal 3 UU. RI. Nomor 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU.