Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tantang tendang tingang tengkang tennang
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 28-12-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Cbi
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT RIZKY BAROKAH
Tergugat:
SALMAH UBBAYYID
397 — 257
  • Masa atau tengang waktu wewenang;b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang dan;c.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 22/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.HENDRI DUNAN
2.FEBRIANSYAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUKIT INDAH
113 — 112
  • bahwa Tergugat pada pokoknya telah membantah dalildalil gugatanPara Penggugat a quo sebagaimana tertuang dalam jawabannya yang padapokoknya penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo sudahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mendasaripenerbitannya dan juga sudah sessuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik;Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok perkara sengketa aquo terlebihdahulu Pengadilan akan menguji terkait dengan kewenangan mengadili, kepentingandan tengang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 572/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : AMIRUDDIN HARAHAP Diwakili Oleh : JULFAN ISKANDAR, S.H.
Terbanding/Tergugat : S.H.WESLY PANGARIBUAN
Terbanding/Intervensi I : Posma Napitupulu
44 — 59
  • Selanjutnya PENGGUGAT memberikan syarat dan ultimatumlisan kepada TERGUGAT untuk segera mengosongkan Fisik Bidang TanahTerperkara dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun dari hari dan tanggalpembicaraan tersebut ;Selanjutnya PENGGUGAT menyatakan kepada TERGUGAT, Bahwa apabilaTERGUGAT tidak segera mengosongkan Fisik Bidang Tanah Terperkaradalam tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut, maka PENGGUGATakan melakukan upaya hukum terhadap TERGUGAT ;Bahwa setelah berselang 1 (Satu) tahun dari tengang
    Selanjuthya PEMBANDINGmemberikan syarat dan ultimatum lisan kepada TERBANDING untuksegera mengosongkan Fisik Bidang Tanah Terperkara dalam tenggangwaktu 1 (Satu) tahun dari hari dan tanggal pembicaraan tersebut ;Selanjutnya PEMBANDING menyatakan kepada TERBANDING, Bahwaapabila TERBANDING tidak segera mengosongkan Fisik Bidang TanahTerperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut, makaPENGGUGAT akan melakukan upaya hukum terhadap TERBANDING ;Bahwa setelah berselang 1 (satu) tahun dari tengang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
HENDRA LIE, selaku DIREKTUR PT. Mata Elang Internasional Stadium
Tergugat:
1.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk dan Entitas Anak
2.FREDI TAN selaku Direktur Utama PT. PARAMITHA BANGUN CIPTA SARANA, PT. WAHANA AGUNG INDONESIA
3.Notaris SUTJIPTO, S.H., M.Kn
4.Notaris EDISON JINGGA, S.H
163 — 106
  • tahapantahapanpembayaran sesuai dengan yang ditentukan di dalam Akta PerjanjianSewa Menyewa No. 78, sejak tanggal 21 Maret 2012 SAMPAI TERAKHIRtanggal 5 September 2014, hingga mencapai jumlah Rp23.000.000.000,(dua puluh tiga milliard rupiah);Sehingga keseluruhan uang pembayaran sewa obyek sengketa yangsudah dibayar Rp22.000.000.000, + Rp23.000.000.000, =Rp.23.000.000.000, Rp45.000.000.000, (empat puluh lima milliardrupiah);Sedangkan untuk pembayaran tahun 2015 belum dilakukan karena belummasuk masa tengang
    tertanggal 21 Maret2012 yang dibuat di Notaris Edison Jingga, SH (Turut Tergugat II);Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa untukselanjutnya Penggugat telah melakukan tahapantahapan pembayaran sesuaidengan yang ditentukan di dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 78, sejaktanggal 21 Maret 2012 sampai terakhir tanggal 5 September 2014, hinggamencapai jumlah Rp23.000.000.000, (dua puluh tiga milliard rupiah),sedangkan untuk pembayaran tahun 2015 belum dilakukan karena belummasuk masa tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Maret 2016 — YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
222 — 123
  • Bahwa alasan Penggugat gugatan masih dalam tengang waktusebagaimana pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang No.9 Tahun tahun 2004 Jo.
    Tanggal5 Juni 2014, Perihal: Peringatan Status Hukum (vide buktiT.ILIntv19);Bahwa oleh karena itu keliru alasan Penggugat yang menyebutkan : tidakpernah melihat asli dari objek sengketa a quo, karena atas dasar suratsurat yang dikirim oleh Tergugat Il Intervensi dalam Akta Nomor 347tanggal 12 November 2013 tersebut, maka Penggugat melalui kuasahukumnya telah meminta penjelasan resmi kepada Tergugat tentangkebenaran terbitnya Surat Keputusan objek sengketa;Bahwa alasan Penggugat gugatan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
1.SOFIA BALOE TOMBOY
2.VINSENSIUS BOSKO HEUK, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
1.CHARLY YAPOLA
2.VALLENT PRIMA YAPOLA
3.ARDIE TRIO YAPOLA
4.RANDY PUTRA YAPOLA
178 — 53
  • tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat tata usaha Negara ; Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalamYurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yangmenyatakan bahwa Jangka waktu termaksud dalam ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya KeputusanTata Usaha Negara yang merugikan ; Menimbang, bahwa ukuran penghitungan tengang
    waktumengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatukeputusan tata usaha negara ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun2015, yang pada pokoknya menyatakan tengang waktu pengajuangugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusantata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalahsejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tatausaha negara yang merugikan kepentingannya ; Menimbang,
Pengadilan PN PARE PARE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-12-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN Pre
Tanggal 10 Mei 2017 — - Syaifuddin Als. Boholu Bin Jore
89 — 7
  • Membebankan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp. 5.000,(Lima ribuRupiah); 5 2022 Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalamt untutan pidana, kamiJaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalamsidang Pengadilan Negeri Parepare.Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwahal hal sebagai berikut ::Bahwa Memori Banding yang terdakwa ajukan melalui Penasehat HukumTerdakwa pada Pengadilan Parepare dengan Nomor286/Pid/2016/PN.Parepare, tertanggal 10 Mei 2017, masih dalam tengang
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Tanah
Register : 30-01-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp
Tanggal 7 Juli 2014 — ZANIYAH (Penggugat) Kuasa Hukumnya bernama Ach. Novel, Msi.MH. dan Mohammad Nurul Hidayat,SH.
MATNAWI (Tergugat I) (br)JUMINA (Tergugat II)Kuasa Hukumnya bernama Imam Hidayat,SH.,MH.,MBL
95 — 12
  • Rekonvensi/Penggugat Konvensidewasa pada tahun 1985 meminta kepada Penggugat I dan IRekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terhadap tanah sengketa jelasrekayasa, karena sertifikat tanah tersebut terbit pada tanggal 23 Maret1986 tentunya apabila terjaadi permasalahan dengan tanah sengketatidak mungkin sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, namun apabila sertifikatPutusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp, hal. ke12 dari 34 hal.dikeluarkan dan sebelum diumumkan ada tengang
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Tanah
Register : 13-02-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Sgr.
Tanggal 14 September 2017 — PENGGUGAT - NENGAH KOYAN TERGUGAT - Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Bali cq Bupati Buleleng cq Camat Buleleng cq Kepala Desa Penglatan
106 — 43
  • tangan yang di legalisasi ;Bahwa setahu Ahli 1 ( satu ) sertifikat adalah 1 ( satu ) bidang tanah,berbeda dengan 1 ( satu ) bidang tanah ada kemungkinan memilikisertifikat ganda tapi kalau 1 ( satu ) sertifikat hanya ada 1 ( satu ) bidangtanah ;Bahwa Ahli menerangkan dimana sistim pertanahan di Indonesia adalahsistem pertanahan Negatip Tenden Positip yang artinya kalau Negatipsertifikat masih bisa dirubah rubah kalau positip sertifikat tidak boleh dirubah rubah dan Tendennya ini berarti berapa tengang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 11-05-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 224/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 11 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat II : ANY MAELANI Binti Alm HADI SUMINTA
Terbanding/Penggugat : SRI WULANDARI, SH
Turut Terbanding/Tergugat V : UDKHIYAH Binti AHMAD
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. KC BRI INDRAMAYU
Turut Terbanding/Tergugat I : ONO SUHARNO, SH Bin SUHARTO
Turut Terbanding/Tergugat IV : TIARA FEBIYANTI Binti CARSIDI
65 — 42
  • Idm masingmasing pada tanggal 11 April2018 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat II, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 14-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 50/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 17 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : ZAINAL BAHRI Diwakili Oleh : ABDUL AZIS, SH
Pembanding/Penggugat II : DEWI MARDASARI Diwakili Oleh : ABDUL AZIS, SH
Terbanding/Tergugat V : NOTARIS DAN PPAT NYAK RATNA SARI,SH.,M.Kn
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. kantor Cabang Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat I : NURSIAH
Terbanding/Tergugat IV : Notaris dan PPAT TAUFIK,SH
Terbanding/Tergugat II : BAHRAINI
28 — 13
  • Ssemula Tergugat Ill, padatanggal 15 April 2019 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal15 Mei 2019 kepada Terbanding V semula Tergugat V, masingmasing untukdiberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi BandaAceh;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 30 Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT BNAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembandingsemula Para Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-01-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 661/Pid.B/2015/PN Gpr
Tanggal 25 Januari 2016 — I IMAM NAWAWI als NAWI bin TAUKHID
II ARI HANDIKA binb SUWOKO
103 — 14
  • yangmemberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim akanmenjatuhkan pidana yang dipandang telah pantas dan sesuai denganrasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.Menimbang, bahwa karena paraterdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka biaya perkara ini dibebankan kepada merekatedakwa. .Memperhatikan pasal 406 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Dan Pasal 480 ayat (1) KUHP, jo Pasal65 ayat (1) KUHP dan UndangUndang No.8 Tahun 1081 tengang
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus Parpol
Register : 14-06-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 10/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Mam
Tanggal 19 Januari 2017 — - H. MAHYADDIN MAHDY melawan - 1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), - 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
293 — 746
  • tahun 2011 tentangPartai Politik, melainkan karena Mahkamah Partai a quo yang tidak telahmenjalankan fungsinya sebagaimana telah dipertimbangkan tentang eksepsi dimuka dan lagi karena harus mengindahkan tenggang waktu dan tata carapemanggilan para pihak (khususnya Tergugat yang berkedudukan di Jakarta)menurut tertib hukum acara perdata, maka tenggang waktu penyelesaianpemeriksaan perkara ini tidak dapat dan oleh karenanya ditempuh di luarketentuan pasal 33 ayat (3) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
INKOPPABRI ( Induk Koperasi Purnawirawan Dan Warakawuri TNI-POLRI. Diwakili oleh JONATHAN TARIGAN,SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Intervensi:
Pontjo Sutowo
370 — 585
  • UU No.51/2009, yangmenyatakan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BeberapaKetentuan Dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Angka V tentang Tengang Waktu(Pasal 55) Nomor 3, yang menyatakan : bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yangmerasa kepentingannya
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-02-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 28-K/PMI-01/AD/II/2015
Tanggal 9 April 2015 — Sertu Palmer Sinaga
82 — 21
  • Bahwa setelah barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa disita dariTerdakwa selanjutnya ada pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsinarkotika jenis shabushabu tersebut, selanjutnya atas perintah Wadanyonif 112/R, Pasi Intel Yonif 112/R melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepadaDanyonif 112/R selaku Ankum Terdakwa (penyidik berdasarkan pasal 69 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 tahun 1997 tengang Peradilan Militer), selanjutnya18Danyonif 112/R melaporkan kepada Panglima Kodam IM, fakta tersebut
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 20-10-2011 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 12-06-2015
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2413/Pdt.G/2011/PA.Pwt
Tanggal 26 Nopember 2012 — Penggugat Melawan Tergugat
11 — 0
  • ., kesemuanya Advokat, berkantor diJalan Tipar Baru 48 Purwokerto, JawaTengah, sebagai sebagai"Termohon" ;Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca suratsurat yang yang ada dalam berkas perkara ; Telah mendengar keterangan kedua pihak beperkara ; Telah memeriksa buktibukti yang diajukan para pihak di persidangan ;TENGANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 20 Oktober 2008yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor 2413/Pdt.G/2011/PA.Pwt., mengajukan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-03-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.Bdg
Tanggal 10 Nopember 2015 — INDRA BUDI HARDIAN,dkk LAWAN TJANDRA MINARDI,dkk
67 — 12
  • bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat ,ll, Tergugat Ill, dan TergugatIV, telah menyampaikan kesimpulannya masingmasing tanggal 27 Oktober 2015Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;TENGANG
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 14-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - RUDI GINTING (PENGGUGAT I) - ALPIAN SURBAKTI (PENGGUGAT II) - PT.DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
39 — 25
  • SusPHI/2016/PN.MdnUndang undang No.2 tahun 2004 tengang PPHI, dimana padapenyelesian ditingkat mediasi tidak ada kata sepakat sehingga padatanggal 30 juni 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumut mengeuarkan surat Anjuran Nomor: 8846/DTKTR/VI/2016 ;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undangundang No.2 tahun2004 tentang PPHI menyatakan dalam hal anjuran tertulis di tolaksalah satu pihak maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kePenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 25/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penggugat:
KENDRA
Tergugat:
BUPATI OGAN ILIR
Intervensi:
MUHAMMAD
212 — 84
  • Dengan demikian gugatan penggugat yang baru diajukan pada tanggal23 April 2020 telah melampaui tengang waktu 90 hari sebagaimana yang diaturdalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatausaha Negara, yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Tergugat terlebin dahulu menyatakan menolak dengan tegas semuadan seluruh dalil dalil
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 27-05-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 72 / B / 2013 / PT.TUN-MDN
Tanggal 1 Agustus 2013 — BUPATI MANDAILING NATAL vs KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
126 — 56
  • hukum tersebut di atas, juga telah mengajukanTambahan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Medan pada tanggal 29Mei 2013 dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah dilanjutkan kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang diterima pada tanggal 03 Juni 2013dengan tambahan bantahan terhadap Memori Banding bahwa Permohonan Banding yangdiajukan oleh Tergugat /Pembaning telah melewati tengang