Pasal28A sektor Kelautan dan Perikanan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Ad.1. Setiap orang;Ad.2.

Kerja dan Pasal 85 Jo.

Pasal 28A sektor Kelautan danPerikanan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, diancamdengan pidana penjara paling lama 7 (enam) tahun dan denda paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), sedangkan bagi pelaku yangmelanggar ketentuan Pasal 85 Jo.

Pasal 28A sektor Kelautan dan Perikanan Undangundang Nomor11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 Jo.

Pasal 28A sektor Kelautan danPerikanan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja danPasal 85 Jo. Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sertasegala peraturan yang bersangkutan.MENGADILI:1.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganUndang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Perusahaan PT Sinar Mas Multifinance Tahun 2020-2022;

3. Menyatakanhukumhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak 2 Februari 2022;

4.

Menghukum Tergugat sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja sesuai Pasal 156 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan JoUndang-undangNomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dan Pasal 40 ayat (1, 2, dan3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, dengan masa kerja 12(duabelas) tahun 4(empat) bulan (terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampaidengan tanggal2 Februari 2022) dengan rincian sebagai berikut :

strong>M E N G A D I L I:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 154A ayat 1b Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta

Kerja;

Sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tenggang waktu pengajuanpermohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 6Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk MemperolehPutusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusandan/atau Tindakan Badan atau

Kerja, pada Bagian Kedua AdministrasiPemerintahan BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUKMENDUKUNG CIPTA KERJA, disebutkan bahwa Pasal 53 pada UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah sehingga berbunyisebagai berikut:(1)(2)(3)(4)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Jika ketentuan peraturan perundangundangan tidak menentukan bataswaktu kewajiban sebagaimana

Kerja,menentukan:Pasal 185Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku:a.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasalpasal tersebut di atas dansetelah mencermati Objek Permohonan pemohon tertanggal 13 Januari 2021 (vide:Bukti P1) yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu pada tanggal 22 Januari 2021 serta dikaitkan dengan tanggal pemberlakuanUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang setelah

dicermatioleh Majelis Hakim diundangkannya di Jakarta pada tanggal 2 November 2020,dengan demikian dapat ditemukan faktafakta hukum, sebagai berikut: Bahwa, ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014yang telah dirubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,

Menyatakan Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DIONterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RIHalaman 2 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN MrkNo 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke1KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidiair;4.

Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tidaklahterbukti;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pasal 111 ayat (1) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubahmenjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaanSubsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN MrkTentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP yang unsurunsurnyasebagai berikut: 1.

Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh Tergugat sejak tanggal 01Desember 2013 sesuai ketetapan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan dan atau penggantiUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangmenetapkan bahwa: Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerjadengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, karena Penggugatadalah Karyawan Tetap Tergugat (P.T.

Bahwa Tergugat adalah pemberi kerja kepada Penggugat sesuai ketetapanPasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai perubahan dan atau pengganti UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa: Pemberi kerjaadalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badanbadanlainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atauimbalan dalam bentuk lain, dan Pasal 1 ayat (5) UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum berupa hubungankarena pekerjaan sesuai ketetapan Pasal 1 ayat (15) UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan dan ataupengganti UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang menetapkan bahwa: Hubungan kerja adalah hubungan antarapengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yangmempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, berdasarkan SuratKeputusan Nomor: 0043/RK/HRD/SK/XII/2013 tentang Karyawan

Kerja yang menetapkan bahwa: Pengusaha wajibmemberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturanperusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.44.

Surat Panggilan Nomor 001/JGI/HRDJKE/IX/2020, Surat Panggilan II Nomor002/JGI/HRDJKE/IX/2020, dan Surat Nomor 003/JGI/HRDJKE/IX/2020tentang Diskualifikasi Mengunndurkan Diri, Karena tidak memiliki dasar hukumHalaman 41 dari 52 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2021/PN Ptkdan melawan ketetapan Pasal 151 ayat (4) UndangUndang No. 11 tahun 2020tentang Cipta Kerja;2.

Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak dan wajib membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;4.

uangucapan terima kasih sebagai kompensasi karena almarnum BonevasiusWangga telah memasuki usia pensiun dan ternyata jumlah kompensasitersebut masih kurang dibandingkan ketentuan, maka Tergugat tetapdihukum untuk membayar kekurangan pembayaran uang pensiunkepada Penggugat selaku Ahli Waris Bonevasius Wangga sesuaiKetentuan (Vide Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan);Bahwa alasan Pemohon seharusnya dasar untuk memutus adalah UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja karena Undang UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah diundangkan padatanggal 2 November 2020 tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena peristiwaterjadinya perselisinan terjadi sebelum diundangkan Undang UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Penggugat sudahmengajukan gugatan tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan diKepaniteraan pada tanggal 24 Agustus 2020;Bahwa hakhak pensiun dari Penggugat tetap mengikat meskipunPenggugat telah pensiun pada tanggal 16 Juli 2018

BICCON AGRO MAKMUR) untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja jo. Pasal 36 huruf g poin 3, Jo.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 55 UUNomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dalampasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H., yang dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli menjelaskan dalam ketentuan pasal 55 UndangUndangNomor 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UUNo. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Setiap orang yangmenyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak,bahan bakar gas, dan/atau Liguefied Petroleum Gas yang disubsidiPemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama & (enam)tahun dan denda paling tinggi Rp860.000.000.000,00

Kerja.

harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 UndangUndang Nomor 11tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yangdidakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatifartinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uangdalam rupiah, dan apabila pidana denda

lagi; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 55 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Kerja) pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi PemerintahanUntuk Mendukung Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal175 angka 6, yang mengatur:Halaman 24 dari 29 halaman.Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.SMGBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)diubah menjadi sebagai berikut:6.

Selain itu, dari perubahantersebut dalam hal penyelesaiannya lebih lanjut diatur dalam PeraturanPresiden,Halaman 25 dari 29 halaman.Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.SMGMenimbang, bahwa apabila dicermati lagi, dalam ketentuan Pasal 186UU Cipta Kerja, menentukan bahwa UndangUndang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan yaitu 2 November 2020, namun dalam Bab XV KetentuanPenutup Pasal 185 ditentukan bahwa;a.

Selain itu, dalam jangka waktu yang ditentukan, PeraturanPelaksanaan dari UndangUndang yang telah diubah, termasuk PeraturanPelaksanaan dari UU AP dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan UU Cipta Kerja, namun wajib disesuaikan;Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Pelaksanaan dari UndangUndang yang telah diubah, dalam hal ini Pasal 53 yang berkaitan dengan fiktifpositif secara khusus yang ditentukan memang tidak ada, namun MahkamahAgung telah menetapkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017

sebagai pedomanberacara untuk penyelesaian perkara fiktif positif sehingga PERMA tersebutpatut dipandang sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 53 UUAP yangtelah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja tersebut, sehingga olehkarena UU Cipta Kerja telah menghapus kewenangan Pengadilan dalammengadili perkara fiktif positif, maka PERMA Nomor 8 Tahun 2017 juga perludisesuaikan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengandiundangkannya UU Cipta Kerja patut dipahami bahwa pembentuk

Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan telahdiundangkannya UU Cipta Kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara secara absoluttidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara fiktif positif sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam RegisterPerkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.SMG;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secaraabsolut tidak lagi memiliki kKewenangan

kerja tersebut telahterjadi perubahan norma yang memuat sanksi pidana, yaitu pada Pasal 109dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara konseptualmengalami perubahan norma dari delik formil menjadi delik materiilsebagaimana yang ahli sebutkan sebelumnya sehingga harus terlebih dahuluada akibat nyata dari perbuatan tersebut baru bisa diterapkan pidana;Bahwa secara ilmu hukum pidana, dalam Pasal 109 UU PPLH yang dahulunyamerupakan delik formil telah diubah menjadi delik materiil dalam UU

Kerja yangdidakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, 1) aktifitas usaha yangHalaman 24 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Rbidilakukan oleh terdakwa berupa pembangunan Jetty atau Dermaga tersebutmerupakan usaha yang harus dilengkapi dengan ijin berupa UKLUPL, 2)kegiatan terdakwa yang membangun bangunan Jetty Dermaga tersebut tanpadilengkapi ijin administratif terlebin dahulu telah melanggar Pasal 34 ayat (1)perubahan dari UU PPLH menjadi UU Cipta Kerja, 3) Adanya data dan faktadari

Kerja.

Undangunang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan dalam Pasal 36UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup' sehingga persyaratan pemidanaanberdasarkan ketentuan Pasal 109 UU RI Nomor: 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak ada lagi.Dengan demikian maka Pasal 109 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tidak memilikikekuatan mengikat;Bahwa dalam Pasal 109 Undangundang Cipta Kerja jika ingin dijadikan dasarmenghukum

kerja sangat bagus, karena masih dalamsemangat menjaga lingkungan hidup, didalam pasal tersebut terdapathubungan sebab akibat dimana memuat hukum administrasi dan hukumpidana;Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN RbiBahwa kaitan hukum administrasi dengan pasal 109 UU Cipta Kerja adalahdalam hal perijinan sedangkan kaitan hukum pidana dengan pasal 109 UUCipta kerja adalah pada aspek kerusakan lingkungannya;Bahwa UU Cipta Kerja dibuat untuk mengakomodir semangat investasi ataudunia

Keputusan atau Tindakan Badan atau PejabatPemerintahan yang berwenang;Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonandianggap dikabulkan secara hukum;Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusandan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam PeraturanPresiden; Bahwa UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja,mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 2November 2020, in casu permohonan Pemohon diajukan ke PengadilanTata Usaha Negara Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN KDI padatanggal 30 Desember 2020 saat telah berlaku UndangUndang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Halaman 4 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 66 PK/FP/TUN/2021 Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 175 angka 6 UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuanPasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan maka tidak lagi memberikan kewenangan atributif kepadaHakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili permohonan keputusanfiktif positif;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut

Menetapkan nama nama Majelis Etik;Termohon tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apa pun dalamrentang waktu yang telah ditetapkan aturan perundang undangan yaknimelebihi 5 (lima) hari kerja setelah Surat Permohonan dari Pemohonditerima secara lengkap, sebagaimana ketentuan Pasal 175 UU 11Tahun 2020 Tentang CIPTA KERJA, BAB XI PELAKSANAANADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA,yang telah mengubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan;IV.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 UU 11 Tahun 2020 TentangCIPTA KERJA, BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASIPEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA, yang telahmengubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, jangkawaktu untuk Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) harikerja setelah permohonan diterima secara lengkap;c.

Artinya,pembentuk UndangUndang Cipta Kerja menghendaki penyelesaianPermohonan, Fiktif Positif dilaksanakan secara internal oleh Badan/PejabatPemerintahan, yang bentuk dan mekanisme penyelesaiannya akan diaturlebih lanjut oleh Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksananya(delegated legislation);Menimbang, bahwa penjelasan di atas menurut Majelis Hakimkonsisten dengan latar belakang lahirnya UndangUndang Cipta Kerja yangdiyakini oleh Pemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkanpertumbuhan

Khusus berkenaan dengan Permohonan FiktifPositif, Pasal 175 angka 6 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja menuntut Badan/Pejabat Pemerintahan untuk merespondengan cepat permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat (palinglama 5 hari kerja).

Kerja, akan tetapi perubahan pada Pasal 1Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidakmengubah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilanyang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, Majelis Hakimberpendapat ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan materipermasalahan bukan pada kewenangan suatu' lembaga peradilanmengadili suatu sengketa, lebih lanjut keberadaan Pasal 175 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang

Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.

Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. PasalPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.

Pasal 8Ayat (1) UU RI No.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Atau Kedua Pasal 100 BJo.

Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid. Sus/2021/PN.kKdiPasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Pasal 8 Ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaiamana diubah dengan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.

Kerja, pada Bagian Kedua AdministrasiPemerintahan BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUKMENDUKUNG CIPTA KERJA, disebutkan bahwa Pasal 53 pada UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah sehingga berbunyisebagai berikut:(1)(2)(3)(4)(5)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Jika ketentuan peraturan perundangundangan tidak menentukan bataswaktu kewajiban

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasalpasal tersebut di atas dansetelah mencermati Objek Permohonan pemohon tertanggal 13 Januari 2021 (vide:Bukti P1) yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu pada tanggal 22 Januari 2021 serta dikaitkan dengan tanggal pemberlakuanUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang setelah

dicermatioleh Majelis Hakim diundangkannya di Jakarta pada tanggal 2 November 2020,dengan demikian dapat ditemukan faktafakta hukum, sebagai berikut: Bahwa, ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014yang telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tidak

diatur lagi mengenai kKewenangan yangdiberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenalpermohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaanpermohonan; Bahwa, ketentuan Pasal 185 huruf b UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja menyatakan, bahwa: semua peraturan pelaksanaan dariUndangUndang yang telah diubah oleh UndangUndang ini dinyatakan tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang ini..., sehinggadengan demikian Perma Nomor 8 Tahun 2017

Tata Usaha Negara Palu padatanggal 25 Januari 2021 yang artinya tanggal permohonan Pemohon kepadaTermohon tersebut beserta pendaftaran surat permohonan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Palu dilakukan pasca berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 2 November2020 sehingga terhadap permohonan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum,diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan

(vide Pasal 79 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Pasal 81ayat 23 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberitahu dan belum pernahmembayarkan hak cuti tahunan, maka patut dan beralasan kiranya menuruthukum apabila Para Penggugat memperoleh hak tersebut yang apabiladiperhitungkan sesuai dengan upah terakhir yang diperoleh ParaPenggugat adalah sebagai berikut:a. Derlina Sitorus (ic.

Kerja;5.

Menghukum Tergugat membayar HakHak Para Penggugat sesuai denganketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 81 angka 44 UUNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk seluruhnya secara tunai,seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut :a. Penggugat Masa Kerja 07 tahun 03 bulan;1. Uang pesangon, 1 x 8 x Rp2.885.000, = Rp23.080.000;2.

Pasal 153 ayat (1) huruf e Undangundang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telahdiubah UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Bahwa dengan benardan tegas Tergugat mengatakan menolak dengan tegas tuntutan Penggugat,dikarenakan perusahaan tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat, melainkan Penggugat yang melakukan dan berniat untukMengundurkan Diri, SeSuai surat Pengunduran Diri yang disampaikanPenggugat kepada Perusahaan;.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas fundamentum petendi gugatanPenggugat Nomor 35 yang mengatakan harus membayarkan hak atas uangHalaman 15 dari 30 halaman Putusan No.66/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn10.11.12.Pesangon ketentuan pasal 156 Undangundang Nomor 13 Tahun 2013 tentangKetenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 81 angka 44 UUNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menyatakan Terdakwa AHMAD UCO alias UCO Bin SAHARUDDIN, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga (LPG) sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyakdan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 Angka 9 UU RI No. 11Tahun 2020 tentang cipta kerja pada dakwaan.2.

No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40Undangundang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niagadengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba(UU RI No. 22 Tahun2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 Undangundang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja); Penyalahgunaan adalah melakukan kegiatan Pengangkutan dan/Niagaliquefied

Ahli menjelaskan Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RINomor : 36 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan pasal23 ayat (2) UndangUndang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir meliputikegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Ahli menjelaskan bahwa peruntukkan gas LPG 3 KG yaitu: Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor : 104 Tahun 2007 BahwaLPG Tabung 3 Kg tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga danusaha Mikro.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 UndangUndang No. 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada UndangUndangNo. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelahmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukankegiatan usaha: Pengolahan. Pengangkutan. penyimpanan dan / atau. Niaga.

Ahli menjelaskan Bahwa berdasarkan pasal 55 UndangUndang No. 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 angka9 Undangundang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Setiaporang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan BakarMinyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enampuluh miliar rupiah).

Sagulung KotaBatam;Bahwa perbuatan Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sejak hari Sabtu tanggal1 Mei 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu

Sagulung KotaBatam;Bahwa perbuatan Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2022/PT PBRUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 53Ayat (1) KUHP;ATAU;KEDUA;Bahwa ia Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sejak hari Sabtutanggal 1 Mei 2021 sampai dengan hari Jumat

Sagulung KotaBatam;Bahwa perbuatan Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa,pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa KAMAL Als KAMAL telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengajamengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayuyang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungutsecara tidak sah, melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubahdalam Pasal 37 angka 13 UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan kesatuprimair

Kerja dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan(dalam dakwaan Kesatu).2.

Gubernur menerbitkan TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)untuk nelayan kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya; Bahwa Ahli menerangkan, menyangkut kewajiban memiliki dokumen perizinandiatur berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan Setiap orang yangmelakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusatatau Pemerintah Daerah sesuai

Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 UndangUndangNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta kerja, dijelaskan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitasyang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahadan/atau kegiatannya.

Yang tidak memenuhiPerizinan Berusahatelah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo pasal 26 ayat(1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor sertaKemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan PerikananUndang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, makaTerdakwa CHIA WAH HENG haruslah dinyatakan telah terobukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam