Pengertian setiap orang tidak boleh ditafsirterlepas dari makna dan pengertian ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;Kata " setiap orang " adalah orang perorangan dimaknai dalam dua kategori/ klasifikasi yaitu orang perorangan yang mempunyai kualitas, menjalankanjabatan pemerintahan dengan orang perorangan dalam kedudukan sebagaipartikulir/ swasta;Pengertian tersebut menunjukkan pelaku tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat(1) berbeda dengan subjek pelaku tindak pidana korupsi

Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;Hal. 71 dari 73 hal.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Pengertian tersebut menunjukkanpelaku tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) berbeda dengan subjekpelaku tindak pidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Tindak PidanaKorupsi.

denganmemohonkan SPPT Pajak, memohonkan sertifikat hak milik serta telahmenjual beiikan kawasan hutan , yang jelasjelas melanggar ketentuansebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang PajakBumi dan Bangunan, yang dikatagorikan sebagai sebuah kejahatan,dapat dipidana sebanyak banyaknya 2 Tahun Penjara dan dendasebanyakbanyaknya 5 kali Tahun Pajak Terhutang Jo UU No : 31 Tahun1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal (3)menyebutkan :" Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasif menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan paling banyakRp.

Keterangan Terdakwa ;Sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidaksatupun alat bukti tersebut yang mengaitkan PEMOHON KASASIserta yang dapat membuktikan dan memperlihatkan peranPEMOHON KASASI maupun peran pembantuan PEMOHONKASASI dalam Tindak Pidana Korupsi (Pasal 3 UU No. 31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsidemikian jo.

4.875.000,00Sub Jumlah 41.355.000,00re 217.606.049,00Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimanadidakwakan oleh penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yangb disusun secara subsidairitas yaitu:PrimairSubsidiair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndangNomor 20Tahun 2001Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

.: Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangPutusan Nomor : 14/Pid.

Tipikor/2013/PN.Kdi korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawainegeri atau orang perseorangan swasta, dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untukpelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yangtidak memangaku suatu jabatan tertentu, baik jabatanstruktural maupun jabatan fungsional;2.

bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah danharusdibebaskan dari tuntutan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP biayaperkara dalam peradilan tingkat pertama dibebankan pada negara; Mengingat pasal 191 ayat (1) KUHAP, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

, Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturanperaturan lainya yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

isunya berkaitan denganBidang Administrasi dan Hukum Pidana sangat kecil untuk terpenuhi,kalau tidak ada pelanggaran maka kemungkinan kecil kaitannya denganHukum Pidana ;Bahwa suatu perbuatan percobaan, suatu proses Tindak Pidana Korupsiadalah suatu rangkaian perbuatan yang satu titik awalnya dapatdipertanggungjawabkan sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi (dalamPasal 153 KUHP), di Hulu itu ada teori Objektif dan Subjektif, sepertiperkara Abu Bakar Baasyir ;Bahwa kalau berbicara UU Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 maka maknaJabatan masuk dalam Unsur Subjektif (setiaop orang yang memilikiJabatan atau seorang Pejabat) ;Bahwa perbuatan pidana Tidak dapat dialihkan karena Unsur Subjektifmelekat secara individu ;Bahwa kalau tidak ada suatu kesalahan pidana maka tidak ada pidana,kalau secara Administrasi tidak ada penyalahan kewenangan maka tidak1perlu dibicarakan Hukum Pidananya karena ini adalah suatu ajaranpercobaan ;Bahwa dalam Tindak Pidana Korupsi tidak ada istilah PercobaanKorupsi tapi dalam Pasal

153 KUHP berlaku secara umum jugatermasuk Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa kesalahan Administrasi Keuangan Negara, bisa di Pidana karenadi Bidang Administrasi sangat penting dan dapat dibuktikan dalam UUTindak Pidana Korupsi Pasal 3 ;Bahwa perbuatan yang menyalahgunakan Jabatan dapat membicarakanperbuatan tersebut, apakah ada atau tidak potensi sebagai suatu syaratyang menimbulkan potensi yang bisa dimajukan perbuatannya dalamUnsur Tindak Pidana ;Bahwa dalam Ajaran Penyertaan karena ada orangorang yang

Menyatakan terdakwa ZULKIFLI bin ABDULLAH telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1)huruf b UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;.

Dengan demikian, kata kedudukan dalam7071perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untukpelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1 Pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsiyang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baikjabatan struktural maupun jabatan fungsional;2 Pelaku tindak pidana korupsi perseorang swasta (yangbukan pegawai negeri) yang mempunyai fungsi dalamsuatu korporasi;Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pid/1983 tanggal18 Desember

halhal yang secarategastegas diakui oleh Turut Tergugat IV dalam jawaban/tanggapan ini.Adapun terhadap dalildalil Gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat dalam perkara a quo, Turut Tergugat IV menyampaikanjawaban/tanggapan sebagai berikut:Turut Tergugat IV adalah lembaga negara yang dalammelaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dibentuk dengantujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadapupaya pemberantasan tindak pidana korupsi

(Pasal 3 dan Pasal 4UU KPK).Tugas dan kewenangan Turut Tergugat IV telah diatur secara jelasdan tegas diantaranya dalam Pasal 6 UU KPK yang berbunyi:Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi;b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi;c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutanterhadap tindak pidana korupsi;d. melakuan tindakantindakan pencegahan tindak

Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangtelah terpenuhi, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganlamanya pidana terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah beriktikad baikmengembalikan sebagian kerugian kKeuangan negara sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dengan demikian Penasihat

Kornelius Pinem, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

.), terdakwa II NINING SRI NURWERI Binti KARGO (Alm) dan terdakwa III WILIS MURTONO Bin SUTOTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Bahwa Tergugat Il ( Pemenang Lelang sekaligus pembeli) didugakuat dan terindikasi melakukan Pidana ( korupsi ) dengan membantumemperkaya diri seseorang atau suatu badan usaha dalam hal iniadalah Pihak Tergugat ( kreditur, yang merugikan seseorang(memiskinkan) melanggar UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Pasal 3 yangberbunyi :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan

Yet Dimyati serta Syarif Hidayat didakwa melakukanpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang No. 20 Tahun 2001 ;Dalam pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim tidak jelasdiuraikan fakta hukum apa yang terungkap di persidangan yangsecara sadar dilakukan secara bersamasama oleh H.

Menyatakan terdakwa ANTHON SAPAKOLY, SE telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Pasal 3 jo Pasal18 Undangundang No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimanaDakwaan Subsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTHONSAPAKOLY, SE dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan ;.

Sedangkankedudukan diartikan sebagai fungsi pada umumnya, oleh karenanyakedudukan ini di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagaipelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidanakorupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta.Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuan tentangtindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidanakorupsi sebagai berikut:1.

memori banding, namun demikian mengajukan kontra memoribanding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya menolakalasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan pada akhirnya mohon agarPengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan tuntutannya tanggal 1 Juli 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebutsepanjang mengenai pembuktian bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan kemudian terbuktimelakukan tindak pidana korupsi

Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalamdakwaan subsidair, Majelis Hakim tingkat banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telahsesuai dengan fakta hukum tersebut di atas;Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidaksependapat