Ditemukan 27824 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
34471 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 984/B/PK/PJK/2014Bahwa adapun alasan yang mendasari permohonan Banding PemohonBanding adalah sebagai berikut:Menurut TerbandingBahwa pada akhir tahun 2007 Pemohon Banding membalik cadanganpiutang dan persediaan dengan tujuan untuk perbaikan laba komersial, masingmasing sejumlah:Cadangan piutang Rp 1.842.863.797,00Cadangan persediaan Rp 8.908.061.875,00Rp10.750.925.672,00Bahwa pihak Pemeriksa melakukan koresi sebesar Rp1.842.863.797,00atas koreksi fiskal negatif cadangan piutang yang
    Bahwa berdasarkan datadata pada dokumen tersebut di atas, diketahuibahwa atas pembentukan Cadangan Penurunan Nilai Persediaan yangtelah dibebankan secara komersial, tidak diperhitungan sebagaiHalaman 20 dari 26 halaman.
    akhirTahun Cadangan Kerusakan Persediaan adalah sebesarRp16.285.000.000,00 sedangkan akhir tahun 2001 adalah sebesarRp1.551.069.411,00 sehingga terdapat penambahan cadangankerusakan persediaan sebesar Rp14.733.930.589,00 namunberdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002 (IkhtisarRincian Koreksi Fiskal sesuai SPT 1771) besarnya penyisihanpenurunan nilai persediaan hanya sebesarRp12.147.779.592,00.Bahwa di samping itu, berdasarkan datadata pada tabel tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat
    ketidakkonsistenan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalam melakukankoreksi fiskal atas pencadangan penurunan nilai Persediaan, misalnyapada tahun 2004, berdasarkan Laporan Keuangan hasil Audit diketahuibesarnya saldo akhir Tahun Cadangan Kerusakan Persediaan adalahsebesar Rp4.370.365.400,00 sedangkan akhir tahun 2003 adalahsebesar Rp16.125.397.792,00 sehingga terdapat penurunan cadangankerusakan persediaan sebesar Rp11.755.032.392,00.Berdasarkan data pada SPT Tahunan PPh Badan
    Tahun 2004 yangdiperiksa Majelis (lihat tabel di atas), diketahui jumlah Penyisihanpenurunan nilai persediaan yang menurut Termohon PeninjauanHalaman 21 dari 26 halaman.
Putus : 23-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521/B/PK/PJK/2014
Tanggal 23 September 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
13029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara taat azassebagaimana dinyatakan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit untukperiode yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006 sesuai yangdinyatakan dalam Pasal 28 ayat (7) dan (9) UU KUP;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), biayaperolehan atas persediaan BBM Solar tidak ditentukan berdasarkanmetode FIFO sebagaimana dinyatakan dalam laporan auditor tahun2007, karena persediaan BBM Solar baik persediaan awal maupun15persediaan akhir yang berada di agenagen, adalah berasal
    ) tidak dapat menunjukkan kepada tim Pemeriksa Pajak buktibukti, pencatatan dan pembukuan atas seluruh mutasi persediaan BBMSolar secara lengkap, karena berdasarkan jawaban surat permintaan datadari PT.
    PNI persediaan yang dibeli dari PT. PNI tidak seluruhnya dicatat dandibukukan dengan Data Inventory Summary;Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)juga tidak memiliki/menguasai tempat penyimpanan.
    Berdasarkan fakta di persidangan,diketahui bahwa persediaan tersebut menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah dititipkan di agen.
    Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) atas persediaan akhir 2007 telah dilakukan penyerahan padatahun 2008 telah disampaikan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilaitahun 2008 nyatanyata bertentangan dengan Purchase Order Listtahun 2008 milik Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) yang membuktikan bahwa seluruh transaksi penjualan selamatahun 2008 berasal dari persediaan BBM yang dibeli pada tahun 2008 itusendiri (tidak berasal dari persediaan akhir HSD (BBM
Register : 12-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 35/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 24 Oktober 2017 — YUSMAN ,SE
12056
  • Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SuratPermintaan Pembayaran Uang Persediaan ( SPP) UP) / Ganti uang (GU) dan Surat Permintaan Pembayaranlangsung( SPPLS).2. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.5.
    Proses pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan(SP2DUP):a.
    Mengajukan = permintaan pembayaran menggunakan SuratPermintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP) UP) / Ganti uang(GU) dan Surat Permintaan Pembayaranlangsung (SPPLS).2. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.Hal.23 dari 98 hal. Put. No. 35/Pid.SusTpk/2017/PT/PBR4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.5.
Register : 18-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 23 Mei 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : PURJIO, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : SANIRA Bin alm NUIN
9131
  • Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan November 2015.2. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Desember 2015.3. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Januari 2016.4. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Februari 2016.5. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Maret 2016.6.
    1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan April 2016.7. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Mei 2016.Halaman 19 Putusan No.11/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.8. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Juni 2016.9. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Juli 2016.10. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Agustus 2016.11
    . 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan September 2016.12. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Oktober 2016.13. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan November 2016.14. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Desember 2016 hanya sampai dengan 29Desember 2016.15. 1 (Satu) lembar Daftar Pengantar Kiriman Bendanomor 07/OPi/met/pml/15 tanggal 2 November
    Memerintahkan barang bukti, berupa :1. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan November 2015.2. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Desember 2015.3. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Januari 2016.4. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Februari 2016.5. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Maret 2016.6
    . 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan April 2016.7. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Mei 2016.8. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Juni 2016.9. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Juli 2016.10.1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Agustus 2016.Halaman 23 Putusan No.11/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.11.1
Register : 12-10-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-49319/PP/M.XIII/15/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
18625
  • Koreksi Harga Pokok Penjualan: Koreksi Negatif atas Pembelian (Rp 1.578.186.538,00) Koreksi Persediaan Akhir Rp 360.000.000,00Total Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan (Rp 1.218.186.538.00)Total Koreksi Rp 707.201.038,001.
    Persediaan Awal (+/ 45.528.632.702 45.528.632.702 7+)13. Persedian Akhir (/) (24.260.744.138) (24.620.744.138) (360.000.000)Jumlah 132.222.354.866 133.440.541.404 1.218.186.538YANG SEHARUSNYAKolom (2) Tercantum di SPT 1771II PenjelasanSPT 1771ll SPT 1771ll1. Pembelian Barang 110.954.466.302 (112.532.652.840 Sesuai dengan dokumen PIB11. Biaya Lainnya 0 (573.546.577) Biaya Non Material & Selisih Kurs12. Persediaan Awal (+/+) 45.528.632.702 41.725.995.635 Angka sesuai Lap Keu 2009 (catatan6)13.
    Persediaan Awal (+/ 45.528.632.702 41.725.995.635 Angka sesuai Lap Keu 2009 (catatan+) 6)13.
    bahwadarpemeriksaandalampersidanganPemohonBandingmengakuitelamelakukankesalahanpencantumanilapersediaaakhirsebesaRp24.260744.138,00dimanaseharusnysesualdenganAuditReportahun200bahwanilaPersediaaAkhirsebesaRp24.620744.138,00;penelitiaterhadapukwsesarPeohonandingdiketahunilaiPersediaankhirsebesa~nNoBSIFB E18 IQ)" =2B SIPBRBEISa>B2PersediaaKahirdiHP620telaneuangatahu2009padaatatanadalahsebagabeku No AkunNama AkunRupiah 12001,12006,12007Inventory (stocks, borrowed goods, dan goodsintransit)224.620.744.138 12051Less : Provision for Obsolete Stock(3.157.997.106) Total (21.462.747.032) baperb anGCA rrmn Menurut Pemeriksa Menurut Laporan Selisih = Provision forKeuangan 2009 Obsolete Stock Persediaan
    45.528.632.702 41.725.995.635 (3.802.637.067) Provision for Obsolete(+/+)Persedian Akhir(/)(24.620.744.138)(21.462.747.032)3.157.997.106)StockProvision for ObsoleteStock Jumlah 133.440.541.404 132.222.354.866 (1.218.186.538) Kesbio liayangsehasnyatercantudi1771tidaadselisihsasekali; Menurut Pemeriksa Angka Yang SelisihSEHARUSNYA SeharusnyaTercantum di SPT17711Pembelian Barang 112.532.652.840 112.532.652.840 0Biaya Lainnya (573.546.577) (573.546.577) 0Persediaan Awal (+/ 41.725.995.635 41.725.995.635 0+)Persediaan
Putus : 20-04-2011 — Upload : 21-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2641 K/PID.SUS/2010
Tanggal 20 April 2011 — SUHARTO
4446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Rp 7.420.000.000,00Uang Persediaan (SPP TUP) RM tanggal 31Januari 2007d. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Rp 2.580.000.000,00Uang Persediaan (SPP TUP) PNBP tanggal31 Januari 2007e. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Rp 11.852.500.000,00Uang Persediaan (SPP TUP) RM tanggal 18Juli 2007f. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Rp 8.147.500.000,00Uang Persediaan (SPP TUP) PNBP tanggal18 Juli 2007g.
    oleh Terdakwa selaku bendahara diajukan ke KPPN IlBogor, selanjutnya pihak KPPN mengeluarkan Surat Perintah PencairanDana Uang Persediaan (SP2DUP) atas Uang Persediaan (UP)Rp500.000.000,00 dan untuk Tambahan Uang Persediaan (TUP) yangseluruhnya berjumlah Rp49.570.254.000,00;Hal. 27 dari 100 hal.
    No. 2641 K/Pid.Sus/2010Januari 2007Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPP TUP) RM tanggal 31Januari 2007. Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPP TUP) PNBP tanggal31 Januari 2007Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPP TUP) RM tanggal 18Juli 2007Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPP TUP) PNBP tanggal18 Juli 2007.
    Surat Perintah Pencairan Dana TambahanUang Persediaan (SP2DTUP) RM. Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPPTUP) PNBP. Surat Perintah Membayar Tambahan UangPersediaan (SPMTUP) PNBPPerintah PencairanPersediaan (SP2DTUP) PNBP. Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPPTUP) RM. Surat Perintah Membayar Tambahan UangPersediaan (SPMTUP) RMDana Uang. Surat Perintah Pencairan Dana TambahanUang Persediaan (SP2DTUP) RM.
    Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPPTUP) PNBP. Surat Perintah Membayar Tambahan UangPersediaan (SPMTUP) PNBP. Surat Perintah Pencairan Dana TambahanUang Persediaan (SP2DTUP) PNBP. Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPPTUP) RM. Surat Perintah Membayar Tambahan UangPersediaan (SPMTUP) RM. Surat Perintah Pencairan Dana TambahanUang Persediaan (SP2DTUP) RM. Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPPUP) PNBP.
Register : 29-09-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN MARTAPURA Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mtp
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
2.SUGENG WIBOWO SAPUTRO, S.H.
Terdakwa:
HAFID MUSLIM bin SUGIANI
7913
  • berikut:Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 11.00WITA atau setidaktidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun2020 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020,bertempat di jalan Menteri Empat Nomor 1 Kecamatan Martapura KabupatenBanjar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak, menguasal, membawa,mempunyai persediaan
    padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajamtersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab untuk jaga diriselanjutnya Saksi menanyakan kepada terdakwa perihal izin menguasal,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam tersebut danTerdakwa tidak bisa memperlihatkan izin yang sah dari pihak berwenanguntuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan
    Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Mtpmempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjatapemukul, senjata penikam atau senjata penusukMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalahbertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan
Putus : 30-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045 K/PID.SUS/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — AHMAD JAENI Bin M. YAJID
3415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi ;Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian TimVoorad Opname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP)berdasarkan Dokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan SisaPersediaan (DK 310) dan melakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan/Pertelaan Persediaan (DK 309) untuk mengetahui spesifikasi atau keadaankayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu dan status kayu.
    Asep Padilah,Ariyanto dan Tarmidi ;14.Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudianTim Voorad Opname melakukan pemeriksaan Data KemajuanPekerjaan (DKP) berdasarkan Dokumen Mutasi Penambahan,Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) dan melakukanpemeriksaan Dokumen Persediaan/Pertelaan Persediaan (DK 309)untuk mengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuranpanjang, diameter, mutu dan status kayu;Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokanantara jumlah
    yang ada dalam dokumen persediaan dengan jumlah fisik dilapangan ;Hal. 16 dari 65 hal.
    yang ada dalam dokumen persediaan dengan jumlah fisik dilapangan ;Kemudian hasil pemeriksaan Tim Voorad Opname tersebut dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan tanggal 1Desember 2007 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Saksi Abudinselaku Kepala TPK Emplak dan Saksi Memed Sutarsono selaku AsistenManager Persediaan KBM Pemasaran Kayu Wilayah Cirebon ;15.Bahwa adanya perbedaan antara jumlah fisik kayu denganadministrasi persediaan kayu karena pada Tahun 2005, 2006dan 2007
    ada dalam dokumen persediaan dengan jumlah fisik diKemudian hasil pemeriksaan Tim Voorad Opname tersebut dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan tanggal 1Desember 2007 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Saksi Abudinselaku Kepala TPK Emplak dan Saksi Memed Sutarsono selaku AsistenManager Persediaan KBM Pemasaran Kayu Wilayah Cirebon ;Hal. 43 dari 65 hal.
Register : 11-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 153/Pid.B/2019/PN Pwk
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TENGKU IMAM MULHAKIM, SH.MH
Terdakwa:
1.IRWANSYAH Bin SUNARTOH
2.AGUS KUSNADI Bin YUNUS SUDJANA
8113
  • Yusuf tibatiba emosi sehinggawawancara tidak dapat dilanjutkan;Bahwa ahli melakukan perbandingan antara data persediaan di gudang,accounting dan purchasing, dan dari perbandingan tersebut memangditemukan adanya persediaan yang dicatat di bagian purchasing danaccounting namun tidak tercatat di dalam gudang;Bahwa dari hasil audit ditemukan adanya penyimpangan yaitu data dibagian accounting berbeda dengan data fisik persediaan yang ada digudang, dimana data bagian accounting ini bersumber dari data
    Yusuf untuk mencariitem barang persediaan yang dapat diubah, dan dua kali juga Terdakwa IImenyuruh saksi Nuryanto untuk mencarikan data persediaan yang bisadiubah, yaitu pada Januari 2013 dan Juni 2016;Bahwa perubahan itu berawal dari laporan keuangan perusahaan perbulan Januari 2013 yang dilaporkan Terdakwa II kepada saksi Moch.Yusuf, dimana saksi Moch.
    Yusuf, maka saksi Nuryanto kemudianmenyerahkan catatan 11 item persediaan itu kepada saksi Faisal untukHalaman 26 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Pwk.diinput ke dalam data persediaan di bagian purchasing, dan setelah itu,hasil input tadi diserahkan saksi Faisal kepada Terdakwa Irwansyah;Bahwa dengan adanya perubahan data yang diinput oleh saksi Faisaltersebut, membuat perubahan pada laporan keuangan perusahaandengan meningkatnya persediaan barang dan menurunnya pengeluaranbarang yang diproduksi
    Kotobukiya Indo Clasic Industries) yang berada diJalan Bukit Akasia Blok AII, No.2 Kota Bukit Indah Industrial Estate Purwakarta; Bahwa data laporan yang diubah Para Terdakwa adalah berupa datapersediaan barang pada bagian accounting; Bahwa data persediaan bagian accounting yang diinput oleh Terdakwaberasal dari saksi Faizal di bagian purchasing, dimana pada awalnya saksiFaizal telah menginput data persediaan yang benar dan valid sesuaidengan stok persediaan yang ada di gudang, data mana kemudiandiserahkan
    Yusuf;Bahwa data persediaan tersebut setelah disetujui saksi M.
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV MONTA PERKASA
1612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • debet (utangdagang, lainlain, no. acct, nama acct), dan kredit (kas, bank, lainlain,no acct, nama acct);e. buku persediaan pembelian barang yang merinci nomor, tanggalPIB/faktur pajak, nomor PIB/faktur pajak, nama bank devisa/NPWPpenjual, nama barang, kuantum, keterangan;f. buku persediaan penjualan barang yang merinci nomor, tanggaifaktur pajak, nomor seri faktur pajak, NPWP pembeli, nama barang,kuantum, keterangan;2.
    Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6.
    Hargapemakaian ini bukan harga pembelian tetapi nilai barang yang keluardari persediaan;c. terdapat pencatatan notul yang mengurangkan nilai persediaan tetapitidak dilaporkan sebagai penjualan;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telah memeriksa rekapitulasiPerhitungan Persediaan Barang, Pemakaian dan Penjualan bulanDesember 2009 dan menghitung penyerahan dalam negeri yang terutangPPN berdasarkan data persediaan dengan koreksi sebagai berikut;Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 926/B/PK/PJK
    Dokumen yang diserahkan pada waktupemeriksaan tidak dapat digunakan untuk menguji jumlahpersediaan akhir yang ada, disamping itu Termohon PeninjauanKembali juga tidak menyerahkan kartu persediaan;b.
    Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RUBBER HOCK LIE
3517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentunya berimbas pula pada persediaan awal 1 Januari 2008.Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 480/B/PK/PJK/2016Bahwa oleh karena itu, maka nilai persediaan karet per 1 Januari 2008menjadi Rp140.085.478.477,00.
    Dan oleh karena nilai persediaan akhir 31Desember 2008 adalah tidak berubah, maka selisih nilai persediaan awal 1Januari 2008 tersebut merupakan persediaan karet yang dijual selamaperiode Tahun 2008.Bahwa untuk menentukan jumlah nilai penjualan atas selisih tersebut, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menambahkan nilaiGross Margin di dalamnya.
    akhirHalaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 480/B/PK/PJK/20169.4.9:5;9.6.9.7.per 31 Desember 2007 adalah Rp116.326.563.015,00 yang terdiridari:" Persediaan barang jadi dan ~bahan baku ~ sebesarRp114.688.735.108,00" Persediaan bahan pelengkap Rp1.637.827.907,00Bahwa selanjuitnya nilai persediaan stock karet berdasarkan AktePerubahan Jaminan Fidusia No.39, jumlah stock karet (baik bahanbaku, barang setengah jadi/olahan dan barang jadi) per 31 Desember207 adalah 5.872.503 kg atau senilai USD 14,691,140.00
    Sehingga terdapat selisin sebesarRp25.396.743.369,00.Bahwa selanjutnya atas selisih nilai persediaan akhir 31 Desember2007, tentunya akan berimbas pada nilai persediaan awal 1 Januari2008.
    Di mana nilai persediaan awal 1 Juanuari 2008 menjadiRp140.085.478.477,00.Bahwa oleh karena nilai persediaan akhir 31 Desember 2008 tidak adaperbedaan, maka selisinh kurang persediaan awal 1 Januari 2008sebesar Rp25.396.743.369,00 tersebut merupakan persediaan yanghabis dijual selama periode Tahun 2008.Bahwa untuk menentukan besaran nilai penjualan Tahun 2008, harusditambahkan dengan margin penjualan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).Bahwa berdasarkan data Laporan Laba Rugi Tahun
Putus : 23-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT MULTI KONTROL NUSANTARA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
5545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • >: Rp 6.714.411.567,00+ Koreksi biaya langsung : Ro 206.033.066,00Jumlah :Rp 274.950.699.480,00Bahwa dari perhitungan di atas, terlihat bahwa pembelian berdasarkan G/Lmerupakan nilai saldo akhir persediaan, yaitu: + Saldo awal persediaan >: Rp 6.714.411.567,00+ Penambahan persediaan (Pembelian) :Rp 270.064.353.507,00 Harga Pokok Pembelian :Rp 134.477.860.571 ,00 Diskon Pembelian 55.165.000.000,00 Koreksi biaya langsung : Rp 206.033.066,00Jumlah :Rp 86.929.871.437,00Bahwa dengan demikian dasar koreksi
    Saldo awal persediaan Rp6.714.411.567,00;4. Koreksi biaya langsung Rp206.033.066,00;B. Koreksi positif atas penjualan menurut analisa gross profit margin sebesarRp.70.000.154.280,00;1.
    Persediaan Awal Rp 6.714.411.567,00b. Pembelian Rp 201.561.169.000,00c. Jumlah Rp 208.275.580.567,00d. Persediaan akhir Rp 64.664.883.605,00e.
    Rp =6.714.411.567,00Pembelian Rp 217.700.620.712,00Jumlah Rp 224.415.032.279,00Saldo akhir persediaan Rp 64.664.883.605.00Jumlah HPP menurut Majelis Rp 159.750.148.674,00Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang adadalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding sertabukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwapenghitungan Harga Pokok Penjualan menurut Majelis adalah sebagai berikut: Saldo awal persediaan Rp = 6.714.411.567,00Pembelian
    Putusan Nomor 774/B/PK/PJK/2016Bahwa perhitungan HPP menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajakdidasarkan pada perhitungan jumlah Pembelian, sehingga dengan demikian,perhitungan HPP seharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalahsebagai berikut: Saldo awal persediaan Rp =6.714.411.567,00Pembelian Rp 201.561.169.000,00Jumlah Rp 208.275.580.567,00Saldo akhir persediaan (Rp 7.585.620.953,00)Jumlah HPP menurut Majelis Rp 200.689.959.614,00Bahwa koreksi negatif HPP seharusnya adalah:HPP menurut
Putus : 22-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1331 K/PID.SUS/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — FIRMAN RACHMAN
5228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesarRp787.700.000,00, Tahun 2013.
    Pencairan Uang Persediaan sebesar Rp.100.000.000,00 Tahun 2013Bahwa bulan Januari 2013 Terdakwa FIRMAN RACHMANmengajukan pencairan Uang Persediaan (UP) sebesarRp100.000.000,00 untuk keperluan Belanja Barang, dengan caramembuat Surat Perintah Membayar (SPM) dana UP Nomor :00005/KEJAKSAANUP/2013 tanggal 30 Januari 2013, dan setelahditanda tangani oleh ARIUS ABAMI, SH selaku Kuasa PenggunaAnggaran sekaligus sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)untuk penyediaan uang persediaan satuan kerja Kejaksaan
    Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesarRp787.700.000,00, Tahun 2013.Bahwa pada bulan Maret 2013 PUTU SUARJANA, SH, MHmemerintahkan Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk mengajukanTambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00, laluTerdakwa FIRMAN RACHMAN membuatberupa:dokumendokumena.
    sebesar Rp600.710.000,00 namun sebagaipertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan (TUP)dibuatlah seolaholah ada kegiatan, dengan membuat SPM GantiUP Nihil, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2Dpengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untukHal. 47 dari 83 hal.
    Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesarRp310.700.000,00 Tahun 2013.
Putus : 15-10-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — Drs. DAMIANUS WAE, MH
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang Persediaan Belanja Jasa ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkandengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7953350/039/109 tanggal20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 besertaLampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7957680/039/112tanggal 22
    dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716898P/039/112 tanggal29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716899P/039/112 tanggal29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan padaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D
    Persediaan Belanja Perjalanan pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan denganTUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716898P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional padaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716899P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan
    Uang Persediaan Jasa pada Program ManajemenHal. 55 dari 61 hal.
Register : 28-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 12 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : BONDAN SUPARNO, ST.,MED Bin YOSO WIHARJO
Terbanding/Penuntut Umum : HARTANA, SH.
696123
  • Tahun 2015 atas nama bendahara Agung Nugroho
    NN. 1(satu) buah buku cap gelatik kembar warna merah Penggunaan Uang Persediaan T.A. 2014 atas nama Bendahara BAYU HADIYANTO, SE,M.Acc
    OO. 1(satu) lembar rencana kebutuhan anggaran pengembalian karya lomba FSI 2016
    PP. 1(satu) bendel penggunaan dana uang persediaan
    QQ. 1(satu) bendel dalam plastik warna putih rincian
    Pangeran Antasari No. 68 A Banjarmasin Kalimantan Selatan
    p. 1 (satu) bendel dokumen Penggunaan Dana uang Persediaan yang terdiri dari UP 2, UP 10 dan UP 11 yang terdapat tulisan tangan nama perusahaan
    q. 1 (satu) bendel Penggunaan Dana uang Persediaan yang terdiri dari TUP 2, TUP 7.1, TUP 4 yang terdapat tulisan tangan perusahaan
    r. 1 (satu) unit Central Procesing unit (CPU)
    dan tambahan uang persediaan 2016
    22. a.Surat pernyataan a.n.
    - 12 (dua belas) bendel asli BUKU PERSEDIAAN bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2016;
    - 11 (sebelas) bendel asli BUKU PERSEDIAAN bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2015
    25.
    - 1(satu) buah buku tulis warna cokelat berisi catatan tangan pengunaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 2015;
    - 1(satu) buah buku tulis warna kuning bergambar robot berisi catatan tangan penggunaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 2015;
    - 1(satu) buah buku tulis warna ungu motif batik bertuliskan perjalanan dinas Peseerta
    (BUN) di KPPN PerwakilanDIY dengan dilampiri rencana penarikan, laporan keuangan penggunaanuang persediaan dan tambahan uang persediaan yang sebelumnya.
    SIGIT PURNOMO menandatangani dan menerbitkan SPMUP /TUPuntuk diajukan ke Bendahara Urusan Negara (BUN) untuk diterbitkan SuratPerintah Pencairan Dana Uang persediaan atau Tambahan Uang Persediaan(SP2DUP / TUP).
    Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp36.755.082.974,00.
    TambahanUang Persediaan (TUP) sebesar Rp36.755.082.974,00.
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 924/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV MONTA PERKASA
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melinat bahwa:a. Beberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpembelian barang terus menerus tetapi tidak ada penjualan selama 2tahun;b.
    Hargapemakaian ini bukan harga pembelian tetapi nilai barang yang keluardari persediaan;c.
    Terdapat pencatatan notul yang mengurangkan nilai persediaan tetapitidak dilaporkan sebagai penjualan;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telan memeriksa rekapitulasiPerhitungan Persediaan Barang, Pemakaian dan Penjualan Bulan Oktober2009 dan menghitung penyerahan dalam negeri yang terutang PPNberdasarkan data persediaan dengan koreksi sebagai berikut:Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2016 5 JumiahUratian(Rp) KeteranganAatuator 20/10/2009 B005 Actuators 21.830,290,24 Iselama
    Dokumen yang diserahkan pada waktupemeriksaan tidak dapat digunakan untuk menguji jumlahpersediaan akhir yang ada, disamping itu Termohon PeninjauanKembali juga tidak menyerahkan kartu persediaan;.
    Dari perhitungan persediaan tersebut memudahkanMajelis untuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, per unit,dan customernya;. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1069/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 —
227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • antara mutasipersediaan di dalam laporan persediaan / inventory movement dengan laporanpembelian persediaan aktual / shipment data (impor).
    Lebih lanjut, terjadi kesalahan input mutasipengeluaran persediaan / mutasi kredit yang dilakukan oleh bagian terminalsehingga untuk melakukan koreksi atas kesalahan input tersebut dilakukanpembalikan (reversing) terhadap pengeluaran persediaan dengan jumlah yangsama dengan jumlah mutasi debet untuk kemudian dilakukan input ulang mutasikredit pengeluaran persediaan yang seharusnya;Bahwa adapun contoh data inventory movement dengan kode II pada bulanFebruari 2008 adalah sebagai berikut: Document Doc
    Lebih lanjut, terjadi input sejumlahpenerimaan persediaan yang dilakukan oleh pihak staff terminal perusahaanPemohon Banding yang bertanda debet, tetapi kemudian terjadi revisi harga /unit cost tanpa merubah kuantitas barang, sehingga kemudian dilakukan koreksiatas pengurangan persediaan (mutasi kredit) dengan jumlah dan harga/costyang sama dengan sebelum revisi.
    Koreksi Penyesuaian Inventory (Kode: Pl)Bahwa penyesuaian/adjustment inventory (Pl) adalah merupakan kode yangPemohon Banding pergunakan di dalam sistem inventory Pemohon Bandinguntuk melakukan penyesuaian persediaan berdasarkan perhitungan secara fisikmelalui stock take dengan perhitungan berdasarkan sistem persediaan yangdapat merupakan penambahan atau pengurangan mutasi persediaan;Bahwa contoh inventory movement dengan kode PI pada bulan Februari 2008adalah sebagai berikut: Document Doc Type Transaction
    Date Quantity Per Laporan Quantity DiffNumber Persediaan / Inventory per (C=AB)Movement LaporanPCCLhoknga Debet (A) Kredit PembelianAktual / ShipmentData (Impor)8000009 Pl 27/02/2008 3.148 3.148 Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 1069 B/PK/PJK/2016Bahwa sesuai dengan tabel tersebut di atas bahwa pada tanggal 27 Februari2008 terdapat penyesuaian/adjustment positif persediaan sebesar 3.148 MT;Bahwa penyesuaian positif persediaan tersebut sebesar 3.148 MT kemudiandianggap oleh Terbanding sebagai
Register : 19-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum: 1.FADIL REGAN. SH. MH 2.AKBAL PURAM, SH 3.ABDUL RAHMAN, SH 4.KAREL SAMPE, SH 5.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH 6.GAMA PALIAS, SH 7.GALIH MARTINO DWI C, SH 8.FITRIAN YURISTYAWAN, SH Terdakwa: RAHMAD, SE
281144
  • Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tahun 2016 senilai Rp. 400.000.000.-Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 1.029.559.000.- yang ditolak SIMDA BPKAD Kab. Halmahera Barat.Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 470.441.000.-Copy 1 bundel dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) tahun 2015 senilai Rp. 1.500.000.000.
    Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPMUP) Nomor:0003/1 .20.03/UMUM/SPMUP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015.Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU)Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai Bendahara Pengeluaranuntuk membiayai kegiatan opersional atau membiayai pengeluaran di BagianUmum dan Perlengkapan Setda Kab.
    Halbar tahun 2016 sebesar Rp. 27.765.471.530. terdiri dari:e Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.e Ganti Uang Persediaan (GUP) sebesar Rp. 26.265.471.530.Bahwa sesuai dengan data yang ada Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang(GU) Persediaan sebesar Rp. 27.765.471.530. teridir dari:e Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.e Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 26.265.471.530.telah dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Bendahara Pengeluaran dalam bentuk:e SPP,SPM GUPNihil sebesar Rp. 1.500.000.000
    Sisa tambahan uang persediaan yangtidakdapat Rp. 20.000.000,dipertanggungjawabkanc).
    Berdasarkan data jumlah Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU)Persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran di Bagian Umum Setda Kab.Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 36.789.648.219., terdiri dari: Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.
    uang(TU) Persediaan sebesar Rp. 20.000.000.
Register : 15-03-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
OBEDNEGO SONDA, ST alias OBED
8147
  • 1 Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0014/SP2D-UP/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016, untuk Keperluan pembayaran uang persediaan sebesar Rp.800.000.000,-
  • 3 (Tiga ) lembar Fotocopy CEK (Yang telah di legalisir) Pencairan Dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.
    Terdakwa telah melakukan pencairan Uang Persediaan Dinas Kesehatan Kab.
    Tana Toraja yang pada saat itu dijabat olehsaudara MARTHEN TENGKO LANDE memerintahkan saudara OKTOVIANUS KARSEL MADAUN dan saudara LUKAS NOBER PAELONGAN untuk mencairkan uang persediaan Dinas Kesehatan Kab. TanaToraja tersebut;Bahwa uang persediaan Dinas Kesehatan Kab.
    Tana Toraja dimanaterdakwa lakukan untuk dengan maksud menutupi uang persediaan yangtelah dicairkan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
    UP (uang persediaan) tersebutke BPPKAD dalam rangka penerbitan SP2D dan setelah SP2D terbituang persediaan di transfer dari Kas daerah ke rekening BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kab.
    UP (uang persediaan) tersebut keBPPKAD dalam rangka penerbitan SP2D dan setelah SP2D terbituang persediaan di transfer dari Kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.
Putus : 10-05-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Mei 2012 — MUDJIARTO bin MUDJAMIL
4222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AsepPadilah, Ariyanto dan Tarmidi;Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /Pertelaan Persediaan (DK 309)untuk mengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter,mutu dan status kayu;Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan antarajumlah yang
    No.799 K/Pid.Sus/2012Persediaan (DK 310) dan melakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /Pertelaan Persediaan (DK 309) untuk mengetahui spesifikasi atau keadaankayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu dan status kayu;Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan antarajumlah yang ada dalam Dokumen persediaan dengan jumlah fisik di lapangan;Kemudian hasil pemeriksaan Tim Voorad Opname tersebut dituangkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan tanggal Desember 2007 yangditandatangani
    No.799 K/Pid.Sus/2012 NI PERSEDIAAN TERDAPATS PERBEDAANLEBIHM3.
    Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi;Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian TimVoorad Opname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP)berdasarkan Dokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan(DK 310) dan melakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /PertelaanPersediaan (DK 309) untuk mengetahui spesifikasi atau keadaan kayu sepertiukuran panjang, diameter, mutu dan status kayu;Hal. 27 dari 62 hal. Put.
    Rakiyah S, Sdr.Asep Padilah, Ariyanto danTarmidi;e Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian TimVoorad Opname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP)berdasarkan Dokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK310) dan melakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /Pertelaan Persediaan (DK309) untuk mengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang,diameter, mutu dan status kayu;Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan