pekerjaan swakelola tenaga skill, tukang, pekerja ataumaterial boleh diambil dari luar Tim Swakelola tetapi tidak boleh lebih dari50 %;Baha dalam menjalankan/melaksanakan kegiatan swakelola kunci utamaadalah ketika terjadi tanda tangan kontrak antara para pihak;Bahwa apabila dana untuk pekerjaan swakelola belum keluar dari Dinasmaka boleh berutang duluan untuk melakukan pembangunan dan rehabdan utang tersebut wajib dibayar ;Bahwa apabila utang sudah dibayar kepada yang berpiutang maka itubukan namanya suap

menyuap lagi ;Bahwa penandatangan dan paraf Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harusdilakukan pada tanggal saat pemeriksaan itu dilakukan;Bahwa keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan karena saksi telahmeninggal dunia tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena tidak bisadikonfirmasi;Bahwa pinjaman adalah apabila yang meminjam dan yang memberipinjaman sudah membayar itu sudah selesai ;Bahwa definisi dari swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan secaraTim dan dalam swakelola tidak ada disebutkan

31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa penjatuhnan hukuman tambahan berupa uangpengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah menimbulkankerugian keuangan negara dan memperoleh/menikmati uang dari hasil tindakpidana tersebut dan besarnya sebanyakbanyaknya adalah sama dengan hartabenda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut dan bukan sebesarkerugian Negara yang ditimbulkannya;Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgMenimbang, bahwa karena dalam perkara suap

menyuap ini tidakterdapat kerugian keuangan negara, maka kepada Terdakwa tidak dibebaniuang pengganti, namun Terdakwa melalui saksi Tarma Kusuma terbukti telahmenerima setoran pembelian kartu NISN dari para peserta didik sebesar Rp190.600.000,, maka menurut Majelis Hakim uang tersebut harus dikembalikankepada para siswa didik atau orang tuanya melalui sekolah masingmasing;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan

berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,memori banding dari penuntut Umum tidak beralasan hukum, oleh karena penerapanPasal 11 Undang undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No.20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang undang No.31 tahun 1999 telah berdasarkan fakta hukumdipersidangan,doktrin, yurisprudensi dan mengenai pidana tambahan uang penggantitidaklah dapat diterapkan pada delik korupsi yang terkait dengan suap

menyuap, pidanatambahan dapat diterapkan dalam perampasan terhadap uang suap;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana telah dipertimbangkan mengenaikeadaan yang melingkupi terhadap Terdakwa, yaitu dari hal hal yang memberatkan danmeringankan sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah mempertimbangkansegala aspek yaitu rasa keadilan untuk masyarakat, Negara dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa alasan alasan keberatan dalam memori banding PenasehatHukum Terdakwa yang telah disimpulkan pada pledoi

sebenarnya gratifikasi itu masuk tindak pidana korupsi sebagaimanaPerubahan UU 31/1999 menjadi UU No.20/2011, jadi bagaimanapun saksiharus menjelaskan dulu apa yang dimaksud Tipikor, secara gramatikal katagratifikasi berasal dari bahasa Inggris gratification, yaitu pemberian ataumembuat seseorang menjadi senang karena memberikan sesuatu, makapersoalannya apakah gratifikasi bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan,maka harus dibedakan apa bedanya gratifikasi dengan suap, sesuai denganUU Tipikor, karena suap

menyuap itu ada didalam ranah KUHP pasal 415s/d 4..., dan kita persoalkan itu tentang suapnya adalah pasal 418, apa itusuap, suap itu pemberian sesuatu bisa berupa uang, bisa berupa jan ji dalamrangka apa, agar orang yang menerima suap itu melakukan sesuatu untukkepentingan si pemberi suap, maka ada dua hal yang paling pokok kalaubicara suap, ada pemberian dan pemberian itu terkait dengan sesuatuperbuatan yang harus dilakukan oleh pejabat itu dalam rangkamenguntungkan orang yang memberi suap, persoalannya

KdiMenimbang, bahwa karena dakwaan primair penuntut umum telah terbuktimenurut hukum dan nota pembelaan penasehat hukum pada pokoknya mendalilkanbahwa seluruh dakwaan tidak terbukti Karena perkara antar terdakwa dan saksi Agusfaisal Hidayat bukan suap menyuap tapi pinjam meminjam, dimana dalil pembelaantersebuttelah ditolak oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum diatas makatepat kiranya apabila majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap nota pembelaanpenasehat hukum terdakwa ditolak seluruhnya

Tata Usaha NegaraJayapura untuk disidangkan guna mendapat kepastian hukumberdasarkan buktibukti berupa suratsurat dan saksisaksi yangdimiliki yang akan diajukan oleh para Penggugat;Bahwa oleh karena objek sengketa terdapat pelanggaran adminitartifpemili terhadap tata cara, prosuder atau mekanisme yang berkaitandengan adminitrasi sesuai Pasal 460 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihnan Umum, dan kecuranganpada semua tingkatan pelaksanaan dengan berbagai modus antaralain dugaan suap

menyuap dan/atau politik uang, pengalinan jumlahperolehan suara dari para Penggugat kepada calon terpilih yangsangat merugikan para Penggugat sebagai Orang Asli Papua (OAP),khususnya terhadap hak konstitusional para Penggugat dalambidang politik untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, yangmerupakan kewenangan Majelis Rakyat Papua sebagaimana diatursecara khusus dalam Pasal Pasal 1 huruf g dan Pasal 5 ayat (2)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 35

Bahwa proses pengajuan pindah Satuan personel Yonif133/YS ada praktek suap menyuap yang dilakukan personel yangmau pindah namun tidak melalui prosedurnya melalui Terdakwa2dan Terdakwa1 sebagai Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr.Atas keterangan Saksi12 tersebut di atas, para Terdakwamembenarkan seluruhnya.Saksi13:Nama lengkap : FEBRIANUS TRI SAKTI.Pangkat/NRP : Pratu/31130419290293.Jabatan : Tamudi Pasipers Kima sekarang Ta BanPokko Kipan B.Kesatuan > Yonif 133/YSTempat, tanggal lahir : Jambi, 4 Febryari

Amir Fauzie, MM Bin Somad Agus selaku Kepala Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Pemkab Banyuasin dan selaku Pengguna Anggaranyang ada hubungannya dengan proyek pengadaan tanah untuk area pemakamanKabupaten Banyuasin tersebut telah bertentangan dengan Pasal 12 B UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 yaitu larangan gratifikasi/tindak pidana suap menyuap bagi pegawainegeri, dimana status Terdakwa Syaiful Bahri, SP Bin H.

Bila KTUN berkaitan dengan Pidana maka adayang disebut Asas Ultimum Remedium ada Prinsip Subsidaritas.Sedangkan KTUN yang bersifat mandiri maka putusan tersebut tetapsah sekalipun putusan pidana belum in kracht, tengantung situasi dankondisinya;Bahwa apabila keputusan TUN bersifat berkaitan dengan pidana,missal ada verdicted crime (misalnya suap menyuap) maka verdictedcrime harus dibuktikan terlebih dahulu;Bahwa keputusan bukan melekat pada orang tetapi melekat kepadajabatan dengan demikian apabila

Bidang Bina Marga kemudian Bidang Cipta Karya baru BidangPengairan;Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di DPRD sehingga saksi tidak tahupenetapan RAPBD dimaksud dan tidak pernah menerima dan melihatHalaman 60 dari 144 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2015/PN Pikjadwal pembahasan; Bahwa saksi ada membuang nomor HP saksi yakni 08125025331 karenanomor HP tersebut sering saksi gunakan untuk menghubungi Imanuah,salah satunya terkait penyitaan mobil dinas di rumah Imanuah, saksitakut terlibat mengenai kejadian suap

menyuap anggota DPRDKabupaten Kapuas itu, padahal nomor tersebut sudah antara 12 tahunatau 13 tahun sudah saksi pergunakan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;28.

Tetapi kalau pengadaan barang dan jasa itudicapai dengan caracara yang melawan hukum, suap menyuap, kolusiuntuk seluruh nilai proyek itu mejadi kerugian; karena dicapai dengancaracaramelawan hukum; Kalau tidak ada caracara melawan hukum inimerupakan hubungan kontraktual biasa dengan cara yang disepakati dandengan cara lelang yang ad aproposal penawarannya dan dia sebagaipenawar yang termurah kemudian dilakukannegosiasi untuk didapatkanbest price dan itu yang terjadi dan semuanya berjalan sesuai koridormasingmasing

Kabupaten Kapuas untuk tahun 2015, tapi yang palingbesar Bidang Bina Marga kemudian Bidang Cipta Karya baru BidangPengairan;Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di DPRD sehingga saksi tidak tahupenetapan RAPBD dimaksud dan tidak pernah menerima dan melihatjadwal pembahasan;Bahwa saksi ada membuang nomor HP saksi yakni 08125025331 karenanomor HP tersebut sering saksi gunakan untuk menghubungi Imanuah,salah satunya terkait penyitaan mobil dinas di rumah Imanuah, saksitakut terlibat mengenai kejadian suap

menyuap anggota DPRDKabupaten Kapuas itu, padahal nomor tersebut sudah antara 12 tahunatau 13 tahun sudah saksi pergunakan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;3.

sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dan tindakpidana Korupsi;Lebih lanjut mengenai kalimat yang diperoleh dan tindak pidanadalam Pasal 18 UndangUndang Tipikor tidak ada penjelasansecara spesifik, sehingga pemaknaan atas kalimat tersebut harussecara menyeluruh dengan melihat ketentuan Pasal 17 UndangUndang Tipikor sehingga yang dimaksud dengan yang diperolehdari Tindak Pidana Korupsi dalam UndangUndang Tipikortersebut adalah semua tindak pidana baik yang menyangkutkerugian keuangan Negara, suap

menyuap, penggelapan dalamjabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentinganHal.104 dari 166 hal.

Gratifikasi 1 pasal;e Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataan terkait barang danjasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasa dan penyelenggaraan lelang dan dilihatfakta yang ada spefikasi bangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;e Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelismengaitkan pada fakta dipersidangan;2. Prof. DR.

Korupsi dengan keuangan negara ada 2 pasal ;Suap menyuap ada 12 pasal ;. Penggelapan dalam jabatan ada 5 pasal ;234. Pemerasan ada 3 pasal ;5. Kecurangan perbuatan ada 6 pasal ;6. Pengadaan barang dan jasa pasal ;7.

korupsi selama jasa konstruksiada kejahatan tidak tunduk tindak pidana korupsi tidak bisa dikatakaan tindak pidanakorupsi;Bahwa batasan dari penyalahgunaan sesuaiasas legalitas dalam ranah tipikor yaitu :o Tindak pidana korupsi ada 30 jenis perbuatan dibagi 7 jenis :Korupsi yang mengakibatkan kerugian NegaraSuap menyuap ada 12 pasal;Penggelapan disektor public ada 5 pasal;Pemerasan ada 3 pasal;Perbuatan curang 6 pasalPengadaan barang dan jasa pasal;IN DW FF YNGratifikasi 1 pasal; Inti tipikor ada suap

menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataanterkait barang dan jasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasadan penyelenggaraan lelang dan dilihat fakta yang ada spefikasibangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2.

Korupsi dengan keuangan negara ada 2 pasal ;Suap menyuap ada 12 pasal ;. Penggelapan dalam jabatan ada 5 pasal ;234. Pemerasan ada 3 pasal ;5. Kecurangan perbuatan ada 6 pasal ;6. Pengadaan barang dan jasa pasal ;7.

Suap menyuap ada 12 pasal ;.

., disumpahe Bahwa saksi tidak kenal terdakwa ;e Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK satu kali, terkait perkarapenangkapan terdakwa karena diduga telah menerima suap dari Erwardsama Anton ;84Bahwa saksi kenal dengan Edward karena saksi sebagai Ketua dalamPerkara Edward Benyamin di Pengadilan Cibinong ;Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang suap menyuap antara Edward,Anton Bambang dengan Terdakwa permasalahnya tidak tahu ;Bahwa dalam dakwaan Jaksanya ditulis Sisitoyo,SH..

Suap menyuap ada 12 pasal ;3. Penggelapan dalam jabatan ada 5 pasal ;4. Pemerasan ada 3 pasal ;5. Kecurangan perbuatan ada 6 pasal ;6. Pengadaan barang dan jasa 1 pasal ;7.