Ditemukan 6906 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-07-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN SORONG Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 25 Januari 2021 — ABRAHAM FRITS OSOK, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di JL. F Kalasuat, RT01/RW03, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kusa Hukumnya yang bernama RIFAL KASIM PARY, S.H, RANDIMAN MADI, S.H., dan STEVAN KALALU, S.H., Ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat RIFAL KASIM PARY, S.H Dan REKAN (Law Offices Rifal Kasim Pary, S.H& Associates) Beralamat di Jalan. F. Kalasuat, RT02/RW03, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa No.29/RKP/PDT-PMH/VII/2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 dengan Register Nomor: 158/SKU.HK/7/2020/PN.Son selanjutnya disebut sebagai Penggugat; L A W A N 1. Tn. HASAN SOKAMETAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di JL. Obeth Mubalus, RT01/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat; 2. Tn. RAHIM LINA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat JL. Obeth Mubalus, RT01/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat; 3. Tn. HARJUNA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, Beralamat JL. Obeth Mubalus, RT01/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat; 4. Tn. HAMSA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat JL. Obeth Mubalus, RT01/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. 5. Tn. DARTO HORONI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat JL. Obeth Mubalus, RT01/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. 6. Ny. INDRAWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat JL. Obeth Mubalus, RT01/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. 7. Tn. SURATMAN LINA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, Beralamat JL. Obeth Mubalus, RT02/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII. 8. Tn. MARKUS SUMALI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu, Beralamat JL. Obeth Mubalus, RT01/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. 9. Tn. STEVEN BANTUN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, Beralamat JL. Obeth Mubalus, RT01/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini seluruhnya diwakili oleh Kusa Hukumnya yang bernama YOSEF TITIRLOLOBI, S.H, EDY TUHAREA, S.H., LUTFI S.SOLISSA, S.H., AREOS B. BOROLLA, S.H., dan JERROL J. KASTANYA, S.H., masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Titirlolobi, SH & Partners, beralamat di Jalan Pipit K.M. 7 Gunung, Kelurahan Remu Distrik Kota sorong, berdasarkan Surat Kuasa No.70/LO-YT/PDT/IV/2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 dengan Register Nomor: 167/SKU.HK/7/2020/PN.Son, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I s/d Tergugat IX; 10. Tn.BARTHOLOMEUS SAOMAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani Perkebunan, Beralamat JL. Obeth Mubalus, RT02/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ; 11. Tn. RIDWAN RUMALEAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di JL. Obeth Mubalus, RT01/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI; 12. Ny. SUPARMI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat JL. Obeth Mubalus, RT01/RW04, Kelurahan Saoka, Distrik Maladum mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII; 13. Tn. MARTHEN PAA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di JL. Kembang Sepatu Belakang Yohan RT02/RW03 Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. 14. Tn. YUSUF MERIN,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di JL. Abraham O Atururi, RT01/RW01 Kelurahan Suprau, Distrik Maladummes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kusa Hukumnya yang bernama MUHAMMAD SANI KELSABA, S.H., dan LA ODE GHONDOHI, SH., MH., C.I.L masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD SABI KELSABA, SH & REKAN (Lawoffices Muhammad Sani Kelsaba, SH & Associaties beralamat di Jalan Selat Obi BTN K.M. 9,5 Kelurhana Kladufu Distrik sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa No.A9/MSK/PDT/VII/2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 dengan Register Nomor: 197/SKU.HK/7/2020/PN.Son, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; 15. Tn. ABDUL KADIR WARFANDU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di RT02/RW05 Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Maladummes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kusa Hukumnya yang bernama AGUSTINUS JAHAMIN, S.H., FOUDDIN WAINSAF, SH.MH., dan HASAN LESSY, masing-masing adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum AGUSTINUS JAHAMIN, SH & REKAN, beralamat di Jalan Klaselo Km. 10 Masuk Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara kota sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Juli 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 dengan Register Nomor: 187/SKU.HK/7/2020/PN.Son, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; 16. Tn. DANIEL PAA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Beralamat di JL. Abraham O Atururi, RT02/RW01 Kelurahan Suprau, Distrik Maladummes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. 17. Tn. ANANIAS PAA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di JL Beralamat di JL. Abraham O Atururi, RT02/RW01 Kelurahan Suprau, Distrik Maladummes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini keduanya juga diwakili oleh Kusa Hukumnya yang bernama MUHAMMAD SANI KELSABA, S.H., dan LA ODE GHONDOHI, SH., MH., C.I.L masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD SABI KELSABA, SH & REKAN (Lawoffices Muhammad Sani Kelsaba, SH & Associaties beralamat di Jalan Selat Obi BTN K.M. 9,5 Kelurhana Kladufu Distrik sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa No.A9/MSK/PDT/VII/2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 dengan Register Nomor: 197/SKU.HK/7/2020/PN.Son, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;
41289
  • adat yang dimiliki sacara turuntemurun dari marga keretOsok Malaimsimsa, seluas kurang lebih + 5.368 Ha (Lima ribu tiga ratusenam puluh delapan Hektar) dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Laut; Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat milik dari marga/keretMubalus/Klawaisa; Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat marga/keret Kalagisonmilo serta tanah adat marga/keret Kwaktolo ulim; Sebelah barat berbatasan dengan laut dan tanah adat marga/keretKwaktolo/Ulim;
    kota sorongbukan merupakan tanah kosong melainkan tanah adat suku moi atau hakulayat masyarakat adat moi yang masih ada dan tanah adat tersebutdiperoleh secara turun temurun dan masih tetap dijaga dan diakuikeberadaannya.15.
    Bahwa Penggugattidak pernah menyerahkan tanah adat (objek sengketa),ataupun menjual tanah adat kepada siapapun kecuali masyarakat adatsuku moi penggarap atau para turut tergugat , Il, IV, V, yang dahulunyadiberikan hak kelola oleh orang tua Penggugat untuk berkebun.
    Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Masyarakat adatsuku Moi, sekaligus pemilik hak ulayat atas tanah adat yang dimilikisacara turuntemurun dari marga keret Osok Malaimsimsa, seluas kuranglebih + 5.368 Ha (Lima ribu tiga ratus enam puluh delapan Hektar) denganbatas batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Laut; Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat milik dari marga/keretMubalus/Klawaisa; Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat marga/keret Kalagisonmilo serta tanah
    Menyatakan segala macam suratsurat yang diterbitkan atas nama paraTergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XlLatas tanah adat (objeksengketa) tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;. Menyatakan penguasaan para Tergugat I, Il, Ill, IV V, VI, VII, VIII, IX, X,Xl, Xll, atas tanah adat atau objek sengketa tersebut adalah sebagaiperbuatan melawan hukum;Halaman 14 dari 95. Putusan Nomor 40/Padt.G/2020/PN Son6.
Register : 23-03-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 26/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : MARTINUS PANGKATANA
Terbanding/Tergugat : SOLEMAN MANURI
4129
  • (enam ratus ribu meter persegi), denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat suku Toam / kaki gunungCyclop; Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kaway / Kaki gunungCyclop; Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya SentaniDepapre; Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Otoro milik Yonas Manuri;Bahwa tanah adat tersebut hingga saat ini belum dialinkan seluruhnya atausebagian oleh Penggugat kepada pihak manapun baik melalui perjanjian jualbeli, atau
    milik Penggugat; Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kaway dan Bukit(gunung) Omprong;Bahwa sebagian tanah adat Baeku PauDaime Pau seluas 50.000 M?
    Menyatakan Penggugat adalah adalah pemilik sah tanah adat Baeku PauDaime Pau seluas + 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi), dengan batasbatas:Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat milik suku Toam / Kaki gunungCyclop;Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Otoro milik Yonas Manuri;Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kereberekotu dan tanahOmprongbere milik Penggugat;Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kaway dan Bukit(gunung) Omprong;4.
    Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebagian tanah adat Baeku PauDaime Pau yang disewakan Tergugat dan Tergugat II kepada Tergugat IIIseluas 50.000 M2? (lima ratus ribu meter persegi) , dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat suku Penggugat;Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Penggugat;Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Penggugat;Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Penggugat;5.
    Pangkata tertanggal27 Desember 1983;Surat pengakuan hak atas tanah adat seluas 60 Ha tertanggal 17 September1997;Surat keterangan bukti pemilik tanah adat tertanggal 17 November 1997;6.
Register : 13-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 34/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta Cq Kanwil Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Manokwari Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Diwakili Oleh : CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH.
Terbanding/Penggugat I : ABNER SAWAT SAMANAS Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA, SH.
Terbanding/Penggugat II : LEONAR SAWAT SAMANAS Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA, SH.
Terbanding/Penggugat III : TITUS SAWAT SAMANAS Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA, SH.
Terbanding/Penggugat IV : YAKOBUS SAWAT SAMANAS Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA, SH.
Terbanding/Penggugat V : PETRUS SAWAT SAMANAS Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA, SH.
Terbanding/Penggugat VI : HABEL SAWAT SAMANAS Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA, SH.
Terbanding/Penggugat VII : STEVANUS SAWAT S
5443
  • adat Marga/Keret Klawen ; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret KlagilitMaburu, Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban ; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret KlagilitYakon dan Marga/ Keret Motowool ; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret KlagilitMabra/Laut ;Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adatyang menjadi objek sengketa dengan luas + 8000 HA (Kurang Lebih DelapanRibu Hektar) yang terletak di Distrik
    Moi Sigin dan Distrik Salawati, KabupatenSorong, Provinsi Papua Barat yang saat ini di gunakan untuk kepentinganTransmigrasi dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret KlagilitMaburu, Marga/Keret Kutumun dan Marga/ Keret Kalagilit Siliban ; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret KalagilitYakon, Marga/Keret Motowool ; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret
    belum pernah melepaskan tanah adat dan menerima pembayaranganti rugi tanah adat tersebut dan didukung oleh Judex Factie PengadilanTingkat Pertama, pada hal nyatanyata pada tahun 1980 dengan kondisi hutanlebat seperti itu tidak mungkin perorangan atau Para Penggugat/ ParaTerbanding akan mempergunakan tanah adat tersebut, kalau bukan ParaTergugat/.
    adat secaraturun temurun yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, KabupatenSorong , Provinsi Papua Barat dengan luas + 12000 Ha, dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga /Keret Klawen ; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga /Keret Klagilit Yakon,Marga/ Keret Motowool ; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga / Keret Klagilit Maburu,Marga/ Keret Kutumun, Marga/ Keret Klagilit Siliban; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga /
    Keret Klagilit Mabra/Laut;Bahwa tanah adat tersebut adalah tanah adat dengan hak Ulayat secara turuntemurun telah dikuasai dan diakui sebagai tanah adat milik Marga/ Keret SawatSamanas;Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT JAP.Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah adat seluas + 8000 Ha yangterdiri dari 4 SP (SP Klasari, SP Klasop, SP Klabdalin, dan SP Wanasobo),dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/ Keret Klawen; Sebelah Timur berbatasan
Register : 19-03-2019 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 98/Pdt.G/2015/PN Jap
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat : - Ir. MIKAEL KAMBUAYA alias MAIKEL KAMBUAYA Tergugat : - 1.ALFIANSYAH LIKADINATA - 2.H. SYAMSUNAR RASYID - 3.DANIEL HAMADI - 4.Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
11765
  • Menyatakan menurut hukum bahwa pelepasan hak atas tanah adat bekas empang kepada Penggugat yang berukuran 50 M x 400 M atau seluas 20.000 M yang terletak di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dengan batas-batasan :- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gereja Bpk.Rivo dan tanah Tergugat I dahulu tanah Tergugat II;- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan baru pantai Hamadi;- Sebelah selatan berbatasan dengan Rahmat Effendi da Arief Effendi, dahulu tanah adat
    ;- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah adat;Adalah sah mengikat secara hukum3.
    Menyatakan menurut hukum, bahwa karena terdapat perbedaan antara gambar situasi sesuai Surat Ukur No. 41/Tobati/2010, tanggal 03-11-2010 dengan sesuai Surat Ukur No. 41/Tobati/2010, tanggal 03-11-2010 dengan fakta lapangan, termasuk tidak sesuai pula dengan surat pelepasan hak atas tanah adat yang dilepas Alm.
    Menyatakan menurut hukum, surat pelepasan hak atas tanah adat kepada Penggugat, telah dilakukan dengan cara-cara yang benar, maka pelepasan tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum;----12.
    Menyatakan menurut hukum, bahwa karena jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dihadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM selaku PPAT pada Kantor Distrik Jayapura Selatan, didasarkan pada akta pelepasan hak atas tanah adat yang sah, maka jual beli dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;------13.
    Rivodan Tanah Tergugat dahulu tanah Tergugat II;e Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan baru Pantai Hamadi;e Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rahmat Effendi dan AriefEffendi, dahulu Tanah Adat;e Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Adat;2.
    Sebelah Selatan berbatasan dengan Rahmat Efendi dan ArifEfendi dahulu tanah adat.
    Hamadi /Turut Tergugat , sejak tahun 1994 sampai dengan hari ini.Bahwa sebagai bukti Turut Tergugat sebagai pemilik tanah adat yangtelah menjual / melepaskan tanah adat objek sengketa dalam perkaraini kepada Penggugat dimana bagian dari tanah adat pada point 6diatas Turut Tergugat juga telah melepaskan / menjual pada tanggal13 Juli 2011 kepada Arief Effendy dengan luas tanah adat 50 M X 200M = 10.000 M2, dan sudah terbit sertifikat Hak Milik No. 00044, suratukur No. 04/Tobati/2011, tanggal 12 Agustus
    adat (barat), tanah adat (selatan), tanah adat(timur), jalan (utara) yang diuraikan dalam sertipikat no.26.10.02.08.1.00040.Setelah dilakukan rekonstruksi sertipikat Hak Milik No. 00040 bidang tanahtersebut tidak mengalami perubahan luas dan bentuk gambar.
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 55/PDT/2017/PT JAP
Tanggal 5 Oktober 2017 — Pembanding/Tergugat I : MELKIANUS MALIBELA
Pembanding/Tergugat II : NEWI NAOMI SAKAIPELE
Terbanding/Penggugat I : BAREND MALIBELA
Terbanding/Penggugat II : JONAS MALIBELA
Terbanding/Penggugat III : ALFONS MALIBELA
Turut Terbanding/Tergugat III : HADHI MURYONO
5734
  • Bahwa kepemilikan hak atas tanah adat dan penetapan batasbatastanah adat dari Para Penggugat, selain telah diakui oleh LembagaPemerintahan juga telah ditetapbkan dalam Keputusan Dewan Adatdan Lembaga Masyarakat Adat Suku Moi tertanggal 10 April 2013,tentang Penetapan Status Kepemilikan Tanah Adat Dalam WilayahPemerintahan Kota Sorong dari 7 (tujun) Marga/Keret yang ada diWilayah Kota Sorong, begitu pula telah diputuskan menyangkutbatasbatas tanah adat dari 7 (tujuh) Marga/Keret menurut adat;4.
    JAP. hal.4dari 27Utara, Kota Sorong, dengan luas tanah 18.000 M2 (delapan belasribu meter persegi), dengan batasbatas sebagai berikut: : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atauKeret Malibela Klawalu; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atauKeret Malibela Klawalu; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suteja/Tanah Adatmilik Marga atau Keret Malibela Klawalu; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atauKeret Malibela Klawalu;Selanjutnya disebut
    JAP. hal.10dari 27 Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atauKeret Malibela Klawalu; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atauKeret Malibela Klawalu; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suteja/Tanah Adatmilik Marga atau Keret Malibela Klawalu; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atauKeret Malibela Klawalu;DALAM POKOK PERKARA :PRIMAIR:Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakanoleh
    JAP. hal.15dari 27 Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atauKeret Malibela Klawalu; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suteja/Tanah Adat milikMarga atau Keret Malibela Klawalu; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atauKeret Malibela Klawalu;Adalah Milik Para Penggugat,5. Menghukum PARA TERGUGATuntuk menyerahkan Obyek Sengketakepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban yangmenyertainya;6.
    batasbatas Tanah Adat dari 7 (tujuh)Marga/Keret menurut Adat.
Register : 07-12-2015 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN SORONG Nomor 87/Pdt.G/2015/PN.Son
Tanggal 14 September 2016 — Perdata : LAMBERTUS ULIM, dk melawan HERKANUS KALAMI, dkk
15681
  • alasan yang sah sebab Tergugat adalah bukanpemilik tanah adat.
    Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat milik Marga/KeretKwaktolo / Ulim Klakalus. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga/KeretKwaktolo / Ulim Klakalus. 1 Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga/KeretKwaktolo / Ulim Klakalus.4.
    dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Ulim Kwaktolo Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Ulim Kwaktolo Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Ulim Kwaktolo Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Ulim KwaktoloBahwa tanah yang sedang disengketakan tersebut adalah tanah adat milikUlim Kwaktolo ;Bahwa saksi mengetahui batasbatas dari tanah milik Ulim Kwaktolo yaitu : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Kalagison Sebelah Barat berbatasan dengan
    Bagaimana asal usul kepemilikan tanah adat yang didalilkan oleh paraPenggugat ?
    dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Ulim Kwaktolo Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Ulim Kwaktolo Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Ulim Kwaktolo Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Ulim KwaktoloBahwa tanah seluas + 400M?
Register : 06-08-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PN SAMPIT Nomor 346/Pid.B/2014/PN Spt
Tanggal 22 Oktober 2014 — DADY Bin MASLANSYAH
15612
  • Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan5. menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Dady Bin Maslansyah ukuran 750.000 meter persegi (75 Ha) tertanggal 07 oktober 2013 dengan register kepala desa tumbang tilap nomor : 593.21/SPT/008/Pem/2013 tanggal 07 oktober 2013 dan register dari ketua RT.01 desa tumbang tilap nomor : 593.21/SPT/03/Pem/2013 tanggal 07 oktober 2013- 1 (satu) bundel berkas foto copy surat pernyataan memiliki sebidang tanah
    adat negara atas nama Dady nomor register : 593.21/TT/154/Pemdes tanggal 09 oktober 2009- 1 (satu) buku register tanah desa tumbang tilap- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanah (SPT) nomor : 593.21/SPT/008/PEM/2013 tanggal 07 oktober 2013 atas nama Dady Bin Maslansyah- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan memiliki sebidang tanah adat negara atas nama Dady nomor register : 593.21/TT/154/Pemdes tanggal 09 oktober 2009Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara6. membebankan
    750.000m2 (tujuh puluh lima hektar) ;e Batasbatas tanah milik terdakwa ialah sebelah utara denganhutan kosong, sebelah timur dengan sei tilap, sebelah selatanberbatasan dengan hutan kosong dan sebelah barat berbatasandengan hutan kosong (terlampir dalam sekt gambar tanah) ; Bahwa terdakwa pada saat menyuruh saksi Jaker untuk memasukanketerangan palsu ke dalam Surat pernyataan Tanah, terdakwa jugamemberikan datadata yang palsu yang kebenarannya diragukan, yakni :e Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah
    adat Negarayang sudah dicantumkan mengenai letak tanah, luas ukurantanah, batasbatas tanah, peruntukan dan riwayat tanah, namasaksisaksi penggarap, nama Terdakwa sendiri, formatPenmoroan Desa dan nama Kades serta nama Ketua RT 01Desa Tumbang Tilap tertanggal 07 Oktober 1973 ;e Surat mohon dapat deregister Surat Pernyataan Tanah (SPT)tertanggal 07 Okyober 2013 ;e Berita Acara Pengecekan Lapangan/ Pemeriksaan Tanah An.Dady Bin Maslansyah tanggal 5 Oktober 2013 ;e Lampiran sket gambar tanah/peta situasi
    adat Negarayang sudah dicantumkan mengenai letak tanah, luas ukurantanah, batasbatas tanah, peruntukan dan riwayat tanah, namasaksisaksi penggarap, nama Terdakwa sendiri, formatPenmoroan Desa dan nama Kades serta nama Ketua RT 01Desa Tumbang Tilap tertanggal 07 Oktober 1973 ;e Surat mohon dapat deregister Surat Pernyataan Tanah (SPT)tertanggal 07 Okyober 2013 ;e Berita Acara Pengecekan Lapangan/ Pemeriksaan Tanah An.Dady Bin Maslansyah tanggal 5 Oktober 2013 ;Halaman 1 dari 46 HalamanPts.
Register : 30-01-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 6/PDT/2024/PT.MNK
Tanggal 2 April 2024 — Pembanding/Penggugat : NOVITA KAMBU Diwakili Oleh : Jatir Yuda Marau SH, CLA
Terbanding/Tergugat I : DIANA WARIAKA
Terbanding/Tergugat II : ANITA ROHANI WARIAKA
Terbanding/Tergugat III : YULIUS OSOK
Terbanding/Tergugat IV : MARTHEN OSOK
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SORONG
10732
  • Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada Tahun 2012 dari Alm. Piter Osok (Orang Tua dari Tergugat III dan Tergugat IV) kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2056 an. Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2054 an. Tergugat II adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
4.
Tergugat I, yang perolehannya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Alm.
Tergugat II, yang perolehannya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Alm.
Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang melakukan Jual-Beli berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dalam bentuk Surat Pernyataan Pelepasan
Hak Atas Tanah Adat dari alm. Piter Osok (orang tua dari Tergugat III dan Tergugat IV) atas Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini;
7.
Register : 18-01-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk
Tanggal 13 September 2017 — Abdul Haris Bin Luran bin Harun Bin Hamit, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Satui Timur, 21-08-1969, Alamat Desa Dandang RT 001 Kecamatan Pandih Batu memilih domisili di kantor kuasanya dalam hal ini juga bertindak untuk : 1. Diri sendiri, (Bukti P-1) 2. Selaku dari ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dan karenanya untuk mewakili para ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dalam hal ini memilih berdomisili hukum di tempat kuasanya tersebut diatas. Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUNAIDI AKIK, SH. MM. M.Si dan M. NAWAWI HASBY MAHBARA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MZ.Akik & Associates, beralamat di Jl. RTA.Milono KM.5,8 Nomor 105 Palangka Raya dan Kantor Perwakilan di Jalan Darung Bawan RT.02.Pulang Pisau Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 02/2017/SK/PN Klk tanggal 18 Januari 2017; MELAWAN 1. Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (SRI RAHAYU,SE) beralamat di Jalan Pembangunan RT 01 Pangkoh sebagai .....................................TERGUGAT I; Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/III/DKA/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 11/2017/SK/PN Klk; 2. Sekretaris Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (MARDARIUS, S.Pd) beralamat di Jalan Sangkalemu RT 03 Pangkoh Hulu sebagai ............TERGUGAT II; Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/IV/DKA/2017 tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 13/2017/SK/PN Klk; 3. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Pulang Pisau Cq. Camat Pandih Batu Cq.Kepala Desa Dandang (SYARPANI) beralamat di Jalan Patih Rumbih RT 02 Desa Dandang untuk selanjutnya disebut ....................................TERGUGAT III; Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DD/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 10/2012; 4. ABDUL HASAN BIN JALIL beralamat di Jalan Malijo Gang Alvokat RT 11 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini berada di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IV; 5. NIRWAN PURBA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT V; 6. HADI KUSUMA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT VI; 7. SURIADI SY Bin SYARKAWI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ...............................................TERGUGAT VII; 8. ABAS Bin MUKMIN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. BENNY MURDANI/ELBI Bin HASAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IX; 10. KAMSIAH Binti SUKMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT X; 11. KAMRANI Bin ALI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT XI; Dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, X dan XI memberikan kuasa khusus kepada ISMAIL, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ISMAIL SH & REKAN yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 16 Maret 2017 Nomor 07/2017/SK/PN Klk;
10223
  • Adat (SKTA) a quo terhitung sejak tanggal 28Nopember 2016, sehingga Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) MilikBersamaan.
Register : 26-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN BLANGKAJEREN Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bkj
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.WINDRA
3.Washington
4.Rahmad Muliadi
Tergugat:
1.Ibrahim J Aman Maisir
2.Maddi Bin Sabdu
3.Hidayatsyah
4.Jahirul Tabri
232943
  • adat, diatur secara adat;Bahwa dalam jabatannya Ahli bertugas untuk mengatur danmenentukan tanah adat yang diatur berdasarkan ketentuan adat yangHalaman 13 dari 44 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bkjberlaku di Kampung Sukaramai Bawah, Kecamatan Wih Pesam,Kabupaten Bener Meriah;Bahwa terkait penentuan tanah adat ditetapkan melalui surat keputusanyang dikeluarkan oleh Raja dimana di dalam surat tersebut juga diaturterkait batasbatas wilayah tanah adat tersebut;Bahwa terhadap tanah adat tidak dapat diperjual
    milik pribadi tidak ada surat penyerahan kalautanah adat ada surat penyerahannya;Bahwa terkait peraturan tanah adat di daerah Kabupaten Bener Meriahdan di daerah Kabupaten Gayo Lues kurang lebih sama namunsekarang mungkin sistem sudah cangih pemerintah sudah ada sudahbanyak peraturan;Bahwa Ahli tidak tahu kedudukan di UndangUndang Pokok Agrariamengenai surat tanah adat;Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai tanah yang menjadi objeksengketa;Bahwa tanah adat itu berdasarkan dokumen yang di punyai orang
    adat dijual seharusnya ada rapat masayarakat denganpemangku adat kalau adat Gayo namanya jema opat yang terdiri dariterdiridari: Pengulu, Imam, Orang Tue dan Tokoh Masyarakat;Bahwa tanah adat Gayo dari dahulu sudah ada secara turun temurun;Bahwa tanah adat tidak ada suratnya, namun secara tidak langsung darikakek ke bapak ke anak secara turuntemurun dikuasai;Bahwa penduduk setempat tidak pernah mengambil getah pohon pinusdari atas tanah adat tersebut;Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik awal tanah
    Saksi supaya nanti akhirnya tidak keliru;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah adat;Bahwa hutan tidak termasuk tanah adat;Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi bersekolah tingkat SMP tanahadat tersebut telah ditetapkan sebagai tanah adat dan pemangku adatpada waktu itu adalah Sdr.
    tua dahulu saja untuk menentukan tanah adat;Bahwa terkait peraturan tanah adat di daerah Kabupaten Bener Meriahdan di daerah Kabupaten Gayo Lues kurang lebin sama dan yangmembedakannya adalah tanah adat di daerah Kabupaten Bener Meriahditetapkan melalui surat sedangkan tanah adat di daerah KabupatenGayo Lues tidak ditetapkan melalui surat;Bahwa terhadap tanah adat tidak dapat diperjualbelikan;Bahwa Ahli sebagai Kepala Mukim tidak ada memegang suratsuratterkait tanah adat tetapi Ahli mengetahui terhadap
Register : 12-02-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SORONG Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Son
Tanggal 20 Nopember 2019 — Perdata : Drs. ANDRE SUSILO MELAWAN Gubernur Provinsi Papua Barat cq Walikota Sorong
14846
  • MENGADILI:Dalam Provisi :Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;Dalam Eksepsi :-Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 20.000 M2 (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas yaitu :-Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/Richard Ginting-Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah adat-Sebelah Timur berbatasan
    dengan tanah adat Lorong Perum SMA 2-Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan balakang batalion3.Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 2587/Kel.
    (kuranglebin dua ribu meter persegi) yaitu terdiri dari 7 (tujuh) couple jumlah keseluruhanbangunan adalah 14 (empat belas) unit bangunan perumahan guru SMU Negeri2 sorong berikut dengan kelengkapan perumahan yaitu 1 unit sumur bor, 2 unittendon air kapasitas 2.200 liter/unit, Listrik PLN Sorong masingmasing rumah900 watt, adapun batasbatas yaitu :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/Richard Ginting Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah adat Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat/Lorong
    @ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) denganbatasbatas yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/Richard GintingHal 5. Putusan Nomor 15/Padt.G/2019/PN Son Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah adat Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Lorong Perum SMA 2 Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan balakang batalionMenyatakan sertifikat Hak Milik No. 2587/Kel. Klasaman surat ukur tanggal 09092003seluas +20.000 M?
    Bahwa Gugatan Penggugat dalarn Poin 6 Kabur dan tidak Jelas (Obscur Libel)Penunjukan Batasbatas tidak jelas dikarenakan sebelah utara berbatasan dengan"Tanah Adat, Richard Ginting (status petuanan tanah adatnya sebagaimana) ,Hal 9. Putusan Nomor 15/Padt.G/2019/PN SonSebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah adat (tanah adat) petuanan siapa ?
    ;Bahwasaksi tahu batasbatas tanah tersebut;Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat/ Ricahard Ginting;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah /lorong Perum SMA 2;Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Belakang Batalion;Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat pada tahun 2000;Bahwa Tanah yang berukuran 20.000 M?
    adat;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat/ Ricahard Ginting;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah /lorong Perum SMA 2;Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Belakang Batalion;Hal 13.
Register : 17-04-2023 — Putus : 15-01-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Jap
Tanggal 15 Januari 2024 — Penggugat:
HERMAN R. HAMADI
Tergugat:
1.TIMOTIUS DAWIR
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
3.PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI PAPUA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
5.RAMLI
6.SATRIANI
4553
  • Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat SIAN SAUW yang didalamnya terdapat bangunan BEKAS kantor PWI (BALAI WARTAWAN) seluas 1.652 m2 (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di pinggir Jalan Raya Kelapa II Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Propinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelapa II Entrop;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan Ruko
;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan Ruko;
3. Menyatakan SURAT PERNYATAAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT SIAN SAUW BEKAS BALAI WARTAWAN tertanggal 23 November 2022 adalah SAH dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I ,Tergugat II yang merasa seolah-olah objek sengketa milik PENGGUGAT tesebut adalah miliknya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan perbuatan dan tindakan TERGUGAT III yang telah menempati dan menguasai tanah milik PENGGUGAT a quo karena hak pakai yang diberikan oleh TERGUGAT II, serta tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT sebagai pemilik tanah adat yang sah telah juga mendirikan bangunan rumah tinggal di bagian belakang Gedung Balai Wartawan (PWI) yang merupakan satu kesatuan diatas tanah sengketa a quo yang dijadikan rumah tinggal staff atau karyawan dari TERGUGAT III adalah merupakan Perbuatan
Melawan Hukum
8. Menyatakan perbuatan Tergugat IV sebagai instansi Pemerintah yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11, seluas 1.550 M2 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi), tanggal 30 Desember 1993, Surat Ukur No.1897/1991 tanggal 28 Maret 1991 diatas tanah adat milik Penggugat tanpa mengikuti perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan justru sebaliknya telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai yang ternyata TIDAK ADA Surat Pelepasan Hak atau
Surat Keterangan lainnya dari Penggugat sebagai pemilik yang SAH atas tanah adat a quo, merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, yang menyatakan Objek sengketa seolah-olah adalah miliknya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
10.
Register : 20-07-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN SORONG Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Son
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penggugat:
WAHIDIN
Tergugat:
1.NUR ASMI
2.BAYU SURYO ADIWINATA
3.HJ RISDAWATI
4.YUSUF
5.RATNA NGAMPAS
6.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SORONG
960
  • p>DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah sebidang tanah dengan luas 100.000 M2 yang terletak Jalan Klamono KM 29 RT.003/RW.002 Kelurahan Klaben yang sekarang kelurahan Malawili, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut :
    • Sebelah BaratBerbatasan dengan Jalan
    • Sebelah TimurBerbatasan dengan Tanah
    Adat Gifelem
  • Sebelah UtaraBerbatasan dengan Tanah Adat Makmini
  • Sebelah Selatan Berbatasan denganTanah Adat Makmini

3.

Register : 26-05-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 30/PDT/2015/PT JAP
Tanggal 13 Agustus 2015 — ORPA ROSINA OSOK, S.Th (vs) PURHAN
5727
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat/rencana jalan; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat/rencana jalan;2.
    (dua belas ribu lima ratus meterpersegi) dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan pantai/Tanah Negara/tanah adat;Putusan perkara perdata Nomor 30/PDT/2015/PT JAP. Hal. 8 Sebelah Timur berbatasan dengan pantai/Tanah Negara/tanah adat; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat/rencana jalan; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat/rencana jalan;4.
    Pembantah yang telah mempunyaiPelepasan Tanah Adat dari pemilik tanah adat yang sah dan telahmempunyai sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional oleh karena itu tidak ada alasan hukumapapun untuk mengambil hak atas tanah tersebut terkecuali atas putusanpengadilan yang membatalkan atau menyatakan: SHGB No. 02 Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013 No. 03/SAOKA/2013seluas 17.509 M?;Putusan perkara perdata Nomor 30/PDT/2015/PT JAP.
    yang didalilkan oleh Pembantah telahmempunyai pelepasan dari pemilik tanah adat yang sah, jelas tidak dapatdibenarkan karena Pembantah tidak menjelaskan dari siapa Pembantahmemperoleh pelepasan tanah adat quod non, karena Terbantah sebagaiahli waris satusatunya yang sah dari alm Agustinus Osok sebagai ahliwaris atas tanah adat milik marga/keret Osok Malaimsinsa tidak pernahmenjual atau memberikan pelepasan tanah adat masingmasing seluas17.509 M2, seluas 17.557 M2, seluas 8.275 M?
    yangmerupakan bagian dari total keseluruhan tanah adat milik dari marga/keretOsok Malaimsinsa tersebut.Bahwa adapun kepemilikan dari Terbantah atas tanah masingmasingseluas 17.509 M2, seluas 17.557 M?, seluas 8.275 M?
Register : 23-10-2013 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 21-01-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 27 Nopember 2014 — Pemohon lawan Termohon
360
  • Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah utara : dengan jalan raya;- Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri diatasnya bangunan rumah milik Supriyadi;- Sebelah barat : dengan tanah adat yang berdiri diatasnya bangunan rumah milik Mulyadi;- Sebelah timur : dengan tanah adat yang berdiri diatasnya bangunan rumah milik Suparno;6.
Register : 11-10-2021 — Putus : 06-09-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Blb
Tanggal 6 September 2022 — Penggugat:
Husen Lumanta
Tergugat:
1.Henry Hidjaya
2.H. E. Rochmana
3.Benny P. Manulang
4.O. Suhaemi
5.Endang Sukria
6.Aming Setiawan
Turut Tergugat:
1.Camat Kecamatan Dayeuhkolot
2.Kepala Desa Cangkuang Kulon
3.Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
10513
  • Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Jual Beli Nomor :
4.1 Akta Jual Beli Nomor : 306/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 21 Maret 2017, Bidang tanah adat Persil 90/S.III, Blok Bojong, Kohir No. C. 1694, luas tanah 1375 m2.
4.2 Akta Jual Beli Nomor : 307/Dayeuhkolot/1990, tertanggal 03 April 1990, Bidang tanah adat persil 90/S.III, Blok Bojong, Kohir No. 1694, luas tanah 6700 m2.
5.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 8 Agustus 2022 terhadap tanah adat persil 90/S.III, Blok Bojong, Kohir No. 1694 dengan luas tanah 6700 m2;
6. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat atas tanah objek perkara untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa syarat yang dibebani apapun;
7.
Register : 26-05-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 28/PDT/2015/PT JAP
Tanggal 13 Agustus 2015 — ORPA ROSINA OSOK, STh (vs) MARTHEN RENOUW
8739
  • Malanu Distrik Malaingkedi, DistrikSorong Timur Kota Sorong;Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga /KeretKalami Klagus dahulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernamaDatliwau sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F.
    adat milik dari marga/keret Osok Malaimsinsatersebut;Bahwa tanah seluas 24.300 M2 yang didalilkan oleh Pembantah telahmempunyai pelepasan dari pemilik tanah adat yang sah, jelas tidak dapatdibenarkan karena Pembantah tidak menjelaskan dari siapa Pembantahmemperoleh pelepasan tanah adat quod non, karena Terbantah sebagai ahli waris satusatunya yang sah dari alm Agustinus Osok sebagaiahli waris atas tanah adat milik marga/keret Osok Malaimsinsa tidakpernah menjual atau memberikan pelepasan tanah seluas
    24.300 M2 yangmerupakan bagian dari total keseluruhan tanah adat milik dari marga/keretOsok Malaimsinsa tersebut;Bahwa adapun kepemilikan dari Terbantah atas tanah seluas 24.300 M?
    Bahwa tanpa sepengetahuan dari Terbantah Konpensi/PembantahRekonpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah adat marga/karet OsokMalaimsinsa, Pembantah Konpensi/Terbantah Rekonpensi telahmenguasai tanah seluas 24.300 M?
    Menyatakan bahwa Pembantah Rekonpensi merupakan pemilik yang sahatas tanah seluas 24.300 M* yang merupakan bagian dari tanah seluas1.067 Ha dari total warisan tanah adat milik marga/keret Osok Malaimsinsaseluas + 2.248 Ha (dua ribu dua ratus empat puluh delapan hektar)dengan batasbatas adalah sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat milik dari Marga/KaretMubalus Klawaisa dulunya sesuai bahasa Malamoi bernama Komouk,Tly Youwk, Klagalus, Malaimsalak, Mainerem, Lufuk Kanawuluwe
Putus : 25-11-2009 — Upload : 16-11-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/PDT/2009
Tanggal 25 Nopember 2009 — MARTHEN ERICH SREM SREM ; HANDOYO TJONDROKUSUMO
4722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adat ; sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat ; sebelah barat berbatasan dengan tanah adat ;bahwa proses pemilikan tanah oleh Penggugat telah dilakukan menurutketentuan dan prosedur hukum, baik hukum adat maupun yang diatur olehundangundang pokok agraria (UUPA) Indonesia ;bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan jualbeli dengan pemilik hak atas tanah adat yang dibuktikan dengan suratpernyataan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 5 Agustus 1995 ;Hal. 1 dari 19 hal.
    selatan berbatasan dengan tanah adat ; sebelah barat berbatasan dengan tanah adat ;3.
    adat Louis Maraudje.
    Bahwa objek sengketa adalah masalah kepemilikan tanah yang oleh pihakPemohon Kasasi persoalkan adalah kepemilikan mulamula tanah adat yangkemudian dilepaskan oleh pihak yang tidak berhak kepada TermohonKasasi yang kemudian diterbitkan menjadi sertifikat, sehingga sengketadisini adalah sengketa kepemilikan mulamula atas tanah adat sejak dipengadilan negeri Jayapura terhadap surat pelepasan tanah adat yang ingindibatalkan oleh Pemohon Kasasi.
    Selain itubukti P.6 dalam poin 1 sampai dengan 5 yang disebutkan adanya surat :1. surat batas tanah adat suku Meraudje tanggalo 20 Maret 1971;2. surat pernyataan tanggal 14 September 1991;3. surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat tanggal 30 November1992;4. surat keterangan bukti tanah adat tanggal 5 Agustus 1995;5. surat keterangan hak atas tanah adat tanggal 5 Agustus 1995;Tetapi yang ada hanya poin 4 dan poin 5, sedangkan dari poin 1 sampaidengan 3 tidak dapat diperlihatkan dan ditunjukkan
Register : 16-09-2014 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 18-11-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 414/Pdt.G/2014/PN.Bks
Tanggal 15 Februari 2016 — ANTON REYNALDI HARTONO, selaku Direktur PT. Usama Rahayu sebagai Penggugat Melawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat I 2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA BEKASI sebagai Tergugat II 3. PARA AHLI WARIS Alm. BONIH BINTI LITI, DKK sebagai Penggugat Intervensi
4010
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatimakmur (sekarang Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat) dengan luas tanah 506.745 m2 (lima ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 164 orang warga pemilik tanah adat atas nama Ali Desa dan kawan-kawan.
    Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede (Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna), dahulu Kabupaten Bekasi (sekarang Kota Bekasi), Propinsi Jawa Barat dengan luas tanah 128.040 M2 sisa perkara perdata No.199/Pdt.G/2000/PN.Bks ; 5.
Register : 28-04-2022 — Putus : 09-12-2022 — Upload : 22-06-2023
Putusan PN JAYAPURA Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jap
Tanggal 9 Desember 2022 — Penggugat:
ABISAI ROLLO.SH.,MH
Tergugat:
1.PT. BANGKIT CENDERAWASIH PERMAI
2.Ahli Waris Alm PITER SIRANDANG
Turut Tergugat:
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua
2115
  • Eksepsi:

    • Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat tersebut;

    DalamPokokPerkara:

    • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
    • Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan melawan Hukum;
    • Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan Jual Beli Tanah
    Adat Dan Pelepasan Hak tanggal 10 Nopember 1989 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 1 Oktober 1994 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 27-7-1999, Surat Ukur No. 02/BPN/1999, tanggal 02-03-1999, yang terletak di Desa Koya Timur, Kec.
    Bangkit Cenderawasih Permai (Ic Tergugat I);
  • Menyatakan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Herman K Rollo adalah satu satunya pemilik yang sah dan berhak atas tanah adat seluas 1.430.396.M2yang terletak di Desa Koya Timur, Kec.