• Bahwa karena Penggugat merasa renovasi berupa tambahan bangunankebelakang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IIl yang mendekatipagar/tembok milik Penggugat telah menyalahi aturan dan melanggarhak nya, maka Penggugat telah membuat surat pengaduan kepadaInstansi Pemerintah yang terkait pengawasan pembangunan,antara lainMentri Perumahan Rakyat, Gubernur Kepri, Walikota Batam, Dinas tataKota Batam, dll ;.

  ARCON INTI GLOBALselaku pembeli dan pemilik unit ruko tersebut dari Turut Tergugat selakupihak pengembang ;Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT.PBRSelain itu dalam fundamentum Petendi yang disampaikan Penggugat sesuaipetitum ke4 terkait adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuaiKeputusan Walikota Batam No.KPTS.244/IMB/IX/2005 serta Fatwa PlanologiNo. 38/A2.1/2/2014 revisi dari Fatwa Planologi No. 366/FPRENTEK/8/2011yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai dasar bagiTurut

  KPTS.244/IMB/IX/2005yang diberikan oleh Walikota Batam ;6.

  Bahwa jin Mendirikan Bangunan (IMB) No.KPTS.244/IMB/IX/2005 yangditerbitkan oleh Walikota Batam tersebut hingga saat ini masih tetap sah danberlaku serta belum pernah dicabut maupun dibatalkan melalui putusan TataUsaha Negara, sehingga perbuatan hukum berupa renovasi yang dilakukanoleh para pemilik Ruko yang terletak di Blok C2 Nomor 5, Blok C2 Nomor 4dan Blok C2 Nomor 3 The Central Sukajadi sesuai (IMB) No.Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 176/PDT/2018/PT.PBR10.KPTS.244/IMB/IX/2005 tersebut adalah

• telahdipanggil secara sah dan patut sebanyak 5 (lima) kali, sebagaimana ternyata dari relaaspanggilan delegasi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, panggilanpertama tertanggal 14 Agustus 2015 untuk sidang hari SELASA tanggal 18 Agustus 2015,panggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Kelurahan Bengkong Indah karenaTergugat tidak berada ditempat, panggilan kedua tanggal 26 Agustus 2015 untuk sidanghari SELASA tanggal 01 September 2015, panggilan tersebut disampaikan melaluiperantaraan Walikota

  Batam karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya (vide Pasal718 RBg), panggilan ketiga tanggal 04 September 2015 untuk sidang hari SELASA tanggal08 September 2015, panggilan tersebut disampaikan melalui perantaraan Walikota Batamkarena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya (vide Pasal 718 RBg), panggilan keempattanggal 15 September 2015 untuk sidang hari RABU tanggal 30 September 2015,panggilan tersebut disampaikan melalui perantaraan Walikota Batam karena Tergugat tidakdiketahui lagi alamatnya

  rupiah) karena terhambatnyaPenggugat untuk melakukan aktifitas di atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan sidang terhadap Tergugat,panggilan pertama tertanggal 14 Agustus 2015 untuk sidang hari SELASA tanggal 18Agustus 2015, panggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Kelurahan Bengkong Indahkarena Tergugat tidak berada ditempat, panggilan kedua tanggal 26 Agustus 2015 untuksidang hari SELASA tanggal 01 September 2015, panggilan tersebut disampaikan melaluiperantaraan Walikota

• Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.80/IMB/XII/2002,tertanggal 17 Desember 2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, JenisBangunan Perumahan sebanyak 52 (lima puluh dua) Unit.yang terdapatSKPT ada 6 Unit,type 123 Blok C sebanyak 3 (tiga)Unit, harta bersama benda tidakbergerak sesuai jumlahnya dan atau banyaknya dengan NomorSKPT:e 162/2012 (C No 101) diatas tanah seluas 123 M7?yangdiperkirakan senilai Rp, 2.400.000.000, 163/2012 (C No 102) diatas tanah seluas 123 M?

  Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.08/IMB/I/2003,tertanggal 03 Januari 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, jenisbangunan Ruko 4 (empat) lantai sebanyak 77 (tujunh puluh tujuh)Unit, yang terdiri dari: Ruko Blok B1 sebanyak 24 (dua puluh empat) Unit,Ruko Blok B2 sebanyak 22 Unit, Ruko Blok B3 sebanyak 17 (tujuh belas)Unit, Ruko Blok C1 sebanyak 14 (empat belas) Unit. yang terdapat SKPTada 2 Unit, harta bersama benda tidak bergerak sesuai jumlahnyadan atau banyaknya dengan Nomor SKPT

  Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.277/IMB/X/2005,tertanggal 17 Oktober 2005 Tentang Izin Mendirikan BangunanPerumahan sebanyak 1 (satu) Unit perumahan besar terletak diKelurahan Il Wilayah pegembangan khusus Batam Centre atau diKomplek Palm Spring Batam Centre, Yang dokumen IMB ada padaPenggugat/Pemohon, namun sertifikat dan pisik bangunan saat inidikuasai oleh Tergugat/Termohon.Yang diperkirakan harganya/nilainya adalah ....................

  Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS 230/IMB/X/2008,tertanggal 24 Oktober 2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, JenisBangunan Jasa 3 (tiga) lantai sebanyak 24 (dua puluh empat) Unit, BlokD1 sebanyak 12 (dua belas) Unit, Blok D2 sebanyak 12 Unit. yangterdapat SKPT ada 3 Unit, harta bersama benda tidak bergeraksesuai jumlahnya dan atau banyaknya dengan Nomor SKPT :e 193/2012 (Blok D1 No 10) diatas tanah seluas 110 Myangdiperkirakan senilai Rp. 3.000.000.000, e 194/2012 (Blok D2 No 01)

  Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.068/IMB/IV/2009Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Jenis Bangunan Perumahansebanyak 22 (dua puluh dua) Unit.e Yang terdiri dari: 9 (Sembilan) Unit type orchard grand Nomor 209012, 12 Unit type Orchard Deluxe Nomor. 220,221, 222, 223,223A, 224, 225, penambahan Kanopi Type E sebanyak 1(satu)Unit. yang 166/2012 (Blok D Orchard No 220) diatas tanah seluas158 M?

• Gunawan Budi Santosa, Sp.OG (K) OS, Zulkaf Hambali, dan Rosarina;Menimbang, bahwa alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T1 tentang Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2012,T2 tentang Surat Perintah Kerja Nomor: 060/PLJP/BLUD/XII/2016 tanggal30 Desember 2016, T3 tentang Surat Perjanjian KontrakNo.01/KONTRAK/JASA PENGAMAN/ APB/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, T4tentang Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.26/HK/I/2017 tanggal5 Januari 2017, T5 tentang Kwitansi Nomor:

  Fatimahyang merupakan bawahan saksi agar memberitahukan Penggugat untukmenghentikan pekerjaannya, namun Hambali mengatakan bahwa tidakmungkin rumah sakit kosong tanpa ada pengamanan security, bahwa padasaat itu dana untuk pembayaran Maret dan April 2017 tersebut ada, namunsudah dikembalikan kepada Negara karena dana yang tersedia tersebut tidakdapat dicairkan apabila gagal lelang, bahwa RSUD Embung Fatimahmerupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan direktur bertanggungjawab langsung kepada Walikota

  Batam, selanjutnya saksi Zulkaf Hambalipada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Umumdan Perlengkapan serta Pengadaan Security sejak tahun 2014 sampai tahun2017 di RSUD Embung Fatimah, bahwa RSUD Embung Fatimah menjalinkerjasama dengan PT.

  UmumDaerah Kota Batam bertanggung jawab langsung kepada Walikota Batamselaku kepala daerah;Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN BtmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah keliru mendudukkan Rumah SakitUmum Daerah Embung Fatimah Kota Batam sebagai suatu subjek hukumkarena Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batammerupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota

  Batam dan bukan merupakan orangmaupun badan hukum yang dapat dimintakan secara langsungpertanggungjawabannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugattersebut tidak memenuhi syarat formil / cacat formil / error in persona;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat formil / cacat formil / error in persona, maka dengan demikian Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena

• Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)Pangkat Penata Muda Tk.I, III/o, Jabatan Guru SDN 021 Sagulung,Unit Kerja Dinas Pendidikan Kota Batam, sesuai Surat Keterangandari Walikota Batam Nomor : XX/BKPSDM/PPKPA.1/IX/2019, tanggal6 September 2019;b. Bahwa Termohon menjual rumah tanpa jjin terlebih dahulukepada Pemohon, dan uang hasil jual rumah digunakan olehTermohon untuk membeli kendaraan roda empat, dan sekarangkendaraan roda empat tersebut sudah tidak ada;c.

  Batam, Propinsi Kepulauan Riau,berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS XXX/BKPDSDMHK/IX/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Displin Berupa PenurunanPangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Pemohon;Dalam Rekonvensi:1.

  Batam MengenaiLaporan Perselingkuhan Yang Dilakukan Oleh Pemohon, tanggal17 Oktober 2018, bukti T15;16.

  Fotokopi Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.000/BKPSDMHK/IX/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Atas NamaSdr.

  Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti T19 (Fotokopi Keputusan Walikota Batam),yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup serta telahdicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenaiPenjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pemohon, tanggal 6 September2019.

• Walikota Batam Kepalabadan penanaman modal kota Batam tanggal 11 Juli 2014 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor :03401/BPMBTM/PK/VII/2014, yang dikeluarkan oleh an.

  Batam Nomor : KPTS.201/HK/X/2011, tentang pembentukantim koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BahanBakar Minyak bersubsidi di Kota Batam.Surat Edaran Walikota Batam : 562/Perindagesdm/X/2011.Surat Edaran Walikota Batam : 061/Perindagesdm/I/2013.Surat Edaran Walikota Batam : 019/Perindagesdm/I/2014.Surat dari kantor saksi kepada Kepala Dinas Perindag ESDM, dengannomor : 0025/F114CO/2014S3, terkait rencana pemberlakukan kartusurvey pembelian BBM Jenis solar bersubsidi.Surat dari

  SK Walikota Batam Nomor : KPTS.201/HK/X/2011, tentang pembentukan timkoordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyakbersubsidi di Kota Batam.Surat Edaran Walikota Batam : 562/Perindagesdm/X/2011.Surat Edaran Walikota Batam : 061/Perindagesdm/I/2013.Surat Edaran Walikota Batam : 019/Perindagesdm/I/2014.Surat dari kantor saksi kepada Kepala Dinas Perindag ESDM, dengan nomor : 0025/F114CO/2014S3, terkait rencana pemberlakukan kartu survey pembelian BBMJenis solar bersubsidi.m

  Walikota Batam Kepala badan penanaman modal kotaBatam tanggal 11 Juli 2014 (Satu) lembar Asli Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 03401/BPMBTM/PK/VII/2014, yang dikeluarkan oleh an. Walikota Batam Kepala badanpenanaman modal kota Batam tanggal 11 Juli 2014 (satu) rangkap asli Akte Pendirian Perseroan terbatas Nomor 58 PT.

• WALIKOTA BATAM, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yangberalamat di Jalan Engku Puteri No.1 BatamCenter Kota Batam, Kepulauan Riau, yangtelah memberikan Kuasa kepada KepalaKejaksaan Negeri Batam berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor:SKK.29/HK/VITI/2016tanggal 25 Juli 2016 dan Surat KuasaSubsitusi dari Kepala Kejaksaan NegeriBatam kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor:02/N.10.11/Gtn.2/07/2016 tanggal 27 Juli 2016 kepada:1.

  HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH,Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negarapada Kejaksaan Negeri Batam yang beralamatdi Kantor Pengacara Negara pada KejaksaanNegeri ....13Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;Telah membaca:Form02/Proksi01/KIMNegeri Batam Jalan Engku Putri Nomor 2Batam Center Kota Batam, serta Surat KuasaKhusus dari Walikota Batam NomorSKK.28/HK/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 kepada :1. DEMI HASFINUL NASUTION, SH, M.Si ;2. SEPTIARNI, S.Pd, MH;3. NURUL YUNI, SH;4. ASRIL, SH; 5.

• Walikota Batam Nomor: 13/TK/XI/2020 Hal:Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) BatamTahun 2021 tanggal 11 November 2020.> Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riautentang Rekomendasi Besaran Angka Upah MinimumKabupaten/Kota seProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2021Tanggal 17 November 2020.12.

  Walikota Batam Nomor: 13/TK/XI/2020, halRekomendasi Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMk)Batam Tahun 2021 tanggal 11 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Kepala DISNAKERTRANS Provinsi Kepri Nomor:561/788/DTKT2/2020 hal Penetapan Upah Minimum Kab/Kota Tahun 2021, tanggal 2 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);: Pers Release tanggal 21 November 2020 (fotokopi sesuaidengan asili);: Screen shot berita online Daftar Lengkap UMK Jatim2021, 11 Kabupaten/Kota Tak Naik (fotokopi sesuaidengan

  Notulen Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);: Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan KotaBatam Masa Bhakti 20182021 tanggal 6 Agustus 2018(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alatbukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukup serta telahdicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masingmasing diberi tanda T.II.INTV1 sampai dengan T.II.INTV13, sebagai berikut

  November 2020 surat Walikota Batam nomor 13//11/2020mengirimkan tentang UMK Kota Batam tahun 2001 di Batam yangdihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna,Anambas, Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dan Dinas TenagaKerja Kota Batam dan di sini kami melaksanakan rapat.

  Apabila mencermati Bukti T16 yaitu SuratKeputusan Gubernur Kepulaun Riau Nomor 1047 Tahun 2019 tentang UpahMinimum Kota Batam Tahun 2020, yang menetapkan UMK Batam Tahun2020 adalah sebesar Rp 4.130.279, (Empat juta seratus tiga puluh ribu duaratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka telah terbukti adanya kenaikanpada UMK Tahun 2021 sebesar 0,5 % atau senilai Rp 20.651, sebagaimanausulan Walikota Batam dalam rekomendasinya tersebut;Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 90 dari 97Menimbang

• Mohamad Ismun;

• 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 warna merah;
• 5 (lima) cap stempel;

Dimusnahkan;

• 1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.178/HK/IV/2008 tentang Penamaan Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (fotokopi dilegalisir);
• 1 (satu) rangkap data siswa SMA Negeri 3 Batam Tahun Pelajran 2004/2005 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3 Batam dan ditandatangani oleh Vivi Kusuma Effendi

  selama Terdakwa berada dalam tahanan;3.4.Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (Satu) unit Handphone Merk VIVO V9 warna merah ;2) 5 (lima) cap stempel ;3) 1 (satu) Lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3Batam a.n AGUS WIDODO ;A) 1 (Satu) Lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Batama.n MOHAMAD ISMUN ;Dirampas untuk dimusnahkan.5) 1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.178/HK/IV/2008 tentang Penamaan Sekolah TK, SD, SMP, SMAdan SMK Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

  pembuatan dokumentersebut hasilnya akan dibagi dua; Bahwa Terdakwa sudah berhasil mencetak dokumendokumenpalsu tersebut sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) dokumen;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Batam an.Agus Widodo;2. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Batam an.Mohamad Ismun;3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo V9 warna merah;4. 5 (lima) cap stempel;5. 1 (Satu) rangkap Keputusan Walikota

  Batam Nomor:KPTS.178/HK/IV/2008 tentang Penamaan Sekolah TK, SD, SMP, SMA danSMK Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (fotokopi dilegalisir);6. 1 (satu) rangkap data siswa SMA Negeri 3 Batam Tahun Pelajran2004/2005 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3 Batam dan ditandatanganioleh Vivi Kusuma Effendi, S.Pd., M.Si, selaku Kepala SMA Negeri 3 Batam(fotokopi dilegalisir);Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa diketahui

  Mohamad Ismun; 1 (Satu) unit handphone merek Vivo V9 warna merah; 5 (lima) cap stempel;yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akandipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.178/HK/IV/2008 tentang Penamaan Sekolah TK, SD, SMP, SMAdan SMK Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (fotokopidilegalisir); 1 (Satu) rangkap data

  Mohamad Ismun; 1 (Satu) unit handphone merek Vivo V9 warna merah; 5 (lima) cap stempel;Dimusnahkan; 1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.178/HK/IV/2008 tentang Penamaan Sekolah TK, SD, SMP, SMAdan SMK Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (fotokopidilegalisir); 1 (satu) rangkap data siswa SMA Negeri 3 Batam TahunPelajran 2004/2005 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3 Batam danditandatangani oleh Vivi Kusuma Effendi, S.Pd., M.Si, selaku KepalaSMA Negeri 3 Batam (fotokop!

• Bahwa keberatan Penggugat terhadap dikeluarkannya IMBsebagai salah satu bentuk KTUN bukanlah kewenangan PengadilanPerdata untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;Eksepsi gugatan salah pihak atau salah alamat;Bahwa Izin Mendirikan Bangunan Nomor KPTS.439/IMB/XII/2010 tentangizin mendirikan bangunan tanggal 21 Desember 2010 telah dikeluarkan olehWalikota Batam, dan Kepala Dinas Tata Kota Batam hanya bertindak atasnama Walikota

  Batam (dengan kata "an.

  Walikota Batam", vide KepHalaman 12 dari 20 hal.Put. Nomor 2320 K/Pdt/2016Walikota Batam Nomor KPTS.439/IMB/XII/2010 tentang izin mendirikanbangunan).

  Kewenangan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) olehkepada Kepala Dinas Tata Kota Batam hanyalah untuk dan atas namaWalikota Batam, yang mana menunjukkan bahwa kewenangan asli atauOriginal penerbitan izin mendirikan bangunan tersebut adalah kewenanganWalikota Batam, bahwa dalam hal ini telah terjadi penyerahan kewenangandalam bentuk Mandat dan bukan Delegasi dari Walikota kepada KepalaDinas Tata Kota, yang mana tanggung jawab atas pelaksanaan pemberianMandat masih berada pada pemberi mandat yaitu Walikota

  Batam, danbukan pada penerima mandat atau "Kepala Dinas Tata Kota;Bahwa dengan demikian, yang semestinya digugat dalam perkara ini adalahWalikota Batam selaku Tergugat III;3.

• SURAT : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM, Nomor : KPTS.29/ 591.4/X/2008, Tertanggal : Batam, 10 Oktober 2008, Tentang :PERPANJANGAN IZIN PENCADANGAN LAHAN UNTUK KEGIATANINDUSTRI DAN FASILITAS JASA KONTRUKSI ANJUNGANPERMINYAKAN LEPAS PANTAI PT. CITRA SHIPYARD DIKELURAHAN BATU BESAR KECAMATAN NONGSA, WALIKOTABATAM;PETA PERPANJANGAN IZIN PENCADANGAN LAHAN PT. CITRASHIPYARD, Tertanggal : 20 Oktober 2008, An. WALIKOTA BATAM, BADANPERTANAHAN DAERAH, PEMERINTAH KOTA BATAM.

  SaksiSarkawi Bin Abdul Hari, dengan keterangan sebagaimana termuat dalam berita AcaraPersidangan tanggal 15 April 2014 dan tanggal 22 April 2004 ;Menimbang, bahwa guna membuktikan dalildalil bantahannya, Tergugat telah pulamengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, sebagai berikut :1.T1:Fotocopy Surat : Keputusan Walikota Batam, Nomor : KPTS. 29/591.4/X/2008,Tertanggal : Batam, 10 Oktober 2008, Tentang : Perpanjangan Izin Pencadangan LahanUntuk Kegiatan Industri Dan Fasilitas Jasa Kontruksi

  Walikota Batam Badan Pertanahan Daerah, Pemerintah KotaBatam, Dengan Luas Pencadangan Tanah : 421.081 M2 42.10 Ha ;10.T3:Fotocopy Surat : Ijin Perinsip Pemanfaatan Ruang, Nomor : 11/591.4/III/2012,Tertanggal : Batam, 20 Maret 2012, diterbitkan oleh : Pemerintah Kota Batam,Sekretariat Daerah, an : PT. Citra Shipyard Up. U Lai/ Ali / Direktur ;T4:Fotocopy Peta Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang PT. Citra Shipyard, Nomor : 11/591.4/IHl/2012, Tertanggal : 20 Maret 2012, An.

  Walikota Batam Kepala Badan PertanahanDaerah, Dengan Luas Tanah : 421.081 M2 42.10 Ha ;T5:Fotocopy Surat : Advice Planning, Nomor : 069.1/050/ Bappeda. FP/II/2012,Tertanggal : Batam, 27 Pebruari 2012, diterbitkan oleh : Pemerintah Kota Batam, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, An : Direktur PT.

  (Enam RatusMeter persegi) yang didalilkan oleh para penggugat tersebut;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, berupa fotocopy Maklumat KampungTua dan bukti P.13 berupa fotocopy Keputusan Walikota Batam tentang Penetapan WilayahPerkampungan Tua di Kota Batam, selain alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya jugamenurut hemat Majelis Hakim tidak ada hubungannnya dengan perkara ini, maka oleh karenaitu alat bukti P.12 dn P.13, harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 ; P.9 ;

• .= Bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dibentukpanitia Pengadaan tanah yang salah satu tugasnya adalah mengadakanmusyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintahyang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnyaganti kerugian (Vide pasal 8 Keppres 55 Tahun 1993)= Bahwa pembentukan panitia sebagaimana disebutkan di atas telah dilaksanakanmelalui SK Walikota Batam nomor 6/KPTS/1990.

  BAHWA TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN UANG GANTI RUGIPEMBEBASAN LAHAN YANG TELAH DITERIMA OLEH PENGGUGATDENGAN JUMLAH SESUAI DENGAN LAMPIRAN KEPUTUSANWALIKOTA BATAM NOMOR: 61/KPTS/1990 TENTANG HARGASATUAN GANTI RUGI PADA PEMBEBASAN TANAH UNTUK DAERAHINDUSTRI PULAU BATAM.Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: 61/KPTS/1990tentang Harga Satuan Ganti Rugi Pada Pembebasan Tanah Untuk DaerahIndustri Pulau Batam (SK No. 61/1990) telah ditetapkan Harga SatuanGanti Rugi pada pembebasan tanah di Daerah

  Menetapkan besarnya harga tanah Permeter tidak serta merta dilakukan secarasepihak atau berdasarkan negosiasi tetapi mengacu kepada Keputusan WalikotaBatam No. 61/1990Tindakan Tergugat IV (Kepala Bagian Hukum Satuan Kerja OtoritaBatam) dalam melaksanakan ganti rugi terhadap pelepasan hak atastanah dilakukan dengan berpedoman pada SK No. 61/1990, dimanadidalam Keputusan Walikota Batam tersebut telah disebutkan besarannilai ganti rugi untuk tanah beserta tanaman yang berada diatasnya.Adapun pelaksanaan

  Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dan kwitansi sebagai tanda buktipembayaran bukan suatu produk yang cacat hukumSama sekali tidak adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan SuratPernyataan melepaskan hak atas tanah dan kwitansi sebagai tanda buktipembayaran, karena jelasjelas telah dilakukan dihadapan Pejabat yangberwenang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 6/KPTS/1990 tentang Pembentukan Panitia Penetapan Harga Dasar GantiRugi Tanah, Tanaman, Biaya Pemindahan Kuburan Untuk

  UANG GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN YANG TELAH DITERIMAOLEH PENGGUGAT SESUAI DENGAN LAMPIRAN KEPUTUSANWALIKOTA BATAM NOMOR: 61/KPTS/1990 TENTANG HARGA SATUANGANTI RUGI PADA PEMBEBASAN TANAH UNTUK DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM.49Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: 61/KPTS/1990 tentangHarga Satuan Ganti Rugi Pada Pembebasan Tanah Untuk Daerah Industri PulauBatam (SK No. 61/1990) telah ditetapkan Harga Satuan Ganti Rugi padapembebasan tanah di Daerah Industri Pulau Batam.

• Fotocopy Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.241/IMB/X1I/2008 tanggal 11Nopember 2008 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), diberi tanda T.14 ;5. Fotocopy Fatwa Planologi Nomor : 38/A2.1/2/2014 tanggal 6 Februari 2014 yangditerbitkan oleh BP Batam, diberi tanda T.15 ;6. Fotocopy Surat Tergugat 1 Nomor : 015.1Tand/BPS/VII/ 2015, tertanggal 08 Juli2015 ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Batam (BPMPTSP), diberi tanda T.16 ;7.

  PPAT di Kota Batam ; Bahwa atas Perjanjian Jual Beli/Akta Jual Beli (AJB) tersebut diatas, maka NamaPenggugat telah dicatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 98sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak diKomplek The Central Green House No.11 ; Bahwa di dalam Pembangunan perumahan di The Central Sukajadi,Pemerintahan Kota Batam telah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)sebagaimana dalam Keputusan Walikota Batam No.KPTS.244/IMB/IX/2005 danBadan Pengusahaan

  selama proses pembangunandilaksanakan telah mengganggu kenyamanan Penggugat dengan banyaknyapuingpuing bangunan yang masuk ke pekarangannya ; Bahwa karena Penggugat merasa renovasi berupa tambahan bangunankebelakang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mendekati pagar/tembokmilik Penggugat telah menyalahi aturan dan melanggar hak nya, maka Penggugattelah membuat surat pengaduan kepada Instansi Pemerintah yangterkaitpengawasan pembangunan,antara lain Menteri Perumahan Rakyat, GubernurKepri, Walikota

  Batam, Dinas tata Kota Batam, dll ; Bahwa ternyata bangunan Ruko The Central Sukajadi Blok C2 milik para Tergugatadalah bangunan perdagangan/perkantoran dengan peruntukan bangunan jasasesual ijin mendirikan bangunan (IMB) Nomor : KPTS.241/IMB/XI/2008 tanggal 11November 2008 yang dikeluarkan oleh dan Fatwa Planologi Nomor38/A2.1/2/2014 tanggal 6 Februari 2014 ; Bahwa antara Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat Ill dan Penggugat tidak adahubungan hukum yang nyata (rill) dan hanya sebatas bersempadan

  tanah danbangunan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa Walikota Batam yang mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor KPTS.241/IMB/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008, dan BadanPengusahaan (BP) Batam yang berwenang mengeluarkan Fatwa Planologi sudahsepatutnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana dalam gugatan Penggugat maupun sebagai pihak yang melakukanperbuatan Onrechtmatige Overheidsdaad (Perbuatan Melawan Hukum

• Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalanmusyawarah namun tidak berhasil dan Penggugat sudah melaporkan untukmendapatkan izin dari Negara sesuai dengan Surat Keterangan Nomor313/BKPSDM/PPKPA. 1/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang telah disetujuioleh Walikota Batam Bapak Muhammad Rudi ;7.

• PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
  13.WALIKOTA BATAM
  14.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

  Batam;Dengan demikian dalil Gugatan Wakil Kelompok di atas sama sekali tidakberdasar hukum sehingga Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut;6.

  O1/PAS BTM/TOLAK SUTT150KV/BTM/VII/2017 tertanggal 8 Juli 2017 kepada Bapak Walikota Batam, diberitanda P9a;29. Foto copy Perihal Surat Penolakan tegas warga sehubunganpembangunan SUTT 150 KV Nomor : 03/PASBTM/TOLAK SUTT150KV/BTM/VII/2017 tertanggal 8 Juli 2017 kepada Bapak Kapolda KepulauanRiau (Kepri), diberi tanda P9b;30.

  Foto copy Keputusan Walikota Batam No 121/IL/BPMPTSPBTM/VII/2015Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Pembangunan JaringanTransmisi Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Batu BesarNongsa, diberi tanda T 1.6;7. Foto copy Sosialisasi di media massa Batam TV (dihadiri akademisi,perwakilan IDI, BP Batam, Bapedal Kota Batam dan Koran Batam Pos), diberitanda T I.7;8.

  Foto copy Keputusan Walikota Batam Nomor : 121/IL/BPMPTSPBTM/VII/2015 tangal 31 Juli 2015, diberi tanda T II.13;14.

  Foto copy Keputusan Walikota Batam Nomor: 133/IL/BPMBTM/V1I/2014tertanggal 27 Juni 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana KegiatanPemasangan dan Operasional Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT)150 KV, Yang Akan Melintasi 2 (dua) Kelurahan Di Kecamatan NongsaKotaBatam, Oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam, diberi tanda T III.5;6.

• Walikota Batam, yang berdlamat di jalan Engku Putri No. BatamCenter, Kota Batam Provinsi Keoulauan Riau, Selanjutnya disebutSEDAQGO) ...... eee e cece ee ee TERGUGAT Il.3. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL)Kota Batam, yang beralamat di jalan Engku Putri No. 17 BatamCentre, kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebutSGDOOGL osissasagnescasssmeewne sess TERGUGAT III.4.

• Daerah Kota Batam sebesar Rp3.106.090.000,00 (tigamilyar seratus enam juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk Peningkatan,Rehabilitas dan Pengadaan Prasarana dan Sarana, Kegiatan PengadaanMobil Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2006 ;Bahwa merealisasikan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas PemerintahKota Batam Roda Empat dan Roda Dua tersebut, Terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) yang telah diangkat oleh Walikota

  Batam denganSurat Keputusan Nomor : KPTS.09/HK/I/2006, tanggal 4 Januari 2006tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan SekretariatDaerah Kota Batam Tahun Anggaran 2006 mengusulkan beberapa namasebagai Panitia/Pejabat Pengadaan kepada Asisten Administrasi Umumselaku Pengguna Anggaran (PA) sehubungan dengan kegiatan PengadaanKendaraan Dinas Pemerintah Kota Batam Roda Empat dan Kendaraan DinasRoda Dua Tahun Anggaran 2006 tersebut

  Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006, tentangpenunjukan pejabat yang berwenang untuk menandatangani SPMTahun Anggaran 2006 ;Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006,tentang Penunjukan pejabat Eselon Ill di Lingkungan Pemerintah KotaBatam ;Hal. 34 dari hal. 61 Put. Nomor : 248 PK/PID.SUS/201 45.47. Surat Kelebihan pembayaran pengadaan kendaraan dinas TahunAnggaran 2006 Nomor : 732/PDA/ASS.

  Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006, tentangpenunjukan pejabat yang berwenang untuk menandatangani SPMTahun Anggaran 2006 ;Hal. 39 dari hal. 61 Put. Nomor : 248 PK/PID.SUS/201446. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006,tentang Penunjukan pejabat Eselon Ill di Lingkungan Pemerintah KotaBatam ;47.

  Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006, tentangpenunjukan pejabat yang berwenang untuk menandatangani SPMTahun Anggaran 2006 ;46. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.03.A/HK/I/2006,tentang Penunjukan pejabat Eselon Ill di Lingkungan Pemerintah KotaBatam ;47.

• Surat Walikota Batam Nomor : 063/561/li/2012 Tanggal 20 Pebruari 2012 (sesuaidengan asli) ; .Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012 Tentang PenetapanUpah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 (sesuai dengan.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 531 Tahun 2011 tanggal 25Nopember 2011 (sesuai dengan asli) ; .Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 237 tahun 2012 tanggal 23Pebruari 2012 (sesuai dengan asl) ; .

  lingkup sesuaiKlasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005, sebagai berikut : 1 Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi (kode KBLIDEL) , asec an SR2 Industri pengecoran logam bukan besi dan baja (kode KLBI 27320) ; 3 Industri mesinmesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi(ROL SUA) 9 eases e ent sceseeee ri neraeeeeeesaseseeeeniceeeneennnt4 Industri perbaikan dan pembuatan kapal dan perahu kecualipembuatan perahu dari kayu (Kode KBLI 3511) ; Hal ini sesuai dengan Surat Walikota

  Batam Nomor : 063/561/H/2012tanggal 20 Februari 2012 dan diberlakukan hanya bagi pekerja yangmempunyai masa kerja diatas satu tahun terlebih dahulu melaluimusyawarah dan perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja dengansebaikbaiknya ; e Diktum Ketiga berisi bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebihtinggi dari ketetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota BatamTahun 2012 ini tidak dibenarkan untuk mengurangi atau menurunkanupah sesuai pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik

• Dumas Mitra Anugenah) sejumlah Rp. 100.000, (seratusribu rupiah) atau sebanyak 22,22 (dua puluh dua koma dua puluh dua) liter, tim gabunganPemko Batam di bawah pimpinan Wakil Walikota Batam, RUDI, SE., Dispenindag KotaBatam dan wartawan yang sedang meninjau kelangkaan BBM jenis solar di sejumlah SPBU,menghentikan mobil sedan Toyota Corolla BP 1081 XW warna putih yang dikendaraiterdakwa.

  Dumas Mitra Anugenah) sejumlah Rp. 100.000, (seratus riburupiah) atau sebanyak 22,22 (dua puluh dua koma dua puluh dua) liter, tim gabungan PemkoBatam di bawah pimpinan Wakil Walikota Batam, RUDI, SE., Dispenindag Kota Batam danwartawan yang sedang meninjau kelangkaan BBM jenis solar di sejumlah SPBU, menghentikanmobil sedan Toyota Corolla BP 1081 XW warna putih yang dikendarai terdakwa.

• Dumas Mitra Anugenah) sejumlah Rp. 100.000, (seratusribu rupiah) atau sebanyak 22,22 (dua puluh dua koma dua puluh dua) liter, tim gabunganPemko Batam di bawah pimpinan Wakil Walikota Batam, RUDI, SE., Dispenindag KotaBatam dan wartawan yang sedang meninjau kelangkaan BBM jenis solar di sejumlah SPBU,menghentikan mobil sedan Toyota Corolla BP 1081 XW warna putih yang dikendaraiterdakwa.

  Dumas Mitra Anugenah) sejumlah Rp. 100.000, (seratus riburupiah) atau sebanyak 22,22 (dua puluh dua koma dua puluh dua) liter, tim gabungan PemkoBatam di bawah pimpinan Wakil Walikota Batam, RUDI, SE., Dispenindag Kota Batam danwartawan yang sedang meninjau kelangkaan BBM jenis solar di sejumlah SPBU, menghentikanmobil sedan Toyota Corolla BP 1081 XW warna putih yang dikendarai terdakwa.