., M.H.I (laporan Mediatortanggal 5 November 2020) dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil,dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakanketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan pokok perkaradilanjutkan ;Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mengajukangugatan pembagian waris atas obyek sengketa berupa sebidang tanah diDesa Tawengan seluas 1.835 m2 yang berasal dari harta Pewaris(Sodirjo) dan kini

Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:Perselisihan hak;Perselisihan kepentingan;Perselisihan pemutusan hubungan kerja; danPerselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut,Penggugat telah menempuh proses perundingan Bipartit dan Tripartit,dimana selanjutnya Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Barat telah menerbitkan Anjuran Nomor 463/1.835

(tanah makam kuburan) = sisa 1.835 M? (seribudelapan ratus tiga puluh lima meter persegi);14. Bahwa sesuai kesepakatan sebagaimana terurai dalam Surat PernyataanBersama tanggal 11 April 1988 dan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal14 Januari 2012, secara eksplisit tertulis bagian orang tua para Tergugat adalah300 M?, dengan demikian tanah Penggugat yang dikuasai orang tua para Tergugatdan para Tergugat adalah 1.835 M? dikurangi 300 M? = 1535 M?

(tanahmakam kuburan) = sisa 1.835 M? (seriou delapan ratus tiga puluh limameter persegi);Bahwa sesuai kesepakatan sebagaimana terurai dalam Surat PernyataanBersama tanggal 11 April 1988 dan Surat Pernyataan Pembagian Waristanggal 14 Januari 2012, secara eksplisit tertulis bagian orang tua paraTergugat adalah 300 M?, dengan demikian tanah Penggugat yangdikuasai orang tua para Tergugat dan para Tergugat adalah 1.835 M?dikurangi 300 M2 = 1535 M?

., M.H.I (laporan Mediatortanggal 5 November 2020) dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil,dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakanketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan pokok perkaradilanjutkan ;Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mengajukangugatan pembagian waris atas obyek sengketa berupa sebidang tanah diDesa Tawengan seluas 1.835 m2 yang berasal dari harta Pewaris(Sodirjo) dan kini

DASAR GUGATAN DAN LANDASAN HUKUM1.Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat menerima anjuran yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Barat dengan Nomor 2906/1.835 tertanggal 24Desember 2014;.

permohonan kepada Kantor Suku Dinas Tenagakerja KotaAdministrasi Jakarta Utara untuk dilakukan pencatatan perselisihan danmediasi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat dan kekurangan upah Para Penggugat dibayar Tergugatdibawah Upah Minimum Provinsi;22.Bahwa Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Utara yang mediasi perselisihan pemutusan hubungan kerja antaraPara Penggugat dengan Tergugat telah menerbitkan surat Anjuran Nomor:4070 /1.835

SPBU pada Pemohon Kasasi adalah pekerja tidaktetap adalah hal yang lazim ditemukan di bidang jasa pelayanan operator,servis atau perdagangan;14.Bahwa hal ini juga telah mendasari Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Mediatornyamengeluarkan Anjuran tertulis yang pada prinsipnya menganjurkan parapihak yang berselisih Menerima pengakhiran hubungan kerja sesuaiPerjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah ditandatangani dan disepakati.Surat Anjuran Nomor 4070/1.835

MEDIASI:Bahwa berhubung Perundingan Bipartit gagal maka Penggugat telahmencatatkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perkara a quopada tanggal 8 Juli 2014 ke Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Jakarta Utara untuk diproses sesuai UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa pada Tanggal 12 September 2014 Kepala Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 8289/1.835

dibayarkan akan tetapi uang transport dan uang makanPenggugat sudah tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sejak bulanAgustus 2014;Kemudian dikarenakan, Penggugat Rekonpensi menolak PHK sepihak tanpaadanya alasan yang jelas mengenai kesalahan Penggugat Rekonpensi,selanjutnya Tergugat Rekonpensi mengajukan pencatatan perselisinan kepadaSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara;Bahwa kemudian Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utaramengeluarkan Surat Anjuran Nomor 8289/1.835

PejabatLelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pekalongan tanggal 5 Maret 2020 yang menerangkan bahwapelaksanaan lelang atas obyek lelang jaminan kredit atas nama debiturCV Makita (Penggugat) berupa satu paket tanah dalam satu hamparanterdiri dari 4 (empat) bidang tanah beserta segala sesuatu yangberdiri/tertanam di atasnya yang menurut kebiasaan dan peraturanhukum (undangundang) dianggap sebagai dan merupakan benda tetaptersebut dalam SHM Nomor 197, 324, 325 dan 691 luas 1.835

dariPejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Pekalongan tanggal 5 Maret 2020, menerangkan bahwapelaksanaan lelang atas obyek lelang jaminan kredit atas nama debiturCV Makita (Penggugat) berupa satu paket tanah dalam satu hamparanterdiri dari 4 (empat) bidang tanah beserta segala sesuatu yangberdiri/tertanam di atasnya yang menurut kebiasaan dan peraturanhukum (undangundang) dianggap sebagai dan merupakan benda tetaptersebut dalam SHM Nomor 197, 324, 325 dan 691 luas 1.835

kabur (obscuur libel), setelah Majelis Hakimmembaca dengan cermat dan teliti gugatan Penggugat, Majelisberkesimpulan bahwa adalah gugatan Penggugat cukup jelas terdapathubungan antara posita dan petitumnya yang menunjukan gugatan inimerupakan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkanterhadap eksepsi Tergugat lainnya yang menyatakan gugatan Penggugatprematur, Majelis berpendapat bahwa gugatan mana telah ditempuhprosedur yang ditentukan dengan bukti dikeluarkannya anjuran Nomor2020/1.835

berbunyi: "Apabila perundinganmengalami kegagalan maka salah satu atau kedua belah pihakmencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/oburuh pekerjadengan melampirkan bukti bahwa upayaupaya penyelesaian melaluiperundingan telah dilakukan";Bahwa atas perselisihan pemutusan hubungan kerja ini telah dilakukanmediasi pada tanggal 28 April 2015 (mediasi 1), 7 Mei 2015 (mediasi 2),mediator mengeluarkan anjuran dengan Nomor 1165/1.835

Somasi/Teguran tanggal 8Oktober 2015, Surat Somasi/Teguran Terakhir tanggal 21 Oktober 2015 danSurat Tanggapan atas Tanggapan Somasi & Somasi Balik tanggal 23Oktober 2015 namun pengusaha tetap tidak bersedia memberikan hakhakperburuhan Penggugat;Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Penggugat melalui Kuasa HukumPenggugat mengajukan permohonan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat;Bahwa hasil mediasi tersebut Penggugat telah menerima Surat AnjuranNomor 052/1.835

Dalam surattersebut mediator telah memberikan pendapat dan ajurannyaterkaitPerselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa melalui Surat Anjuran Nomor 052/1.835 tanggal 11 Januari 2016,Mediator pada Kantor Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTangerang telah menganjurkan agar:1.

Penggugatmelalui OPSI membawa masalah ini ke Pihak Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Jakarta Barat;Bahwa dalam perundingan Mediasi, pihak Tergugat tetap hanya inginmembayarkan dua bulan upah, sementara Para Penggugat tetap memintakompensasi PHK sebesar 2 x Pasal 156 (2) + Pasal 156 (3) + Pasal 156(4) + upah berjalan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa atas kebuntuan di tingkat mediasi tersebut maka Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat telah mengeluarkanSurat Anjuran Nomor 696/1.835

Namun ternyata Judex Factitidak mempertimbangkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi tersebut;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendasari pada hubungan PKWTdengan Tergugat, yang menurut Para Penggugat melanggar Pasal 59 UUNomor 13 Tahun 2003 dan dihubungkan dengan Anjuran dariDisnaker Nomor 696/1.835 yang menganjurkan agar Para Penggugatmempekerjakan dengan status pekerja tetap yang dituangkan dalam PKWTT;Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada hal. 44, menyebutkan:Halaman 22 dari 33 hal. Put.

Oleh karenanya Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Surat No. 1517 /1.835 .3 perihal anjuran tanggal 7 Juni 2013 yang menganjurkan:1 Agar pihak pengusaha PT. Mount Scopus Indonesiabersedia untuk mempekerjakan Sdr.

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Desa/KelurahanBomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, ProvinsiJawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik: 880 luas 1.835 M2 atasnamaPurboyo;e.

saksi dibawah sumpah bemama Margono Teguh Setyono dan seorang Abhli dibawah sumpah bernama Ar Hemawan untuk menguatkan daiildalllgugatannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama Sutrisno dan Robby Handoyo untuk menguatkandalildalil bantahannya;Menimbang, bahwa atas perselisinan a quo, Majelis Hakimakan memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Anjuran dari Kantor SukuDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat No: 1052/1.835

(selanjutnya disebut dengan Sudinakertrans Jakut);Bahwa atas surat permohonan pencatatan tersebut, maka pihakSudinakertrans Jakut melakukan pemanggilan kepada Penggugat danTergugat;Bahwa selama proses mediasi berlangsung, Penggugat dan Tergugat tidaktercapai kesepakatan mengenai Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU PHI, makapihak mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis dengan Nomor 71/1.835.tertanggal 14 Januari 2016, yang anjurannya berisi

tercatat atas nama Nursahit (Penggugat) selakupemegang haknya, sebagaimana terurai dalam Gambar SituasiNomor 4836/1986, tanggal 14 Juli 1986, terletak di Kelurahan Jatingaleh,Kecamatan Candisari (dahulu Kecamatan Semarang Selatan), KotaSemarang, atau setempat dikenal dengan Jalan Teuku Umar Nomor 18,Kota Semarang;Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 540/Jatingaleh, terbittanggal 12 Agustus 1991, seluas +1.835 m? (semula +1.859 m7?)

Srikandi Inti Lestaritelah melalui pelaporan perijinan ketenagakerjaan sesuai denganketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan sebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan telah menunjukkanproses aiur kerja tenaga penunjang kepada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota administrasi Jakarta Utara ;Bahwa atas pelaporan jenis pekerjaan penunjang tersebut Tergugat telahmenerbitkan Surat No. 5138/1.835 Tanggal

tertanggal 17 Oktober 2015 untuk perundinganbipartite; (Bukti PP10).Bahwa karena tidak ada titik temu, maka Para Penggugat mengajukanpermohonan mediasi ke Sudinakertrans Jakarta Utara dengan Surat Nomor21/PP FSP FARKES/KSPSI/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015; (BuktiPP 11).Bahwa Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Utara melalui MediatorHubungan Industrial Bapak Suparwanto, S.H. dan dengan diketahui olehKepala Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkanAnjuran Nomor 1084/1.835

; (Bukti P 12).Bahwa mengingat Surat Anjuran Nomor 1084/ 1.835 dipandang tidakmencerminkan faktafakta hukum yang disampaikan Para Penggugat dalamsidang mediasi, maka Para Penggugat menolak Surat Anjuran Nomor1084/1.885 dan melanjutkan penyelesaian perselisihan berdasarkanketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; (Bukti P 13);Bahwa pemanggilanpemanggilan guna memperbaharui Perjanjian KerjaUntuk Waktu Tertentu terhadap

BCA,Tbk. menjadi SP NIBA BCA, Tbk, yang merupakan Anggota Federasi SPNIBA KSPSI dimana oleh Tergugat terbitkan dengan Surat Nomor 1825/1.838, tanggal 20 April 2005.Bahwa KOMNAS SP NIBA BCA telah memberitahukan hasil Munas melaluiSurat Nomor 008/KOMNAS/SP NIBA BCA/IX/2006, dan oleh Tergugat telahdicatat dalam buku register dengan surat Nomor 3940/1.835, tanggal 16Oktober 2006;Bahwa Komnas SP NIBA BCA telah memberitahukan adanya perubahanmelalui Surat Ketua Umum Komnas SP NIBA PT.

Putusan Nomor 60 K/TUN/201710.Bahwa KOMNAS SP NIBA BCA telah memberitahukan hasil Munas melaluiSurat Nomor 008/KOMNAS/SP NIBA BCA/IX/2006, dan oleh Tergugat telahdicatat dalam buku register dengan Surat Nomor 3940/1.835, tanggal 16Oktober 2006.Bahwa Komnas SP NIBA BCA telah memberitahukan adanya perubahanmelalui Surat Ketua Umum Komnas SP NIBA PT.