Ditemukan 150 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-10-2013 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Stg
Tanggal 9 Juni 2014 — TIRAM, Dkk MELAWAN WATI, Dkk
8711
  • Nopember 2006, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberitanda bukti P7.1.2 ;8 Fotocopy Surat Nomor : 140/15/Pem/2009, tertanggal 01 Oktober 2009, yangselanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P8.1.2 9 Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Yang mengaku Tumanggung Desa Kenuak,tertanggal 01 April 2012, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti10 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama SUBIA, tertanggal 29 Mei 2013 , yangselanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P 10.1.2
Register : 06-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA
Tanggal 14 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ZULHAM DAMS, SH
Terbanding/Terdakwa III : MUKTAR B Alias UNYIL Bin Alm KASIPON
Terbanding/Terdakwa I : OBER BERUTU Bin Alm PANJIL BERUTU
Terbanding/Terdakwa II : HURAIBA Alias IDAN Bin MUIN
7740
  • Kelompok mengajukan proposal;b) Atas Permohonan proposal dari Kelompok, UPK melakukan verifikasiAwal;c) Atas hasil verifikasi administrasi, TV (Tim Verifikasi) melakukanverifikasi lapangan;d) Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, tim pendanaanmenetapkan pinjaman yang diberikan;e) Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan olehBKAD/MAD, tim pendanaan meneritkan Surat Perintah PencairanPenjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang PelestarianKegiatan Dana Bergulir Point 10.1.2
    PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA4)5)6)b) Atas Permohonan proposal dari Kelompok, UPK melakukanverifikasi Awal;c) Atas hasil verifikasi administrasi, TV (Tim Verifikasi) melakukanverifikasi lapangan;d) Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, tim pendanaanmenetapkan pinjaman yang diberikan;e) Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan olehBKAD/MAD, tim pendanaan meneritkan Surat Perintah PencairanPenjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang Pelestarian KegiatanDana Bergulir Point 10.1.2
    Awal:;c) Atas hasil verifikasi administrasi, TV (Tim Verifikasi) melakukanverifikasi lapangan;d) Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, tim pendanaanmenetapkan pinjaman yang diberikan;e) Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan olehBKAD/MAD, tim pendanaan meneritkan Surat Perintah Pencairan4) Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang PelestarianKegiatan Dana Bergulir Point 10.1.2.
Register : 02-11-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 22/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam.
Tanggal 22 Desember 2015 — - NATOR Bin MA’DA ;
8357
  • Proses PelaksanaanBidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, tahapan pengelolaan dana bergulirSPP dan UEP yang diajukan oleh Terdakwa NATOR Bin MADA dan Sdr.HAERUDDIN Bin JAMALUDDIN (DPO) melalui Saksi MAHMUDDIN BINSULEMANA juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan X tentang Pengelolaan DanaBergulir angka 10.1.2
    HAERUDDIN Bin JAMALUDDIN(DPO) melalui Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA juga mengabaikanPetunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu padaPenjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b tentangKetentuan Pendanaan yang berbunyi:L.Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP danSPP, sedangkan dana perguliran SPP
Register : 27-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 10/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Mam
Tanggal 20 Juni 2016 — - AYU ANDIRA Binti AGUS - HAISA Binti SUPPU
7948
  • HAISA Binti SUPPUmelalui Saksi MAHMUDDINBIN SULEMANA juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan X tentangPengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b tentang KetentuanPendanaan yang berbunyi:7.
    HAISA BintiSUPPU melalui Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA juga mengabaikanPetunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) yang dikeluarkan olehDirektorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KementerianDalam Negeri yaitu pada Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulirangka 10.1.2. huruf b tentang Ketentuan Pendanaan yang berbunyi:.
Register : 11-09-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 534/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 27 Nopember 2017 — FARISHAD IBRAHIM LATJUBA CS >< PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk CAB.DSP UNIT PASAR KEBAYORAN LAMA CS
5433
  • Bahwa berdasarkan bukti dan faktafakta yuridis pada Point 10.1.1. danPoint 10.1.2. di atas, telah membuktikan bahwa TERGUGAT telahmelakukan lelang Objek Jaminan PARA PENGGUGAT dalam bentukSertifikatsertifikat Hak Tanggungan, namun sayangnya PARAPENGGUGAT berusaha memutar balikkan fakta kembali dan tidakmengakui justtu PARA PENGGUGAT telah beritikad tidak baik dengantidak mengakui keberadaan Akta OtentikAkta Otentik tersebut,padahal PARA PENGGUGAT sudah menandatangani AktaPemberianHak Tanggungan,
Register : 16-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PTA MATARAM Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Mtr
Tanggal 22 Mei 2019 — 1. Hajah Jamilah binti Bapen Jamiah alias Haji Abdul Hamid X 1. Baiq Muslimatusshalihah, M.Pd.I binti Lalu Sarbini, S.Sos
8522
  • Nuraini (anak perempuan);10.1.2. Samsuddin (anak laki-laki);10.1.3. H. Marzuqi (anak laki-laki);10.1.4. Aisyah (anak perempuan);10.1.5. Ramlah (anak perempuan);10.2. Hj. Jamilah (anak perempuan);10.3. Almarhumah Kamilah (anak perempuan yang meninggal pada tahun 1985), kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :10.3.1. Muslimatussholihah, M.Pd.I. (anak perempuan);10.3.2. Lalu Fauzan Azima, SE.(anak laki-laki);10.4. Dahri, SH.
    Nuraini (anak perempuan);10.1.2. Samsuddin (anak lakilaki);10.1.3. H.Marzuqi (anak lakilaki);10.1.4. Aisyah (anak perempuan);10.1.5. Ramlah (anak perempuan);Hj. Jamilah (anak perempuan);Almarhumah Kamilah (anak perempuan yang meninggalpada tahun 1985), kedudukannya digantikan oleh anakanaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :10.3.1. Muslimatussholihah, M.Pd.l. (anak perempuan);10.3.2. Lalu Fauzan Azima, SE.(anak lakilaki);Dahri, SH.
Register : 15-06-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat:
H MUHTARUM
Tergugat:
1.SITI SARAH
2.ABDUL GANI
3.AHMAD SANI
4.ZAINULLAH
5.ZELA ROYANI
6.SYARKANI
7.ROSITA HOLIFAH
Turut Tergugat:
Kantor Kelurahan Sungai Tiung
9672
  • Bidang Tanah yang diukur adalah bidang tanah yang sahmilik Tergugat V = sebagaimana yang telah diuraikan diatas.10.1.2. Saat Pengukuran bidang tanah milik Tergugat IV dan s/d VIItersebut difasilitasi oleh Pihak Kelurahan dan sudah bisadipastikan memenuhi syarat Formal PembuatanSporadik/SPPFBT.10.1.3.
    Bidang Tanah yang diukur adalah bidang tanah yang sahmilik Tergugat 1V = sebagaimana yang telah diuraikan diatas.10.1.2. Saat Pengukuran bidang tanah milik Tergugat IV dan s/d VIItersebut difasilitasi oleh Pihak Kelurahan dan sudah bisadipastikan memenuhi syarat Formal PembuatanSporadik/SPPFBT.10.1.3.
    Bidang Tanah yang diukur adalah bidang tanah yang sahmilik Tergugat 1V = sebagaimana yang telah diuraikan diatas.10.1.2. Saat Pengukuran bidang tanah milik Tergugat IV dan s/d VIItersebut difasilitasi oleh Pihak Kelurahan dan sudah bisadipastikan memenuhi syarat Formal PembuatanHalaman 138 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN BjbSporadik/SPPFBT.10.1.3.
Register : 03-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA Belopa Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Blp
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
6017
  • dari almarhum SAUDARA KANDUNGPEWARIS IV);Menetapkan bagian masingmasing ahli waris almarhum SAUDARAKANDUNG PEWARIS VII adalah sebagai berikut :10.1 PEMOHON II, PEMOHON dan PEMOHON VI bin Jamaluddin(keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti darialmarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II) memperoleh 1/5bagian dari perolehan almarhum SAUDARA KANDUNGPEWARIS VII yang bagian masingmasingnya adalah sebagaiberikut;10.1.1 PEMOHON II memperoleh 2/4 dari bagian ahli warispengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;10.1.2
Register : 18-03-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Smn
Tanggal 11 Mei 2015 — PARJIYO,DK melawan ARIENDRA, DKK
13615
  • Penggugat kehilangan Objek Sengketa senilai Rp.800.000.000,(Delapan ratus juta rupiah);10.1.2. Penggugat telah mengeluarkan biaya administrasi, premi asuransi,premi asuransi jiwa, premi asuransi kebakaran, materai, notarissebesar Rp.18.158.948.00, (Delapan belas juta seratus lima puluhdelapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan10.1.3. Penggugat telah mengeluarkan biaya pulasi balik nama sebesarRp.8.000.000 , (Delapan juta rupiah); 10.2. Kerugian immateriil :10.2.1.
Register : 09-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH
Terdakwa:
Ni Wayan Murniati Als BEBEL
13164
  • Penjelasan X dari Petunjuk Teknis Oprasional (PTO) tentangPelestarian Dana Bergulir huruf b butir 10.1.2 mekanisme pengelolaanuruf b ketentuan pendanaan yang menyatakan tidak diperbolehkanmemberikan pinjaman secara individuDan proposal pengajuan pinjaman dari masingmasing kelompok yangdiajukan oleh terdakwa.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari Ahli BPKPPropinsi Bali Nomor: SR265/PW22/5/2018 tanggal 13 Juli 2018menyatakan kerugian Negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsipenyalahgunaan
    Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi Secara sederhanaHal 114 dari 145 Halaman Putusan No.19/Pid.SusTPK/2018/PN Dps Bahwa Penjelasan X dari Petunjuk Teknis Oprasional (PTO) tentangPelestarian Dana Bergulir huruf b butir 10.1.2 mekanisme pengelolaanhuruf b ketentuan pendanaan yang menyatakan tidak diperbolehkanmemberikan pinjaman secara individu;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas makaPengadilan berkesimpulan perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsurperbuatan melawan hukum
Putus : 15-05-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Parpol/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — 1. H. ZAENAL ARIFIN DJUNAIDI, MBA, DKK VS 1. DRS. H.A MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si,, DKK
12260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 48 PK/Pdt.SusParpol/2017 10.1.2 Peserta MLB adalah Pengurus DPP, Ketua Departemen,Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat,Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan SekretarisDewan Tanfidz serta unsur Perempuan dari DPW dan DPCyang sah dan Pengurus Fraksi DPR RI (Pasal 37 ART PKB);10.1.3 Agenda dan Kewenangan MLB PKB adalah (i) melakukanpemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Umum DewanSyura dan/atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB (Pasal 40ayat 1 huruf (6); dan (ii) untuk
Putus : 22-11-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg.
Tanggal 22 Nopember 2016 — MARPAUSI BIN SAIRI
5119
  • ;Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik;Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secarasederhana ; Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2.huruf b tentang Ketentuan Pendanaan angka 1 yang berbunyi :Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaankegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanyadigunakan untuk pendanaan kegiatan SPP ;Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.2.
    Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secarasederhana ; Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2.huruf b tentang Ketentuan Pendanaan angka 1 yang berbunyi :Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaankegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanyadigunakan untuk pendanaan kegiatan SPP ;2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara; Bab I.
Putus : 11-06-2014 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 169/Pdt.G/2013/PN.BB.
Tanggal 11 Juni 2014 —
67138
  • Perjanjian Sewa Lahan Rooftop antara PT.Naragita Dinamika Komunikadan Husen Jan Putera Nomor 01/NDK/PS/2012 tanggal 4 Mei 2012 yangditandatangani didepan Notaris Johanes Surjanto,SH (Legalisasi) Pasal10 ayat 10.1.1 Pemilik atau Penyewa dianggap lalai berdasarkanperjanjian ini apabila Pemilik atau Penyewa tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian inidan ayat 10.1.2 Pemilik atau Penyewa dianggap lalai berdasarkanperjanjian ini apabila salah satu pernyataan dan/atau
Register : 25-08-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 447/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
1.R. Tribowo SoesetyoAjie
2.Ny. Wahyoe Hidayatin
3.Pramono Priyo Hutomo
4.Srie Wulandari
5.Ibu Soegiharti
6.ARROW LALU.
7.Alfi Haryati
8.RA. Triarini S Putri
9.Ny. Djacroniah Soesilo
10.Prasetya Pudji Wasito
11.RR. Siti Warsiti
12.Prasetyo
13.Dewi Darmawati
14.Sofyan Karim
15.Ny. Siti C. Wasir Hayum
16.Fortuna Zaini Hamid
17.Rr. Tri Amrita
18.Ir. Bambang Deliyanto
19.Kol. Purn. Rachmad Sahid
20.Nuniek Kartini SH
21.Diah Rukmi Budi Lestari
22.Ny. Latifah Ilyasyak Ali
23.Ida Restu Widayani, SH
24.Yulie Atmi
25.Ny. SriAtin Reksodipuro
26.H. Endy Soewahyono
27.Franciska A Soermarso
28.sunarti
29.HR Wiwit Kanti Kurnia
30.Ny. Srimaos A. Soemarso
31.Tri Maharani
32.ADI PRASODJO
33.Eddy Roostamardi
34.Nur Enggarto
35.Solyroma Agus widaryanti
36.R. Gatot Iman S.P.TJ.HN
37.Dra. Sri Widyastuti
38.Ny. Chairul Wasmah
39.Bapak Imam Soepomo
40.R. E. Baringbing, SH
41.Drs. YY L.M Wishakadatta B.W
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Republik Indonesia C.q Menteri Pertahanan Republik Indonesia C.q Pnglima Tentara Nasional Indonesia C.q Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat KSAD C.q Panglima Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta
8119
  • dikali Rp 2.500.000, / M2 makaluas bangunan / rumah / Tempat Tinggal Para Penggugatdalam perkara aquo ( 372 M2 + 525 M2: 2 = 448,50 M2( Luas tanah rata rata Para penggugat dalam perkaraaquo ) X 60 % = 269,10 M2 dibulatkan menjadi 268M2 = (luas bangunan) Para penggugat dalam Perkara aquox Rp 3.000.000, / M2 = Rp 807.000.000, ( Delapan ratusTujuh Juta Rupiah ) dengan demikian maka Harga Rumahrata rata Para penggugat dalam perkara aquo adalahsebesar Rp 807.000.000, (Delapan ratus Tujuh JutaRupiah);10.1.2
Putus : 25-11-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT. HALLIBURTON INDONESIA Melawan DICKY CONSTANTIJN ADI
16144
  • (Baca kembalitanggapan Point 7 diatas)10.1.2.
Register : 28-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 8/PID.SUS/2018/PT SBY
Tanggal 14 Maret 2018 — 244/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
8138
  • Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telahmenerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK;Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampirankuitansi penerimaan dana;Kelompok menyerahkan kuitansi/fanda terima uang per pemanfaat kepadaUPK;Penjelasan X PENGELOLAAN DANA BERGULIR PTO (Petunjuk TeknisOperasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan;10.1.2 Mekanisme Pengelolaan;a. Kelembagaan Pengelola;3.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — PT SHELL INDONESIA VS FLORENTINA DYAH WIDHIASTUTI
131116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukumnya bahwaPeraturan Perusahaan Pemohon Kasasi tidak dapatditerapkan dalam perkara a quo dengan alasan (i) telahkadaluarsa, (ii) adanya perubahan nomor Pasal atau parapihak salah merujuk nomor pasal yang mengaturPemutusan Hubungan Kerja karena Reorganisasi/Rasionalisasi di dalam perpanjangan = PeraturanPerusahaan Pemohon Kasasi tahun 2016 (vide bukti T30);dan (iii) bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, yakni Pasal 164 ayat(3) Undang Undang Ketenagakerjaan;10.1.2
Putus : 22-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA vs PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), dk.
12077 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut termuat dalam Putusan a quo Termohonbutir 10.1.2 dan butir 10.1.3.11 halaman 2 dan 3 sebagai berikut :10.1.2. Terlapor II yaitu Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi pembangunanRumah Sakit Pendidikan (Lanjutan) Universitas Hasanuddin, selanjutnyadisebut panitia Tender (vide bukti A7, A54).10.1.3 Saksi dst10.1.3.11.
Register : 14-05-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15955
  • ABDUL MANAN(Tergugat 1);10.1.2. ABDUL MUIN(Tergugat 2);10.1.3. ABDUL KARIM(Tergugat 3);10.1.4. MARD1(Tergugat 4);10.1.5. MARIAM(Tergugat 5):10.1.6. ILYAS(Tergugat 6);10.1.7. NENGAH SUTAMA, S. Pd. (Tergugat10.1.8. RAHIDIN, S. Pd.(Tergugat 9);10.1.9. WAYAN ASTAWA(Tergugat 11);10.1.10. ISLAHUDIN alias 1S(Tergugat 12);10.1.11. INAK AEN(Tergugat 13)10.1.12. AHMAD(Tergugat 17):10.1.13. ZAZL1 RAIS(Tergugat 18);10.2. Tanah kebun tercatat alas nama: AMAK MATJIP. Sembaro.
Putus : 09-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2903 K/Pdt/2014
Tanggal 9 Juni 2015 — 1. Direktur CV TANJUNG JAYA LESTARI, dkk lawan PT BANK BNI (Persero) Tbk
9140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dua belas ribu tiga ratusdelapan puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Susana;10.1.2. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan RayaCandi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SertifikatHak Milik Nomor 124 Lt. 10.320 M? (sepuluh ribu tiga ratus duapuluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;10.1.3. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan RayaHalaman 18 dari 54 hal. Put.