Dengan ditambahkan hak asuh satu orang anak yangbernama Dinda Devita Putri berumur 9 tahun berada dalam asuhan Termohon;3.9 Acara pembuktian pihakpihakBahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secaraberimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masingmasing.3.9.1 Bukti dari PemohonBahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, denganmengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:A.

Terhadap nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi mengubah tuntutan menjadiRp. 2.000.000, perbulan x 3 bulan dengan total Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah)3.9.1 Duplik Rekonpensi PemohonBahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan telah memberikan nafkahmadhiyah kepada Penggugat Rekonvensi dan mengenai nafkah iddah TergugatRekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddahRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan dengan totalRp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah)3.10 Acara

dalam persidangandiketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali berstatus sebagaiGudang' Berikat/Penyelenggara Gudang Berikat/PengusahaGudang Berikat, Termohon Peninjauan Kembali juga memperolehfasilitas Kawasan Berikat sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat(PDKB).Bahwa terkait penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan yangmemperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) diDaerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), disampaikan sebagaiberikut:3.9.1

3.8.1.1 Sinarah binti Amagq Sinarah (TT.8)3.8.1.2 Rianah binti Amagq Sinarah (+ 2018)3.8.1.3 Rahimin binti Amaq Sinarah (P.5)3.8.1.2.1 Bahwa Rianah binti Amaq Sinarah telahmeninggal dunia pada tahun 2018 dan semasa hidupnyamenikah sebanyak satu kali dengan seorang lakilakibernama Nasir telah meninggal dunia pada tahun 2019dan dikaruniai 3 orang anak keturunan sebagai abhiwarisnya yaltu:3.8.1.2.1.1 Saipol Bahri bin Nasir (P.6)3.8.1.2.1.2 Heri bin Nasir (TT.31)3.8.1.2.1.3 Majdi Hasami bin Nasir (TT.32)3.9.1

Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan satu kitab suci AlQuran;Dalam konvensi dan rekonvensi Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;3.9 Acara pembuktianBahwa selanjutnya Majelis Hakim meberikan kesempatan secaraberimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masingmasing;3.9.1 Bukti dari PemohonBahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untukmenguatkan dalildalil permohonannya, selanjutnya Pemohon telah mengajukanalat bukti sebagai berikut :.

Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan Termohon semula terkait nafkahlampau dan nafkah maskan (tempat tinggal);3.9 Acara pembuktian para pihakBahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secaraberimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat buktimasingmasing;3.9.1 Bukti dari PemohonBahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :I.

Majid Mertosono (wafat 25Juni 2016), dengan tirkah 384/8064 bagian, dibagikan kepada ahliwaris dengan bagian sebagai berikut :3.9.1. Altje Mangkey (Istri) dapat 48/8064 bagian;Hal 19 dari 33 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PTA.

kemudian pagi harinya mau balik Pemohon bercerita kepada bapakTermohon itu pamit mau kerja dan setelah itu Termohon diusir dengan cacimaki anjing kau ini ngapo masih ado disini dan cus Pemohon meludahiTermohon dan berkata kalau meludah tidak ada HAM nya namun jikamemukul ada HAM nya;Hal 11 dari 2 hal Put No.0226/Pdt.G/2016/PA.Mbl3.9 Acara pembuktian para pihakBahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secaraberimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masingmasing;3.9.1

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam LampiranPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMelalui Penyedia (selanjutnya disebut dengan Perka LKPP 9/2018) padapoint III.3.9.1.c dijelaskan bahwa tahapan Tender Pascakualifikasi metode 1(satu) file meliputi:1) Pengumuman Tender;2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;3) Pemberian penjelasan;4) Penyampaian dokumen penawaran;5) Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis

Poin Ill. 3.9.1.c Lampiran Peraturan Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 ;d. Lampiran Poin 3.3.1 Peraturan Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa PemerintahNomor 9 Tahun 2018 ;Halaman 105 dari 129 Halaman Putusan Perkara Nomor16/G/2020/PTUN.PLG12.Bukti T 2013.Bukti T 2114.Bukti T 2215. Bukti T 23 :16. Bukti T 2417. Bukti T 25 :18. Bukti T 26 :e.

Cipta Marga Nusantara (Tergugat II Intervensi)yang lulus pada tahapan berkutnya dan berdasarkan Lampiran Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia point III.3.9.1.cHalaman 123 dari 129 Halaman Putusan Perkara Nomor16/G/2020/PTUN.PLGtahapan selanjutnya adalah Pembuktian kualifikasi dan setelahnya baru Penetapandan pengumuman pemenang;Menimbang, bahwa Penggugat atas terbitnya objek sengketa ke 1 diatastelah

dahulu Tergugatdikategorikan melakukan tata cara penarikan tidak berdasar peraturanperundangundangan, yang terjadi justru sebaliknya, dimana tindakanPemohon Keberatan/dahulu Tergugat sudah tepat dan berdasar hukumapabila Pemohon Keberatan/dahulu Tergugat selaku penerima kuasasertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang telah diperjanjikan dalamPerjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 431101500619 tanggal 5November 2015 Perjanjian Pembiayaan melakukan penarikan objekjaminan fidusia atas kendaraan a quo:3.9.1

(satu) lembar kaos warna merah yang terdapat kotak ked I dibagianbelakang bertuliskan Baby Love;3.3.1 (satu) lembar jaket warna abuabu bertuliskan Cute Mini;3.4.1 (satu) buah sandal wama hitam;3.5.1 (satu) buah sandal anakanak warna kuning merk spiderman;3.6.1 (satu) buah HP type 000 yang dibungkus dengan kondom orange;3.7.1 (satu) unit HP nokia X3 warna eesing hitam dengan Nomor082182292906; dikembalikan kepada keluarga yaitu Bapak ZamMasari;3.8.1 (satu) unit HP merk Nexeom cesing merah silver;3.9.1

juga pernyataan sikap dari semua Kandidatpada tanggal 28 Januari 2011, yang menyatakan bahwa semuakandidat tidak bersedia dan menolak untuk mengikuti tahapanPemilukada ulang Kabupaten Kepulauan Yapen kecuali yangmengikuti hanyalah pasangan Kandidat Nomor urut 2 atas namaTonny Tesar dan Pasangannya ; Bahwa pernyataan sikap dari semua Kandidat dimaksud diatastermasuk Para Penggugat ; Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218219220221/PHPU.DVIII/2010 Tanggal 24 Juli 2012 pada hal.2021 point (3.9.1

Menolak selain dan selebihnya;3.9 Duplik Termohon dan replik RekonvensiBahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukanduplik dalam pokok perkara dan replik atas gugatan rekonvensi secara lisan yangpada pokoknya isinya sebagai berikut:3.9.1 Duplik gugatan KonvensiBahwa berkaitan dengan replik Pemohon tersebut di atas, Termohonmenyatakan tetap dengan jawabannya semula;3.9.2 Replik gugatan RekonvensiBahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai gugat rekonvensi,Penggugat Rekonvensi

kemudian pagi harinya mau balik Pemohon bercerita kepada bapakTermohon itu pamit mau kerja dan setelah itu Termohon diusir dengan cacimaki anjing kau ini ngapo masih ado disini dan cus Pemohon meludahiTermohon dan berkata kalau meludah tidak ada HAM nya namun jikamemukul ada HAM nya;Hal 11 dari 2 hal Put No.0226/Pdt.G/2016/PA.Mbl3.9 Acara pembuktian para pihakBahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secaraberimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masingmasing;3.9.1

keberatan berdasarkan ketetentuan Pasal 26 A ayat(4) UndangUndang KUP tahun 2007 yang baru berlaku pada tanggal1 Januari 2008, sedangkan sengketa pajak ini terkait dengan tahunpajak 2006;bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, Terbandingtelah mendasarkan pada undangundang yang belum berlaku untukmengabaikan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak a quo dengan alasansebagai berikut:3.9.1

Konstruksiditambahkan tahapan sanggah Banding, tetapi pada faktanyasesuai dengan jadwal proses lelang yang dibuat oleh Tergugat,waktu untuk melakukan sanggah Banding ini tidak diberikan dantidak dialokasikan sehingga pelaksaan tender dalam perkaraaquo telah bertentangan dengan perundangundangan;Bahwa pada Pengumuman Informasi tender yang dibuat olehTergugat disebutkan tender dilakukan dengan Sistempengadaan : Tender Pascakualifikasi Satu File HargaTerendah Sistem Gugur, maka berdasarkan ketentuan Angka IIIpoin 3.9.1

Bahwa orang orang yang mempunyai hubungan hukum yang sangatberkepentingan terhadap Para pihak dan Obyek sengketa yang harusdi libatkan sebagai Pihak dalam perkara ini, tetapi tidak di libatkansebagai pihak yaitu:3.9.1. Muadah;3.9.2. Pe Nur Alias Haji Salim;3.9.3. Inaq Rahini;3.9.4. Inaq Sahinun3.9.5. Inaq Atun;3.9.6. Hajjah Paruhun;3.9.7. Amag Deni Alias Nurudin;3.9.8. Pehul3.9.9. Mahyun Alias Inaq Is;3.9.10. Inaq Usin;3.9.11. Pemuhir;3.9.12. Bapak Sawal;3.9.13. Kadir Alis Amak Idi;3.9.14.

Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelas disebutkanbahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, maka:3.9.1. Pajak Masukan atas perolehnan BKP atau JKP yang nyatanyatauntuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude Palm Oil (CPO),dapat dikreditkan;3.9.2.

Mobil Panter yang Termohon/Penggugat tuntut Pemohon tidakbersedia memberikannya kepada Termohon/Penggugat;3.8 Duplik Termohon.Bahwa terhadap replik Pemohon baik mengenai konvensi danrekonvensi, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknyatetap dengan jawaban semula.3.9 Acara pembuktian pihakpihakBahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secaraberimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masingmasing.3.9.1 Bukti dari PemohonBahwa kesempatan pertama

Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelas disebutkanbahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, maka:3.9.1. Pajak Masukan atas perolenan BKP atau JKP yang nyatanyatauntuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude Palm Oil (CPO),dapat dikreditkan;3.9.2.