.: 593.4/098/II/BKPMD/1990, tanggal 20 April 1990, Pembebasan tanah No.: 567/01/PHTHGB/1990 tanggal 11 Juli 1990 dan Akta Pelepasan Hak No.: 40/PHTPh/1990, tanggal 13 Juli 1990, dihadapan Linda Kemari,SH.MH.,Notaris/PPAT Kota Banjarmasin.12.

Surat Tugas Pengukuran Nomor: 777/ St17.01/V/2013, tanggal 28 Mei 2013.Fotocopy sesuai dengan Asli Akta Jual Beli No.196/4/JB/KCK/2003 tanggal 29 Juli 2003 yang dibuat dihadapan LindaKenari, SH.MH PPAT Kota Banjarmasin.Fotocopy sesuai dengan Asli Salinan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri No.Sk.15/lz/DJA/77 tanggal 31 10 1977 tentang Izin Pemindahan Hak ke Atas Nama PT.KaretMantep.Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat PerpanjanganKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat KalimantanSelatan Nomor 593.4

Foto copy Surat Dinas Perkebunan Pemerintah PropinsiSulawesi Utara Nomor:593.4/08/806/V/2005, lampiran 2 (dua)lembar, perihah Rekomendasi Perpanjangan HGU PT. NyiurWicaksana tertanggal 18 Agustus 2005; 12. Foto copy Daftar Namanama Anggota Penerima BiayaTransportasi Pemeriksa Tanah B. bukti P12;13s Foto copy Daftar Pembayaran Operasional PemeriksaanTanah B pada lokasi PT. Nyiur Wicaksana Desa Wori KecamatanWori Kabupaten Minahasa Utara, bukti P13;14.

DeliMaatschapplj (Deli Planters Vereniging) yang membentang antara SeiWampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten DeliSerdang, seluas + 250.000 Ha sebagaimana dituangkan dalamKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni1951.Bahwa pada tahun 1997 Tergugat mengajukan permohonanperpanjangan HGU atas tanah areal perkebunan Tergugat tersebut.Dikarenakan banyaknya tuntutan/garapan rakyat atas arealperkebunan tersebut, maka Gubernur Sumatera Utara menerbitkanKeputusan Nomor 593.4

Nomor 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yangmembentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU Tergugat danPenyelesaian Masalah Tuntutan/Garapan Rakyat atas arealperkebunan Tergugat yang disebut juga dengan nama Panitia BPlus. Adapun tugas Panitia B Plus antara lain : Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutan rakyatterhadap areal perkebunan Tergugat sekaligusmenilai/manganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanahtersebut.

Menyatakan Surat Pengakuan Hak, Tanggal 10 Desember 2009, yang didaftarkan di Kantor Desa Talang Buluh tanggal 18 Desember 2009, Nomor: 593.4/229/DS.TB/2009, yang didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa, Tanggal 31-12-2009, Nomor: 593/1783/TK/2009, atas nama Rudi Apriadi adalah sah secara hukum;

: 26/BA91.03/IV/20115.10.Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mendapatkan IzinLokasi dari Bupati Jayapura sesuai dengan Surat KeputusanIzin Lokasi Nomor 118 Tahun 2011, tanggal 9 Mei 2011tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas + 25.773 Hauntuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit diDistrik airu dan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;5.11.Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah memperoleh Telaahteknis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan PemerintahProvinsi Papua, tanggal 13 Juli 2011 No. 593.4

Int.114 : Surat Kepala Dinas Perkebunan dan PeternakanProvinsi Papua Nomor : 593.4/1329/Ill tanggal 13 Juli 2011 PerihalTelaah Teknis PT.

ditandatangani oleh Kepala KecamatanKetua Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang sertatembusan kepada Agraria DaerahKabupaten Kupang diKupang, Ketua Panitia Landreform Daerah KabupatenKupang, Gubernur/ KDH Propinsi NTT C.Q Kepala InspeksiAgraria Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (Fotokopidari Fotokopl) ; === 2 ==Fotokopi Surat Keterangan Kantor Agraria PemerintahKabupaten Daerah Tk. ll Kupang Nomor: 592.2/2471/LR/1985 (Fotokopi dari Fotokopi ) ; Fotokopi Surat Keterangan Lurah Oebobo Nomor:593.4

Mekanusa Cipta selakuPengembang/Deplover Komplek Perumahan Kota Wisata, tanggal 21April 1999; Bukti P2; Keputusan Bupati Bogor Nomor 593.4/333/Kpts/Huk/2002,tanggal 22 November 2002 tentang Persetujuan PenggunausahaanLahan Fasilitas Sosial Peruntukan Sekolah Milik Kabupaten BogorKepada Yayasan Fajar Hidayah; Bukti P3; Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogordengan Yayasan Fajar Hidayah Nomor: 030/6/PRJN/HUK/2003tertanggal 7 Maret 2003 tentang Penggunausahaan Lahan FasilitasHalaman 3

seadiladilnya (Ex Aequo et Bono);Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukanreplik pada tanggal 4 Januari 2021;Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik padatanggal 11 Januari 2021;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya, di persidanganPenggugat mengajukan bukti sebagai berikut: Fotocopy dari aslinya Perjanjian tanggal 23 April 1999, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti, P1; Fotocopy dari aslinya Keputusan Bupati Bogor Nomor 593.4

Direktorat Jenderal Bina ProduksiPerkebunan tanggal 7 Maret 2005 No. 126/LB. 110/E.5/03/2005(Bukti P21/Pemohon21) ;Surat No. 30/HJS/GP/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 (Bukti P22/Pemohon22) ;Surat Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat tanggal 19 Juni 2006No. 593.4/1728/Binus/2006 (Bukti P23/Pemohon23) ;Surat Kakanwil Badan Pertanahan Nasional tanggal 2 September2008 No. 320.1.5829 (Bukti P24/Pemohon24) ;Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep. 189BPMPTSP/2012 tanggal 6 Februari 2012 (Bukti P25

Dikarenakan bawaknyatuntutan/garapan rakyat atas areal perkebunan tersebut, maka GubernurSumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor 593.4/065/K/Tahun 2000tanggal 11 Februari 2000 jo. Nomor 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei2000 yang membentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU Tergugat dan Penyelesaian Masalah Tuntutan/Garapan Rakyat atas areal perkebunanTergugat yang disebut juga dengan nama Panitia B Plus.

IX yang terletak diwilayah administratif Kabupaten DellSerdang, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Gubernur Propinsi SumateraUtara berdasarkan Keputusan No. 593.4 / 065 / K Tahun 2000 tanggal 11Pebruari 2000 dan No. 593.2 / 2060 / K Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 telahmembentuk Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus dalam pelaksanaan penelitiandata Juridis dan data fisik permohonan perpanjangan jangka waktu Hak GunaUsaha PTPN.

Bahwa Panitia Pemeriksa Tanah B yang dibentuk oerdasarkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 593.4/065/K Tahun 2000 tanggal 11 Februari dan Nomor593.2/2060/K Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000, telah mengadakan penelitianterhadap permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha PTPNII dansekaligusmengadakan penelitian dan penyelesaian masalah tuntutan/garapan rakyat diatasareal PT.Perkebunan Nusantara II, baik tuntutan tertulis yang diterima maupungarapan yang dijumpai saat pelaksanaan penelitian lapangan

Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjangan HGU atastanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan KotaBinjai, karena banyaknya tuntutan/garapan Rakyat atas areal perkebunantersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor : 593.4/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 Jo.Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000tanggal 17 Mei 2000 yang membentuk Panitia Penyelesaian PerpanjanganHGU PTPN.II dan penyelesaian masalah tuntutan/garapan Rakyat atas arealPTPN.II

Tersangka Togap Tanjung ke JaksaPenuntut Umum, selanjutnya diberi tanda T3;Fotocopy Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu ke saudara VenceBarita Siregar Nomor : B/1609.f/X/2015/Reskrim tanggal 17 September2015 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)tentang berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan NegeriRantauprapat dengan Nomor Surat : B/6024/IX/2015/Reskrim tanggal 17September 2015, selanjutnya diberi tanda T4;Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu Nomor :593.4

;Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 593.4/065/K TAHUN 2000 Tanggal 11Februari 2000 Tentang Pembentukan PanitiaPenyelesaian Perpanjangan Hak Guna Usaha PT.Perkebunan Nusantara Il Dan Penyelesaian MasalahTuntutan/Garapan Rakyat Atas Areal PT. PerkebunanNusantara Il.

;Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 593.4/2060/K TAHUN 2000 Tanggal 17 Mei2000 Tentang Perubahan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 593.4/065/K TAHUN 2000Tentang Pembentukan Panitia PenyelesaianPerpanjangan Hak Guna Usaha PT. PerkebunanNusantarall Dan Penyelesaian MasalahTuntutan/Garapan Rakyat Atas Areal PT. PerkebunanNusantara Il.

terdakwa tersebut masing masing sudahmembubuhkan tanda tangan termasuk terdakwa dan Soegiman, BE,.Kemudian terdakwa memberikan Surat palsu yaitu surat keteranganwaris kepada saksi Suminten dengan maksud supaya suratketerangan waris tersebut yang diperuntukkan sebagai bukti daripadasesuatu hal yaitu sebagai bukti kepada saksi Sri Sujatmi, SE selakulurah Jajar untuk pengesahan persyaratan dalam pembuatan Suratketerangan Waris (SKW) setelah ditandatangani oleh Lurah Jajar SriSujatmi, SE,MM dengan Nomor : 593.4

keputusanNo.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasidari TPTGAIX bersih dari garapan yang dilindungi UndangUndangsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Darurat No.8 tahun 1954Jo UndangUndang No.1 tahun 1956.Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjangan HGUatas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkatdan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan Rakyat atas arealperkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan KeputusanNomor : 593.4

/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 Jo.Nomor :593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yang membentuk PanitiaPenyelesaian Perpanjangan HGU PTPN.II dan penyelesaian masalahtuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.II yang disebut juga PanitiaB.Plus.

Surat Keputusan Menteri DalamNegeri cq Direktur Jenderal Agraria No.22/HGU/DA/88, bertanggal 16Februari 1988 Jo surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.593.4/3/87, bertanggal 03 Maret 1987.

Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/354/1994 tanggal30 Juni 1994 Tentang Penyedian Tanah seluas + 22.800 Ha diKecamatan Simpang Kanan Dan Singkil (Daerah Tingkatll AcehSelatan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Delima Makmur /in casu Penggugat Intervensi ), Jo.

Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi merupakan bagian daripemberian Konsesi dari Negara sesuai dengan: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:593.4/682/1988 tanggal 3 September 1988 tentang Penyediaan Tanahseluas + 33.300 Ha. ( + 10.500 Ha untuk didaerah tingkat Il Pidie dan +22.800 Ha untuk diwilayah kecamatan simpang kanan dan SingkilKabupaten Aceh Selatan/Aceh Singkil (Bukti P.Intv 6); Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:593.4/354/1994 tanggal 30 Juni

(Bukti P.Intv 7); Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:593.4/650/1995 tanggal 28 November 1995 tentang PerpanjanganPenyediaan Tanah seluas + 22.800 Ha di kecamatan Simpang Kanan danSingkil Daerah Tingkat Il Aceh Selatan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit danKaret PT.Delima Makmur.

Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi merupakan bagian dari pemberianKonsesi dari Negara sesuai dengan: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:593.4/682/1988 tanggal 3 September 1988 tentang Penyediaan Tanahseluas + 33.300 Ha. ( + 10.500 Ha untuk didaerah tingkat Il Pidie dan +22.800 Ha untuk diwilayah kecamatan simpang kanan dan SingkilKabupaten Aceh Selatan/Aceh Singkil (Bukti P.Intv 6); Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:593.4/354/1994 tanggal 30 Juni

(Bukti P.Intv 7); Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:593.4/650/1995 tanggal 28 November 1995 tentang PerpanjanganPenyediaan Tanah seluas + 22.800 Ha di kecamatan Simpang Kanan danSingkil Daerah Tingkat II Aceh Selatan Untuk Perkebunan Kelapa Sawitdan Karet PT.Delima Makmur. (Bukti P.Intv 8);2.

Bahwa selaku Pejabat Tata Usaha Negara, perbuatanTergugat II telah sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku, karena dalam rangkaproses perpanjangan Hak Guna Usaha Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara II yang terletak di KabupatenLangkat, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang,maka Gubernur Propinsi Sumatera Utara berdasarkanKeputusan No. 593.4/065/K Tahun 2000 tanggal IlFebruari 2000 dan No. 593.2/2060/K tahun 2000tanggal 17 Mei 2000 telah membentuk PanitiaPemeriksaan Tanah B Plus (Panitia B

Bahwa Tergugat I pada tahun 1997 telah mengajukanperpanjangan Hka Guna Usahanya yang akan berakhirtanggal 9 Juni 2000, dan untuk memeriksa dan menelitipermohonan perpanjangan Hak guna usaha PT.PerkebunanNusantara II, yang terletak di Kabupaten Langkat,Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang maka GubernurPropinsi Sumatera Utara dengan keputusanNo.593.4/065/K tahun 2000 tanggal 11 Pebruari 2000dan No.593.2/2060/K tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000telah membentuk panitia pemeriksaan tanah B Plus(panitia

Perkebunan Nusantara IIyang terletak di Kabupaten Langkat, Kota Binjai danKabupaten Deli Serdang Gubernur Provinsi SumateraUtara berdasarkan Keputusan No. 593.4/065/K tahun2000 tanggal 11 Pebruari 2000 dan No. 593.2/2060/K99tahun 2000 tanggal 17. Mei 2000 telah membentukPanitia Pemeriksaan tanah B Plus (panitia B Plus)untuk melakukan penelitian data yuridis dan datafisik terhadap permohonan perpanjangan jangka waktuhak guna usaha PT.

Seteluk, Jumlah Uang : Dua Juta Delapan Ratus RibuRupiah, tanggal 25 4 1995 (fotokopi dari fotokopi) ;: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.4/125/1995 tanggal9 Mei 1995 (fotokopi dari fotokopi) ;: Sertipikat Hak Milik Nomor : 689/2009, Desa Air Suning,Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atas namaAisyah Kuling tanggal 29 Des. 2009 (fotokopi dari fotokopi) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya Tergugattelah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup