Bahwa tujuan dari dibentuknya UndangUndang Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1996 Tentang Pangan adalah sebagaimana ternyata didalam Hurufb Konsiderans Menimbang UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1996 Tentang Pangan yaitu sebagai berikut ini :"Bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secaracukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upayaterselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagikepentingan kesehatan serta makin berperan dalam

memberikanperlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak,maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanolatau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanolBahwa oleh sebab itu, maka Minuman Beralkohol Atau Minuman Keras(MIRAS) adalah bukan termasuk pangan sebagaimana yang dimaksuddidalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 TentangPangan, karena mengandung ethanol yang secara kimia telah dibuktikan25sangat berbahaya (tidak aman, tidak bermutu

Hal ini karena apa yang termuat dalam ketentuan KeputusanPresiden No. 3 Tahun 1997 terkait proses produksi, distribusi, dan konsumsiminuman beralkohol atau) minuman keras tidak dapat memenuhiterselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagikepentingan kesehatan serta tidak dapat meningkatkan kemakmuran dankesejahteraan Rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Huruf bkonsideran menimbang UndangUndang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,yang berbunyi: "bahwa pangan yang aman, bermutu

7 Tahun 1996 tentang Pangan.47Bahwa ketentuan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 terkait proses produksi,distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras tidak dapatmemenuhi terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindunganbagi kepentingan kesehatan serta tidak dapat meningkatkan kemakmuran dankesejahteraan rakyat indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Huruf b konsideranmenimbang UndangUndang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang berbunyi:"pahwa pangan yang aman, bermutu

permohonan HUM a quo dinyatakan tidaksah dan tidak berlaku umum;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, hendaknya Pemerintahataupun Pemerintah Daerah segera menerbitkan peraturan perundangundangan yangmengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, denganmempertimbangkan upaya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat,meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya kesehatan secaraterpadu dan menyeluruh serta dalam upaya menyediakan pangan yang aman, bermutu

/kakek neneknya ai tiogosari , dan ini memang tergugat tidakmembatasi terhadap anaknya terhadap bapaknya setiap waktu bisaketemu dan biasa untuk di asuh karena memang terguagt tidakmenginginkan masalah anak jadi rebutan.Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat dalam rekonpensi kawatirterhadap anak masalah pendidikan dan masalah pendidikankeagamaan tiadaklah benar tergugat dalam MRekonpensi tidakmemperhatikan . justru tergugat tetap memperhatikan masalahtersebut.dengan sekolah di sekolah Islam yang bermutu

Rekonpensi sebagai ibunya dan menurutketerangan saksi kondisinya diketahui secara pasti bahwa anak tersebutadalah baik dan sehat, serta dalam kondisi yang jelas dapat menjaminperkembangan pendidikan anak dimasa datang;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat Rekonpensi yangmenyatakan pendidikan keagamaan akan terabaikan apabila anak diasuholeh tergugat rekonpensi telah dijawab oleh Tergugat Rekonpensi bahwa iamenjamin pendidikan keagamaan anak tidak terabaikan denganmemasukkan di sekolah Islam yang bermutu

UmumKejaksaan Negeri Ambon sebagaimana surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM108/Ep.1/Ambon/06/2019 tanggal 30 Juni 2019, dengan dakwaan sebagaiberikut :Kesatu :Bahwa ia Terdakwa Fuadi Maumude alias Adi, pada hari Kamis tanggal14 Februari tahun 2019 pada pukul 17.25 wit atau setidaktidaknya padasuatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di lorong tikusterminal Mardika Kota Ambon, atau setidaktidaknya masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman,berkhasiat/bermanfaat,bermutu

bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan pengujian di BPOMMataram terkait dengan barang bukti dalam perkara ini, dan hasil daripemeriksaan yang Ahli lakukan terkait dengan barang bukti dalam perkaraini adalah terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memilikimerek; bahwa yang mengeluarkan izin edar sediaan farmasi dalam bentukkosmetik adalah Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI; bahwa sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah sediaan farmasiyang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu

yang bermutu sama dengan mutu buatan luar negeri(https://kbbi.web.id), sedangkan pengertian mempe an memperdagangkan/ berasalHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Mtrdari kata kerja mendagangkan, yang berarti mMendagangkan /mendagangkan /vmenjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebih mahal daripada hargabeli): dalam pasar gelap banyak orang ~ barang selundupan (/bid);Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia telah menjual alat kKosmetikkosmetik sejak tahun 2016 di JIn.

Bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan bermutu bagisetiap warga negara, tanpa ada diskriminatif atau pemaksaan aturanberdasarkan agama tertentu di sekolah yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah, maka dibutuhkan pengaturan terkait seragamsekolah serta atributnya tanpa kekhasan agama tertentu atau dengankekhasan agama tertentu.Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/20213.

ApabilaPemerintah melakukan pembiaran maka dapat menimbulkanintoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Selain itu, SKB 3 Menteri bertujuan untuk mewujudkan pendidikanyang adil dan bermutu bagi setiap warga negara, tanpa adaHalaman 27 dari 41 halaman.

Aspek Tata PemerintahanPendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara,Pemerintah harus menjamin dalam pelaksanaannya sehingga setiapwarga negara memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa melihatlatar belakang, baik suku, agama, ras, budaya dan sebagainya.

kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar, Pasal 2 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomiannasional pada umumnya dan penerimaan negara padaKAUSUBIYG ==neeesnn ance ese eteb. mengejar keuntungan, 72 no enone nnn nnnC. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu

Pasal 12 UU No. 19/2003 mengatur bahwa maksud dan tujuan pendirianPersero adalah :a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdayaSAINQ kUal; = nnn nnn nnn ron non non nnn nnn nnn ern nnn nnn nen ene nnnb. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan ; Pasal 15 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri.

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaranASAP 22 w= now nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nePasal 2 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomiannasional pada umumnya dan penerimaan negara padaKRUSUSIY a jpesseceeennn arses remanence eeeb. mengejar keuntungan, 20 nn nnn nnn nn menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu

dapatdilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasli,e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepda pengusahagolongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. ; Pasal 11 UU No. 19/2003 mengatur bahwa :Ketentuan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1995 tentang PerseroanTerbatas (telah diperbaharui oleh UU No. 40/2007). ; Pasal 12 UU No. 19/2003 mengatur bahwa maksud dan tujuan pendirianPersero adalah :a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapanserta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perluditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaanfarmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu

, dan teyangkau ;Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 14 (Empat belas) butir pil LL ; 1 (Satu) unit HP Merk Oppo;Menimbang, bahwa Obatobatan jenis Pil LL tersebut diatas adalahmerupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi syarat harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, sedangkanplastic klip dan plastik warna hitam karena tidak memiliki nilai ekonomis yangsignifikan, berdasarkan pengamatan Majelis barang bukti berupa tas dan plastiktersebut sudah

Bahwa ahli menerangkan Produk obat tradisional tersebut termasukdalam sediaan farmasi yang tidak aman, tidak berkhasiat atau tidakbermanfaat serta tidak bermutu berdasarkan Permenkes No.246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional danPendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisionalsebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan :a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untukdigunakan manusiab.

Bahwa ahli menerangkan Produk obat tradisional tersebut termasukdalam sediaan farmasi yang tidak aman, tidak berkhasiat atau tidakbermanfaat serta tidak bermutu berdasarkan Permenkes No.246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional danPendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisionalsebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan:a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untukdigunakan manusiab.

Produk Pl KANG SHUANG masuk kedalam kategoriTanpa izin edar dan/atau nomor izin edar fiktif.Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab Bahwa ahli menerangkan Produk obat tradisional tersebut termasukdalam sediaan farmasi yang tidak aman, tidak berkhasiat atau tidakbermanfaat serta tidak bermutu berdasarkan Permenkes No.246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisionaldan Pendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisionalsebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan

dari 48 Putusan Sela Nomor 136/Pdt.G/2020/PN GprDENGAN TERGUGATBahwa Penggugat sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk menerimadan / atau memperoleh manfaat serta kesempatan yang sama dalam halpenyediaan ketenagalistrikan dari kehadiran pemerintah selaku penyelenggaranegara khususnya pada Bidang Jasa Ketenagalistrikan, yang manakebutuhan terhadap listrik itu sendiri sangatlah penting dan menjadi salahsatu prioritas utama negara Indonesia dalam memberikan pelayananPublik yang adil, maju, modern, bermutu

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan dan/atau perbuatan merampashak dasar Penggugat sebagai masyarakat yang memiliki hak untukmenerima dan / atau memperoleh manfaat serta kKesempatan yang samaterhadap kebutuhan tenaga listrik, dan hak dasar sebagai Pelanggan /Konsumen yang berhak memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya untukdimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya pada Lembaga SatuanPendidikan TK PERBA, yakni untuk meningkatkan dan/atau memaksimalkanProgam Progam Pendidikan supaya bermutu

golongan.Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan dan / atau perbuatan merampashak dasar Penggugat sebagai masyarakat yang memiliki hak untukmenerima dan / atau memperoleh manfaat serta kKesempatan yang samaterhadap kebutuhan tenaga listrik, dan hak dasar sebagai Pelanggan /Konsumen yang berhak memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknyauntuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya pada Lembaga SatuanPendidikan TK PERBA, yakni untuk meningkatkan dan / ataumemaksimalkan Progam Progam Pendidikan supaya bermutu

penyakitkarena keterbatasan penyediaan air; ruang kelas panas karena kipas angintidak bisa digunakan; tanaman kering dan layu karena jarang disiram.h) Pembongkaran Meter Kwh oleh Tergugat merusak programprogram))pendidikan yang sudah direncanakan, akan tetapi tidak maksimal dalammelaksanakan progam progam tersebut, karena tidak bisanyamemanfaatkan tenaga listrik sesuai keperuntukannya; membuat LembagaSatuan Pendidikan TK PERBA tidak mampu berdaya saing dengan SatuanPendidikan TK lainnya, dan dianggap tidak bermutu

Kualitas, kuantitas danpenyebaran tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia adalah salahsatu elemen sentral dalam pembangunan kesehatan agar Hak AsasiManusia Indonesia untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperolehakses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dapatdiwujudkan oleh Negara;Untuk menjamin agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hakyang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman,bermutu dan terjangkau, berbagai hal terkait dengan sumber dayakesehatan

Memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Fisioterapiyang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan;b. Memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan Fisioterapi difasilitas pelayanan kesehatan;c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Fisioterapisdalam menyelenggarakan pelayanan Fisioterapi; dand.

Putusan Nomor 50 P/HUM/2020secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, dannondiskriminatif, serta amanat UndangUndang 44/2009pada Pasal 29 menyatakan Setiap Rumah = Sakitmempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yangaman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif denganmengutamakan kepentingan pasien sesuai standarpelayanan Rumah Sakit:Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017tentang Keselamatan Pasien (lampiran standar , hal.28)menyatakan salah satu kriteria standar keselamatan pasiendi

Amanat UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 TentangKesehatan (untuk selanjutnya disebut UndangUndang 36/2009)pada Pasal 54 menyatakan bahwa Penyelenggaraan pelayanankesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman,bermutu, merata, dan nondiskriminatif, serta amanat UndangUndang 44/2009 pada Pasal 29 menyatakan Setiap Rumah Sakitmempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yangaman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif denganmengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayananRumah Sakit

yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif denganmengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.Halaman 219 dari 225 halaman.

RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu sebagai berikutini:Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utamadan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yangdijamin di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber dayamanusia yang berkualitas.Sedangkan dalam huruf b disebutkan :Bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan,dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu

, danbergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hinggaperseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya,kelembagaan, dan budaya local.Sedangkan minuman keras adalah minuman yang efek negatifnya lebihbanyak dibandingkan dengan segi positifnya, dan minuman keras adalahtidak termasuk kategori pangan yang dapat dikatakan cukup, aman,bermutu, dan bergizi seimbang baik namun karena mengandung ethanolHalaman 15

dimana Terdakwa lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dankeadaan sebagai berikut :Bahwa guna meningkatkan ketersediaan benih varietas unggul bermutu

yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadapbarang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian ataukarena mendapat upah untuk itu, perobuatan mana Terdakwa lakukan dengancara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa guna meningkatkan ketersediaan benih varietas unggul bermutu

No. 191K/Pdt.Sus/2011dan/atau) jasa yang bermutu tunggi dan berdayasaing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntunganguna meningkatkan nilai Perseroan (yaitu) TermohonKasasi) dengan menerapkan prinsip prinsipPerseroanTerbatas."Pasal 3. (2) Anggaran Dasar Termohon Kasasimenyatakan:"a.

No. 191K/Pdt.Sus/2011Termohon Kasasi) untuk menghasilkan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuatuntuk mendapatkan/mengejarkeuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan (yaituTermohon Kasasi) dengan menerapkan prinsip prinsipPerseroan Terbatas."Pasal 3 (2) Anggaran Dasar Termohon Kasasi menyatakan:a.

produksi pabrik luar negeri yang dimasukkan dan diedarkandi wilayah Indonesia ;Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) Undang undang RI Nomor Tahun2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi yangberedar diwilayah republic Indonesia hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Badan POM RI/Depkes RI kosmetik yangtelah memiliki Izin Edar Edar dari Badan POM RI dijamin keamanan ,khasiat atau kemanfaatan dan mutunya oleh pemerintah , dan kosmetiktidak memiliki izin edar bukan berarti tidak bermutu

baik , tapi tidakdijamin keamanan , khasian atau kemanfaatan dan mutunya ;Bahwa produk kosmetik yang tidak terdaftar atau belum memiliki Izinedar tidak aman untuk digunakan karena pemerintah tidak menjaminmutu , khasiat dan keamanannya , resiko yang mungkin dialami olehpenggunaannya adalah penyakit kanker kulit , cacat janin , gagal ginjal ,dan ganggufan syaraf , jadi bila produk kosmetik tersebut telah terdaftar, berarti pemerintah menjamin bahwa kosmetik tersebut bermutu danaman digunakan sesuai

Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Gpr.10kesehatan tertentu, makaTerdakwa tidak mempunyaikeahlian atau kewenangandalam kefarmasian ;Bahwa barang bukti pil LLtersebut tidak memenuhistandar keamanan, kasiatmaupun kemanfaatan karenasediaan farmasi berupa obattersebut tidak tercantum labelcara penggunaan serta khasiatdan kemanfaatannya apabiladikonsumsi :Bahwa sediaan farmasi dengankandungan sebagaimanabarang bukti tidak bolehdikonsumsi tanpa resep dokterkarena penggunaannya harusaman, berkhasiaat/ bermanfaat,bermutu

.- 1 (satu) kampil/karung plastic putih kombinasi orange isian 50 kg berisi tulisan Comfeed pakan ternak bermutu K.L.K super bergambar ayam betina bertelor.- 1 (satu) lembar nota warna merah muda UD. Dharma Karya, Dsn. Darma Kaja, Desa Riang Gede Penebel Tabanan dengan harga Rp. 4. 128.000,- ( empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Provinsi Bali diKec.Kerambitan Kab.Tabanan ( saksi NGAKAN PUTU SARWA ) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik DK1219IZ tahun2007, Noka : MHFM1BA3J7K034141, Nosin : DC06202, STNK atas namaRIN SOEDANA beserta kunci kontaknya.( Dikembalikan kepada saksi MADE ARTANA Als PAK RIPA). 1 (satu) buah kampil/karung plastic warna putih kombinasi orange ukuran isian50 kg berisi tulisan MS42. 1 (satu) kampil/karung plastic putin kombinasi orange isian 50 kg berisi tulisanComfeed pakan ternak bermutu

Seruni 31 Kertha Bhuwana Dangri Kangin Dpsberserta kunci kontaknya.1 (satu) buah kampil/karung plastic warna putih kKombinasi orange ukuranisian 50 kg berisi tulisan MS42.1 (satu) kampil/karung plastic putin kombinasi orange isian 50 kg berisitulisan Comfeed pakan ternak bermutu K.L.K super bergambar ayam betinabertelor.1 (satu) lembar nota warna merah muda UD. Dharma Karya, Dsn.

warna kuning metalik DK1219IZ tahun 2007, Noka: MHFM1BA3J7K034141, Nosin : DC06202, STNK atas nama RINI SOEDANAbeserta kunci kontaknya.Sebagaimana terbukti di persidangan merupakan milik saksi Made Artana Als Pak Ripamaka beralasan hukum untuk di kembalikan selanjutnya barang bukti berupa :e 1 (satu) buah kampil/karung plastic warna putin kombinasi orange ukuran isian 50 kgberisi tulisan MS42.e 1 (satu) kampil/karung plastic putih kombinasi orange isian 50 kg berisi tulisanComfeed pakan ternak bermutu

Provinsi Bali diKec.Kerambitan Kab.Tabanan melalui saksi Ngakan Putu Sarwa. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik DK1219IZ tahun2007, Noka : MHFM1BA3J7K034141, Nosin : DC06202, STNK atas namaRIN SOEDANA beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada saksi Made Artana Als Pak Ripa.1 (satu) buah kampil/karung plastic warna putih kombinasi orange ukuranisian 50 kg berisi tulisan MS42. 1 (satu) kampil/karung plastic putin kombinasi orange isian 50 kg berisitulisan Comfeed pakan ternak bermutu

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapanserta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, makaperlu ditetaokan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaanfarmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu

, dan teyangkau ;Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: Pil Jenis LL sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) butir; 1 (Satu) buah HP merk Realme warna hitam;Menimbang, bahwa Obatobatan jenis Pil LL tersebut diatas adalahmerupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi syarat harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, sedangkanplastic klip dan plastik warna hitam karena tidak memiliki nilai ekonomis yangsignifikan, berdasarkan pengamatan Majelis barang bukti

Ambon/06/2019 tanggal 30 Juni 2019, dengan dakwaan sebagaiberikut:Kesatu :Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMBBahwa ia Terdakwa Frederikan Tulalessy alias Ampy, pada hari Kamistanggal 14 Februari tahun 2019 pada pukul 17.25 WIT, atau setidaktidaknyapada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di Lorong TikusTerminal Mardika, Kota Ambon, atau setidaktidaknya masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu

No. 2313 K/Pid.Sus/2013terpasang sebanyak 578,51 m3 yang bermutu Urugan Pilihan / TimbunanPilihan dengan perincian sebagaimana tersebut di bawah ini :. Terdapat kekurangan Volume pekerjaan agregat B dengan nilai uangsebesar Rp.247.605.752,00 yaitu: No Uraian pekerjaan Sat Volume Volume Kekuran Harga Nila Kerugiankontrak/ Hasil gan Vol. satuan akibatadendum Penelitian kontrak kekurangankontrak Tim teknis (Rp) I.

Terdapat sebagian pekerjaan Agregat B yang bermutu Urugan pilihan/timbunan Pilihan, dengan selisih uang sebesar Rp. 66.690.008,01 No Uraian Pekerjaan Sat Volume Harga satuan Total Harga(Rp) (Rp)1. Lapis Pondasi agregat Kelas B M3 578,51 272.216,88157.480.187,252.

MARSINTA SIMAMORA,MT terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Jalan MauponggoPuuwada Dana APBN(STIMULUS) FISKAL TA 2009 yang ditandatangani pada tanggal 23 September2010, masih terdapat kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi aggregat Bsebanyak 909,91 m3 serta terdapat sebagian pekerjaan Aggregat B yangterpasang sebanyak 578,51 m3 yang bermutu Urugan Pilihan / TimbunanPilihan dengan perincian sebagaimana tersebut di bawah ini :I.

Lapis Pondasi M3 3.307,50 2397,91 909.91 272.216,8 247.605.752,00agregat kelas B 8ll Terdapat sebagian pekerjaan Agregat B yang bermutu Urugan pilihan/timbunan Pilihan, dengan selisih uang sebesar Rp. 66.690.008,01No Uraian Pekerjaan Sat Volume Harga satuan Total Harga(Rp) (Rp)1. Lapis Pondasi agregat Kelas B M3 578,51 272.216,88157.480. 187,252.

jalanMauponggo Puuwuda Tahun Anggaran 2009 dimana Terdakwa selaku PPKatas pekerjaan tersebut meminta kepada Agustinus Andi Lay Wakil Direktur PT.Cipta Mustika Pratama (PT.CAP) untuk menyiapkan PHO dengan alasanberakhir tahun 2009 yaitu sesuai adendum yaitu 28 Desember 2009 sejauh halitu telah benar;Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai100% yang berdasarkan laporan investigasi terdapat kekurangan dalampekerjaan lapis fondasi/agregat B 909,1 m3 dan yang terpasang baru 578,51m3 yang bermutu

Pembuatan pupuk hanyamengandalkan bahan pupuk bermutu dari pupuk ZA non subsidi yangmemiliki jaminan kandungan unsur Nitrogen dan Belerang.Sedangkan untuk Sumber unsur P, K, Magnesium, Calsium dan Boron,hanya mengandalkan dari bahan kapur kalsit yang kandungan unsurmakro (P, K, Mg) dan mikro (Boron, Cu) relatif sangat rendah, kecualiunsur Calsium.

Pembuatan pupuk hanya mengandalkanbahan pupuk bermutu dari pupuk ZA non subsidi yang memiliki jaminanHalaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Mkdkandungan unsur Nitrogen dan Belerang. Sedangkan untuk sumber unsurP, K, Magnesium, Calsium dan Boron, hanya mengandalkan dari bahankapur kalsit yang kandungan unsur makro (P, K,Mg) dan mikro (Boron,Cu) relatif Sangat rendah, kecuali unsur Calsium.

Dengan demikiansangat tidak memungkinkan kombinasi bahan pupuk yang dipergunakanbisa menghasilkan pupuk bermutu sesuai standar Kepmentan 209/2018maupun label yang dicantumkan dalam kemasanBahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap kandungan unsurdidalam ke5 jenis pupuk tersebut, sudah jelas tidak sesuai dengankandungan unsur yang dicantumkan dalam kemasan pupuk.