., dankawankawan, Para Pengurus DPC GSPMII Kabupaten/KotaBekasi beserta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPCGSPMII Kabupaten/Kota Bekasi yang beralamat di PerumahanHalaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt.

., dan kawankawan,Para Pengurus DPC GSPMII Kabupaten/Kota Bekasibeserta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC GSPMIlKabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Perumahan TamanJuanda, Blok 11, Nomor 15, Duren Jaya, Bekasi Timur, KotaBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Halaman 17 dari 10 hal.

Oktober 2013 sudah diberitahukan untuklibur Karyawan DC 1 karena diadakan four untuk DC Cileungsi 1;Alternatif solusi: sisa tiket four tanggal 31 Oktober 2013 masih bisadimanfaatkan kembali bagi karyawan.Dengan dilaksanakannya Tour Family Gathering pada tahun 2013 olehTergugat maka menunjukan adanya kemampuan perusahaan untukmenyediakan fasilitas rekreasi bagi pekerja dan keluarganya;Bahwa pada tahun 2014 telah dilakukan perundingan Bipartit tentangFasilitas Rekreasi/Tour Family Gathering antara PUK GSPMII

Tour Family Gathering pada tahun 2013 dan tahun2014 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan Perusahaan,menunjukan perusahaan Tergugat memiliki kemampuan untukmelaksanakan kewajiban hukumnya dalam rangka meningkatkankesejahteraan pekerja dengan menyediakan Fasilitas Rekreasi;Bahwa pada tahun 2015 Tergugat tidak menyelenggarakan Tour FamilyGathering Tahun 2015 kepada seluruh pekerjanya termasuk ParaPenggugat tanpa alasan hukum yang jelas, sehingga dilakukanlahperundingan bipartit antara PUK GSPMII

Narogong Raya KM 23,8Kawasan Industri Menara Permai Kav. 18Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Dalam perkaranyaini telah mewakilkan dan memberikan kuasa kepada : TRIWIDODO, AGUNG WIBOWO, PURWONO, ARIYADI,DHARMA RIZALI, ACHMAD SOBARI, MasingmasingWarga Negara Indonesia, Pengurus PUK GSPMII PTSumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Cileungsi yangberalamat di JI. Narogong Raya KM 23,8 Kawasan IndustriMenara Permai Kav.18, Kecamatan Cileungsi KabupatenBogor.

Cabang Cileungsi dengan upah sebesar Rp2.335.000, mulai bekerja pada tanggal 9 Juni 2011 denganjabatan terakhir sebagai helper Progress k di PutusHubungan Kerjanya pada tanggal 9 Juni 2013 denganalasan berakhir hubungan kerja karena berakhirnyaperjanjian kerja waktu tertentu dengan masa kerjaselama 2 tahun.Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat sesuai perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu, maka Penggugat melalui KuasaHukumnya yakni PUK GSPMII

,dan kawankawan, masingmasing Pengurus DewanPimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja ManufakturIndependen Indonesia (DPC GSPMII) Kabupaten Bogorserta pengurus Bidang Hukum dan Pembelaan DPC GSPMIIKabupaten Bogor, yang beralamat di Dusun II, Rawajamun,RT.

ZUBAIR ARHAM, bertempat tinggal di Jalan Narogong Raya KM23,8, Kawasan Industri Menara Permai Kav. 18, KecamatanCileungsi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepadaTri Widodo dan kawankawan, Pengurus PUK GSPMII PT. SumberAlfaria Trijaya Tbk, Cabang Cileungsi, beralamat di Jalan NarogongRaya KM 23,8 Kawasan Industri Menara Permai, KecamatanCileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 September 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat VI, VIII dan X;melawanPT.

dalamPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) harus tetap dilaksanakansebagai bentuk pemenuhan prestasi dari perjanjian;Ada kekhawatiran putusan ini (untuk melakukan sesuatu) tidak dilaksanakan olehTergugat secara sukarela, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yangmulia untuk agar menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar dwangsom/uangpaksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sejak putusan iniberkekuatan hukum tetap;7 Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yakni PUK GSPMII

., M.H. dan kawankawan, masingmasing Pengurus Dewan Pimpinan CabangGabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia(DPCGSPMIl) Kabupaten/Kota Bekasi, serta Bidang Hukumdan Pembelaan pada DPC GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi,beralamat di Kp.

usaha yang kian sengit dan ketat demi kelangsungan usahaperseroan;Bahwa penutupan secara permanen Cabang Cileungsi , telah diberitahukankepada seluruh karyawan baik secara informal melalui bagianbagiandimana karyawan bekerja dan telah disampaikan secara langsung dihadapan seluruh karyawan dan melalui pengumuman resmi pada tanggal27 Juli 2016;Pemberitahuan mengenai penutupan Cabang/Branch Cileungsi tersebutdisampaikan dan diberitahukan juga melalui Dewan Pimpinan PusatGSPMII dan Pimpinan Unit Kerja GSPMII

pemeritahuan tanggal 27 Juli 2016 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melarang Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi menjalankan pekerjaan dan berada di lokasi kerja, serta sudahtidak membayar upah dan hakhak lainnya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selama belum ada putusan dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial (vide Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13Tahun 2003), Maka: Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menegur Tergugat Rekonpensi dengan surat Nomor 25/PUK GSPMII

/C/VIII/2016 tanggal 12Agustus 2016 untuk membayar Upah dan hakhak lainnya selamaPekerja dilarang menjalankan pekerjaan; Setelah menerima surat Nomor 560.8518/Wasnaker tertanggal 17November 2016, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensimenegur Tergugat Rekonpensi dengan surat Nomor 42/PUK GSPMII/C/X/2016 tanggal 28 November 2016 meminta Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar Upah dan hakhak lainnya; Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menegur Tergugat Rekonpensi dengan surat

Nomor 008/PUK GSPMII/B/XII/2016 tanggal 13Desember 2016 untuk membayar Upah dan hakhak lainnya selamaPekerja dilarang menjalankan pekerjaan;15.Bahwa Terhadap suratsurat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi, dan Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi, tidak mau melaksanakan kewajiban membayar upah dan hakhaklainnya selama belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial;16.Bahwa mengacu Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004, jo Pasal

WINDI PUTRAMasingmasing adalah sebagai Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan SerikatPekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi sertadari bidang hukum dan pembelaan pada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan SerikatPekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi, yangberalamat di Perum Taman Juanda Blok II No. 15 Duren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi,Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/DPCGSPMII/SK/II/2015, tanggal 24Pebruari

tanggal 28 April 2015 ;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belahpihak yang berselisih akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan denganpembacaan Gugatan, yang isinya telah dipertahankan oleh Pihak Penggugat ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban tertanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut :DALAM EKSEPSIe Bahwa dengan tegas Tergugat menolak gugatan yang dikemukakan oleh ParaPenggugat dengan Surat Gugatan No.: 004/DPC GSPMII

Semuanya adalahPengurus DPC GSPMII Kab/Kota Bekasi serta Bidang Hukum danPembelaan DPC GSPMII Kab/Kota Bekasi yang beralamat di Perum.Taman Juanda Blok il No. 15 Duren Jaya, Bekasi Timur KotaBekasi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 013/DPCGSPMII/SK/IV/2014 tertanggal 1 April 2014; Selanjutnya disebutPENGGUGAT;LAWAN,PT. HIT ELECTRONICS INDONESIA, yang beralamat di Jl. Kruing 2 Blok L9 No.9 10 Lippo Cikarang Kab.

Harapan Widyatama Pertiwi, memberikan kuasa kepadaDewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja ManufakturIndependen Indonesia (DPC GSPMII) Kab/Kota Bekasi, untukmenindaklanjuti persoalan program jaminan pensiun ke Pengawas TenagaKerja Wilayah Il Jawa barat di Karawang.Bahwa selanjutnya DPC GSPMIl Kab/Kota Bekasi selaku kuasa, membuatpermohonan Pengawasan terkait tidak diikutsertakan selurun pekerja kedalam program jaminan Pensiun yaitu pada tanggal, 3 Oktober 2018 ;Bahwa berdasarkan surat dari

Bag.ataupun kroscek kepada perusahaan (Tergugat) tentang pelaksanaan keikutsertaan Program Pensiun Pekerja (BPJS ketenaga kerjaan), Penggugattelah melaporkan kepada Kepala Balai Pelayanan PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Il Jawa Barat melalui DPC GSPMII dimanaPenggugat dalam suratnya berisi permohonan pengawasan atas dugaanpelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Pensiun, dan yang lebih keterlaluanlagi keterangan palsu itu disebar luaskan

Padahal kepercayaan adalah hal yang sangatdipegang teguh oleh Tergugat dalam menjalankan usahanya, sehinggasecara jelas keterangan palsu yang disebar luaskan melalui media sosialfacebook sangat merugikan kredibilitas dan nama baik Tergugat sebagaiperusahaan.Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 5 dan 6karena tidak berdasar, Penggugat sebagai Ketua PUK GSPMII PT.

Bdg Namun Demikian Tergugat secara membabi buta melarang masuk seluruhPengurus dan anggota Pinpinan Unit Kerja Gabungan Serikat PekerjaManufaktur Independen Indonesia (PUK GSPMII) PT.

pemberian kuasa para Penggugat kepadaDewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur IndependenIndonesia (GSPMIT) Kabupaten / Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 05 Desember 2016, No., 076 /DPCGSPMII /SK /XII /2016 karena : Pengesahan dan pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat PekerjaManufaktur Independen Indonesia PT Howsanindo Industry yang dilakukanberdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Cabang GabunganSerikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII

) Kabupaten/ Kota Bekasi tanggal 01 Juli 2013, No. 117 /DPC GSPMII /SK /B /VII /2013dengan lampiran berupa Komposisi Personalia, yang dicatat di Dinas TenagaKerja Kota Bekasi dengan Bukti Pencatatan tanggal 7 Juni 2012, Nomor : 560/Reg.08 /DPC GSPMII /HIJS /VI /2012, seharusnya dinyatakan tidak berlakusah dan mengikat Tergugat karena Pimpinan Unit Kerja yang dimaksudkandalam Lampiran Surat Keputusan tersebut sudah tidak terdaftar sebagai Pekerjasejak putus kontrak kerjanya dan tidak diketahui status

putusan sela pada tanggal 11 Desember 2017; Tentang eksepsi mengenai kapasitas pemberian kuasa, dengan alasan; Bahwa, pengesahan dan pengukuhan Pimpinan Unit Kerja GabunganSerikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia PT HowsanindoIndustry yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua DewanPimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur IndependenHalaman 40 dari 54 halaman, Putusan No 182/Padt.SUSPHI/2017/PN.BdgIndonesia (DPC GSPMIl) Kabupaten / Kota Bekasi tanggal 01 Juli2013, No. 117 /DPC GSPMII

kebutuhandalam Negeri dan Ekspor keberbagai Negara seperti, Amerika Utara,Amerika Selatan, Afrika Selatan, Asia Timur, Jepang, Korea, Hongkong,China, Eropa Barat dan Eropa Timur;> Bahwa, Para Penggugat terikat hubungan kerja dengan Tergugat, denganPerjanjian kerja secara lisan, dengan jabatan Operator;> Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2013, para pekerja Tergugat, telahmembentuk serikat pekerja yang telah didaftarkan dan dicatat di DinasTenaga Kerja Kota Bekasi, dengan Nomor Bukti Pencatatan560/Reg.47/GSPMII

Bahwa setelah libur hari raya ledul Fitri tahun 2014 berakhir, maka padatanggal 5 Agustus 2014 Penggugat datang untuk masuk bekerja namunTergugat melarang Para Penggugat masuk bekerja secara lisan;Bahwasetelah adanya larangan masukbekerja secara lisan yang dilakukanoleh Tergugat kepada para Penggugat, maka PUK GSPMII PT. Sung BoJaya mencoba untuk menempuh upaya penyelesaian masalah tersebutdengan melakukan Perundingan Bipartite dengan PT.

Sung Bo JayaCileungsi yang diwakili oleh Bapak Suyoto selaku HRD pada Tanggal 8Agustus 2014;pihak perusahaan membenkan jawaban nunggu kehadiran direktur utama minimal han selasaminggu depan dan kesimpulan dari perundingan tersebut adalah Lanjut Perundingan ke 2 ;Bahwa pada Perundingan Bipartite Ke 2 (dua) antara PUK GSPMII PT SungBo Jaya dengan Bapak Suyoto sebagai Manager HRD yang mewakili PT.Sung Bo Jaya Cileungsi pada tentang Perselisinan PHK SdrAam DKK, padaTanggal 12 Agustus 2014 dimana para

.1.868.533, + tunjangan keterampilan Rp. 300.000, ) masuk kerjatertera pada NIK ID Card tanggal 1 April 2008, sedangkan pada slipgaji bulan Maret 2014 masuk kerjanya tanggal 5 September 2011 ;Bahwa adanya perbedaan tanggal masuk bekerjanya Para Penggugattelah menimbulkan kerugian hak yakni hilangnya masa kerja ParaPenggugat;Bahwa setelah hari libur idul fitri tahun 2014 Para Penggugat datanguntuk masuk bekerja tetapi Tergugat melarang masuk bekerja secaralisan;Bahwa terhadap hal ini kemudian PUK GSPMII

Bahwa perusahaan yang mempunyai serikat pekerja lebih dari satu, mekanismeperundingan telah diatur sehingga gabungan serikat pekerja akan menjadi satuteam ( bukan terpisahpisah ), sehingga keputusan yang diambil pada saatperundingan sudah tidak mewakili lagi SP GSPMII atau SPSI, tetapi menjadilebur.

Pencil LeadIndonesia ; Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 telah terjadi kesepakatan upahantara SPSI dengan Manajemen, sedangkan pihak GSPMII belum sepakat; Bahwa untuk kenaikan upah pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebihmerujuk pada Perjanjian Kerja Bersama ; Bahwa kenaikan upah pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebihberdasarkan Perjanjian Kerja Bersama pasal 29 ayat (2) ; Bahwa acuan kenaikan gaji pekerja selama ini bukan berdasarkanprosentase tetapi nominal rupiah ; Bahwa tentang kesepakatan

perusahaan berdasarkan pasal42 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 ; Bahwa menurut saksi perusahaan tidak sanggup memberikan kenaikanupah sebesar 11,5% bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun ataulebih ; Putusan No. 100/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 54 Bahwa menurut saksi usulan kenaikan upah dari SPSI yang diterima olehperusahaan karena sesuai dengan kepatutan dan kemampuanperusahaan; Bahwa seluruh pekerja telah dibayarkan upahnya berdasarkan kenaikanupah tahun 2016 termasuk para anggota GSPMII

Bahwa Para Penggugat adalah anggota PUK GSPMII PT. Pencil Lead Indonesia;2. Bahwa Tergugat memberlakukan upah minimum kota Bekasi kelompok/JenisUsaha Rp. 3.398.000, bagi pekerja kurang dari 1 tahun ;3. Bahwa pemerintah telah menetapkan ketentuan pengupahan melalui :a. Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadidasar hukum kenaikan upah minimum kabupaten/kota tahun 2016 ;b. Surat Menteri Ketanagakerjaan RI No.

., dan kawankawan, Para Pengurus DPCGSPMII Kabupaten/Kota Bekasi beserta Bidang Hukum danPembelaan pada DPC GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi,Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt.SusPHI/2020beralamat di RT.003/RW.001, DesaKabupatenKp.

., dan kawankawan, Para Pengurus DewanPimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja MaufakturIndependen Indonesia (DPC GSPMII) Kabupaten Bogorserta Bidang Hukum dan Pembelaan DPC GSPMIlIKabupaten Bogor, berkantor di Jalan Dusun Il RawajamunRT O1/RW 03 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileunsi,Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Juli 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanPT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk.

., dan kawankawan, Para Pengurus DewanPimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja ManufakturIndonesia Independen (DPC GSPMII) Kabupaten/KotaBekasi serta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPCGSPMII Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di PerumahanTaman Juanda, Blok 1.1, Nomor 15, Duren Jaya, BekasiTimur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 14 September 2018;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini

Kurnia Nata Kencana telah membuat himbauan I,Il dan Ill kepada karyawan yang melakukan demo dan mogok kerja sertamemblokir karyawan yang hendak melakukan aktifitas kerja untuk bekerjakembali seperti biasa ( bukti P 7, P 8, P 9) anjuran tersebut ada tandaterima dari PUK GSPMII ( bukti P 10 ) ;Bahwa karyawan Devisi Pabrik PT. Kurnia Nata Kencana dalam SuratPernyataan sikap tanggal 21 November 2002 menyatakan :1.

YohanesMargono Yuni Asmara dengan alamat PUK GSPMII PT Pacific LabelIndonesia dengan alamat Jalan Diamond Tehno Park Blok C. 1 No.14 Lippo Cikarang Bekasi terhitung tanggal 31 Januari 2005..

., dan kawankawan,Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan SerikatPekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPCGSPMII)Kabupaten/Kota Bekasi serta Bidang WHukum= danPembelaan pada DPC GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi,berkantor di Kp.