Batanghari mendapatkan Dana Desa sebesarRp.772.384.000, (tujuh ratus tujun puluh dua juta tiga ratus delapanempat ribu rupiah).Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa (Musdes) Kembang Tanjungyang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di BalaiDesa Kembang Tanjung yang dihadiri oleh perangkat Desa KembangTanjung, tokoh masyarakat, BPD Kembang Tanjung, KPMD, perwakilandari Kecamatan Mersam dan pendamping Desa (Berita acaramusyawarah Desa penyusunan RKPDES) mengusulkan kegiatanpembangunan

Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor : 13/Pid.SusTPK/2021/PN JmbBahwa pada tahun 2019 Desa Kembang Tanjung mendapatkan DanaDesa yang bersumber dari ABPN sebesar Rp772.384.000, (Tujuh RatusTujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);Bahwa berdasarkan hasil MUSDES (Musyawarah Desa) pada tanggal 07Agustus 2018, Desa Kembang Tanjung merencanakan = akanmenggunakan anggaran dana Desa TA. 2019 untuk membangun dindingpenahan tanah (Turap

Bahwa Kades Kembang Tanjung (Syafrianto) pernah datang kepada saksiuntuk berkoordinasi tentang permasalahan terhadap tembok penahantanah (Turap), pada saat itu saksi bertanya apakah kegiatan ini sudahdirapatkan dengan masyarakat desa, jawaban Kades Syafrianto padawaktu itu sudah dirapatkan hasil Musdes, dan Kades juga menyatakanbahwa kalau Dinding Penahan Tanah ini tidak dibangun, makadikawatirkan jalan desa di pinggir sungai runtuh/longsor, sehinggatransportasi masyarakat terganggu selanjutnya saksi

bertujuan untuk menampung seluruh aspirasi / usulanterkait rencana pembangunan yang akan di laksanakan di tahun 2019tersebut selanjutnya masyarakat berembuk dan bermusyawarah dankemudian maka di tampunglah seluruh aspirasi atau usulan dari wargamasyarakat terkait apa sajakah pembangunan yang akan di laksanakan ditahun 2019 yang di tuangkan ke dalam Berita acara MUSDES,selanjutnya setelan rapat Musdes selesai maka kemudian selangbeberapa bulan selanjutnya di adakan MUSRENBANGDES dimanamaksud dan

Copy Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES) Penyusunan RencanaKerja pemerintah desa (RKPDes);2. Copy Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(MUSRENBANGDES) penyusunan rancangan RKPDes Desa KembangTanjung T.A. 2019;3. Copy 1 (Satu) Berkas Peraturan Desa Kembang Tanjung tentang RKPDesT.A. 2018;4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan dinding penahantanah (turap);5. Copy gambar rencana pembangunan dinding penahan tanah (turap);6.

MUSDES (Musyawarah Desa) terkait tentang pemberhentianperangkat desa telah diadakan, berdasarkan laporan daei masyarakatAengbeje Raja kepada Kepala Desa Aeng Baja Raja pada tanggal 26Pebruari 2020. Selanjutnya MUSDES dilaksanakan pada hari senin 2Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa Aengbaja Raja, dan kesemua agendaacara tersebut dilampiri dengan Berita Acara (bukti terlampir) sesualdengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa ;5.

Alokasi Rasikin tahun 2013.207) 2 (dua) bendel foto copy daftar nama dan alamat Rumah Tangga Masuk kriteria penerima manfaat program Rasidin.208) 1 (satu) buah buku rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) program raskin tahun 2009.209) Foto Copy surat Camat Payangan Nomor : 4144/59/PMD, Tanggal 1 Maret 2013, Perihal Data RTS-PM tahun 2013 Kecamatan Payangan.210) Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor : 551 .21/3540/Ek, tanggal 29 Juni 2012 perihal pelaksanaan musyawarah Desa ( Musdes

Kabupaten Gianyar perihalPermohonan Alokasi Rasikin tahun 2013.2 (dua) bendel foto copy daftar nama dan alamat Rumah Tangga Masukkriteria penerima manfaat program Rasidin.1 (satu) buah buku rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM)program raskin tahun 2009.Foto Copy surat Camat Payangan Nomor : 4144/59/PMD, Tanggal 1 Maret2013, Perihal Data RTSPM tahun 2013 Kecamatan Payangan.Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor : 551 .21/3540/Ek, tanggal 29Juni 2012 perihal pelaksanaan musyawarah Desa ( Musdes

Bahwa tahun 2012 seingat saksi ada musyawarah desa (musdes)yang membahas mengenai raskin. Bahwa seingat saksi penerima beras raskin ada yang tidak bawakartu saat ambil raskin dan itu seingat saksi, dicatat olehterdakwa. Bahwa sesuai aturannya seharusnya kaur bertanggung jawabkepada Sekdes.

terbagi atasbeberapa tahap berdasarkan sosialisasi yakni sejak bulan meisampai dengan bulan Juni adalah sebanyak 88 orang/ kkselanjutnya sejak bulan Juli sampai dengan Desembersebanyak 316 orang/ kk.Bahwa selanjutnya untuk tahun 2013 telah terjadi perubahanpagu raskin yakni dari sejumlah 316 orang/ kk untuk tahun 2012menjadi berjumlah 280 orang/ kk untuk tahun 2013.Bahwa mengenai mekanisme penyaluran raskin dapat saksijelaskan bahwa awalnya data masuk jadi satu ke Desa laludilakukan musyawarah desa (musdes

Bahwa Kasunnya adalah WAYAN ARYA.Atas keterangan saksi tersebut menurut terdakwa tidak benar kalausaksi mengaku dapat raskin karena data penerima raskin mengacupada hasil Musdes (Musyawarah Desa) yang memang tidak adanama saksi selaku penerima raskin dan datanya yang ditunjukkanoleh Kepala Dusun.10.Saksi MADE DEGEL, Br. Payangan Desa, 64 tahun, 31Desember 1950, lakilaki, Hindu, Petani/ pekebun, SD Kelas 3 (tiga ), Indonesia, Br. Payangan Desa, Ds. Melinggih, Kec.1187Payangan, Kab.

Bahwasaksi tidak pernah Tanya kenapa tidak terima raskin.88Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa karenanama saksi tidak tercantum dalam data penerima raskin sesuaidengan hasil musdes (musyawarah desa).12.Saksi KETUT SUARJANA Als.

MusyawarahKecamatan dan belum dilantik ;Menimbang bahwa selanjutnya TERGUGAT Ill dan TURUT TERGUGATtelah mengajukan bukti surat T3TT.2 ke 2 yaitu petunjuk pelaksanaan dewanpimpinan pusat' partai golongan karya nomor : JUKLAK 5/DPD/GOLKAR/VI/2016 pada HURUF 4 diketahui bahwa musyawarah partaigolkar terdiri dari musyawarah di tingkat Propinsi, Musda Kabupaten / Kota.Hal. 22 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.RbiMusyawarah Kecamatan,dan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan laindisingkat Musdes

Musyawarah Kecamatan,danMusyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain disingkat Musdes/,Muslur dankedua bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi saksiTERGUGAT Ill dan TURUT TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkanbahwa keputusan Mahkamah Partai telah bertentangan dengan JUKLAK No 5/DPD/GOLKAR/VI/2016 yang mengisyaratkan bahwa Musda dilaksanakan daritingkat pusat kemudian di tingkat Propinsi, Musda Kabupaten / Kota.

Kader Desa (KD);yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa(Musdes), disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim PelaksanaKabupaten.

Tugas Fasilitator Masyarakat secara Umum meliputi : Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakatdalam pelaksanaan kegiatan PPIP; Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruhmasyarakat di tingkat desa; Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes danrembugrembug desa; Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;Hal. 34 dari 74 hal. Put.

aku lah lamo luat dengan kau (akusudah lama kesal dengan anda);Bahwa kepalan tangan terdakwa yang diarahkan ke muka saksihanya mengenai peci yang dipakai oleh saksi dan tidak mengenaimuka dari saksi;Bahwa baju saksi yang ditarik oleh terdakwa tidak ada yang rusakdan sobek;Bahwa, penyebab terdakwa menarik baju saksi dan mengarahkankepalan tangan kearah muka saksi dikarenakan pada hari Selasatanggal O02 Oktober 2018 Siang saksi sebagai Ketua BadanPermusyawaratan Desa) BPD melakukan Musyawarah Desa(Musdes

lisanmaupun tertulis balk dari Camat Kaubun, DinasPemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kutai Timur atauinstansi lainnya termasuk juga dari Bupati Kutai Timursebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 6tahun 2014 tentang Desa Pasal 28 ayat (1) dan *2) yangmana menyebutkan bahwa Kepala Desa yang tidakmelaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud daiamPasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksl administratifberupa teguran Ilsan dan/atau teguran tertulis:(2) Pada saat diadakan rapat Musyawarah Desa (Musdes

pencairan dana desa, untukpenggunaannya saksi mengevaluasi melalui monitoring kegiatan secara30lembaga dengan pengecekan ke lapangan berdasarkan data yang sudah disepakati;Bahwa untuk kegiatan tahap terealisasi tetapi SPJ nya saksi kurangmemahami;Bahwa saksi pernah mendengar ada kegiatan yang belum selesai 100%,salah satunya adalah pembayaran tukang;Bahwa setahu saksi terhadap yang tidak terealisasi itu SPJ nya sudahdilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat 2 kali yaitu kegiatan tahun 2017;Bahwa dalam Musdes

buatkan berita acaranya, setelah rapat itu adapoin poin yang di sepakati salah satunya ada kegiatan yang kita tunda ataudi batalkan atau di alinkan ke tempat lain yang melaksanakan kegiatan tetapikesepakatan itu tidak di laksanakan di APBD Desa;Saksi HERMAN KODRAT SUSANTO dibawah sumpah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi bertugas sebagai pendamping desa kecamatan sejakDesember 2016 sampai sekarang;Bahwa tugas pokok saksi mendampingi desa dalam melaksanakankegiatannya seperti Musdes

PilkadesPAW Desa Doyong (fotokopi sesuai dengan aslinya);Draft Panduan Time Schedule Pilkades Antar WaktuTahun 2020 Desa Doyong, Kecamatan Mjri,Kabupaten Sragen (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Keputusan Badan Permusyawaratan Desa DoyongNomor: 04/BPDDYG/I/TAHUN 2020, tanggal 20Januari 2020, Tentang Pembentukan PanitiaPemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa DoyongKecamatan Miri Kabupaten Sragen (fotokopi sesualdengan aslinya);Berita Acara Rapat BPD dan Pemeritahan DesaDoyong menyepakati jumlah Peserta Musdes

pada suratlamaran dilampiri SK Bumdes; Bahwa saksi mengatakan Penggugat sudah memenuhipersyaratan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong; Bahwa saksi selain Penggugat ada 4 orang lagi yang memenuhipersyaratan;Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG 48 Bahwa untuk Penggugat diurutan ke4 sedangkan untuk KadesAntar Waktu Desa Doyong terpilih urutan ke3; Bahwa saksi sudah tahu kalau hasil akhir SK Bumdes tidak sahdan tidak dipakai tahunya dari mendengar; Bahwa saksi mewakili unsur dalam forum musdes

sebagaiwarga masyarakat; Bahwa saksi tahu nomor urutan bakal calon Kades Antar WaktuDesa Doyong yaitu Abimanyu , Eko dan Anindita: Bahwa saksi tahu hasilnya dari masyarakat kalau yang menjadicalon terpilih Kades Antar Waktu) Desa Doyong Tergugat IlIntervensi (Anindita WS); Bahwa saksi hadir dalam musdes di Desa Doyong ataskehendak sendiri;3.

, Pemerintah Desa dan UPK Desa);b Persyaratan pencairan dana adalah proposal pelaksanaan kegiatanrangkap 4, foto copy rekening UPK rangkap 4 dan kwitansibermaterai Rp. 6.000, ditanda tangani dan distempeloleh ketua UPK yang diketahui Kepala Desa rangkap 4;c Sebagai pelaksana dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak)yang melibatkan Lembaga Ketahanan Masarakat Desa atausebutan lain beranggotakan masyarakat desa;d Apabila Desa lokasi program belum terbentuk UPK untukdibentuk melalui musawarah desa (MUSDES

SLAMET;e Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab TIMLAK meliputi Membuat rencana kerja teknisPElLAKSANASM veasnies annaxaevmasnewad (6)/pelaksanaan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimusyawarahkanmelalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan dalam Proposal, Bersama AparatDesa memobilisasi potensi swadaya masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaankegiatan, Mengelola, melaporkan realisasi penggunaan dana dan kemajuan serta pelestarianpelaksanaan kegiatan, Mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Persyaratan pencairan dana adalah proposal pelaksanaankegiatan rangkap 4, foto copyPOR SUG rccoxceannvsanieeneninorines (11)/rekening UPK rangkap 4 dan kwitansi bermaterai Rp. 6.000, ditanda tangani dandistempel oleh ketua UPK yang diketahui Kepala Desa rangkap 4;c Sebagai pelaksana dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak)yang melibatkan Lembaga Ketahanan Masarakat Desa atausebutan lain beranggotakan masyarakat desa;d Apabila Desa lokasi program belum terbentuk UPK untukdibentuk melalui musawarah desa (MUSDES

SLAMET;Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab TIMLAK meliputi Membuat rencana kerja teknispelaksanaan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimusyawarahkan melaluiMusyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan dalam Proposal, Bersama Aparat Desamemobilisasi potensi swadaya masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan,Mengelola, melaporkan realisasi penggunaan dana dan kemajuan serta pelestarian pelaksanaankegiatan, Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan baik secara administratif maupunteknis

SLAMET selaku Bendahara;Bahwa tugas TIMLAK meliputi Membuat rencana kerja teknispelaksanaan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB)yang dimusyawarahkan melalui Musyawarah Desa (MUSDES)dan dituangkan dalam Proposal, Bersama Aparat Desamemobilisasi potensi swadaya masyarakat dalam rangkamendukung pelaksanaan kegiatan, Mengelola, melaporkanrealisasi penggunaan dana dan kemajuan serta pelestarianpelaksanaan kegiatan, Mempertanggungjawabkan pelaksanaankegiatan baik secara administratif maupun teknis

Desember 2017 kurang lebih jam 12, itu penetapan bakalmenjadi calon, sehingga waktu sampai sore karena dari Ketua Panitiayang Saksi lihat dan dengar, Pak Ketua Panitia, Pak Camat dan BuKasipem itu menghadap Pak Bupati, hasil itu disampaikan kepadaforum, yang ada di situ BPD, Perangkat Desa dan Panitia, karenauntuk menetapkan penetapan bakal menjadi calon, hasil dari PakCamat disampaikan ke forum bahwa petunjuk Pak Bupati yang 2(dua) antara Wahyu dan David disuruh untuk menguji ulang dengancara harus musdes

Intervensi27; Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bupati Pati Nomor 26Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 panitia menetapkan bakal calonperangkat desa yang lolos menjadi calon perangkat desa sebagaimanayang di tuangkan dalam Berita Acara nomor : 07/P3Ds/2017 tanggal21 Desember 2017 musdes tentang tahapan penetapan bakal calonperangkat desa menjadi calon perangkat desa (vide Bukti T.I1.Int28)dan Berita Acara nomor: 08/P3Ds/2017 tanggal 21 Desember

Int9) dan hasil ujian IT semua bakal calon termuat dalamBukti T.I.Intervensi11 dan Bukti T.I.Intervensi27 dan berdasarkanHalaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Smgketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun2015 panitia menetapkan bakal calon perangkat desa yang lolos menjadicalon perangkat desa sebagaimana yang di tuangkan dalam Berita Acaranomor : 07/P3Ds/2017 tanggal 21 Desember 2107 musdes

memeriksa danmengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitutidak melakukan Penatausahaan dan pembukuan atas pengelolaankeuangan yang bersumber dari dana desa sehingga pengeluaran keuangantidak dapat di pertanggungjawabkan, dengan cara yang tidak sesuai denganketentuanketentuan yang berlaku karena : Pengajuan usulan kegiatan tidak melalui proses Musdes

MASSUS, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yaitu selaku Bendahara Desa Tenggun Dajah/Daya, yaitutidak melakukan Penatausahaan dan pembukuan atas pengelolaankeuangan yang bersumber dari dana desa sehingga pengeluaran keuangantidak dapat di pertanggungjawabkan, dengan cara yang tidak sesuai denganketentuanketentuan yang berlaku karena : Pengajuan usulan kegiatan tidak melalui proses Musdes (MusyawarahDesa); Laporan pertanggungjawaban realisasi

selaku Istrinya(Bendahara Desa Tenggun Dajah) untuk tidak melakukanPenatausahaan dan Pembukuan atas pengelolaan keuanganyang bersumber dari dana Desa sehingga pengeluaran keuangantidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan cara yang tidaksesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku karenapengajuan usulan kegiatan tidak melalui proses Musdes(Musyawarah Desa) dan laporan pertanggungjawaban realisasiAPBDesa Tahun 2016 dibuat tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya.

setelahSaksi MASSUS Bin Haris lengser dari jabatan Kepala Desa TenggunDajah.Menimbang bahwa Saksi MASSUS Bin Haris juga telahmemerintahkan Terdakwa Hosihah Binti Safai selaku Istrinya (BendaharaDesa Tenggun Dayjah) untuk tidak melakukan Penatausahaan danPembukuan atas pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana Desasehingga pengeluaran keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan,dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlakukarena pengajuan usulan kegiatan tidak melalui proses Musdes

Nomor 911 K/Pid.Sus/2016e Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalampelaksanaan kegiatan PPIP;e Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruhmasyarakat di tingkat desa;e Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembugrembug desa;e Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;e Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;e Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tangggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan

Kader Desa (KD)yang dipilin dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa(Musdes), disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim PelaksanaKabupaten.

Tugas Fasilitator Masyarakat secara umum meliputi :Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalampelaksanaan kegiatan PPIP;Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruhmasyarakat di tingkat desa;Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembugrembug desa;Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tangggungjawab dan peranannya

Tugas Fasilitator Masyarakat secara umum meliputi :Berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, dan tokoh masyarakatdalam pelaksanaan kegiatan PPIP ;Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruhmasyarakat di tingkat desa ;Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes danrembugrembug desa ;Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruhkegiatan ;Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana ;Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tangggungjawab dan peranannya

Kader Desa (KD) ;Yang dipilin dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam Musyawarah Desa(Musdes) disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim PelaksanaKabupaten. Susunan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)(PPIP) diKabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan No. Nama OMS Tanggal Susunan Pengurus OMSPembentukan Ketua Sekretaris Bendahara1.

Tugas Fasilitator Masyarakat secara umum meliputi :Berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, dan tokoh masyarakatdalam pelaksanaan kegiatan PPIP ;Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruhmasyarakat di tingkat desa ;Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes danrembugrembug desa ;Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruhkegiatan ;Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana ;Mengidentifikasi kKeanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tangggungjawab dan

Kader Desa (KD) ;Yang dipilih dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam Musyawarah Desa(Musdes) disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim PelaksanaKabupaten. Susunan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)(PPIP) diKabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :pada Program PembangunanInfrastruktur Perpedesaan No. Nama OMS Tanggal Susunan Pengurus OMSPembentukan Ketua Sekretaris Bendahara1. OMS Desa Penai 04 September 2013 Andi Skolastika F.S Afianto2.

Sanggau TA. 2018 adalah:e Pada tahun 2017 pihak Desa membentuk tim penyusunan RKPDes(rencana kerja pemerintah desa) unsurunsur dari tim adalah Kades,Sekdes, Kasi Pembangunan, Kasi Ekbang, KPMD (Kader PemberdayaanMasyarakat), LPM(lembaga pemberdayaan masyarakat), TokoMasyarakat.Halaman 33 dari 81 hal Putusan No. 23/Pid.SusTPK/2020/PN.Ptke Pada tahun 2017 dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) untukmenentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.e Pada tahun 2017 dilakukan Musdes (Musyawarah

Desa) untukmenentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.e Pada tahun 2017 Tim penyusun RKPDes menyusun hasil dari Musdusdan Musdes dituangkan di RKPDes, kemudian dilakukan Musrembag(musyawarah rencana pembangunan) untuk penetapan bahwa kegiatanitu telah disepakati dan disetujui.e Pada awal tahun 2018 setelah RKPDes selesai dibuat maka PerangkatDesa membuat APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), APBDesyang telah disusun kemudian dikonsultasikan kepada pihak Kecamatan(Kasi Pemerintahan

KapuasTA.2018 adalah sebagai berikut :e Pada tahun 2017 pihak Desa membentuk tim penyusunan RKAPDes(Rencana kerja pemerintah desa) unsurunsur dari tim adalah Kades,Sekdes, Kasi Pembangunan, LPM (lembaga pemberdayaanmasyarakat), unsur wanita (PKk),;e Pada tahun 2017 dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) dan Musdes(Musyawarah Desa) yang dilaksanakan oleh BPD Desa Semerangkaiuntuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun2018;e Pada tahun 2017 Tim penyusun RKAPDes menyusun hasil dari Musdesdituangkan

Pada tahun 2017 dilakukan Musdes (Musyawarah Desa) untukmenentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.v Pada tahun 2017 Tim penyusun RKPDes menyusun hasil dari Musdusdan Musdes dituangkan di RKPDes, kemudian dilakukan Musrembag(musyawarah rencana pembangunan) untuk penetapan bahwa kegiatanitu telah disepakati dan disetujui.Halaman 52 dari 81 hal Putusan No. 23/Pid.SusTPK/2020/PN.Ptkv Pada awal tahun 2018 setelah RKPDes selesai dibuat maka PerangkatDesa membuat APBDes (Anggaran Pendapatan

MEDIA BERITA RAKYAT, nama instansi / perusahaan Desa Samban Jaya, tagihan publikasi kegiatan Musdes RKP tanggal penagihan 11 -11 2019, banyaknya uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran Iklan Musdes RKP-Des, ukuran 1/3 halaman, yang ditanda tangani pemasang Iklan DIDIK.S dan yang menerima ISHARYANTO.

Sanggau TA. 2018 adalah:e Pada tahun 2017 pihak Desa membentuk tim penyusunan RKPDes(rencana kerja pemerintah desa) unsurunsur dari tim adalah Kades,Sekdes, Kasi Pembangunan, Kasi Ekbang, KPMD (Kader PemberdayaanMasyarakat), LPM(lembaga pemberdayaan masyarakat), TokoMasyarakat.e Pada tahun 2017 dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) untukmenentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.e Pada tahun 2017 dilakukan Musdes (Musyawarah Desa) untukmenentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan

pada tahun 2018.e Pada tahun 2017 Tim penyusun RKPDes menyusun hasil dari Musdusdan Musdes dituangkan di RKPDes, kemudian dilakukan Musrembag(musyawarah rencana pembangunan) untuk penetapan bahwa kegiatanitu telah disepakati dan disetujui.e Pada awal tahun 2018 setelah RKPDes selesai dibuat maka PerangkatDesa membuat APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), APBDesyang telah disusun kemudian dikonsultasikan kepada pihak Kecamatan(Kasi Pemerintahan), Pihak Pemdes Kab.Sanggau, setelah disetujui/ACColeh

KapuasTA.2018 adalah sebagai berikut :e Pada tahun 2017 pihak Desa membentuk tim penyusunan RKAPDes(Rencana kerja pemerintah desa) unsurunsur dari tim adalah Kades,Sekdes, Kasi Pembangunan, LPM (lembaga pemberdayaanmasyarakat), unsur wanita (PKk);e Pada tahun 2017 dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) dan Musdes(Musyawarah Desa) yang dilaksanakan oleh BPD Desa Semerangkaiuntuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun2018;Halaman 42 dari 79 hal Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2020/PN.Ptke

Sanggau TA. 2018 adalah:e Pada tahun 2017 pihak Desa membentuk tim penyusunan RKPDes(rencana kerja pemerintan desa) unsurunsur dari tim adalah Kades,Sekdes, Kasi Pembangunan, Kasi Ekbang, KPMD (KaderPemberdayaan Masyarakat), LPM (lembaga pemberdayaanmasyarakat), Toko Masyarakat.e Pada tahun 2017 dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) untukmenentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.e Pada tahun 2017 dilakukan Musdes (Musyawarah Desa) untukmenentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan

pada tahun 2018.e Pada tahun 2017 Tim penyusun RKPDes menyusun hasil dari Musdusdan Musdes dituangkan di RKPDes, kemudian dilakukan Musrembag(musyawarah rencana pembangunan) untuk penetapan bahwa kegiatanitu telah disepakati dan disetujui.e Pada awal tahun 2018 setelan RKPDes selesai dibuat maka PerangkatDesa membuat APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa),APBDes yang telah disusun kemudian dikonsultasikan kepada pihakKecamatan (Kasi Pemerintahan), Pihak Pemdes Kab.Sanggau, setelahdisetujui/ACC

CECEPHalaman 6 dari 82 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Badg.Bahwa selanjutnya Terdakwa SUHENDRA Bin BANI selaku Kepala DesaNagrak Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan BupatiSukabumi Nomor: 141.1/ Kep. 760 BPMPD/ 2012 tanggal 06 Desember2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilinan di Desa Nagrak Jaya Kecamatan Curug Kembar Periode Tahun2012 2018, tanopa melakukan Musyawarah Desa (Musdes) kemudianmembuat Surat Permohonan Bantuan Keuangan nomor: 147/ NJ/ 2014tanggal

Memberikan informasi kepada masyarakat Desa ;Bahwa selanjutnya Terdakwa SUHENDRA Bin BANI selakuKepala DesaNagrak Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan BupatiSukabumi Nomor: 141.1/ Kep. 760 BPMPD/ 2012 tanggal 06 Desember2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilihan di Desa Nagrak Jaya Kecamatan Curug Kembar Periode Tahun2012 2018, tanoa melakukan Musyawarah Desa (Musdes) kemudianmembuat Surat Permohonan Bantuan Keuangan nomor: 147/ NJ/ 2014tanggal 14 april 2014

Memberikan informasi kepada masyarakat Desa ;Bahwa selanjutnya Terdakwa SUHENDRA Bin BANI selakuKepala DesaNagrak Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan BupatiSukabumi Nomor: 141.1/ Kep. 760 BPMPD/ 2012 tanggal 06 Desember2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilinan di Desa Nagrak Jaya Kecamatan Curug Kembar Periode Tahun2012 2018, tanpa melakukan Musyawarah Desa (Musdes) kemudianmembuat Surat Permohonan Bantuan Keuangan nomor: 147/ NJ/ 2014tanggal 14 april 2014

JawaBarat TA. 2015, bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2015Halaman 58 dari 82 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.diadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) mengenai Dana BantuanGubernur dan Tambahan Penghasilan bagi AparaturPemerintahan Desa yang diadakan oleh BPMPD Provinsi JawaBarat beserta Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Bahwa benar dalam pengajuan Permohonan Bantuan KeuanganInfrastruktur Desa Dan Tambahan Penghasilan AparaturPemerintahan Desa TA 2015 tanpa melakukan Musyawarah Desa(Musdes

Korupsi/2015/PN.PtkMelakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembugrembug desa;Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tangggung jawabdan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan;Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan social, perlindunganlingkungan dan peran serta masyarakat khususnya kepada masyarakatmiskin dan kaum perempuan;Melaksanakan

Kader Desa (KD)yang dipilin dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes),disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten.Susunan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Kapuas Hulu TahunAnggaran 2013 adalah sebagai berikut:Halaman 11 dari 138 Putusan No. 38/Pid.Sus/TP.

Tugas Fasilitator Masyarakat secara Umum meliputi : Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalampelaksanaan kegiatan PPIP; Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruhmasyarakat di tingkat desa; Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembugrembug desa; Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;Halaman 41 dari 138 Putusan No. 38/Pid.Sus/TP.

Kader Desa (KD)yang dipilin dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes),disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten.Susunan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Kapuas Hulu TahunAnggaran 2013 adalah sebagai berikut: Tanggal Susunan Penggurus OMSNo Nama OMSPembentukan Ketua Sekretaris Bendahara1 OMS Desa Penai 4 September Andi Skolastika Afianto2013 F.S Halaman 44 dari 138 Putusan

Korupsi/2015/PN.Ptkdesa Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembugrembug desa Memotovasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP dan KD pada tanggung jawabdan peranannyadalam pelaksanaan tahapan kegiatan Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan sosial, perlindunganlingkungan dan peran serta masyarakat khususnya kepada masyarakatmiskin dan kaum perempuan Melaksanakan

Demi kelancaran pembangunan selanjutnya, terpaksa SPJ di buat Desaberdasarkan rapat MUSDES dengan melibatkan BPD Petinggi, Perangkat,LKMD dan RT, sebagai persyaratan untuk pencairan ADD selanjurnya, danapabila tidak membuat SPJ, maka ADD selanjurnya tidak bisa cair,sehingga merugikan masyarakat Desa Papasan;6. Kutipan Isi SE Jampidsus Nmor B 113/F/Fd.1/05/2010:a.

.# Ahli menerangkan bahwa tanah kas Desa (TKD) yang dimiliki oleh Desa didiperbolehkan untuk di sewakan kepada pihak lain / penggarap untuk di kelolahadapun mekanisme penyewaan tanah kas Desa (TKD) tersebut yaitu :e Terlebin dahulu di Musyawarah Desa (musdes) meminta ijin kepada pemerintah pihak kabupaten kota untuk penggunakantanah kas Desae dituangan dalam Peraturan Desa (perdes)sebagai legalitas pendapatan Desapelaksanaan.

pemanfaatan aset Desa yaitu :Halaman 30 dari 61 Putusan No. 47/Pid.SusTPK/2019/PN Bdge Sewae Pinjam pakaie kerja sama pemanfaatane bangun guna serah atau bangun serah guna.Saksi Ahli menerangkan bahwa yang berwenang untuk menyetujui ataspenyewaan tanah kas Desa (TKD) tersebut dengan pihak lain atau penggarapyaitu masyarakat Desa yang di wakili oleh kepala Desa.Saksi Ahli menerangkan bahwa sebelum melakukan penyewaan tanah kasDesa (TKD) terlebih dahulu harus di musyawarakan dengan perangkat Desa(musdes

) selanjutnya hasil dari musyawarah tersebut dituangkan didalamperaturan Desa (perdes).Saksi Ahli menerangkan bahwa uang hasil penyewaan tanah kas Desa (TKD)tersebut digunakan untuk pemasukan kas Desa dana penggunaanya sesuaidengan amanah musywarah Desa (musdes) selanjuntnya di perdeskan.Saksi menerangkan bahwa undang undang atau peraturan mana yangmengatur mengenai mekanisme pengelolaan dan pemamfaatan tanah kas Desa(TKD) yaitu :e UU RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 71 ayat (1) tentang aset

kas Desa sesuai dengan pasal 14 ayat (3) huruf (a)Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa.Saksi Ahli menerangkan uang hasi sewa tanah kas Desa juga masuk dalampendapatan asli Desa (PAD).Ahli menerangkan bahwa kepala Desa tidak diperbolehkan menentukan danmeminta uang sewa tanah kas Desa (TKD) secara langsung apa lagirencananya uang tersebut sewa tanah kas Desa (TKD) tersebut akan digunakanuntuk kepentingan operasional Desa dan pribadinya tanpa sebelumnya melaluimusyawarah Desa (musdes