Ditemukan 187 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-08-2012 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 30-10-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 430_Pdt.G_2012_PN.JKT.BAR Tanggal 3 Oktober 2013 — NY. ERNIE LIGA; LAWAN; 1. DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq. KEPALA KANTOR CABANG JAKARTA KUNINGAN; 2. IDA MULYATIE, SH; 3. DIREKTUR UTAMA PT. GLOBAL ANCTION; 4. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV; 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT; 6. JOS BUDI UTOMO; 7. EDDIE ANGKASA
55 — 5
55 — 5
Turut Tergugat II dalam menerima danmelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan barang jaminanaquo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo.Perdirjen Kekayaaan Negara No.Per.03/KN/2010, tentangpetunjuk teknis pelaksanaan lelang ;Bahwa lelang atas objek perkara aquo berdasarkan ataspermintaan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in casuTergugat I sebagai Pemohon Lelang/Penjual kepada TurutTergugat II sebagaimana dimaksud dalam
Perdirjen Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang sehingga Turut Tergugat II tegaskan bahwadidalam melakukan pelaksanaan pelelangan tidak ada tindakan dari Turut Tergugat IIyang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yaituTurut Tergugat IV sebagai pemegang lelang berdasarkan Kutipan Risalah LelangNo.184/2012 tanggal 30 Juli 2012 atas sebidang tanah berikut bangunan denganSertifikat Hak
Register : 30-05-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN RANAI Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran Tanggal 10 Agustus 2016 — NOK SIBOUNTHONG
82 — 37
82 — 37
Dokumenperijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkapikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, SuratLaik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran SuratHalaman 9 dari 29 halaman Putusan No.07/Pid.Sus.Prk/2016/PN.RanPersetujuan Berlayar (SPB
Register : 30-05-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2016/PN PN Ran Tanggal 10 Agustus 2016 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
NOK SIBOUNTHONG
49 — 32
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
NOK SIBOUNTHONG
49 — 32
Dokumenperijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkapikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat LaikOperasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran SuratHalaman 9 dari 29 halaman Putusan No.07/Pid.Sus.Prk/2016/PN.RanPersetujuan Berlayar (SPB
Register : 04-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN PALU Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal Tanggal 19 Januari 2017 — MOH. ISHAQ, bertempat tinggal di: Jl. Bahari RT 01 RW 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, Pekerjaan: Karyawan Swasta PT. Green Agro Asia Pratama, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. ABD. MALIK B, S.H.,M.H. dan HASNAWATI, S.H. para Advokat, yang berkantor pada kantor Advokat / Konsultan Hukum Abd. Malik B & Partners, beralamat di jalan R.E. Martadinata No.3-5 Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan
PT. GRIMAGRO ASIA PRATAMA berkedudukan di: Jalan Ahmad Yani No 28 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, yang diwakili oleh PETER WIJONO selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IRMANIMHSIH dan MEYKE YOHANA TOII Staf PT. Grinagro Asia Pratama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
57 — 16
57 — 16
Penggugatmenjadi peserta program jamsostek/BPJS sebagaimana telah di atur dalamUndangUndang Nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek/BPJS pada pasal3 ayat (2) menyatakan setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan SosialTeONaga Kerja 5.2.0... cece cece cee ce cee cee cee cee cee ee ee eee cee cee teataeeaeeeeeaeaeaeaeeererananesBahwa selain Penggugat tidak di daftarkan pada program jamsostek/BPJS,Penggugat juga tidak pernah di berikan Tunjangan Hari Raya (THR)keagamaan sesuai dengan ketentuan PERMEN NAKERTRANS No.Per
Register : 06-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — AFDAL, S.Ag., M.M., DKK vs MENTERI AGAMA RI;
328 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
328 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian dalam kelompok jabatan fungsional terdapat 2pejabat fungsional, yaitu penghulu dan penyuluh agama.Penghulumerupakan pejabat fungsional yang diatur pada Permen PANRB No.PER/62/M/.PAN/6/2005 tanggal 3 Juni 2015 tentang jabatan FungsionalPenghulu dan Angka Kreditnya sedangkan Penyuluh Agama jugamerupakan pejabat fungsional yang diatur pada Keputusan MenteriHalaman 5 dari 42 halaman.
Register : 12-11-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/G/2013/PHI/PN.BDG Tanggal 11 Maret 2014 — ARIF NURYASIN; LAWAN; PT. GRAFINDO MITRASEMESTA
81 — 11
81 — 11
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RJ,No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan,PENGGUGAT berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013masingmasing sebesar Rp. 2.103.000, (Dua juta seratus tiga ribu rupiah)7. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidakmembayarkan upah dan hakhak lain kepada PENGGUGAT.8. Hal= 4 =8.
Register : 02-05-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 369 /Pid.Sus/2017/PN Dps Tanggal 31 Mei 2017 — EFFENDY alias ATAT ANAK DARI CUA KAI
179 — 50
179 — 50
bahwa untuk memahami hal ini, dapat kita lihat Pasal 32 Undangundang No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang No 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenaipenerbitan, tata cara, dan syaratsyarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diaturdengan Peraturan Menteri, dan karena secara nyata segala perijinan (SIPI,SIKPldsb) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/PermenKP/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER
Putus : 28-05-2014 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — PT. ORIENTAL CERAMIC INDONESIA VS HERNA LESMAMANA SARI
112 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER.04/MEN/1994, Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013sebesar Rp. 2.302.300, ( dua juta tiga ratus dua tibu tiga ratus rupiah) ;. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayarkanupah dan hakhak lain Penggugat.
Register : 21-02-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Afrialdi. R.
Tergugat:
PT. ASIA PETROCOM SERVICE
176 — 46
Afrialdi. R.
Tergugat:
PT. ASIA PETROCOM SERVICE
176 — 46
Mengenai proses bipartitini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihian HubunganIndustrial Melalui Perundingan Bipartit (Permen Bipartit), adapun beberapaproses yang harus dilakukan adalah sebagai berikut sebagaimana diatur dalamPasal 4 Permen Bipartit yang berbuny/i:Perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :a. tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan :1) pihak yang merasa dirugikan
Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jkt.Utr COTTANG Bin PATTA
34 — 17
34 — 17
sengajamemiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan11dan/atau alat bantu. penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Negara RI, (WPPNRI) sebagaimana dimaksud dalampasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp 2.000 000 000, (dua milyar rupiah)e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2014tentang perubahan keempat atas peraturan MenKP No.Per
Register : 03-11-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 7 Januari 2021 — Penuntut Umum:
GURUH T. KUSUMO
Terdakwa:
TATANG HIDAYAT BIN ARMADA.
100 — 45
GURUH T. KUSUMO
Terdakwa:
TATANG HIDAYAT BIN ARMADA.
100 — 45
Mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh perusahaanjasa K3 bidang pembinaan dan pelatihan operator pesawat angkat danpesawat angkut yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan suratkeputusan penunjukan dari Menaker RI berdasarkan Permenaker No.Per. O04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 / pembinaan danpelatinan operator pesawat angkat dan pesawat angkut yangdilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi oleh BNSP.3.
Register : 23-08-2010 — Putus : 06-12-2010 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 147 / G / 2010 / PHI / PN.BDG Tanggal 6 Desember 2010 — DERAJAT MUHARAM; SANGKOT; DARYA; INE RISTYANA;
HENDRA SENJAYA; L A W A N; PT. GRIYA PERMATA LESTARI;
161 — 36
161 — 36
PER 02/MEN/1999;Bahwa Pihak TERGUGAT/ PENGUSAHA harus membayar Tunjangan Hari RayaKeagamaan kepada PARA PENGGUGAT/ PEKERJA sesuai Permenaker No.PER.04/MEN/1994 ;Bahwa dengan ini kami PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandungmengeluarkan Putusan Sela yang menghukum TERGUGAT untuk membayar upahdan hakhak lainnya yang belum diterima PARA PENGGUGAT, berdasarkan pasal169 ayat (1) huuf c dan ayat (2) maka Uang Pesangon (UP) 2 (dua) kali
Agar pihak pengusaha membayar uang service yang seharusnya diterimapekerja sesuai Permenaker No.PER 2/MEN/1999;5. Agar pihak pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepadapara pekerja Sdr.Sutrisna, dkk (119 orang) sesuai Permenaker No.PER,04/MEN/1994;6. Agar pihak pengusaha (Hotel Grand Aquila Bandung/PT.Griya PermataLestari) dan pihak pekerja Sdr.
Register : 07-09-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 517/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 27 Nopember 2018 — PEMERINTAH R.I CQ KEMENTRIAN KEUANGAN R.I CQ DIRJEND KEKAYAAN NEGARA CQ KANWIL DJKN DKI JAKARTA >< ZHENG ZHI YU CS
151 — 50
151 — 50
Peraturan Dirjen KekayaanNegara No.Per 7/KN/2015 (Surat Tergugat No.235/2017);Hal 2 Putusan No. 517/PDT/2018/PT.DKIPENGGUGAT ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK ATAS TANAHSERTIFIKAT HGB NO.480/SENEN YANG HARUS DILINDUNGI HAKNYASECARA HUKUMBahwa peralinan hak atas tanah Hak Guna Bangunan berdasarkan SertifikatHGB No.480/Senen telah dilakukan olen Penggugat berdasarkan itikad baik,yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 100/2011, dimana Akta Jual Belitersebut telah dibuat dinaadapan PPAT Tintin Surtini
Register : 10-11-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 364/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat:
Ir.REFRIZA HASYMI
Tergugat:
Direktur Utama PT. Sei Balai Green Energy
85 — 15
Ir.REFRIZA HASYMI
Tergugat:
Direktur Utama PT. Sei Balai Green Energy
85 — 15
Akan tetapi,pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat hanya berdasarkan tuduhantuduhan dan dugaan tidak berdasarhukum.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial Juncto Pasal 3ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per.31/Men/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, Penggugat melalui kuasahukumnya telah mengundang
Putus : 23-04-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 57/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Tpg Tanggal 23 April 2015 — Chairuddin, dkk (Penggugat) vs PT.Protekh Sukses Perkasa, dkk (Tergugat)
155 — 23
155 — 23
Supemisor 4Jan13 10Oct13 9 1,980,060V Nofrian Welder 13Mar13 22Oct13 7 1,540,047Vi Syukur Amrin Welder 12Jan13 27Oct13 10 2,200,067MuhammadVil Vusut Lbs Welder 24Apr13 27Oct13 6 1,320,040Vill Ronal H / Grinder 9Sep13 27Oct13 2 IX lbrahim Sara Foreman gJan13 27Oct13 10 2,200,067x Moh Hasmi Marker 10Mar13 11Oct13 7 1,540,047LubisTOTAL 16,280,493 Terhitung Total: (enam belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus sembilanpuluh tiga Rupiah),Hal mana di tegaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 30-08-2014
Putusan PN RANAI Nomor 13/Pid.Prkn/2014/PN.Rni Tanggal 28 Agustus 2014 — NGUYEN NGOC THACH
63 — 31
63 — 31
wilayahperairan Indonesia sesuai Kepres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan JaringTrawl, namun dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.O2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alt Penangkap IkanDan Alat Bantu Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, diatur beberapa jenis jarring trawl yang bisa dioperasikan di perairanIndonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud alat tangkap jarring trawl dalamPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER
Register : 16-05-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tanggal 21 September 2016 — DEDE SARIPUDIN, dkk.; Melawan; PT. UMBUL REJEKI;
50 — 19
50 — 19
(lima belas juta enam ratusdua puluh limaribu rupiah)Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor : 73/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg39.40.PENGGUGAT (Muhamad sugiarto, Andri makmuryadi)maret 2015 sampai mei 2016Rp.3.125.000,x 13 Bulan x 2 orang = Rp. 81.250.00, (delapan puluhsatu juta dua ratus lima puluh rupiah)Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.l,No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan,PARA PENGGUGAT berhak atas Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2015 masingmasing sebesar :Dede Saripudin
Register : 12-03-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BATANG Nomor 23 / Pid.Sus / 2014 / PN.BTG Tanggal 24 April 2014 — YASPAUN Bin (Alm) CARBO
40 — 8
40 — 8
daripelabuhan atau syahbandar Kementerian Perhubungan RI;e Melakukan penangkapan ikan usaha atau kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidakdalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,mengolah dan atau mengawetkannya;1613Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah merupakan sistempewilayahan pengelolaan perikanan yang dilegalisasi dengan diterbitkannya Permen KP No.PER
Register : 17-11-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PN RANAI Nomor 93/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
HA TRONG LUAN
76 — 43
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
HA TRONG LUAN
76 — 43
Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkanbahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEElwajib memiliki SIPI;Bahwa benar dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikanuntuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesualPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.PER
Register : 12-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 127/G/2013/PHI/PN.BDG Tanggal 25 Maret 2014 — YUNITA RUSMAYANTI; MASHURI; IRSAN FIRDAUS; HENDRA; HENI, DKK; I A W A N; PT KEINTECH;
89 — 39
89 — 39
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER.04/MEN/ 1994 tentangTunjangan Hari Raya Keagamaan, PARA PENGGUGAT berhak atas Tunjangan Hari RayaKeagamaan Tahun 2013 masingmasing sebesar Rp. 1.715.000, (Satu Juta Tujuh Ratus LimaBelas Ribu Rupiah )12.