Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.327.000,(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 8 Desember 2020 ; 2202022Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding /Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18Desember 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor40/G/2020/PTUN.Mtr dan telah diberitahukan

AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Buktibukti Surat, dan saksi sertasuratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapatmusyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah dicapaikesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangansebagai berikut dibawah ini; 02522 22 ooo 2Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mempelajari pertimbanganpertimbangan hukumputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor40

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor40/G/2020/PTUN.Mtr. Tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan bandingtersebut; 22+ 2= no na nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnnHalaman. 7 Putusan No. 57/B/2021/PT.TUN.SBY3.

Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 7 April 2020 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 14 Mei 2020 Nomor 721/PID.SUS/2020/PT SBY.tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam tingkat banding, serta berkas perkara danPutusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 7 April 2020, Nomor40/Pid.Sus/2020/PN Mik ;Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto

telahdipertimbangkan secara tepat, oleh karenanya alasan tersebut tidakrelevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan TingkatBanding ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PenasihatHukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontramemori banding ;Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajaridengan seksama keselurunan berkas perkara dan suratsurat yangberkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik sertasalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor40

pula dibebani untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam keduatingkat peradilanini;Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor40

.004 Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kuningan,selanjutnya disebut PemohonLAWANTermohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SDpekerjaan Tani, bertempat tinggal diDusun Desa Kecamatan KabupatenKuningan, selanjutnya disebutTermohon ;Pengadilan Agama KuninganTelah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksisaksi di persidangan ;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannyatertanggal 05 Januari 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan Nomor40

Pemohon telahdiberikan ijin untuk melakukan perceraian, maka sesuaidengan ketentuan pasal 44 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan jo. pasal 149 point (a) dan(b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untukmemberikan Mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon,namun karena Termohon telah meninggalkan kewajibannyasebagai seorang istri yakni telah meninggalkanPemohon, maka Pemohon tidak dibebani untuk memberimutah dan nafkah iddah kepada Termohon =;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor40

Endang Sofwan, MH. masing masing sebagaiHakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis' padahari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengandihadiri oleh para Hakim Anggota yang ditunjuk olehKetua Pengadilan Agama Kuningan untuk memeriksaperkara ini dengan penetapan Nomor40/Pdt.G/2011/PA.KNG. tanggal 06 Januari 2011, dibantu11oleh Drs. Ikin Sodikin sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya TermohonKetua MajelisDrs. Udin Najmudin. SH.

mencabutpermohonannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklahkepada halhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Para Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraanPengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor40

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor40/Pdt.P/2019/PA.Tbnan. dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

tanggal 29 Desember 2017 Nomor Sp.Han/70/S.17/X1/2017/Sek.Senen sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17Desember 2017;Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2017Nomor B1035.L/0.1.10/Euh.1/11/2017 sejak tanggal 18 Desember 2017sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 ;Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2018 Nomor Print22/0.1.10/Euh.2/01/2018 sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2018 Nomor40

HukumTerdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding yangdiajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwatersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribandingnya tertanggal 14 Mei 2018 sebagai alasan keberatan terhadap putusanHal 7 dari 10 hal Putusan No. 167/PID.SUS/2018/PT.DKIPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 April 2018, Nomor40

bukti dan tidak dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercatat dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memoribanding Terdakwa seluruhnya dianggap telah termuat dalam putusan ini danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secaraseksama dan cermat berkasberkas perkara ini, dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 April 2018, Nomor40

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor40/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 April 2018 yang dimintakan bandingtersebut;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalamkedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018, oleh kami :ELANG PRAKOSO WIBOWO,

Surat Panitera Pengadilan Negeri Lamongan NomorW14.U30/217/ Hk.02/6/2020, tanggal 09 Juni 2020 tentang Pencabutanberkas Pemeriksaan Banding Perkara Perdata Nomor40/Pdt.G/2019/PN.Lmg;4. Surat Pencabutan Permohonan Banding dari Kuasa Pembandingtanggal O08 Juni 2020 tanpa nomor perihal Pencabutan PermohonanBanding;5.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor40/Pdt.G/2019/ PN.Lmg tanggal 06 Mei 2020, dalam perkaranya antara :PT.Smelting (Penggugat) lawan Sutejo (Tergugat);Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 40/Pdt.G/2019/PN.Lmg, tanggal 01 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Provisi : Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Ekseps'i : Menolak eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini; Memerintahkan para

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.2.246.000, (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor40/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 28 November 2019 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Kuasahukum Pembanding semula Tergugat/Pembanding telah menyatakanbanding terhadap putusan perkara Perdata gugatan Pengadilan NegeriKendari Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 20 November 2019 danpermohonan

KDI beserta suratsurat yang terlampir, sertaHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt/2020/PT KDImempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor40/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 20 November 2019, maka Pengadilan Tinggimempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatanpara Terbanding semula para Penggugat adalah mengenai cidera janji atauwan perstasi yang telah dilakukan oleh pembanding semula Tergugat,dimana Pembanding semula Tergugat telah membeli

No.447/G.135/A I/X/2018 tertanggal 4 Oktober 2018, sehingga jual belitanah antara Pembanding semula Tergugat dengan para Terbandingsemula para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II) pada tahun 2012tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelitipertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor40/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 20 November 2019, Majelis HakimHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pdt/2020/PT KDIPengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbanganpertimbangan

KDIhukum, sehingga tidak ada halhal yang dapat melemahkan ataumembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuaihukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alin sebagai pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memeriksa dan memutusperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanganhukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor40

yang dimohonkanbanding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena pihak Pembanding semulaTergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan ketentutan Undang Undang Republik IndonesiaNomor. 49 Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugattersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor40

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai PENGGUGAT;melawanTERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar pihak Penggugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor40

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor40/Pdt.G/2017/PA.Botg dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;Halaman 3 dari 4Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Botg3.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor40/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.

Terdakwa dibebaskandari Dakwaan Kedua tersebut:Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapatperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 127Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Ketiga, maka Terdakwa tersebut telah terbuktibersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor40

1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/TERDAKWASAMUEL WIN alias AWIN anak dari YOHANES TAHE tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor40

Pontianak, disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan,Pendidikan Sekolah Dasar, alamat KotaPontianak, disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 5Januari 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor40

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor40/Pdt.G/2017/PA.Ptk Tanggal 9 Januari 2017 dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untukmencatat pencabutan perkara tersebut;3.

Bahwaberdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SGHM) Nomor40/Desa Pahlawan Setia dikeluarkan tanggal 13 April 1972 GS Nomor17/72 sepanjang luas 37.893 M? yang secara Adminstrasi diakui ParaPenggugat, pemegang terakhir atas nama Hj. Halimah telah memenuhisyarat sebagai obek gugatan dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2016B.

Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat;1.Bahwa sebelum Para Penggugat mengemukakan alasan dan dasargugatan, maka terlebin dahulu Para Penggugat memohonkanPenundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor40/Desa Pahlawan Setia dikeluarkan tanggal 13 April 1972, GS Nomor17/72 sepanjang luas 37.893 M? yang secara Adminstrasi diakui ParaPenggugat, pemegang terakhir atas nama Nj.

berdiri pada lokasi tanah dengan Persil 14 (Vide Bukti P10);Bahwa berdasarkan Surat Penjelasan dari Tergugat Nomor : 425/60032.16/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor40/Desa Pahlawan Setia dikeluarkan tanggal 13 April 1972, GS Nomor17/72 luas 62.500 M?

masuk ke dalam bagian objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor40/Desa Pahlawan Setia yang dikeluarkan tanggal 13 April 1972,GS. Nomor 17/72 terakhir atas nama Hj. Halimah tersebut, danyang selebihnya seluas + 10.000 M? tidak masuk ke dalam bagianluas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Pahlawan Setiatersebut;Adapun sebagian Tanah Kas Desa (TKD) Pahlawan Setia seluas+ 13.000 M?

Dengan demikian sudah sangatjelas Para Penggugat sudah mengetahui adanya Sertipikat SHM Nomor40/Desa Pahlawan Setia sejak tanggal 19 Desember 2013 dan Penggugatbaru mengajukan gugatan pada tanggal 27 Agustus 2015, jelas sudah lebihdari 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya Keputusan Tata UsahaNegara dengan demikian hal ini cukup membuktikan bahwa gugatan ParaPenggugat sudah melewati tenggang waktu sesuai pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

tempat tanggal lahir, Waikewak, 22 Februari 2002, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempatkediaman di RT.014/RW.007, Desa Duwanur, KecamatanAdonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagai PemohonII;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor40

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.LrtSUBSIDERDalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon danPemohon II tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor40/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 20 Juli 2020 yang dibacakan dipersidangan,sedangkan ketidakhadiran Pemohon dan Pemohon

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor40/Pid.Sus/2020/PNSkl tanggal 24 Juli 2020, sehingga amarnya sebagaiberikut :2.1.2.2.2.3.2.4.Menyatakan terdakwaMUHAMAD RISKI Bin Alm.

biaya perkarasejumlah Rp 3.000,00(tiga ribu rupiah);Halamam 9 dari 12 Putusan Nomor 213/PID/2020/PT BNASesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kamiajukan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita AcaraPenyidikan, Berita Acara Pemeriksaaan persidangan tingkat pertama, sertasalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 24 Juli 2020 Nomor40

gramtersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, dan dikhawatirkan barang buktitersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka tepat apabila barangbukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan bukan tanaman jenis shabuyang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,10(nol Koma sepuluh) tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana dalamtuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 24 Juli 2020 Nomor40

Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding;Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :Menerima permintaan banding dari Penutut Umum tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 24 Juli 2020 Nomor40

hukum;Subsider:Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikansaran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat agar tidakbercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dan padakesempatan itu. pula Penggugat menyatakan bahwa perkara nomor40

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor40/Pdt.G/2020/PA Bitg dari Penggugat;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Utara, selanjutnyadisebut Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Para Pemohon, anak Para Pemohon,calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak ParaPemohon serta memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor40

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor40/Pdt.P/2019/PA. Brk dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Agama Boroko untuk mencatat pencabutanperkara tersebut dalam register perkara;3.

berkedudukan di JalanGatot Subroto No.2A Banjarmasin, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2010,sebagai Terbanding semula Penggugat;Halaman 1 dari 11 halamanPutusan Nomor : 45/PDT/2011/PT.BJMPENGADILAN TINGGI tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan surat surat lainnyayang berhubungan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai dudukperkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusanPengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Maret 2011, Nomor40

diperuntukkan untuk itu ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 451.000, (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Menimbang, bahwa dari Surat Akta Permohonan BandingNomor : 40/Pdt.G/2010/PN.Mtp., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Martapura, ternyata pada tanggal 30 Maret2011, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Martapura tanggal 15 Maret 2011, Nomor40

adalah mohonputusan Perceraian karena kehidupan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat' seringcekcok dan bertengkar bahkan sejak tahun 2009 antaraTerbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugattelah pisah ranjang disamping itu) sejak 2008 Pembanding semula Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lainMenimbang, bahwa terhhadap gugatan Terbanding semulaPenggugat tersebut telah dikabulkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Maret 2011 Nomor40

., adalahtidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) terhadap Pelawan;Menyatakan mengangkat kembali Sita Eksekutorial terhadap tanahobjek sengketa sebagaimana di maksud dalam Penetapan KetuaPengadilan Negeri Kelas IA Mataram tanggal 31 Agustus 2016 Nomor40/Pdt.G/2009/PN MTR.

,tanggal 22 Maret 2010 juncto Putusan Nomor 2342 K/PDT/2010tanggal 22 Februari 2011 juncto Putusan Nomor 90 PK/PDT/2013tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap daneksekusi terhadap objek sengketa telah selesai dilaksanakan padahari Jumat, tanggal 2 Desember 2016 oleh Jurusita Pengadilan NegeriKlas A Mataram, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor40/Pdt.G/2009/PN MTR., tanggal 25 November 2016 bukanberdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 40/Pdt.G/2009/PN MTR.tanggal 31 Agustus

Menyatakan demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan NegeriKelas IA Mataram tanggal 31 Agustus 2016 Nomor40/Pdt.G/2009/PN MTR., adalah tidak dapat dilaksanakan (noneksekutabel) terhadap Pelawan;6. Menyatakan mengangkat kembali Sita Eksekutorial terhadaptanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam PenetapanKetua Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram tanggal 31 Agustus2016 Nomor 40/Pdt.G/2009/PN MTR.;7.

Sebab objek perkara Nomor40/Pat.G/2007/PN Kbj. ada 2 (dua) bidang yang mana tanah milik ParaPenggugat yang sebagian dijadikan objek yang luasnya sengaja dikaburkanyang ditulis seluas 8.000 m? dan seluas 5.000 m?. Sebab Para Penggugatyang mempunyai hak sebagian dari objek perkara Nomor 40/Pat.G/2007/PNKbj. tersebut yang jelasnya diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 599tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus adalah seluas 7.200 m?

Bahwa alasan posita dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. adarekayasa hukum karena sejarah tanah dalam perkara Nomor40/Padt.G/2007/PN Kbj. tersebut dibuat rekayasa hukum dengan membuatalasan rekayasa tanah Rulin Brahmana dinyatakan sebagai tanah NdalimBrahmana. Padahal Ndalim Brahmana hanya mengusahai tanah kakeknya(Rulin Brahmana);9.

Nomor 645 K/Pdt/20152/.Bahwa perbedaan yang sangat tegas dalam perkara Nomor40/Pat.G/2007/PN Kbj. dengan gugatan dalam perkara ini yakni tentangbatasbatas tanah. Hal ini dapat dilihat dimana tanah seluas lebih kurang8000 m?

Barus;melawan parapihak Tergugat(semula sebagai Para Penggugat dalamperkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor40/Padt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008 junctoPutusan PengadilanTinggi Medan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn.,tanggal 19 Agustus 2008jJunctoPutusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30Juli 2009 junctoPutusan Peninjauan Kembali Nomor 377 PK/Pdt/2010tanggal 18 Oktober 2010):1. Mayam Br. Purba;Drs. Ninta Ikuten Brahmana;Masta Br. Brahmana:Kasta Br.

Nomor 645 K/Pdt/2015Alinea4Alinea 5Halaman 13:Alinea 1Alinea 2Alinea 3tentang objek sengketa yaitu mengenai luas tanahsengketa yang di atasnya ada bangunan Jambur Lige;Menimbang, bahwa di dalam perkara Nomor40/Padt.G/2007/PN Kbj., Pihak Terbanding menyatakantanah sengketa berupa tanah perladangan Tampe LauGarun seluas + 5.000 m? sedangkan pihakPembanding/Penggugat sebagaimana dalam perkaraa quo mendalilkan tanah terperkara Tampe Lau Garunseluas + 6.202 m?

Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor40/G/2018/PTUN.MDN, dimana didalamnya berisi kelengkapan suratSuratHalaman 4 Putusan No.6/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMyang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, sertaSuratsurat lainya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini sepertitertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor40/G/2018/PTUN.MDN, tanggal 23 Oktober 2018 dalam sengketa kedua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi tentang tenggang DALAM POKOK SENGKETA :1.

nnn nen nnn nn nnn nnn nn nnn cence nnnHalaman 5 Putusan No.6/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa karena Pihak Para Penggugat, Kuasa Tergugat danKuasa Tergugat II Intervensi tidak hadir dipersidangan pada saat Putusandibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medantelah memberitahukan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir, yangdalam hal ini kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan KuasaTergugat Il Intervensi, dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor40

02 April 1971,agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,pendidikan SD, tempat kediaman di JalanTaman Baruna No 100x Banjar Tegal,XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Kuta Selatan,XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXX, selanjutnyadisebut Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggalyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari Selasatanggal 10 November 2020 dengan register perkara Nomor40

tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidangperkawinan dibebankan kepada para Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara para Pemohontelah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor40