Nias Barat, Kode Tender9629027, pada hal pembuktian kualifikasi bukan soal tanda tanganmelainkan meverifikasi atau mencocokkan pewakilan/wakil badanusaha dengan akte pendirian atau perubahan Bertengan denganDokumen Penawaran BAB III huruf D angka 25. point 25.6 sampaidengan angka 25.10 jo dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 44 Avat (9) Pokja Pemilihandilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidakobjektif, karena sudah dianggap telah

.29.545.547.923, (dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluhlima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluhtiga rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 3680/BLLS/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.19.550.190.570,00 untuk pembayaran uang muka 15% danberdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2029/BLLS/2010 tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 9.995.357.353,00 yangmerupakan kelebihan bayar sebagaimana tindak lanjut dari hasilpemeriksaan pewakilan

Syifa Medical Prima ditunjuk sebagai pemenanglelang; Bahwa dalam evaluasi saksi tidak ada berhubungan danmelaporkan kepada Direktur RSUD Rasidin; Bahwa waktu Aan wijzing ada pewakilan dari RSUD Rasidin hadiryaitu Wirdanelly sebagai PPTK; Bahwa pada waktu Aan Wijzing dilaksanakan tidak adapertanyaan; Bahwa Pengumuman Pemenang melalui aplikasi LPSE; Bahwa setelah diumumkan tidak ada sanggahan; Bahwa setelah masa sanggah habis Pokja melaporkan kepadakepala ULP dan ULP yang menyerahkan hasil pekerjaan

Syifa Medical Prima ditunjuk sebagai pemenanglelang; Bahwa dalam evaluasi saksi tidak ada berhubungan danmelaporkan kepada Direktur RSUD Rasidin; Bahwa waktu Aan wijzing ada pewakilan dari RSUD Rasidin hadiryaitu Wirdanelly sebagai PPTK; Bahwa pada waktu Aan Wijzing dilaksanakan tidak adapertanyaan;Halaman 63 dari 172 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg Bahwa Pengumuman Pemenang melalui aplikasi LPSE; Bahwa setalah diumumkan tidak ada sanggahan; Bahwa setelah masa sanggah habis Pokja melaporkan

menimbang bahwa akan tetapi/setelah membaca secara cermat danmempelajari hasil audit/temuan BPKP Pewakilan Jawa Tengah dan dikaitkan dengan keterangan ahli dan ketentuan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini, maka ada beberapa hal yang akan dikemukakan sehubungan dengan perhitungan besaran kerugian Negeraoleh Auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah yakni sebagai berikut :Bahwa Auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan auditinvestigasi dalam kasus ini, tidak ada mengikutsertakan

Atas hal tersebut diperolehkesepakatan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jambi akanmelakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara.2 Selanjutnya Pewakilan BPKP Provinsi Jambi :Hal 104 dari 213 halaman, Putusan No.22/Pid.Sus/2013/PN.Jbi.123.

Perkebunan Nusantara II (Persero) ( Nb : Terbanding/Tergugat Konvensi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang,Kab,Langkat danKota Binjai Provinsi Sumatera Utara.Bahwa Alat Bukti P21 berupa produk Dewan Pewakilan Rakyat RepublikIndonesia yang tentunya telah di undangkan dalam Lembaran Negara pada tahun20042005 sehingga semua orang dianggap tau dan karenanya wajib pulakeberlakuannya ( akibat hukumnya) yang menjadi tugas Majelis Hakimmenegakkan dan menerapkan maksud undangundang.Tiaptiap orang dianggap

Diklat pembentukan Auditor Ahli pada tahun 2017.Bahwa Pewakilan BPKP Provinsi Maluku pernah melakukanAudit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiMaluku Nomor : ST 61 /PW25/25/5/2019, tanggal 12 Februari 2019yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 13Februari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019 dengan susunan Timsebagai berikut :Bahwa dasar Tim Auditor melakukan Audit perhitunganKerugian Keuangan Negera terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsiatas penggunaan Alokasi Dana

60 hari Kalender ; Sumber dana PPIP tersebut berasal dari APBN tahun 2008, jumlahnya sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah); Dana PPIP sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebutdigunakan untuk Biaya Operasinal (BOP) sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah),dan untuk peningkatan jalan serta plengsengan ; Dalam pelaksanaan dibentuk Pengurus yang namanya Organisasi MasyarakatSetempat (OMS), yang dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dihadirioleh Pewakilan

investasi bidangperlampuan di Indonesia terhadap pabrikan yang memberikan suratdukungan adalah karena pengalaman tender pengadaan barang di DinasPJU dan SJU DKI Jakarta sebelum tahun 2004, yaitu pada tahun 2003dimana pemenang tender telah melakukan wanprestasi sehingga DinasPJU dan SJU DKI Jakarta mengalami kesulitan untuk memintapertanggungjawaban baik dari pemenang tender maupun dari pabrikanyang memberikan surat dukungannya karena produk tersebut dibuat diluar negeri dan tidak memiliki kantor pewakilan

DPRDProv.Bengkulu Ke Kab Mukomuko terdiri kuitansi Hotel Madiyara senilai8.000.000 Bumens 66 total keseluruhan 8.000.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjungan KementrianPDT ke Kab Mukomuko terdiri kuitansi Bumens 66 senilai 6.400.000Kuitansi Hotel Bumi Batuahsenilai 3.600.000 Kuitansi Tk.Mukomuko FruitCenter senilai 1.000.000 Kuitansi RM.Padi Rimbun senilai 7.400.000total keseluruhan 18.400.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjungan BadanPembinaan Kontruksi dan Pewakilan

Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441,1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjungan BadanPembinaan Kontruksi dan Pewakilan Dirjen Bina Marga KementrianPekerjaan Umum dalam rangka survey pekerjaan Pembanguan TanggulAbrasi dan Jalan Di wilayah Kab Mukomuko terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 18.315.000 kuitansi Bumens 66 senilai 2.800.000 totalkeseluruhan 21.115.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan KomunitasHistoria Indonesia

investasi bidangperlampuan di Indonesia terhadap pabrikan yang memberikan suratdukungan adalah karena pengalaman tender pengadaan barang di DinasPJU dan SJU DKI Jakarta sebelum tahun 2004, yaitu pada tahun 2003dimana pemenang tender telah melakukan wanprestasi sehingga DinasPJU dan SJU DKI Jakarta mengalami kesulitan untuk memintapertanggungjawaban baik dari pemenang tender maupun dari pabrikanyang memberikan surat dukungannya karena produk tersebut dibuat diluar negeri dan tidak memiliki kantor pewakilan

Prov.Bengkulu Ke Kab Mukomuko terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 8.000.000 Bumens 66 total keseluruhan 8.000.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjunganKementrian PDT ke Kab Mukomuko terdiri kuitansi Bumens 66senilai 6.400.000 Kuitansi Hotel Bumi Batuahsenilai 3.600.000Kuitansi Tk.Mukomuko Fruit Center senilai 1.000.000 KuitansiRM.Padi Rimbun senilai 7.400.000 total keseluruhan 18.400.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganBadan Pembinaan Kontruksi dan Pewakilan

Himawan, SE, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut : Halaman87dari140e Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Auditor di PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Barat dengan Jabatan sebagai AuditorAhli Pertama .Selama di BPKP ahli pernah melakukan tugas yang berkaitan denganPerhitungan kerugian keuangan Negara dan Pemberian keterangan Ahli diPersidangan;Benar Pewakilan BPKP Provinsi Jawa Barat telah melakukan Audit dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi

Huang Chun Lin sebagaiGeneral Manager Pemohon Keberatan merupakan pewakilan dari CNOOC(CNOOC Group) merupakan manipulasi fakta yang dilakukan oleh MajelisKomisi sehingga menimbulkan kesesatan bepikir dan memutuskan tanpaadanya alas dasar yang cukup karena fakta nyatanya Sdr.

66 total keseluruhan8.000.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjunganHalaman 54 dari 343 Putusan Nomor: 36/Pid.SusTPK/2019/PN.BglI453454455456457458459460461Kementrian PDT ke Kab Mukomuko terdiri kuitansi Bumens 66senilai 6.400.000 Kuitansi Hotel Bumi Batuahsenilai 3.600.000Kuitansi Tk.Mukomuko Fruit Center senilai 1.000.000 KuitansiRM.Padi Rimbun senilai 7.400.000 total keseluruhan18.400.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjunganBadan Pembinaan Kontruksi dan Pewakilan

BelanjaKunjunganDPRD Prov.Bengkulu Ke Kab Mukomuko terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 8.000.000 Bumens 66 total keseluruhan8.000.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjunganKementrian PDT ke Kab Mukomuko terdiri kuitansi Bumens 66senilai 6.400.000 Kuitansi Hotel Bumi Batuahsenilai 3.600.000Kuitansi Tk.Mukomuko Fruit Center senilai 1.000.000 KuitansiRM.Padi Rimbun~ senilai 7.400.000 total keseluruhan18.400.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjunganBadan Pembinaan Kontruksi dan Pewakilan

66 total keseluruhan8.000.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjunganKementrian PDT ke Kab Mukomuko terdiri kuitansi Bumens 66senilai 6.400.000 Kuitansi Hotel Bumi Batuahsenilai 3.600.000Kuitansi Tk.Mukomuko Fruit Center senilai 1.000.000 KuitansiHalaman 315 dari 343 Putusan Nomor: 36/Pid.SusTPK/2019/PN.BgI453454455456457458459460461RM.Padi Rimbun senilai 7.400.000 total keseluruhan18.400.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjunganBadan Pembinaan Kontruksi dan Pewakilan

Keuangan Sekda Kabupaten Langkat ;e Bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat pada akhir tahun di sampaikan padaPerwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya Pewakilan BPK RIProvinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan (Audit) terhadap laporan keuangan PemerintahKabupaten Langkat.

KeuanganSekda KabupatenLangkat ;Bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkatpada akhir tahun di sampaikan pada Perwakilan BadanPemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara,Selanjutnya Pewakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utaramelakukan pemeriksaan (Audit) terhadap laporan keuanganPemerintah Kabupaten Langkat.

) HIR, dengan segala persyaratannya (syarat formil dansyarat materiel), Bahwa atas dasar tersebut, sekarang Para TergugatKovensi, berkedudukan sebagai penggugat rekonvensi;III.2 Bahwa para penggugat konvensi/Tergugar Rekonvensi telahmengeksploitir gugatannya, dengan caracara "melawan hukum"sehingga gugatan rekonvensi a quo adalah rekonvensi terhadapperbuatan melawan hukum (PMH);III.3 Bahwa para penggugat (i.c penggugat dan Il) yang juga bertindakuntuk dan atas nama diri sendiri maupun atas nama pewakilan

Selanjutnya Pewakilan BPKP Provinsi Jambi :1) Melakukan review terhadap data/bukti dokumen yang diperolehdan diminta dari tim penyidik Kepolisian Resor Bungo.2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yang berlaku.3) Melakukan pengujian dan analisis atas data/bukti dokumenyang diperoleh dari dan diminta melalui penyidik KepolisianResor Bungo.4) Membuat simpulan hasil audit dalam rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara.Berdasarkan data/bukti dokumen yang diperoleh/diminta melalui

., dari BPK RI Pewakilan Provinsi jambi dibawahsumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Jaksa sehubungandengan perkara ini. Bahwa yang telah Ahli terangkan di hadapan Penyidik Jaksa berkaitandengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan PekerjaanPengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kec. Pelawan Kab.