tanggal 18 Januari 2014 perihalPermintaan Data atau Kontrak Kerjasama yang ditujukan kepadaPara Dekan Fakultas, Ketua UP.Fakultas, Direktur Pascasarjana,Ketua Lembaga, dan Kepala UPT Di Lingkungan UniversitasMulawarman;1 (satu) lembar Surat Pembantu Rektor IV Universitas MulawarmanNomor 04/UN17/LL/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal TindakLanjut Permintaan Data Kerjasama/Kontrak Permintaan dari TimBPK, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi, MIPA, Fisipol,FPIK, Fakultas Kedokteran, Kepala PPLH

tanggal 18 Januari 2014 perihal PermintaanData atau Kontrak Kerjasama yang ditujukan kepada Para DekanFakultas, Ketua UP.Fakultas, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga,dan Kepala UPT Di Lingkungan Universitas Mulawarman;14.1 (satu) lembar Surat Pembantu Rektor IV Universitas MulawarmanNomor 04/UN17/LL/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tindak LanjutPermintaan Data Kerjasama/Kontrak Permintaan dari Tim BPK, yangditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi, MIPA, Fisipol, FPIK,Fakultas Kedokteran, Kepala PPLH

./2016 Selain hal tersebut di atas, bahwa untuk melanjutkan PerjanjianKerjasama tersebut juga harus mendasarkan UndangUndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (PPLH), Permendagri Nomor 22 Tahun 2009tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah danketentuan perundangundangan yang berlaku lainnya sertawajib mengikuti ketentuanketentuan persyaratan teknis;3.10.

Nomor 1765 K/Pdt./2016Peraturan Beton Bertulang Indonesia;Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983;Peraturan Perencanaan Pembangunan Baja Indonesia 1983;9 a 9Ketentuan dan PeraturanPeraturan lain yang berlaku di bidangPembangunan; Bahwa untuk melanjutkan perjanjian kerjasama tersebut juga harusmendasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), PermendagriNomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja SamaDaerah dan ketentuan

Negara.Pertimbangan tersebut didasarkan pada memori banding TermohonKasasi/dahulu Pembanding (Tergugat) yang bunyinya sebagai berikut:Termohon Kasasi/dahulu Pembanding (Tergugat) menyatakan bahwaPutusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Metro mengingkari peraturan undangundang tingkat pertama baik dalam rangka pemanfaatan barang milikNegara dan undangundang lain, antara lain: UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH

belah pihak; Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan melanjutkan Addendum IIserta mengosongkan lahan untuk tahap II; Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Dengan demikian jelaslah dalil Termohon Kasasi/dahulu Pembanding(Tergugat) tidak perlu dipertimbangkan, karena unsur membolakbalik fakta.UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH

pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan BahwaPutusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 30 Juli 2015 Nomor21/Pdt.G/2014/PN.Met., telah benar dan telah mempertimbangkan buktibukti yang sesungguhnya dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Buktibukti dan faktafakta yang telah disebutkan sebelumnya mengenaiundangundang, yaitu: UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkugan Hidup (PPLH

plakuperkebunan yang membuka dan atau mengelola lahan dengan caramembakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidanapenjara 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,Sepuluh mliar rupiah) pasal 56 (1) setiap pelaku perkebunan dilarangmembuka atau mengelola lahan dengan cara membakar memiliki saranaprasarana pengendalian kebakaran lah dan kebun ,ayat (3) ketentuanlebih lanjut mengenai perkebunan lahan tanpa membakar diatur dalamperaturan menteri; UU no 32 tahun 2009 tentang PPLH

membuka lahan dengan caramembakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam UUHalaman 18 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbmyaitu diatur dalam pasal 108 dan pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI NO.32tenyang PPLH yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang dilarangmelakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan caramembakar pasal 69 ayat (2) dijelaskan ketentuan sebagai mana dimaksutpada ayat 2 pembakaran dapat dilakukan dengan memperhatikan kearifanlocal yang dimaksud dalam

salahmenerapkan/melanggar hukum (breach of law), tidak memenuhisyarat (defective judgement) dan kurang pertimbangan (insufficientjJudgement/onvoldoende gemotiveerd);Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT dahuluTERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telahHalaman 30 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.GLH/2021/PT PLKmempertimbangkan pada Putusan halaman 237238 yang bunyinyasebagai berikut:Menimbang, bahwa selanjutnya masih berdasarkan pengertianpertanggungjawaban mutlak Pasal 88 UU PPLH

tersebut dikaitkandengan dalil gugatan aquo yakni mengenai telah terjadi kebakaran dilahan yang dikuasai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat langsungmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dari Pasal 88 UUPPLH yakni menimbulkan ancaman serius terhadap lingkunganhidup;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 34 UU PPLH memberikanpengertian mengenai ancaman serius yakni ancaman yangberdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkankeresahan masyarakat;Menimbang, bahwa penjelasan tentang ancaman serius

danpengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup, biayapenanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupserta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekosistem adalahbiaya kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan oleh pelakuperusakan lingkungan hidup sebagaimana diamahkan dalam PrinsipPencemar Membayar (Polluter Pays Principle) yang termuat dalam PasalUndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH

menimbulkan kerugian pada orangHalaman 90 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.GLH/2021/PT PLK37.38.39.lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/ataumelakukan tindakan tertentu.Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas pencemar membayar(Polluter Pays Principle) dan pencemar dan/atau perusak lingkunganhidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukumtertentu sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1)UUPPLH;Bahwa sebagaimana prinsip tersebut di dalam UU PPLH

Bahwa Permintaan besaran bunga yang diajukan olehPembanding berdasarkan undangundang adalah bunga sebesar 6%(enam) persen setahun sebagaimana diatur dalam S.1848: No. 22;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU PPLH yang menegaskanbahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yangtidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atassetiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah,denda atas keterlambatan merupakan salah satu bentuk sanksi yangdapat diterapkan dalam penanganan

No. 140/B/2012/PT.TUN.JKTTerbanding dan dengan dasar adanya kepentingan hak keperdataan PemerintahKabupaten Sumbawa Barat diterima sebagai pihak dalam sengketa in litis;Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 90 UU Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) danPasal 53 ayat (1) jo.

alasan permohonan kasasi Terdakwatersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Utara telah mempertimbangkan dengan benar mengenai faktahukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa telah melakukankegiatan usaha berupa membeli, menyimpan, mengumpulkan danmengangkut oli bekas, Kemudian menjual kembali limbah yang mengandungB3 tersebut : Bahwa dalam UndangUndang PPLH

dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemardan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwadengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikianberlaku asas pencemar membayar, sehingga barang yang dipakai untukmelakukan keyahatan patut dirampas untuk negara,(catatan: penebalan oleh Pelawan sebagai penegasan);45.Bahwa dalam Pasal 87 ayat (1) Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH

pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yangmenjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara iniadalah terbukti terdakwa dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal danpemilik cargo dengan demikian berlaku asas pencemar membayar,sehingga barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan patut dirampasuntuk negara;(catatan: cetak tebal olen Pelawan sebagai penegasan) Bahwaberdasarkan penjelasan Pasal 88 Undang Undang nomor 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH

Oleh karenanya usaha dan/atau kegiatan yang dilakukanHalaman 33 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR14.15.16.17.oleh Tergugat merupakan penyebab factual terjadi kerugian degradasilahan yang diderita oleh Penggugat;Dari pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa resikokegiatan usaha merupakan salah satu dasar pengenaan asas strictliability berdasarkan UU PPLH;Dalam perkara a quo, Judex Factie Tingkat Pertama tidakmempertimbangkan fakta bahwa pencemaran terjadi di wilayah izin usahaPertamina

);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU PPLH,menyatakan bahwa:Ayat (1)Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dankeputusan izin lingkunganAyat (2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakatBahwa mengenai kewajiban untuk mengumumkan izin lingkunganselanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (

PP Izin Lingkungan)sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 49 yang menyatakan:Ayat (1)Halaman 79 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG10.11.Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menten, gubernur, ataubupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/ataumulti mediaAyat (2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkanBahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 UU PPLH danketentuan Pasal 49 PP Izin

Hal ini secara hukum dapat dipahami oleh karena peraturandasar Objek Sengketa II tunduk pada UU PPLH, yang mensyaratkanterhadap izin lingkungan diwajiobkan untuk diumumkan oleh Pejabat TUNyang mengeluarkan izin tersebut.

Dengan ungkapan lain, metodepenghitungan tenggang waktu gugat yang didasarkan oleh PARAPENGGUGAT pada Perma Nomor 6 Tahun 2018 menjadi tidak relevanuntuk diterapbkan dalam perkara a quo;Bahwa pada faktanya dalam rangka memenuhi UU PPLH dan PP IzinLingkungan tersebut, TERGUGAT Il telah mengumumkan Objek Sengketa II kepada masyarakat melalui Media Pos Kupang terbitan hariSelasa, tanggal 24 November 2020.

Objek Sengketa II merupakan izinlingkungan, adapun aturan yang relevan dalam menilai keabsahan izinlingkungan ini adalah UU PPLH sebagaimana yang telah TERGUGAT IlINTERVENSI rujuk di dalam uraian jawaban terdahulu (di atas);Bahwa dari aspek kewenangan penerbitan, berdasarkan ketentuan Pasal 36ayat (4) UU PPLH, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menyatakan Laporan Kejadian Nomor : LK.20/BPPHLHK.3/SW-I/PPLH/9/ Surat Perintah Penyidikan tanggal 5 September 2023 adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.13/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/9/2023, Tanggal 15 September adalah Sah Secara Hukum;

4. Menyatakan Penyitaan yang yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum;

5.

Black % 2,46Permukaan Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yangmenerangkan sebagai berikut:1.Keterangan ahli MARNI KARIM ST, dibawah sumpah keterangannya dibacakandi depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli bertugas sebagai kepada bidang penataan dan penataanperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup DLH Prov Kaltara; Bahwa kapasitas ahli adalah sebagai petugas Dinas Lingkungan Hidup ProvKalimantan Utara pada Bidang Penataan dan penataan PPLH

Dalam PP ini telah diatur bahwa penyusunan rencanatata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis.Halini sesuai dengan UndangUndang PPLH yang mewajibkanpenyelenggaraan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi ataupeninjauan kembali rencana tata ruang dengan memperhatikandaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;Halaman 13 dari 52 halaman.

Situbondo TA 2021 Sebagaimana SPK No.027/1080/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021

/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021

MeralBarat oleh sandi prasetyo,ST,M.Si Kepala Bidang Tata Lingkungan DinasLingkungan Hidup yang mana berdasarkan UndangUndang RI nomor 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)mengamanatkan setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak pentingterhadap lingkungan hidup wajiib memiliki Amdal (pasal 22 ayat (1) danPeraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkunganmengatur bahwa setiap usaha dan kegiatan yang wajib memiliki amdal atauUKLUPL wajib memiliki

ditangkap oleh kedua saksi Errich Reza dan Agus Manalu, terdakwa13tidak dapat menunjukkan izin pengumpulan atau pengangkutan oli atau pelumasbekas tersebut, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ada memilikiizin untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengangkut oli bekas tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan ternyata tidakditemukan suatu bukti surat sesuai dengan Pasal 96 UU Nomor 32 Tahun 2009tentang PPLH

Situbondo TA 2021 Sebagaimana SPK Nomor027/1080/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021