uapa secara kearifan local melalui jalurLembaga Adat Kedamangan Kecamatan Banama Tingang sudahtidak berhasil diselesaikan secara hokum adat, dan penolakanKedamangan sesuai yang dikeluarkan Kedamangan dengan membuatsurat keterangan tertanggal 7 Oktober 2015 serta untuk menghindariterjadinya konflik anatara pihak Tergugat dengan warga masyarakatsetempat untuk main hakim sendiri (eigen rechting) belajar daripengalaman yang terjadi konflik di daerah lain masalah sumber dayaalam tambang emas maupun penambangan

pasir;Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua/hakimPengadilan Negeri Palangkaraya berkenan menyidangkan danmemutuskan halhal sebagai berikut:12DALAM PROVISI :Menghentikan kegiatan apapundiatas tanah yang menjadi objeksengketa yang menggarap lahan dibuat badan jalan dengan alatalatberat (exavator) dilakukan tergugat yang bekerjasama dengantergugat II dan tergugat III;Membebankan biaya perkara menurut hukum;ll.

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN PnjBahwa sepengetahuan Saksi anak dari Sukiyah adalah Kusnadi,Watik dan Darsini;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sukiyah mendapat tanahpembagian transmigrasi atau tidak;Bahwa Pak Sukiyah tinggal di strat 3;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Sukiyah pernah membukalahan di tempat lain;Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Wiji Suryono tinggal di strat 1;Bahwa Pak Gunawan tinggal di strat 2;Bahwa Pak Wakijan tinggal di strat 1;Bahwa Watik dan Darsini tinggal di strat 3;Bahwa penambangan

pasir di strat 1 ada di tanah Pak Sariman;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Pak Wakijan pernahdikuasai oleh Pak Gunawan atau tidak;Bahwa tanah Pak Wakijan ada di strat 1 berada di sebelah kiri jalan;Bahwa benar Sukiyah pernah tinggal di strat 1;Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut tanah transmigrasi ataubukan;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Gunawan pernahmembuka lahan di strat 1;Bahwa Saksi pada tahun 2009 pernah dipanggil ke Balai Desa terkaitpermasalahan tanah antara Pak

Bahwa, pada saat itu saksi hanya melihat Pertambangan Terdakwa sajayang beroperasi, karena yang ditemukan hanyalah Pertambangan pasir milikTerdakwa ; Bahwa, Terdakwa melakukan Penambangan pasir tersebut di muara sungal; Bahwa, selain barang 7 (tujuh) unit mobil damp truck dan 2 (dua) rudal alatpenghisap adapula uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sertabuku catatan ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa terhadap saksi yang

Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul02.00 Wita dengan mengunakan kendaraan Isuzu Dump Truck NopolDB 8412 AP keluar dari asrama Yonif Raider 712/WT melalui pintuutama kemudiakn belok kiri kearah trafic light (Lampu pengatur lalulintas) perempatan Teling adapun tujuan Terdakwa hendak pergimembeli pasir di lokasi penambangan pasir di Desa Klabat,Kabupaten Minahasa Utara.C.

Saksi RIZKI FERNANDO alias RIZKI Bin SUPRAPTO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanyapenemuan mayat seorang perempuan di pinggir pantai;Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Suprapto alias Sentot;Bahwa yang tinggal bersama di rumah Saksi adalah ayah kandungSaksi yaitu Saksi Sentot, Saksi, Saksi Nano, dan Terdakwa;Bahwa Saksi Sentot merupakan teman kerja Terdakwa dan SaksiRika, yang Samasama bekerja di penambangan pasir timah didaerah

Satu) Buah Selang;

6. 1 (Satu) Buah Saringan Pasir;

7. 1 (Satu) Buah Buku Catatan;

8. 1 (Satu) Buah Sekop Dengan Pegangan Tangkai Berwarna Hijau;

Dimusnahkan;

9. Material Pasir Sebanyak 1.85 M3 (Satu Koma Delapan Puluh Lima Meter Kubik);

Dikembalikan ke tempat asal di Lokasi Penambangan

Pasir di Belakang Perumahan Bida Asri 3 kel.

Panji Mahakarya dengan Depot Setia Jaya Tentang Pinjam Pakai Peralatan Penambangan Pasir Nomor: 009-D1/PMK/P5-SJ/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern, pidana yangdijatuhnkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendamataupun merendahkan harkat martabatnya, namun sebagai efek jera dan untukmenyadarkan terdakwa atas kesalahannya sekaligus sebagai pembinaan bagidirinya dimasa yang akan dating agar penambangan

pasir maupun masalahlingkungan lainnya yang tidak memiliki izin dikKabupaten Merangin agarberkordinasi dengan pemerintahn setempat tentang izin tersebut agarMasyarakat tidak keliru dalam melakukan halhal yang dilarang dan tidakmengakibatkan jeratan hukum kedepannya , sehingga Majelis Hakim tidaksependapat dengan Penuntut Umum mengenai masa pemidanaan yangdijatunkan kepada Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim terhadap bahwapemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atassuatu

(limapuluh ribu rupiah).Bahwa ternyata kegiatan penambangan pasir Galian C yang dilakukanoleh terdakwa selaku Ketua Yayasan sejak bulan Oktober 2018 s/d bulanJuli 2019 tersebut, dengan dalih awal sesuai permohonan adalahpenataan lahan, terdakwa selaku Ketua Yayasan AlBarokah Gunung Jatitidak memiliki Surat ijin penambangan, berupa : IUP (Ijin UsahaPertambangan), IPR (ljin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin UsahaPertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang yakni dari DinasPMPTSP (Penanaman Modal

Kegiatan excavating atau penambangan pasir cordan batu jagung tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)dan telah mendapat peringatan dari aparat penegak hukum setempat,namun kegiatan tersebut tetap saja dilakukan tanpa adanya izin.

Babel atas perbuatan yang dilakukan Penggugat dalammasa dinas yaitu:1) SKHD Nomor: SKHD/O1/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 dengan putusanTeguran Tertulis dengan kasus tidak apel 20 hari;2) SKHD Nomor: SKHD/02/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 dengan putusan TeguranTertulis dengan kasus terlibat dalam penambangan pasir timah ilegal di wilayahAir Itam Pangkal Pinang;3) SKHD Nomor: SKHD/03/2012 tanggal 31 Mei 2012 dengan putusan TeguranTertulis dan Sel 7 Hari dengan kasus pemerasan;4) Sidang Disiplin dengan

Unsur yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Zukirman dan saksi RudiMayusra yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa serta barangbukti maka diperoleh fakta hukum bahwa penambangan pasir timah tersebutdilakukan oleh Terdakwa Novi Bin Ismed dan Terdakwa II Regiyansyah AliasRegi Bin Bustari dengan cara pertamatama para Terdakwa menghidupkanmesin Robin lalu menghidupkan mesin tanah, setelah itu para Terdakwalangsung beroperasi membuat lobang camoy

pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Izin untuk melaksanakanusaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus; Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwadapat di katagorikan melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin,karena kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwatersebut tidak didasari dengan IUP/IUPK/IPR; Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan usaha penambangan

pasir timahtidak diperbolehkan dilakukan oleh badan usaha (perusahaan) ataupunperseorangan apabila tidak dilengkapi dengan IUP/IUPK/IPR dari Menteriatau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; Bahwa Ahli menjelaskan suatu kegiatan dapat dikatakan sebagaikegiatan penambangan apabila telah dilakukan kegiatan awal yaitudengan mengoperasikan alatalat tambang tersebut di suatu areapenambangan meskipun dalam kegiatan tersebut belum didapatkan hasilyaitu mineral dalam kasus ini adalah biji timah; Bahwa bentuk

atau tidak langsung dilarang, huruf:e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangroveyang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil;f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zonabudidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologisPesisirdan PulauPulau Kecil;g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri,pemukiman, dan/atau kegiatan lain;h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang famun;i. melakukan penambangan

pasir pada wilayah yang apabila secarateknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakanlingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikanMasyarakat sekitarnya;Halaman 7 dari halaman 55 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2013/PN BwiI. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakanlingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya2.

.- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

1. Lokasi penambangan pasir yang diduga di luar WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) yang dilakukan oleh PT. Tri Tunas Unggul
2. Terminal khusus milik PT.

   Tri Tunas Unggul yang tidak memiliki izin tersus dari Kementerian Perhubungan

3. 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Mitsubishi dengan Nomor Rangka 8DC8-250993 yang berlokasi di area produksi penambangan pasir milik PT. Tri Tunas Unggul
4. 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco tipe MK220 dengan Nomor Mesin 6D-15 milik PT.

Fajar Parahiyangan ;Bahwa pada tahun 2014 masih ada penambangan pasir danberkahir sampai lebaran tahun kemarin ;Bahwa perusahaan milik Saksi bernama CV. Java Pratama ;Bahwa Saksi pernah belanja pasir kepadaPT. Fajar Parahiyangan diLegok Tomo ;Bahwa ketika melewati portal tidak dipungut biaya;Bahwa retribusi dipungut dari loket diatas, retribusi awaldipungut oleh PT.

sopir Truck siapa yang menyuruhmengangkut pasir yang dikemas dengan sak dan dijawab oleh para supir,dimana mengangkut pasir itu disuruh oleh Terdakwa Rubai Bin Pakrim; Bahwa saksi tahu lokasi pengambilan pasir dan yang mempunyai pasirayak itu di pantai watu pecak Desa Selok AwarAwar pemilik pasirawalnya dari Saksi Nur Halimah; Bahwa setahu saksi sudah tidak diperbolehkan mengambil pasir di pantaiwatu pecak desa selo awarawar karena lokasi di watu pecak selok awarawar sudah tidak diperbolehkan untuk penambangan

pasir; Bahwa mekanismenya pasir itu sehingga dikemas dan dibawa Truck dandiamankan oleh saksi dimana awalnya pasir ayak itu milik Saksi NurHalimah, sedangkan Terdakwa Rubai Bin Pakrim dan sdr.

sedangkan sebagian lagi kirakira 3 Ha (tiga hektar) terletak diDesa Pardomuan Ajibata;Menimbang, bahwa saksi Limbong Sirait juga menerangkan bahwasejak saksi sebagai Kepala Desa sejak tahun 1984 s/d 1992 belum adabatas yang jelas antara Desa Pardomuan Ajibata dengan KelurahanParsoaran Ajibata, tetapi ada jalan setapak disebelah Barat tanahterperkara antara Desa Pardomuan Ajibata dengan Kelurahan ParsoaranAjibata yang dianggap menjadi batas, dan selama ini tidak pernah adamasalah, tetapi setelah adanya penambangan

pasir diatas tanah perkara,baru ada masalah terhadap tapal batas;Menimbang, bahwa dari bukti P2 dan P3 dihubungkan denganketerangan saksi Rolen Sinaga diatas, maka muncul persangkaan bahwajika benar tanah perkara terletak di Desa Pardomuan Ajibata, mengapaTergugat dan Tergugat Il ingin menyelesaikan masalah tanah perkaraHalaman 47 dari 5648dengan melibatkan Lurah Kelurahan Parsaoran Ajibata bukan KepadaDesa Pardomuan Ajibata;Menimbang, bahwa persangkaan adalah merupakan alat buktisebagaimana diatur

berwenangsebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dansesuai dengan aslinya, maka bukti Surat tersebut telah memenuhi syarat formil,isi bukti tersebut mengenai identitas Tergugat, relevan dengan dalil yanghendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil,maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan daftar rincian invenstasi BapakGideon dan Tergugat di Mitra Karya dalam usaha penambangan

pasir diBoyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), terhadap alat buktitersebut akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa bukti T.15 merupakan fotokopi struk ATM yangmenjelaskan transfer Teruggat untuk keperluan anak anak Penggugat danTergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), terhadap alat buktitersebut akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Tergugat adalah fakta yangpernah dilihat dan didengar langsung

proses pengadaan tanah yang dilakukan dengan caramenyimpang dari ketentuan yang sebenarnya.Menimbang bahwa, terhadap keberatan dari Jaksa Penuntut Umumtersebut, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat,bahwa apa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak sudah tepat dan adil sehingga harus dipertahankan;Menimbang bahwa, sesuai dengan keterangan saksi Antonius Huseinyang disuruh oleh Terdakwa Daniel alias Ateng untuk mencari tanah untukusaha penambangan

pasir dan batu (Sertu) di daerah Pala Pulau, kemudianHalaman 45 dari 48 halaman putusan perkara nomor 11/PID.SUSTPK/2015/PT PTKsaksi mendapatkan tanah tersebut dan saksi dipercaya oleh Terdakwa Danieldengan diberi uang sebesar Rp.950.000.000, (Sembilan ratus lima puluh jutarupiah) untuk membayar tanah kepada pemilik asal, (yang di kemudian hari,tanah tersebut dibebaskan oleh Panitia Pengadaan tanah untuk pembangunanKompleks Perkantoran Pemkab Kapuas Hulu);Menimbang bahwa, meskipun atas sebagian