Ditemukan 1291 data
115 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan adanya upayahukum dimaksud, hakim diharapkan akan bersikap bijak dalam memutuskanperkara, sehingga substansi putusannya akan semakin bermutu, rasional, efektif, danbermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.Itu sebabnya pula, dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali II(Pemohon Kasasi H/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) telahmenggunakan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sehingga untuk memperolehkeadilan dan kebenaran yang lebih substantif maka Pemohon Peninjauan Kembali II(Pemohon
345 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
PKS Interkoneksi merupakan suatu perjanjian yang wajib dibuatdan wajib dilaksanakan oleh dan antara para operator telekomunikasidalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna jaringantelekomunikasi kedua belah pihak agar dapat memberikan pelayanan jasatelekomunikasi yang handal, berjangkauan luas dan bermutu tinggi bagimasyarakat luas.
penyelenggaraantelekomunikasi di Indonesia.Esensi Perjanjian Interkoneksi Bukan Perjanjian PenetapanHarga dan Pemohon Kebertan Berada dalam Posisi Tawar YangLemaha.Bahwa maksud diadakannya Perjanjian Interkoneksi adalahsebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kegiatanbisnis yang sehat dalam pelaksanaan kegiatantelekomunikasi, dan khususnya untuk meningkatkan dayadan hasil guna jaringan telekomunikasi para operator agardapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi yanghandal, berjangkauan luas dan bermutu
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
310 — 417
Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Maksud dan tujuanPerseroan ini adalah melakukan usaha di bidang transportasi, serta optimalisasipemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barangdan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untukmendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan denganmenerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas.
69 — 37
Hukum terdakwatersebut Majelis Hakim menilai bahwa dari faktafakta yang terungkapdipersidangan dihubungkan dengan riwayat hidup dari terdakwa yangtelah lama berkecimpung sebagai kontraktor secara nalar sehat terdakwaseharusnya menyadari ada potensi kerugian negara yang akan timbulbilamana pekerjaan disubkan kepada pihak lain padahal sesuai kontrakkerja dihubungkan dengan fakta integritas yang ditanda tangani terdakwaseharusnya dialah yang mengerjakan sendiri proyek, dilaksanakan secarabaik dan bermutu
141 — 262
sebagai berikut:1) Mengidentifikasi SDA Lokal,Mencari manfaat terbaik dantertinggi, Meneliti dan menemukan Metode Proses yangEkonomis, baik dan bermutu, Menemukan TeknologyPengolahan Tepat Guna berbasis ekonomi kerakyatan.2) Mendesain MODELMODEL Kerjasama KEMITRAANdengan Masyarakat (IntiPlasma).3) Mewujudkan Program Kemandirian PANGAN,ENERGY,USAHA MANDIRI, DESA MANDIRI dan Zero Waste.4) Menemukan SOLUSI pada PERMASALAHAN: Bahan Bakudan Penunjang, PRODUKSI, PERMODALAN, KEMITRAANdan PEMASARAN.Bahwa
665 — 1291 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam situasi dimana tenderdilakukan sebagai pilihan bebas (seandainya proses seleksimerupakan tender, halmana ditolak), penyelenggara akanmenjaga dan mengawasi agar tidak terjadi persengkokolan ataukecurangan di antara para peserta untuk mengatur/memenangkansalah satu peserta yang tidak qualified/tidak bermutu, dan tidakmungkin pula terjadi bersekongkol antara penyelenggara denganpeserta untuk memenangkan salah satu peserta.
Put.No. 305 K/Pdt.Sus/2012177.178.dimana proses seleksi dilakukan sebagai pilihan bebas,penyelenggara akan menjaga dan mengawasi agar tidak terjadipersengkokolan atau kecurangan di antara para peserta untukmengatur/nemenangkan salah satu peserta yang tidakqualified/tidak bermutu.
Tentu saja siapapun tidakmungkin meminta/menginginkan teknologi yang tidak terujidan teknologi kualitas rendah.Kesimpulan Termohon Kasasi berarti bahwa walaupunteknologi peserta tertentu tidak berkualitas/bermutu, pihaktersebut haruslah ditunjuk sebagai pemenang. Kesimpulantersebut tidak dapat dibenarkan dari segi bisnis danhukum.
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
139 — 69
20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya operasionalKUPT Kecamatan dan dana tersebut diambil dari dana BOS (BantuanOperasional Sekolah) sekolah dasar SeKabupaten BimaBahwa usulan tersebut sempat tidak disetujui oleh para KUPT karenabiayanya yang dianggap terlalu besar dan menyalahi aturan mengenaidana BOS yang mana seharusnya dana BOS dikelola oleh masingmasing sekolah, namun Terdakwa menjawab bahwa SAYA SUDAHMEMBUAT TIM PENYUSUNAN SOAL YANG LEBIH BERKOMPETENDAN MENGHASILKAN SOAL YANG LEBIH BERMUTU
170 — 76
Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdayasaing kuat baik di pasar dalam negeri ataupun internasioanl; danPutusan Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 48 dari 138 Halaman1.
Terbanding/Tergugat I : BOBBY VALENTINO HALIM
Terbanding/Tergugat II : ALEX HENDRAWAN
Terbanding/Tergugat III : RANDY GWAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. LINGKAR JAYA TIRTA
Terbanding/Turut Tergugat I : PD. PASAR JAYA
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS ESTHER SETIAWATI SANTOSO,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : NOTARIS HENDRA WISMAL, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : NOTARIS SUHARDI HADI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : NOTARIS MALA MUKTI, SH
511 — 332
Jaya;(3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pasar Jaya sebagai Badan Hukum berhak melakukan usahausahaberdasarkan Peraturan Daerah ini;Ketentuan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara (UU BUMN) (bukti T.II/IIl22) menyatakan :Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yangseluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yangbertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang bermutu
880 — 1171
TERGUGAT telah bersalah karena lalai mengawasi seluruhperbuatan dan tindakan dokterdokter yang berpraktik di RS ASRI(TERGUGAT 1), yaitu TERGUGAT Ill dan TERGUGAT VN,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata.Bahwa TERGUGAT Il telah terbukti melakukan Perbuatan MelawanHukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UndangUndangNo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di mana sebagai penyelenggarakesehatan TERGUGAT wajib melaksanakan secara bertanggung jawab,aman dan bermutu, namun ternyata
Terbanding/Penggugat I : PT GALATTA LESTARINDO
Terbanding/Penggugat II : PT SARANA ADYABOGA AGUNG
Terbanding/Penggugat III : CV ANUGERAH JAYA
Terbanding/Penggugat IV : CV BERSAMA JAYA
Terbanding/Penggugat V : CV PRIMA INDAH LESTARI
Terbanding/Penggugat VI : CV NUSA ABADI JAYA
Terbanding/Penggugat VII : CV DWI PUTRA MANDIRI
Terbanding/Penggugat VIII : CV TUNAS PELITA JAYA
Terbanding/Penggugat IX : CV GRAHA PRIMA LESTARI
149 — 98
Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemenuhan hayjat hidup orang banyak;d. Menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan oleh sektor swasta atau korporasi;e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepadapengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.Halaman 107 dari 128.
50 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 31 s/d Pasal 37 Peraturan PemerintahNomor 44 Tahun 1995 Tentang PerbenihanTanaman;Tujuannya dilakukan sertifikasi adalah untukmengetahui sebuah bibit sebagai bibit unggul makaharus dilakukan sertifikasi dan memberikan jaminanbahwa benih yang akan disalurkan tersebutmerupakan benih bermutu sehingga meningkatkanproduktivitas; Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUSKOTTO selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernahmelakukan sertifikasi terhadap anakan kelapa sebelumdilakukan penyaluran ke titik bagi
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
dr. MARLIANA LUBIS,M.Kt
161 — 32
Direktur RSUD Batu Bara pada tahun2016 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara NO.800/0564tanggal 15 Februari 2016.Bahwa adapun tugas saksi salah satunya adalah mengkoordinasikanpelaksana upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil gunadengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakansecara serasi terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan,melaksanakan upaya rujukan pelaksanaan pelayanan yang bermutu sesuaidengan standar pelayanan rumah sakit.Bahwa Tugas, fungsi
145 — 108
Namun Tergugat Ill belummemberikan solusi yang tajam dan bermutu, dan terkesan membiarkantindakan Tergugat II yang menerbitkan Surat Analisa Promosi abalabaltanpa disertai alasan yang memadai.Penggugat telah menyampaikan teguran kepada Para Tergugat II danTergugat Ill melalui Somasi tertanggal 27 Maret 2017 (Bukti P5) danSomasi II tertanggal 11 April 2017 (Bukti P6) untuk meminta Klarifikasitertulis/resmi terkait penolakan promosi SrAD Penggugat dari Tergugat IIdan Tergugat Ill.Pada tanggal 17 April
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
353 — 284
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:(1)Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wayjib belajarwajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan programwajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar NasionalPendidikanSatuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajarmenerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungansekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuanpendidikan yang bersangkutanHalaman 21 dari
570 — 618
Memberikan sumbanganbagi perkembanganperekonomian nasional pada umumnya dan penerimaanpada Negara pada khususnya;Mengejar keuntungan;Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedianbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadaibagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;4. menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belumdapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepadapengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, danmasyarakat;Bahwa sesuai
Memberikan sumbangan bagi perkembanganperekonomian nasional pada umumnya dan penerimaanpada Negara pada khususnya;Mengejar keuntungan;Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedianbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadaibagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;4. Menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belumdapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;5.
206 — 83
Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu,artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturanhukum dan kehendak pihakpihak yang berkepentingandalam arti yang sebenarnya, bukan mengadaada.
46 — 11
memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa pekerjaan saksi adalah swasta dan bekerja disalah satu pabrikpembuatan meubeler di Surabaya ;Bahwa saksi menjadi perantara jual beli Meubeler antara Toko SehatSubur dengan pabrik dimana saksi bekerja.Bahwa Meubeler yang diproduksi oleh Pabrik dimana saksi bekerja adayang pakai merk dan ada yang tidak pakai merk tetapi kualitasnya sama,itu hanya tergantung kepada sipembeliBahwa pabrik dimana saksi bekerja tidak ada membedakan mutu dansemua barang yang dikeluarkan bermutu
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
155 — 80
apabila PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menilai demikian maka seharusnya maribersamasama mencarikan solusinya, apakah dengan mengganti kepalasekolah atau staf pengajar yang dianggap sudah tidak berkompeten ataumanagement sekolah diperbaiki, sebab melihat tujuan Yayasanberdasarkan surat gugatan adalah sama dengan Pemerintah khususnyaPemerintah Provinsi Riau yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melaluipenyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas Sumber dayamanusia melalui sekolah yang bermutu
133 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Menpan tentang standar audit, sehingga hasilaudit BPKP tidak bermutu, tidak valid, melanggar hukum dan cacat hukum,karena berdasarkan ketentuan tersebut bahwa standar audit merupakankriteria atau ukuran mutu yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasanintern pemerintah dalam melakukan audit.