Adhicipta Engineering Consultant sebagai CommunityAdvisor dalam Program NUSP2 Skala Lingkungan di Kota Sukabumi sejakHalaman 5 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDGtanggal 01 September 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagaimanatertuang dalam kontrak kerja nomor : HK.02.03/ NUSP2/VIII/03/2015 padatanggal 25 Agustus 2015 yang bertugas sebagai pendamping masyarakatserta memfasilitasi pelaksanaan program NUSP2 pada tingkat kelurahandan di tingkat masyarakat;Bahwa untuk alokasi anggaran Program

Adhicipta Engineering Consultantsebagai Community Advisor dalam Program NUSP2 Skala Lingkungan diKota Sukabumi sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tahun2018 sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja nomor : HK.02.03/ NUSP2/VIII/03/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015;Bahwa terdakwa selaku Pendamping Masyarakat atau Community Advisor(CA) bertugas sebagai pendamping masyarakat serta memfasilitasipelaksanaan program NUSP2 pada tingkat kelurahan dan di tingkatmasyarakat.

Majid Ibrahim, Cot Teungoh, Kota Sigli, Kabupaten Pidieberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: UP.02.03/8211.07/IV/2020Halaman 2 Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT BNAtanggal 2 April 2019, selanjutnya disebut Turut Terbanding VI semulasebagai Turut Tergugat VII;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Februari2021, Nomor 17/PDT/2021/PT.BNA tentang penunjukkan Hakim Majelisuntuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;Berkas perkara dan semua

Surya Kencanakepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) karena dananya belum tersediadalam DIPA dengan dilengkapi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor :05/PANPEN/Cathlab/RSSN/2013 tanggal 18 Februari 2013, setelah dananyaada di DIPA Revisi ke 5 nomor 024.04.2.257847/2013 tanggal 20 Agustus2013 tentang pembayaran tunggakan tahun yang lalu, maka untukmelakukan pembayaran harus dilengkapi dengan audit atau verifikasi BPKP.Untuk itu. pada tanggal 5 Juli 2013 dengan Nomor suratPL.02.03/1/1519/20138 KPA

SK Dana Permohonan Pencairan Sisa Nomor: 2415/SKSP/BKT/V/2013 tanggal 31 Mei 2013;Bukti No. 27A: Surat dari Direktur RSSN Bukittinggi telah mengirim suratkepada Perwakilan BPKP Propinsi Sumbar dengan surat nomor:PR.02.03//1519/2013, tertanggal O5 Juli 2013, perihal: PermohonanVerifikasi dari BPKP tentang Pembayaran Sisa Pekerjaan PengadaanCathlab tahun 2012;Bukti No. 27B: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Sumatera Barat mengeluarkan Laporan Hasil Verifikasi atasPembayaran

Tergugat I, tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 14 Januari 1981, Lakilaki,02.03.Islam, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, GolonganDarah B, alamat : Kota Yogyakarta. Sebagai Tergugat ;Tergugat Il, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Maret 1946, Umur 70tahun, Perempuan, Islam, SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,alamat : Prop. Banten. Sebagai Tergugat Il;Tergugat Ill, Pendidikan Strata Tiga (S3), beralamat di Prop.

Sumlang, SH yang berkantorpada FSS Law Office&Partners, serta Turut Tergugat II hadir Trey Berhimpong,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:UM.02.03/015415/010157 tertanggal1 Oktober 2019yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBitung,sedangkan Tergugat VIII, serta Turut Tergugat tidak pernah hadir, dantidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangansehingga, perkara ini dilanjutkan secara kontrakditoir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara

Sita Jaminan;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Penetapan KetuaPengadilan Negeri Makassar Nomor:43/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 15 Mei 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita AcaraPengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan Nomor:43/Pdt.G/2012/PN.Mks, tanggal 17 Mei 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat KepalaKantor Pertanahan Kota Makassar Nomor:HP.02.02/109373.71/VI/2019, tanggal 11 Juni2019, Perihal Permintaan Menyerahkan Sertipikat;Fotokopi sesuai dengan aslinya PengumumanNomor: 1180/Peng73.71.HP.02.03

aslinya SK No: 280/SK-64.72.HP.01/IX/2021 Tentang perubahan penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;

lembar lampiran PanitiaPeneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditanda tangani pembuat risalah rapatYAYA SUHAYA selaku Sekretaris, mengetahui ARIF WITONO selaku Ketuayang dilampiri 2(dua) lembar risalah rapat Pembangunan Jalan Baru SentulPuncak TA2013 ;1 (satu) exemplar copy surat No.KU.01.BU/631 tanggal 12 Nopember 2013perihnal pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Ta2013 dariKementerian Pekerjaan Umum kepada Ketua POKJA Pekerjaan KontruksiWilayah Il Jawa Barat ;1 (satu) exemplar copy surat No.KU.02.03

lembar lampiranPanitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditanda tangani pembuatrisalah rapat YAYA SUHAYA selaku Sekretaris, mengetahui ARIFWITONO selaku Ketua yang dilampiri 2(dua) lembar risalah rapatPembangunan Jalan Baru SentulPuncak TA2013 ;1 (satu) exemplar copy surat No.KU.01.BU/631 tanggal 12 Nopember2013 perihal pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Ta2013 dariKementerian Pekerjaan Umum kepada Ketua POKJA PekerjaanKontruksi Wilayah ITI Jawa Barat ;1 (satu) exemplar copy surat No.KU.02.03

Nomor 778/Eks16100/KU.02.03/VII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, tentang hakhakyang diterima oleh ahli WarisPewaris, yang telah meninggal dunia, Alatbukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah puladilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti:P.2.b;. Foto Copy Surat dari BPJS.

Bukit Asam (Persero) Tok No. 778/Eks16100/KU 02.03/VII/2015, tgl 12 Agustus 2015 dan Rekening BankMandiri Tergugat. No. Rek 1120005050724, dihubungkan denganBukti T36, T37 dan T38 maka terdapat fakta hukum bahwa:Tergugat mengakui telah menerima uang santunan dari PT. BukitAsam (Persero) Tok SebesarRp 224.169.130, menerima UangTunjangan HariTua (THT) dari AJB Bumiputera 1912 SebesarRp65.434.443, dan menerima Uang Tunjangan HariTua (THT) daridari PT. Taspen (Persero) SebesarRp 7.922.200..

Pewaris(Pewaris)8 Bukti: Surat SM SDM PT No. 778/EksP2.b 16100/KU.02.03/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 20145 Hal. 298 dari 495 hal Put. No. 0786/Pdt.G/2015/PA.ME. beserta lampiran 9 Bukti: Surat dari BPJS ketenagakerjaan Cab. Muara enimP2.c No. B/4246/072014, tanggal juli 201510 Bukti: Copy rekening Bank Mandiri An.

Nomor 778/Eks16100/KU.02.03/VII/2015, tanggal 12 Agustus2015, tentang hakhak yang diterima oleh ahli Waris Pewaris, telahbermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, maka secara formildan materil Majelis Hakim menilainya sebagai bukti sempurna dan mengikat.Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapatsepanjang berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai uangkonpensasi dan pensiun Pewaris, dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T. 35 dan T.

HK.02.03/PkPhase 3/01 DariKementerian PUPR, dengan kegiatan lanjutan memulai penentuan batasbatas melalui survey bersama antara PPK Lahan PPK Fisik Konsultandan Kontraktor, adapun maksud dan tujuan untuk memastikan kembali ROWKa (Red Of Way Kanan) dan ROW Ki (Red Of Way Kiri) atau lazimnyadisebut dengan batas kanan dan batas kiri, dimana dalam catatan surveyorsudah memiliki koordinate untuk masingmasing titik batas pada wilayahkerja Tol Cisumdawu;3.

Pembentukan Tim Pelaksana Propinsi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2011. 6. 1 (satu) Bundel Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Repiblik Indonesia Nomor : 82 /KPTS/M/2011 tanggal 31 Maret 2011 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2011. 7. 1 (satu) Bundel Foto Kopi Surat Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Ciptakarya Direktorat Pengembangan Permukiman Nomor : PR.02.03

Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMBBahwa menurut Sidang Panitia Pertimbangan Landreform yang dituangkandalam Berita Acara Nomor : 16.1/BA/15.05/X1/2015 Tanggal 19 November 2015diperkuat dengan Hasil Pendataan IP4T Tahun 2016 sesuai SK Kepala KantorPertanahan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 35/KEP15.05/II/2016 dengancakupan luas 341,52 Hektar dan Pendataan IP4T Tahun 2019 sesuai denganKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JambiNomor : 292/SK15.NP.02.03/IX/2019 Tanggal 30 September

Bank Bukopin Cabang Palu;

;

Rencana Action Plan Penyelesaian Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 07 Agustus 2018;

lampiranPanitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditanda tangani pembuat risalahrapat YAYA SUHAYA selaku Sekretaris, mengetahui ARIF WITONO selakuKetua yang dilampiri 2(dua) lembar risalah rapat Pembangunan Jalan BaruSentulPuncak TA2013 ;102. 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.01.BU/631 tanggal 12 Nopember2013 perihal pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Ta2013 dariKementerian Pekerjaan Umum kepada Ketua POKJA Pekerjaan KontruksiWilayah II Jawa Barat ;103. 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.02.03

lampiranPanitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditanda tangani pembuat risalahrapat YAYA SUHAYA selaku Sekretaris, mengetahui ARIF WITONO selakuKetua yang dilampiri 2(dua) lembar risalah rapat Pembangunan Jalan BaruSentulPuncak TA2013 ;103. 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.01.BU/631 tanggal 12 Nopember2013 perihal pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Ta2013 dariKementerian Pekerjaan Umum kepada Ketua POKJA Pekerjaan KontruksiWilayah II Jawa Barat ;104. 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.02.03

lampiran PanitiaPeneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditanda tangani pembuat risalah rapatYAYA SUHAYA selaku Sekretaris, mengetahui ARIF WITONO selaku Ketuayang dilampiri 2(dua) lembar risalah rapat Pembangunan Jalan Baru SentulPuncak TA2013 ;103) 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.01.BU/631 tanggal 12 Nopember 2013perihal pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Ta2013 dariKementerian Pekerjaan Umum kepada Ketua POKJA Pekerjaan KontruksiWilayah I Jawa Barat ;104) 1 (satu) exemplar copy surat No.KU.02.03

(Fotokopi sesuai dengan asl1);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten MinahasaNomor : HP.02.03/9071.02/V/2020, tanggal 6 Mei 2020kepada Herlyany Tumewu, Freddy Kaunang, SunartoHadipriyatno, Theresia Angow Dan Benito YemmyLeonardi. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pengantar SK dari Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor :280/SP71.M.01.01/11/2020, tanggal 25 Februari 2020kepada Herlany Tumewu, dkk.

Jabatan Administrator Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanggal 20 September 2021;

(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/196 /M.SM.02.03 /2019 tanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01.03/Menkes /475/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditujukan kepadaMenteri PANRB Hal Tanggapan atas Surat MengenaiStatus dan Kedudukan PNS yang menjadi Ketua/AnggotaKKI (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01.03/Menkes/461/2019 tanggal 19 Agustus 2019

. : UM.02.03/PPK.IR.I/02 tanggal 03 Juli 2009;

Purbalingga tentang Ringkasan Analisis GIS Rencana Peruntukan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (RP3T) dalam rangka Penerbitan Surat Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Bendung Slinga Nomor : 460/01/RP3T/VII/2009 tanggal 26 Juli 2009;

KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor4/1176/HI.01.00/XI/2020, tanggal 26 November 2020 Hal:Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota diJawa Barat (Sesuai dengan fotokop)): Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor:561/ /Xl/Depeprov, bulan November 2020 Hal: KronologisPenetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSk)Bekasi, Bogor dan Karawang (Sesuai dengan fotokopi) ;: Surat Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan SosialPemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor5738/HK.02.03

Pati Nomor: 141/72/VV/2011 tanggal 6 Juni2011.5) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Perumahan atas namaMenteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 101/SM.5/UM.02.03/XV2011 tanggal 1Nopember 2011 tentang Alokasi Kabupaten /Kota Penerima BSPS APBNP 2011.6) Fotocopy Surat Kepala Bappeda Kabupaten Pati Nomor 050/1809/2011 tanggal 15Nopember 2011, mengusulkan 11 lokasi kegiatan dan 3 BKM/UPK Kegiatan BSPSAPBNP 2011 Kabupaten Pati sebanyak 400 unit7) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan