Ditemukan 1246 data
71 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanaman kelapa sawit di atas tanah terperkara samasekali tidak berdasar kepada fakta objek/tanah terperkara berada di dalamiin lokasi Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) tetapi apakahTermohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) telah melakukanpembebasan atas objek/tanah terperkara karena Pemegang ijin lokasitidak mempunyai hak apapun termasuk hak penguasaan atas tanah yangditunjuk dalam ijin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskan olehPemegang ijin lokasi, sehingga pertimbangan hukum Putusan Majelisa
75 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3210 K/PDT/1984 adalahpengaturan tentang Eksekusi Hipotik dan bukan Eksekusi HakTanggungan; Tidak mungkin suatu UndangUndang yang ada sebelum diterbitkansuatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian mencantumkanperaturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan olehMajelis a quo adalah sesat;Pertimbangan hukum Majelis a quo yang mendasarkan pada PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sesat, karena Majelisa
118 — 58
Majelis Hakim kamimohon agar dapat mengadili dan memutuskan oleh MajelisA. DALAMEKSEPSI. e Menerima Eksepsi TergugatI. B. DALAM POKOKPERKARA. 1. Menyatakan gugatan ini ditolak untuk seluruhnya/setidaknyadinyatakan tidak dapatditerima. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkaraini. 3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya.
H. Achmad Duri
Tergugat:
Kepala Desa Watu Agung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
252 — 643
., Panitera Penganti pada Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat Prinsipal.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISA. RIZIKI ARDIANSYAH, SH.,MH. DR. SYOFYAN ISKANDAR, SH.,MH.EKO YULIANTO, SH.,MH.PANITERA PENGGANTI,RONY JULISTIONO, S.H., M.H.Perincian Biaya:1. PNBP (Pendafaran,Panggilan/Putusan Nomor : 82/G/2019/PTUN.Smg.
63 — 16
Lrt tanggalFebruari 2016 oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa ketentuan mengenai AZAS NEBIS IN IDEM pihakTERBANDING menerima dengan baik putusan yudex faktieputusan a quo hal. 62 alinea terakhir s/d putusan hal. 64 alineapertama pertimbangan hukum dimaksud menjawab keberatan PARAPEMBANDING menyangkut AZAS NEBIS IN IDEM yang oleh majelisa quo telah dilakukan dengan analisa hukum yang tepat danbenar berasarkan pasal 1917 KUHPerdata serta aturan danyurisprudensi yang telah dipertimbangkan
1.FAISAL NURDIANSYAH Bin NURDIN YAHYA
2.NOVI DARASELLA NURDIANTHY Binti NURDIN YAHYA
3.SAIDINAL DIXIE NURDIMANSYAH Bin NURDIN YAHYA
4.JALALUDDIN JAFF BIN JAFAR
Tergugat:
1.Hj. MARDIANA binti H. YAHYA
2.Hj. ZURAINI JAFF binti JAFAR
3.SYAHRIZAL bin M. SYAH MUHAMMAD
4.NASTALIA NURSANTI binti NURDIN YAHYA
5.ARYANUGA MUKHTADDIN Bin NURDIN YAHYA
80 — 27
., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu olehMahmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para PenggugatKonpensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya dan para Tergugat Konpensi/paraPenggugat Rekonpensi/kuasanya;Ketua MajelisA.
81 — 13
seolaholah uangmiliknya Terdakwa sendiri, dan oleh terdakwa tidak pernah diserahkan kepadakorban Witjaksono Angki Widiasworo, sehingga korban Witjaksono AngkiWidiasworo dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut;Bahwa perbuatan terdakwa yang masih menguasai uang yang menjadi hakkorban Witjaksono Angki Widiasworo padahal jual beli tanah milik korbanWitjaksono Angki sudah selesai adalah merupakan suatu tindak pidana yaitupenggelapan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ketua Majelisa
68 — 14
Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Rembang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi PenasehatHukum Terdakwa;Hakim Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisA. A. A. DIAH INDRAWATLI, SH., MH. ANTYO HARRI ETYYUSTISIA PERMATASARL SH. Panitera PenggantiSUSI WIDYOWATIHalaman 59 dari 59 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Rbg
HASAN, S.H.,M.H
Terdakwa:
RUDI KUSTANTONO
222 — 160
denganmenghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamaka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif keduatersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamDakwaan Alternatif Kedua mengandung unsurunsur sebagaiberikut :Unsur Kesatu : Seorang priaUnsur Kedua : Yang turut serta melakukan zinaUnsur Ketiga : Padaha diketahui yang turut bersalah telah kawinBahwa mengenai unsur kesatu Seorang pria mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Majelisa
194 — 88
dibayarkan dulu kepada Tergugat Rekonpensi /PenggugatKonpensi, Tergugat Il Rekonvensi/Turut Tergugat Il Konvensi, Tergugatll Rekonvensi /Turut Tergugat Ill Konpensi, Tergugat WMRekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi dan/ataupun kepada pihaklainnya.15.Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonpensi ini tidak menjadi siasiaapabila dikabulkan, maka Penggugat Rekopensi berhak dan beralasanpula kiranya apabila Penggugat Rekonpensi mohon kehadapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan ini agar melalui Ketua Majelisa
57 — 6
Tanjunganom dan itu bukan harta gono gini denganPENGGUGAT 1 ;e Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang disampaikan diatas.Mohon kiranya Majelisa Hakim Pengadilan Agama NganjukMengadili/memutuskan yang amarnya sebagai berikut :PRIMER :1. Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya.2. Menetapkan KASMO telah meninggal dunia di Kedungsuko padatanggal 5 Maret 2006.3. Menetapkan ahli waris alm. KASMO yaitu :471. PENGGUGAT 1 (XXXXXXXiistri) ;2. PENGGUGAT 2 (XXXXXXX/anak perempuan) ;3.
83 — 19
Abdullah Achmad ;sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa atas petitum gugatan tersebut Penggugat Konvensitidak mengajukan bukti ke persidangan, sedangkan Tergugat Konvensi, TurutTergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi II telah mengajukan buktiberupa 1 orang saksi ke persidangan, namun keterangan saksi tersebut telahdikesampingkan oleh Majelisa Hakim, dengan keadaan demikian MajelisHakim menilai
106 — 95
Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiriPenggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasa hukum masingmasing;Halaman 109 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Padt.G/2020/PA.CbdKetua MajelisA. Mahfudin, S.Ag.,M.H.Hakim AnggotaDrs. M. Aminudin.,M.H.Hakim AnggotaRojudin, S. Ag.,M.Ag.Panitera Pengganti,Ade Rinayanti, S. Ag.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,002. BiayaATK Perkara :Rp 50.000,003.
116 — 64
FIRDAUS,SH.MH sebagai Hakim Ketua MajelisA.
257 — 90
Oleh Sebab itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VII, dan Para TurutTergugat memohon kepada Yang Mulia Majelisa Hakim yang memeriksa perkaraaquo, agar mempertanyakan kepada Para Penggugat untuk membuktikan bentuk SuratKeputusan Dewan Pertimbangan yang dimaksud.Bahwa sedang mengenai masalah Surat Bimas Kristen Kementrian Agama RepublikIndonesia No.
1.IMAM RAMDHONI, S.H.
2.INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
SUWANDA RUSLAN alias WAWAN
145 — 71
., danTerdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua MajelisA. RUDI, SH. SAPTONO, SH.,MHDi FERNANDO, S.,Si., SHPanitera PenggantiDAYLI TIGOR NAINGGOLAN, SHhalaman 80 dari 80 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.
41 — 23
Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm APS & Partners,beralamat di Jalan Cemara Raya No.2 4 Jaka Permai Bekasi Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 11 April 2012 ;Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca : 27222222 n enna1 Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 240/PID.B/2012/PN.JKT.UT, tanggal 20 Februari 2012, tentang penunjukan Majelisa Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 240/PID.B/2012/PN.JKT.UT, tanggal 24 Februari
1.IMAM RAMDHONI, S.H.
2.INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
PAULINA SINCE WAY
140 — 70
,Penuntut Umum KejaksaanNegeri Sorong dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua MajelisA. RUDI,SH. SAPTONO, SH.,MHDi FERNANDO, S.,SI., SHPanitera PenggantiDAYLI TIGOR NAINGGOLAN, SHHalaman 79 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.
203 — 60
depositodimaksud.5) Mengenai sumpah pemutus, seharusnya dilakukan olehPenggugat Rekonvensi, terutama dalam hal pembunuhanterhadap Dr.Djohar Djalil.Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas,gugatan rekonvensi harus ditolak seluruhnya, karena tidakdidukung oleh bukti bukti yang sah menurut hukum, karena ituTergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan AgamaJakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar, sebelum memutusperkara, Tergugat Rekonvensi / Penggugat mohon kepada BapakKetua Majelisa
Terbanding/Penggugat I : Syarifuddin Sirait, SP
Terbanding/Penggugat II : Nur Asli Pujiono
Terbanding/Penggugat III : M. Nur Hasyim Manurung
Terbanding/Penggugat IV : Karinam
Terbanding/Penggugat V : Payan Sinurat
Terbanding/Penggugat VI : Muhammad Masrob
Terbanding/Penggugat VII : Parlin Manik
Terbanding/Penggugat VIII : Japenri Silalahi
Terbanding/Turut Tergugat XVII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge Cq Kepala Desa Gotting Sidodadi
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge
Terbanding/Turut Tergugat XIX : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat XX : Suyanti
Terbanding/Turut Tergugat XXI : Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marisi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jaunur Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat X : Jahisar Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XI : Hotler Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tiarma Samosir
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jemi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Mariana Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XV : Jesron Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Jerri Butar Butar
82 — 35
,Tergugat V, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan X harusjuga di masukan dalam gugatan perkara a quo ;Bahwa ketika judex facti Pengadilan Negeri Kisaran merubah redaksi denganmengatakan Tergugat yang melakukan Perbuatan melawan hukum, haltersebut adalah hak sepenuhnya milik Majelis Hakim yang tidak bisa diganggugugat, lagi pula Hakim bukan saja merupakan corong undangundang, akantetapi Hakim juga sebagai pembuat hukum (jidge made law), dengan demikianapa yang telah di putus Majelisa