Ditemukan 1235 data
121 — 61
Interkon Kebon Jeruk( dalam pailit ) di Pengadil an Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, tercatat hanya berupa : Tanah Matang, TanahKavling dan Inventaris berupa Mobil Truk sampah, Tong sampah,dan lain lain. Tidak ada satupun Ruko di Intercon Plaza yangmenjadi asset pailit PT. Interkon Kebon Jeruk ( dalam pailit ).Penggugat memiliki bukti Hukum dari Pengadilan Negeri JakartaPusat ;Bahwa sdr.
90 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertanyaan terakhir Ketua Majelis Hakim tersebut mau tidak mau,suka atau tidak suka, harus dikatakan sama sekali tidak menunjukan kualitasseorang Hakim profesional yang sebagai pengadil, seharusnya obyektif danimparsial untuk mencari kebenaran materiil.
ZAENAL ABIDIN SIMARMATA, SH
Terdakwa:
ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc
422 — 261
tersebut, namun keterangan yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan suatu perkara pidanaketerangan didepan persidanganlah yang lebih diutamakan.Bahwa JPU seharusnya tidak terlalu jaun memasuki areal kekuasaanhakim yang mendalilkan bahwa Hakim tidak berwenang menginterfensilembaga KEPOLISIAN untuk memerintahkan instansi tersebut, denganperintah hakim kepada KAPOLDA untuk mengembalikan denganmenerima kembali Terdakwa di jajaran Kepolisian, padahal dengan segalakewenangannya sebagai pengadil
91 — 20
dalam mempertimbangkan beratringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dariTerdakwa;Menimbang, bahwa jika hanya berpedoman pada perbuatan/tindak pidana yangdilakukan saja tanpa melihat mengapa perbuatan tersebut bisa terjadi, saja maka tentu kitaakan menjadi robot yang secara kaku/strict menghukum orang dengan dasar ancamanyang terdapat dalam pasal yang dilanggar tanpa mau tahu mengapa perbuatan/tindak pidanatersebut dapat terjadi, sementara Pengadilan adalah lembaga pengadil
Terbanding/Penggugat : P.T. Citra Damai Putra
505 — 350
kepada MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara memerintahkan Terbandinguntuk memenuhi serta mematuhi setiap ketentuan yang dituangkan dalamPPJB No. 22 serta menerima dan mengabulkan dalildalil serta tuntutanPembanding dalam Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.Dengan mempertimbangkan halhal yang telah Pembanding uraikan di atas,maka telah cukup berdasar dan beralasan bagi Pembanding untuk memohonagar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang arif dan bijaksana,selaku pemeriksa dan pengadil
1.RADEN WISNU BAGUS WICAKSONO SH, M.,Hum.
2.AGUS KHAUSAL ALAM SH
3.Nugraha SH
4.MUHAMMAD MA'RUF., SH., MH
5.EKO NURLIANTO, S.H.
6.LUDY HIMAWAN, SH., MH.
7.EDWIN I BESLAR.SH
8.ANGGIA YUSRAN, SH
9.KHAREZA MOKHAMAD THAYZAR, SH., MH.
10.DANY ARI SUBAGIO, SH
Terdakwa:
1.BUKON KOKO HUKUBUN
2.YEREMIAS FARFARHUKUBUN ALS JUTA ANAK DARI ABRAHAM FARFARHUKUBUN
343 — 135
Membebankan biaya perkara kepada negara.Dan atau jika Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa dan Pengadil PerkaraAquo berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono).Menimbang bahwa atas eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnyasecara tertulis tertanggal 20 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut :1.
64 — 8
RAKHMAT FAUZI, sebagai Anggota (seharihari bertugas sebagaiPengelola Administrasi pada Pengadil.4. KHMAD MUZAKIR, SH.I, sebagai Anggota..5. ERFANSYAH, ST, yaitu saksi sendiri sebagai Anggota.Tugas dan tanggungjawab Panitia adalah :a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan.34b. Menyusun dan menyiapkan HPS untuk ditetapkan oleh PPK atauKPA.c. Menyiapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh PPK atauKPA.d.
35 — 4
WULAN PURNAMASYARI Nomor. 1601CLU06011201017487, tertanggal 6 Januari 2019, adaperbaikan / ganti namanya dari nama WULAN PURNAMA SYARI digantimenjadi MONICA DELIA SYAPUTRI yang mana akte kelahiran anak pemohonsekarang sangat diperlukan untuk anak pemohon melengkapisyarat :melengkapi Administrasi Kependudukan Sekolah, melamarpekerjaan, dan lainlain anak pemohon;e Bahwa untuk memperoleh atas Akte Kelahiran anak pemohon tersebut harus atasPenetapan dari Pengadil;an Negeri Baturaja;e Bahwa untuk kelengkapan
458 — 811 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak terbayang jika para pelaku kejahatanmendapatkan hukuman yang tidak serius dan akan terus dapat mengulangiperbuatannya, dan akan terus mendapatkan keuntungan dari kejahatanasalnya (predicate crime);Ketentuan Pasal 28 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut,tidaklah berlebihan, karena Hakim sebagai Sang Pengadil haruslahmengutamakan keadilan bagi masyarakat dari pada keadilan bagi pelakumaupun bagi korban.
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa seperti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada point 4 dalamputusan Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara Nomor18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yang amini oleh putusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20Oktober 2016 tersebut di atas, maka Para Pengadil/Para Penegak Hukumyang lebih berpengalaman atau lebih mumpuni seharus punya pengetahuan,Hal. 111 dari 231 hal. Put.
118 — 82
pendidikan tahun anggaran 2009 ; Bahwayang menerbitkan SK. pendamping adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan tapi yang ketik adalahdinas; Bahwayang buatlaporan akhir/SPu dari pekerjaan itu adalah pendamping ;Menimbang, bahwa berdasarkan identifikasi terhadap keterangan saksisaksi, keterangan abhli,keterangan terdakwa yang telah didengar di depan persidangan, dan barang bukti yang telah diajukan dandiperiksa di depan persidangan serta bukti petunjuk, maka majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadil
96 — 34
General Medical Suplier sebagai Distributor untukmenyalurkan alat kesehatan di Wilayah Sumatera Utara.Halaman 119 dari 258Putusan Pengadil an TipikorNomor : 11 O/P id.Sus.K/2013/PN. Mdn. Bahwa Johan Winata ada melakukan pemesanan untuk pembelian alatkesehatan yang ditujukan kepada PT. Graha Health Care Indonesia dengansurat pesanan (purchase order/PO), Nomor : 066/GMS/PON/12, tanggal 4September 2012, dengan rincian pesanan : No. Nama Barang Merk Type Qty1. Fetal Monitor Aeon A 100 B 17 unitID.
698 — 1321 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, pengabaian pemeriksaanahli ini mengakibatkan Majelis Judex Factie telah gagal untukmenjalankan tugasnya sebagai pengadil yang wajib memeriksaperkara dengan menghormati hukum acara yang berlaku.IV.B. PERMOHONAN PEMERIKSAAN AHLIHal. 201 dari 446 hal. Put.No. 305 K/Pdt.Sus/201210. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undangundang Nomor 1411.Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo.
299 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kantor Per Tergugat 6 dalam Per Tergugat 48 dalamtanahan Kabu kara a quo, Tergugat 7 perkara terdahulupatenLampung dalam Perkara di PN GunungTengah; Pengadil an Negeri; Sugih;Jakarta Pusat danTergugat 12 dalamPerkara PengadilanNegeri Jakarta Pusat II 8. Menteri Hu Tergugat 7 4dalam Tergugat 52 dalamkum dan Hak) Perkara a quo, perkara terdahuluAsasi Manusia; Tergugat 8 dalam di PN GunungRI qq.
284 — 917
Dan di sini perlu disampaikan pulabahwa Hakim hanyalah manusia biasa, artinya yang tahu akan perbuatan Terdakwayang sebenarnya hanyalah Terdakwa itu sendiri dan Tuhan yang Maha Tahu.Sebagai pemeriksa dan pengadil perkara ini, Hakim bekerja berdasarkan ketentuanketentuan hukum yang ada;Menimbang, bahwa Majelis meyakini apa yang diterangkan para saksi yangdiajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, demikian pula dari nilai pembuktiandari dokumendokumen (baik sebagai bukti surat, maupun sebagai alat