Bahwa benar tanaman jati di lokasi Oelbesak ditanamsesuai dengan ketentuan teknis proyek yakni 3 x 2meter yang membuktikan bahwa tanaman tersebut adalahtanaman milik pemerintah dan dalam Kawasan HutanNegara dan tertata rapi;29. Bahwa benar untuk mengetahui batas hutan makadipasang pal dan pilar dengan tinggi sekitar 1,25meter serta jarak antara pal yang = satu denganlainnya sekitar 200 meter sampai 250 meter;30.

1998sampai dengan Desember 2015 dan yang merekrut saksi bekerjadiperusahaan PT Dian Batara Perkasa adalah pak Edi Jasin biasa dipanggilpak Vincent ( Tergugat Ill ) ;Bahwa PT Dian Batara Perkasa adalah suatu perusahaan yang bergerakdibidang usaha spare part beralamat di Jalan Raya Panjunan RT 01 RW 03Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ;Bahwa pada awal mula saksi bekerja di PT Dian Batara Perkasa sebagaitenaga serabutan karena waktu saksi mulai masuk kerja perusahaan masihkecil belum tertata

: 01/Mamuju atas nama PT.Unggul Widya Teknologi Lestari di Desa Bone Manjing (dahulu Desa719 Perkara No. 28/G/2013/P.TUN.MksSarudu), Kecamatan Sarudu (dahulu Kecamatan Pasangkayu), KabupatenMamuju Utara (dahulu Kabupaten Mamuju) Provinsi Sulawesi Barat (dahuluProvinsi...............Provinsi Sulawesi Selatan) tersebut keseluruhan tanah yang dimaksudtermanfaatkan karena terdapat fasilitas perkebunan berupa jalan perumahanyang dihuni pekerja perkebunan dan tempat ibadah serta perkebunan sawityang tertata

Banyuwangi.Bahwa menurut sdri.RIRIN yang menyelimuti korban adalah RIRIN danPak KUSTUR.Bahwa saksi tahu luka korban setelah di lakukan Identifikasi olen petugasdari Polres Banyuwangi dan Puskesmas Srono, saksi melihat korbandengan posisi tidur miring menghadap ke utara dan luka di bagian pelipissebeiah kiri di atas telinga yang banyak mengeluarkan darah.Bahwa keadaan dalam rumah korban masih tertata rapi, ada 2 kamar disebelah TV yang berantakan tetapi saksi tidak tahu berantakan pakaiantersebut

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 10 Ayat(1) KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yangberada dalam penguasaannya kepada PA, Pasal 13 Ayat (1) Dalammelakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang.Halaman 87 dari 354 halaman Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2018/PN Mnd Bahwa rincian dana yang tertata

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 10 Ayat(1) KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yangberada dalam penguasaannya kepada PA, Pasal 13 Ayat (1) Dalammelakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang.Bahwa rincian dana yang tertata

yang memanfaatkan tanah tersebut denganmendirikan tempat ibadah berupa Masjid dan tempat pendidikan TamanKanakKanak (TK), dengan menunjuk pelaksana amanat adalahYayasan AD DIN ( Badan Hukum ), untuk dapat menyelesaikan amanatBapak H Anasrul Jambi (Alm ) dan Bapak Syahminan Zaini (Alm), makasebidang tanah yang telah di Hibahkan tersebut agar di daftarkanmenjadi tanah Wakaf dengan Penerima wakaf / Nazirnya adalahYayasan AD DIN Larangan ( Nazir Badan Hukum bukan Nazirperorangan ), dengan maksud agar tertata

bersih, teratur, tertib dan asri.Bahkan pengelolaan lingkungan SENTUL CITY oleh TERLAWAN DANTERLAWAN II justru Ssesungguhnya adalah merupakanbentuk nyatapemenuhan janji dan kewajibandari TERLAWAN sebagaipengembang guna memenuhi janjinya kepada PARA PELAWAN danwarga lainnya selaku konsumen pembeli/ pemilik rumah, dimanaHalaman 10 dari 67 halaman putusan Nomor 193/Pdt/2020/PT.BDGperumahan Sentul City sejak awal dijanjikan oleh pihak TERLAWAN ( Pihak Pengembang) lingkungannya akan dikelola dengan baik,tertata

Pada halaman belakang lokasi digunakan sebagai tempat usahaoleh Pedagang Kaki Lima yang tidak tertata sehingga seringmenimbulkan kemacetan;13. Dasar dilaksanakannya penertiban terhadap objek tanah tersebutyang menunjukkan keperdataan masih melekat an.PT.PelayaranBahtera Adhiguna adalah sebagai berikut :a. PutusanPutusan Pengadilan baik Perdata maupun Tata UsahaNegara.b. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1959 tentang NasionalisasiPerusahaanPerusahaan Maritim Milik Belanda;c.

sebagaimanadiuraikan di atas; Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya ParaTergugat pada persidangan yang telah ditetapkan telah mengajukan jawaban, yang manadalam jawaban in casu tidak hanya sebatas jawaban mengenai pokok perkara tetapi jugadisertai dengan eksepst; Menimbang, bahwa memperhatikan konstruksi jawaban Para Tergugat yang demikian,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangankannya secara gradual tersistimatissehingga menjadi pertimbangan yang selaras dan tertata

pintukamar dibuka oleh Terdakwa SARMIN Alias AMIN yang berada didalamkamar hanya korban NURHIDAYAH bersama Terdakwa SARMIN AliasAMIN;Bahwa Saat itu saksi tidak melihat darah pada diri korban NURHIDAYAH;Bahwa Saksi tidak melihat ada barang lain yang melekat pada leher ataudisekitar kepala korban NURHIDAYAH;Bahwa Saksi tidak memperhatikan mulut korban NURHIDAYAH dalamkeadaan terbuka atau tidak namun tidak ada busa atau cairan lain disekitarmulutnya ;Bahwa pada saat itu kondisi kamar dalam keadaan tertata

tidaknya Terdakwal: Bahwa atas tuntutan Oditur Militer yang memohon Terdakwal: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhaldihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistemnilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakimberpendapat Terdakwa tidak layak lagi untukdipertahankan sebagai Prajurit TNI, sSeandainyaTerdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNIdikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkansendisendi disiplin dan tata tertid dalam kehidupanPrajurit TNI yang selama ini sudah tertata

dariKerapatan Adat Nagari kepada Walinagari atas penyelesaianperkara sengketa tanah adat;Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN SwBahwa sejak saksi menjabat sebagai Walinagari pada tahun 2013,dikantor Walinagari ada arsip surat dalam perkara antaraPenggugat dengan Tergugat sedikit di kantor yang tersimpan;Bahwa gugatan atas Penggugat terhadap Tergugat sekarang iniadalah masalah tanah;Bahwa sebelum saksi menjabat Walinagari arsip di KantorWalinagari ada akan tetapi tidak tertata

Willy Rudianto alias TokeSayonara, sedangkan eksbangunan kantor PWRI cabang Sumbawa dijual kepada KoperasiTaqwa Sumbawa pada Tahun 2002;Kemudian keberadaan pasar kecil sebagaimana disebutkan olehPenggugat hanyalah sebuah pasar tradisional di lokasi tanah milikTergugatll Intervensiyang belum tertata dengan baik sebagai tempatterjadinya transaksi jual beli bagi warga penghuni kompleks asramaKodim 1607/Sumbawa dan sekitarnya, mengingat pada saat itu pasarSeketeng belum berfungsi, yang kemudian dimanfaatkan

22 Januari 2011 hal tersebutsesuai dengan dokumen yang ada dan Terdakwamembenarkan dokumen yang diperlihatkan olehPenuntut Umum berupa Akta hibah nomor : 09/ AHB/PPATS/ IV/ 2011; akta serah terima/ hibah; serta Beritaacara penyerahan berkas Yayasan Masjid Raya BaitulMakmur merupakan bukti bahwa Masjid Raya BaitulMakmur telah diserahkan dan menjadi assetPemerintah Kota Kotamobagu;Bahwa pada tahun 2011 pernah dilakukan rehabilitasipembagunan (tahap ) terhadap Masjid Raya BaitulMakmur sebagaimana tertata

II09/AD/V/2020MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangterutama di kesatuannya yang selama ini sudah tertata danterbina dengan baik.: Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetapdipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini,dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa, halhal yang memberatkan dan meringankan pidananyaserta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakimberpendapat

Akhiong, batas selatan :pekarangan Athu, batas barat : pekarangan Petrus Effendi, diusahakansejak tahun 1998, tanah kebun, luas kurang lebih 2.000 M2.24 Bahwa berbekal data yang tercatat dibuku register tersebut, petugas KecamatanMerawang mencari arsip yang tersimpan terkait pengajuan sertifikat prona sporadiktersebut, dibutuhkan waktu sekitar ( Satu ) minggu lebih lamanya, karenakebetulan kantor Kecamatan sedang direnovasi sehingga sebagian barangdipindahkan ke ruang belakang dan dalam kondisi tidak tertata

Riski yang berada di depanPos1, setelah itu SaksiI berjalan kaki menuju Pos1akan tetapi ketika sampai di halaman Pos1, SaksiHal 13 dari 73 hal Put No. 227K/PM.III19/AD/X1/2021melihat Serda Ujang Susanto sedang berdiri didepan Pos1 sambil mengarahkan pandangannya kearah Saksil, kemudian Serda Ujang Susantomengambil 1 (satu) buah kursi merk Chitos warnabiru yang sudah tertata, lalu berjalan menghampiriSaksiI dan langsung memukul mengenai lengan danleher sebelah kiri hingga Saksi sempoyongan danterjatuh

Jangan sampai dikabulkan putusan yang kenyataaneksekusinya di lapangan adalah mustahil dan menimbulkan akibat hukumkekacaubalauan di lapangan bagi seluruh pemilik tanah se Kelurahan Kedoyayang sudah tenteram dan sudah tertata rapi pemetaan haknya berdasarkanhukum pada Buku Tanah Kantor Pertanahan, hanya karena memaksakandikabulkannya tuntutan hak PENGGUGAT yang tidak jelas lokasi keberadaandan alas haknya ; 4 TERGUGAT I Tidak Mengurug, Memagar dan Menguasai TanahPENGGUGAT : Bahwa karena PENGGUGAT

untuk tambak udangvaname tersebut +1 Ha (hectare) atau 100000 m2; Bahwa Saya belum mempunyai ijin terkait pembukaan tambak udangvanameli yang masuk kawasan perhutani tersebut; Bahwa Pada tahun 2018 saya yang saat itu tergabung dalam ORMASLGMI (LEMBAGA GARUDA MUDA INDONESIA) mengetahui kondisiHalaman 45 dari 63 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/LH/2021/PN Trklingkungan di seputaran Pantai Cengkrong yang menurut kami tidak terurusdengan baik, yang mana dalam lokasi tersebut terdapat muara sungai yangtidak tertata

Vale Indonesia Tbk.b. bahwa untuk menjamin kepastian berusaha dibidang pengelolaan sumberdayamineral, harus didukung dengan penataan Administrasi Pemerintahan yangtertib, teratur dan tertata rapi serta tidak tumpang tindih dalam pemberian IUPyang berakibat cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, duniausaha dan masyarakat;Menimbang, bahwa Pasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan bahwa :IUP atau IUPK dapat di cabut oleh Menteri, Gubernur