Ditemukan 1363 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kpid kpu kud kppu kpts kpum kiud kaur
Penelusuran terkait : Pilkada ; kpud Kpud sulawesi tenggara Kpud (pilkada) ; permohonan keberatan pemohon tersebut gugur Komisi pemilihan umum daerah (kpud) Gubernur Sulawesi tenggara Korupsi Kpud kab konawe Lampau batas Bebas tidak murni Komisi pemilihan umum daerah (kpud) kabupaten barito timur provinsi kalimantan tengah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-03-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 24 Juli 2012 — Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN);1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN)
101 — 70
  • didukung Penggugat sudah mendaftar dan dinyatakan sah olehKPUD masingmasing ; Bahwa kondisi sedemikian telah sangat merugikan hakhak Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh Penggugat disatu sisi dan disisiyang lain sangat berpotensi merugikan kepentingan umum, karena apabila ternyatakemudian putusan a quo membatalkan objek gugatan, padahal Pemilihan UmumKepala Daerah sudah terlanjur terselenggara tanpa menyertakan pasangan calondukungan Penggugat karena digugurkan oleh KPUD
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-01-2016 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 4 Februari 2016 — H SUPRAN. S.Pd.M.Si
71 — 53
  • korupsi tersebut.Hal. 41 Putusan No. 1/Pid.SusTPK/2016/PT JAP e Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merusak sendisendikehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, karena itu harusdiberantas secara berkelanjutan.e Bahwa untuk menekan merajalelanya tindak pidana Korupsi tersebut semua pihak(stake holder) harus mengambil peran untuk memberantasnya, termasuk pihakpengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelakunya.e Bahwa terdakwa sebagai Ketua KPUD
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 17-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 39/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
IROH ROHAYATI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
118 — 73
  • tanggal 28 Februari 2018, (bukti sesuai denganasli); fotocopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidanadan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih Nomor : 275/SK/HK.00/03 /2018/PN.Sbr, tanggal 8 Maret 2018, (bukti sesuaidengan asli); foto copy Surat Keterangan Nomor : 445/323/MCU/2018,tanggal 21 Maret 2018, (bukti sesuai dengan asli);foto copy Surat Nomor : 171.1/156/DPRD, tanggal 23 Maret2018, tentang Permintaan Nama Calon Penggantian AntarWaktu (PAW) (bukti sesuai dengan asli);foto copy Surat Ketua KPUD
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 1 Desember 2015 — KHOIRUL ANAM
MELAWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG,Dkk
99 — 38
  • maksud gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituangkandalam pasal 1365 BW (KHUPerdt) adalah manakala hak keperdataan seseorang dilanggartetapi disini tidak ada hak keperdataan penggugat yang dilanggar. dalam membuat gugatanantara posita dan petitum harus ada korelasi sehingga terkesan penggugat tidak memahamihukum acara perdata, begitu juga dengan petitum no.4 yang meminta agar KPUDmenghentikan semua proses tahapan pilkada kabupaten Kediri tahun 2015 pakai dasarhukum yang mana minta KPUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-10-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — WALIKOTA TEGAL VS DRS. KHAERUL HUDA, Msi., DKK;
88 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., menjadi CPNS tertanggal 1 Maret 1985diangkat menjadi PNS tertanggal 1 Agustus 1986, karir PNS diawali jadiKepala Seksi, kemudian Sekretaris KPUD, Kepala Bidang, KepalaKantor, kemudian promosi jadi Kepala Dinas Koperasi UMKM,Perindustrian dan Perdagangan (Il.b). Jabatan terakhirnya sebelumdibebaskan jabatannya adalah staf Ahli Walikota BidangKemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (Eselon IlI.b).
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 09-09-2015 — Putus : 02-10-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 4/G/Pilkada2015/PT.TUN.MKS
Tanggal 2 Oktober 2015 — N a m a : SALAHUDIN PAKAYA,SH; -------------------------------------------- N a m a : BURHAN MANTULANGI.; --------------------------------------------- ; ------------------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai............................PENGGUGAT ; M e l a w a n Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO;-- ; ---------- Selanjutnya disebut Sebagai ; ------------------------TERGUGAT;
61 — 31
  • No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.Bahwa saksi adalah Ketua Tim Kampanye;Pada tanggal 19 Agustus 2015, saksi dibagi untuk menyaksikan pleno, dansaksi dapat tugas di Kecamatan Wonggarasi;Bahwa pasangan calon Penggugat setelah pendaftaran pasangan calonperseorangan merasa keberatan dengan hasil verifikasi KPUD yangmenyebabkan kekurangan jumlah persyaratan dukungan, dan selanjutnyamengajukan keberatan kepada KPU Poso dan Panwas KPU Poso, dan olehPanwas pada tanggal 26 Agustus 2015 mengeluarkan Rekomendasikepada
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 03-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 14 September 2017 — MUHAMMAD NIZAR MELAWAN: 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BANTEN 2. ASEP HIDAYAT
146 — 77
  • Dalil gugatan Penggugat pada pokoknyamempermasalahkan sengketa Pemilu yang timbul akibat tidak terpilinnyacalon Anggota DPRD atas nama Penggugat (Muhammad Nizar) dari daftarsebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPUD tentang Penetapan DaftarCalon Tetap yang digantikan kepada Tergugat II Intervensi (Asep Hidayat).Dapat disimpulkan bahwasannya gugatan Penggugat mempermasalahkanperselisihan pemilinan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR,
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 13 Oktober 2015 — Maryani Binti Marto Utomo
130 — 41
  • jo PERMENDAGRI Nomor 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat(1) yang menyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas bebane SE Mendagri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 perihalHibah dan Bantuan Daerah, Poin 6 menyatakan : Pertanggungjawabanpemberian hibah dilakukan sebagai berikut : Hibah dalam bentuk uangterhadap instansi vertical (seperti kKegiatan TMMD, Pengamanan Daerahdan Penyelenggaraan PILKADA oleh KPUD
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2016 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks
Tanggal 15 Maret 2016 — Jaksa Penuntut Umum LAWAN H. Baharuddin, SE.MM
107 — 50
  • Luwu Timur Nomor : 171.3 / 09 / DPRD-LT / I / 2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kab. Luwu Timur perihal permintaan nama calon pergantuan antar waktu.77. Foto copy surat ketua KPUD Kab. Luwu Timur nomor : 14 / KPU-Kab / 025433469 / II / 2013 tanggal 08 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Luwu Timur perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kab. Luwu Timur dari PKS hasil pemilihan umum tahun 2009.78. Foto copy surat ketua DPRD Kab.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 27 Mei 2015 — - RUGUN CHARLY FRANS Alias RUGUN CHARLY FRANS MANULANG, SE Alias M. AZMI GUNAWAN Alias MUHAMMAD AZMI GUNAWAN.
100 — 158
  • Untuk kendaraan Komis DPRD, Avanza type 1, 5 S Manual.Untuk kendaraan KPUD, Avanza type 1, 5 S Manual.j. Untuk kendaraan Patroli Dishub , HILUX Pick Up.k. Untuk kendaraan Patroli Sat Pol PP , HILUX Pick Up.. Untuk kendaraan Setdakot, HILUX Pick Up Manual.m. Untuk kendaraan Sekretariat DPRD, Avanza 1.3 G Manual.Berdasarkan HPS yang disusun saksi Drs.
    Untuk kendaraan Komis DPRD, Avanza type 1, 5 S Manual.Untuk kendaraan KPUD, Avanza type 1, 5 S Manual.j. Untuk kendaraan Patroli Dishub , HILUX Pick Up.k. Untuk kendaraan Patroli Sat Pol PP , HILUX Pick Up.. Untuk kendaraan Setdakot, HILUX Pick Up Manual.m.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2012 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PN AMBON Nomor 27/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 17 Desember 2012 — LODEWYK BREEMER, S Sos
82 — 26
  • .120dipanjarkan untuk 2 (dua) periode, periode Tahun 2006 dan periode Tahun 2007, dimanaperiode Tahun 2006 meliputi panjar kepada :1.BKPMD sebesar Rp. 1.016.916.400, (Satu milyar Enam belas juta Sembilan ratusEnam belas ribu Empat ratus rupiah),Bappeda sebesar Rp. 120.000.000, (Seratus Dua puluh juta rupiah),DPRD sebesar Rp. 5.421.600.000, (Lima milyar Empat ratus Dua puluh Satu jutaEnam ratus ribu rupiah),Badan Diklat sebesar Rp. 14.809.100, (Empat belas juta Delapan ratus Sembilan ribuSeratus rupiah),KPUD
    yangdipanjarkan untuk 2 (dua) periode, periode Tahun 2006 dan periode Tahun 2007, dimanaperiode Tahun 2006 meliputi panjar kepada :1.BKPMD sebesar Rp. 1.016.916.400, (Satu milyar Enam belas juta Sembilan ratusEnam belas ribu Empat ratus rupiah),Bappeda sebesar Rp. 120.000.000, (Seratus Dua puluh juta rupiah),DPRD sebesar Rp. 5.421.600.000, (Lima milyar Empat ratus Dua puluh Satu jutaEnam ratus ribu rupiah),Badan Diklat sebesar Rp. 14.809.100, (Empat belas juta Delapan ratus Sembilan ribuSeratus rupiah),KPUD
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
593 — 811
  • Dalam perkara tersebut, MA memperkuat putusanbanding PTTUN Makassar yang membatalkan putusan PTUN Jayapuramenyangkut pemberhentian Muhammad Irfan Setitit oleh Ketua KPUProvinsi Papua sebagai anggota KPUD Tolikara berdasarkan putusanHalaman 10 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKTDKPP.
    Dalam pertimbangannya MA menyatakan antara lain: bahwakesimpulan dan putusan DKPP yang menjadi dasar terbitnya keputusantata usaha negara objek sengketa oleh pemohon kasasi, setelah diuji olehjJudex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ternyataadalah fotofoto yang diunduh dari peristiwa sebelum termohon kasasimenjadi anggota KPUD. Perkara serupa juga terdapat dalam praktekperadilan TUN dalam putusan PTUN Medan No. 43/G/2014/PTUNMDNJo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — ANDRES,SE vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DKK
64 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disurat tersebut bukanlahtanda tangan saksi walaupun memang mirip akan tetapi saksimengetahui bahwa tanda tangan yang ada disurat 1.1.16 tersebutbukanlah tanda tangan saksi, yang mana Saksi tidak pernah mengajukansurat untuk permintaan PSU sehingga Bukti T.1.16 adalah Palsu , bahwaberdasarkan Fakta hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan : Bahwatidak ada KPPS TPS 02 Sirilanggai telah mengirimkan suratrekomendasi untuk dilakukannya PSU kepada PPK KecamatanSiberut Utara dan juga di tembuskan kepada KPUD
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-11-2010 — Putus : 23-03-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 23 Maret 2010 — PT.Rajawali Citra Televisi Indonesia;Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
185 — 149
  • Kecamatan Sentolo , KotaKulonprogo, Yogyakarta ; Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurutHalaman 115 dari 162 halaman Putusan Nomor :47AIGIONANIPTIIN IKTagama Islam telah memberikan keterangan, yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa kegiatan Ahli sehari hari sebagai DosenFakultas Hukum di Universitas Islam IndonesiaYogjakarta dan juga sebagai Dosen Magister WHukum diUniversitas Islam Indonesia ( UII ) serta sebagaiDosen Magister Hukum di UIR ( Universitas IslamRiau ), konsultan = ahli KPUD
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-07-2008 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 25-K/PM.II-09/AD/II/2008
Tanggal 16 Juli 2008 — Kopka Mar ADE SUHARTO
41 — 21
  • Bahwa dua minggu kemudian di halaman kantor KPUD BekasiSaksi bersama Saksi 7, Sdr. Bambang, Sdr. Endang (Saksi 7) dan 2(dua) orang anggota Polisi yaitu) Sdr. Andi Falar Siregar (Saksi 3)dan Sdr. Cecep juga 2 (dua) oran teman Saksi 3 yang tidak tahunamanya bertemu lagi untuk membicarakan rencana melakukanpencurian, tetapi pada saat itu) Terdakwa dan Sdr. Ahlan tidakdatang sehingga pertemuan tidak jadi lagi.5. Bahwa satu) minggu kemudian di halaman PT Hyundai di CikarangSdr. Ahlan, Sdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 05-10-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 Februari 2019 — WELLY TITAH, DKK : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
198 — 112
  • adalah ibuSekwan lbu Lina Dahlan dan serah terima itu hanyapegangtalikarena Pak Dr.Elly Engelbert Lasut, ME. tidak ada pejabat lain selain dari pejabat yangmelantik adalah Bapak Gubernur;Bahwa tahapan pendaftaran terdiri dari satu pendaftaran, tahapan kampanye,tahapan debat yang bagian dari pada kampanye dan yang terakhir tahapanpemilihan dimana saksi mengikuti tahapan pemilihan yang dilakukan ParaPenggugat melalui debat debat ada dua kali debat yang ditayangkan oleh TVRIyang dilaksanakan oleh KPUD
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Partai Politik
Register : 09-12-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 62/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 25 Maret 2015 — DEDDI WIJAYA, SH vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
107 — 56
  • Menimbang, bahwa pada Pasal 2 huruf g undangundang tentang peradilan tatausaha negara berbunyi sebagai berikut: yang tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara dalam UndangUndang ini: Keputusan KomisiPemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum; Menimbang, bahwa atas dasar norma yang terkandung dalam Pasal 2 huruf gdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bukan menjadi kewenanganperadilan tata usaha negara adalah keputusan Komisi Pemilihan (KPU/KPUD
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2011 — Putus : 30-03-2012 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 15/Pid.Tipikor/2011/PN-JPR
Tanggal 30 Maret 2012 — ASAAT SERANG, SE, M.Si
95 — 47
  • Lanny jaya dengan nomor rekening : 700.21.10.05.025716, denganketerangan : e lembar atau halaman ke4 tanggal 31 agustus 2010 kode 299 dengan keterangan hibahKPD KPUD no arsip 01588/LS mutasi Rp 1.814.825.000,e lembar atau halaman ke5 tanggal 30 september 2010 kode 299 dengan keterangan hibahKPUD no arsip 001831/LS mutasi Rp 500.000.000,e lembar atau halaman ke6 tanggal 24 nopember 2010 kode 299 dengan keterangan hibahKPU/galanita no arsip 02243/LS mutasi Rp2.200.000.000, e lembar atau halaman ke6
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 23-06-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 29 Oktober 2014 — 1.JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si,2.Drs. DALDIN, M.Si;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
169 — 57
  • Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri DalamNegeri atas nama Presiden selambatlambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari.Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2005Pasal 99(2) DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/WakilBupati atau pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calonterpilih dari KPUD
Pengadilan PN BREBES Pidana Khusus
Register : 01-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BREBES Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bbs
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JARWOTO BIN LURUH
291 — 111
  • Bahwa yang melakukan pengadaan percetakan terhadap surat suaraadalah KPU RI dan setelah suara tersebut dicetak kemudian disortir ataudikirim ke daerahdaerah yang dituju dengan menggunakan kontainerdengan pengawalan polisi yang sangat ketat dan terhadap gudangpenyimpanan dari perlengkapan penyelenggaraan pemilu khususnya suratsuara tersebut tidak semua orang dapat masuk kedalamnya; Bahwa KPUD khususnya di Kabupaten Brebes melakukan penyortiransurat Suara guna mengetahui apakah ada surat Suara yang