Lagipula menurut yurisprudensi pun, seperti yang dapat dilihat dalam PutusanMahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1988 No. 6/K/Sip/1974, yang menegaskan tentangformalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelangdijalankan, kalau lelang sudah selesai dijalankan upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untukmembatalkan eksekusi harus melalui gugatan;4 Dengan demikian, aanmaning yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang sebagai bagiandari pelaksanaan eksekusi

segalaketerangan yang diberikan penanda tangan dalam Akta Otentik dianggap benarsebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.Bahwa jika Penggugat berdalih belum dibayar atas jual beli 3 (tiga) bidang tanahtersebut mengapa dalam kurun waktu dari tanggal 2 Juli 2009 (pada saat dibuat AktaJual Beli) sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 (pada saat pelelangan), tidakmelakukan eksen apa apa alias diam saja serta tidak berupaya melakukan gugatanpembatalan dan/atau tidak mengajukan gugatan perlawanan

terhadap eksekusi lelangyang dilakukan oleh PENGADILAN NEGERI BANTUL atas permohonan dariTergugat III tersebut, maka apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sekarangini adalah kebohongan belaka dan itupun juga hak Penggugat dan urusan antaraPenggugat dengan Tergugat I sendiri serta tidak ada kaitannya dengan Tergugat IIIterlebih Tergugat V.22 Bahwa terdapat adanya cek palsu atau tidak yang pencairannya terakhir didalilkanPenggugat pada tanggal 3 Juli 2009 dan/atau penipuan yang dilakukan

., dalambukunya berjudul Perlawanan Terhadap Eksekusi Gross Akta SertaPutusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standard Hukum Eksekusi,Penerbit PT.

Diberi tanda bukti P21 ;22.Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi , M.

Pelaksanaan TugasBagi Pengadilan (SEMA No. 7/2012) angka XVII perihal titiksinggung kewenangan Pengadilan Agama dan PengadilanNegeri, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadiperlawanan dari pihak ketiga (derden verzet) terhadap perkarayang diputus oleh Pengadilan Agama mengenai kepemilikanobjek sengketa maka hal tersebut merupakan kewenangan dariPengadilan Negeri, selengkapnya TERLAWAN kutip kaidahhukum tersebut sebagai berikut:SEMA No. 7/2012 angka XVII Kamar Hukum PerdataApabila terdapat perlawanan

terhadap eksekusi putusan PAtentang kepemilikan obyek sengketa (derden verzet) yangPelawannyabukan sebagai pihakdalamperkara yangdiputus oleh PA tersebut, maka perlawanandiajukankePengadilan Negeri (lihat penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No.3Tahun 2006).Bahwa SEMA No. 7/2012 dibuat dan diedarkan oleh KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12September 2012 sebagai hasil dari Rapat Pleno para HakimAgung dari berbagai kamar bidang berdasarkan sistem kamar diMahkamah Agung yang diantaranya

memiliki Kekuatan buktisempurna dan mengikat bagi para pihak ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perlawanan sebagaimanapasal 206 ayat (6) R.Bg yang bunyinya Perlawanan (verzet) terhadappelaksanaan putusan, juga dari pihak ke III berdasarkan dalil tentang adanyahak miliknya atas bendabenda yang disita itu, ... maupun dalam pasal 378 Rvtelah menentukan secara limitatif upaya hukum Perlawanan yang dapatdilakukan yakni : perlawanan terhadap penyitaan, perlawanan terhadapeksekusi putusan pengadilan , perlawanan

terhadap eksekusi grosse akta danperlawanan terhadap eksekusi perdamaian ;Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga atau derdenverzet jugadiatur dalam Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, yang menyebutkan bahwa untukdapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga harus dipenuhi 2 (dua) unsur,yaitu:1.

Bahwa apabila debitur melakukan perlawanan terhadap eksekusi agunandi pengadilan, maka terhadap agunan yang dibebani dengan HakTanggungan tersebut tetap dapat dilakukan eksekusi meskipun belum adaputusan pengadilan.

dengan P6 serta 2 (dua) orang Saksi;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Perlawanan pihak ketiga, Pasal195 ayat (6) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), mengatur bahwa Perlawananpihak ketiga terhadap keputusan (pengadilan), diajukan atas dasar hak milik, jadihanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalahpemilik barang (yang menjadi objek perkara), yang kemudian Buku Il PedomanTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata KhususEdisi 2007, menentukan bahwa Perlawanan

terhadap eksekusi, sita eksekusi olehpihak ketiga dapat dilakukan atas dasar hak milik maupun atas dasar hakhaklainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, dalamPerlawanan pihak ketiga, Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyaialas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka iaakan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, eksekusi tidak dapat dilaksanakandan sita eksekusi akan diperintahkan

(Lihat di website Mahkamah Agung).Bahwa Penggugat dan Penggugat Il serta Penggugat Ill juga telahmengajukan Perlawanan terhadap eksekusi lelang kePengadilan Negeri cianjur,yakni dimana subjek hukum dan objek hukumnya adalah yang sama dalamPerkara in causa,dimana Perlawanan Nomor:43/Pdt.Bth/2014/PN,Cjr, antaraDANIEL SENDJAJA sebagai Pelawan , YANTI sebagai Pelawan Il danPT.TEMA AMALAN sebagai Pelawan Ill sera YOSEPH SENDJAYA sebagaiTerlawan Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 30 Juni 2015

PengirimanPenetapan dan Berita Acara Eksekusi dalam perkara No. 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PNLP, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telahdilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I 57 ;58.Foto copy Salinan Berita Acara Eksekusi Perkara No. 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PNLP tanggal 27 Juli 2010 yang dibuat oleh Juru SitaPengadilan Negeri Lubuk Pakam, diberi materai secukupnya, dinazegelendan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T. 58 ;Menimbang, bahwa dasar hukum Perlawanan

terhadap Eksekusi adalah pasal 206ayat (6) RBg/195 ayat (6) HIR dan pasal 378 Rv, yang dibagi dua yaitu PerlawananPinak sendiri atau oleh tereksekusi sendiri (Partij Verzet) dan Perlawanan yangdiajukan oleh pihak ke tiga yaitu pihak yang merasa dirugikan, yang tidak terlibat dalamkasus/perkara yang akan dieksekusi, dan menimbulkan kerugian bagi pihak ke tigatersebut, maka berdasarkan pasal tsb seorang mempunyai kedudukan hukum untukmelakukan Perlawanan;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Bahua, telah ternyata baik judul gugatan maupun Petitum ParaPenggugat adalah merupakan kontruksi hukum mengenai PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;Bahwa, dengan demikian merujuk pada kontruksi hukum gugatan ParaPenggugat adalah seharusnya adalah perlawanan terhadap eksekusi(Verzet) bukan gugatan Perobuatan Melawan Hukum sebagaimana judulmaupun petitum gugatan Para Penggugat, sehingga terdapat ketidakjelasanatau kekaburan gugatan dan sangat patut jika dinyatakan gugatan ParaPenggugat

No. 504 K/Pdt/2007, adalah merupakan UPAYA HUKUMadalah merupakan perlawanan. terhadap eksekusi putusanPengadilan Negeri Sleman No. 104/pdt.G/2001/PN.SIlmn. dalamperkara antara: Ny. Surani sebagai Penggugat dan Pemerintah DesaCondongcatur sebagai Tergugat, dimana didalam perkara tersebutNy. Surani mempermasalahkan harta peninggalan pewarisnya ;b. Bahwa ...................0579b.

PT.DKIa.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yangdikemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Buku Il Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata KhususTata Usaha Negara Pidana Umum dan Pidana Khusus Agama, Tahun2007, halaman 101 AL, maka perlawanan pihak ketiga hanya dapatdiajukan atas dasar sebagai pemegang hak atas tanah berupa hak milik,hak pakai, hak tanggungan, hak sewa dan sebagainya sebagaimana.Adapun ketentuan dalam buku tersebut, dikutip sebagai berikut :Perlawanan

terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapatdilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasarhakhak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, Hak tangungan, haksewa,Ketentuan tersebut apabila dinubungkan dengan perkara a quo, makaterbukti Pelawan II tidak mempunyai /egal standing karena bukanlahsebagai pemegang hak atas tanah tersebut.Bahwa adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 378 R.V, makaperlawanan terhadap putusan diajukan apabila putusan tersebutmerugikan hakhak pelawan

Agung RI Nomor 4 Tahun2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub Kamar Perdata UmumAngka 7 tentang Upaya Hukum Terlelang).Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1739K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979, yang pertimbangan hukumnyasebagai berikut : Penggugat yang berkeberatan atas dilaksanakannyaPelelangan barang, berdasar atas putusan Hakim, harus diajukandalam bentuk Bantahan / Perlawanan

terhadap eksekusi dan harusdiajukan sebelum hari pelelangan dilaksanakan.e.

Atas dalil tersebut Pelawan menyangkal dengan mendalilkanbahwa organisasi Markas besar Tentara Nasional Indonesia berbeda denganorganisasi Kementerian Pertahanan karena masingmasing memiliki tugaspokok yang berbeda sehingga Mabes TNI merupakan organisasi yang berdirisendiri;Menimbang, bahwa memperhatikan surat perlawanan Pelawan adalahmerupakan Gugatan perlawanan terhadap Eksekusi Perkara Nomor420/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Januari 2008 Jo Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor : 94/PDT

Yahya Harahap, 1996,Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serla Putusan Pengadilan DanArbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi, Penerbit : PT.

Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapatdilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasarhakhak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, haksewa dll.Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR.AK. PERLAWANAN PIHAK KETIGA (Derden Verzet).1.

Hal ini sebagaimana disebutkan didalampasal 6 Undangundang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tangungan (UUHT)yang menyatakan bahwa: Pemegang Hak Tanggungan pertamamempunai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas Kekasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji:Apabila debitur melakukan perlawanan terhadap eksekusi barang diPengadilan, maka terhadap barang yang dibebani Hak Tanggungantersebut tetap dapat dilakukan

seksama, karenanantinya Putusan Provisi adalah bersifat serta merta walaupun ada upayahukum dari para pihak, dan Hakim wajib mempertimbangkan apakah memangperlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hakPenggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yanglebih besar;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan Provisidari Para Pelawan ternyata tuntutan tersebut adalah merupakan materi pokokperkara mengingat perkara ini adalah mengenai perlawanan

terhadap eksekusi,sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan tersebut tidaklahHalaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.Bth/2020/PN Skytermasuk dalam materi tuntutan Provisi melainkan sudah masuk dalam materipokok perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pertimbanganpokok perkara, karenanya tuntutan Para Pelawan dalam Provisi sebagaimanatersebut di atas menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan objek dari tuntutanProvisi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

perbuatan melawan hukum dan tentunya hal tersebutjelasjelas akan merugikan Pelawan selaku pemilik dari objek jaminan haktanggungan yang dijadikan jaminan;Bahwa sebagaimana pada prinsipnya salah satu syarat agar perlawanandapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harusdiajukan sebelum eksekusi dijalankan, maka Gugatan Perlawan yangdiajukan oleh Pelawan adalah sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, yang menegaskanbahwa pengajuan perlawanan

terhadap eksekusi harus diajukan sebelumpenjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan) Jo.

Yahya Harahap, 1996,Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan DanArbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi, Penerbit : PT.