Ditemukan 1387 data
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah â Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
539 — 609
PertambanganKegiatan Eksplorasi Dalam Rangka PenanamanModal Asing Kepada PT Position tanggal 10 Maret2017, (fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal No. 61/1/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambahanEksplorasi menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Logam Dalam RangkaPenanaman Modal Asing Untuk Komoditas NikelKepada PT Position tanggal 12 Desember 2017,(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Ujang Sudirman, DKK (97 Orang)
345 — 398
Angka Pengenal ImportirProduksen (APIP) Nomor : 101701310.P,tanggal 16 Maret 2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman ModalDan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat atas nama KementerianPerdagangan Republik Indonesia, disebutkan sebagai berikut :Nama Bentuk Perusahaan : PT. Eco Paper Indonesia. Kode KBLI :17021 Jenis Usaha : industri kertas dan papan kertasbergelombang;3.4.
1.Tuan Tanoe Wijaya
2.Ny. Siane Indradewi Sosrosaputro
Tergugat:
1.Tuan SUSANTO
2.Ny. YOHANA ILONA LIEANO
3.Kantor Pusat PT. RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT. Tjiwi Kimia, Tbk
12.Otoritas Jasa Keuangan Khusus Pasar Modal
13.PT. Bank HSBC Indonesia
344 — 257
denganhalaman 15 tentang imingiming atau bujuk rayu Tergugat karenafaktanya Tergugat menerangkan kemungkinan untuk mendapatkankeuntungan berdasarkan analisa pasar dan secara bisnis tentunya setiaporang yang ingin melakukan investasi di pasar modal, khususnyapembelian sahamsaham haruslah juga mempertimbangan resiko adanyakerugian dan dengan demikian adalah tidak logis dalildalil ParaPenggugat yang hanya menginginkan keuntungan semata tanpamempertimbangkan resiko usaha in casu jual beli saham di Pasar Modaldan
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
88 — 8
Utamadan yang menjadi Direkturnya adalah saksi sendiri yang berkedudukan diPerum Mataram Bumi Sejahtera No.76 Condongcatur, Depok, Sleman;Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan ayah Terdakwa diSemarang yaitu di rumah sekaligus Kantor Pak Goenawan sekaligusrumah Terdakwa;Halaman 16 dari 119 Putusan Nomor 643/Pid.B/2018/PN SmnBahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa serta ayah Terdakwatersebut, pihak Terdakwa menyatakan bahwa mempunyai tanah yangakan dibangun Apartemen dan kondotel akan tetapi tidak punya modaldan
181 — 555
Dirjen Asuransi selakuTergugat V, sebagai institusi yang melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap perusahaan asuransi di Indonesia.Bahwa dapat Tergugat V tegaskan, gugatan tersebut adalah salah alamat karenaberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan diatur bahwa mengenaipembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan oleh BiroPerasuransian yang berada di bawah naungan Badan Pengawasan Pasar Modaldan Lembaga Keuangan
Terbanding/Terdakwa : AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR Alm
186 — 108
SUMBER SARI;Keputusan Kepala Badan Penanaman Modaldan PelayananTerpadu. Kota Sukabumi Nomor: 503/SK.575/BPMPT/HO/2016143.144.145.146.147.tentang Pemberian Izin Gangguan Kepada CV. Sumber Sari; danSurat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 96/157/1004/2016tanggal 23 Agustus 2016 atas nama CV.
181 — 43
milyar empat ratus sembilan puluhjuta rupiah) kemudian ada dana hibah sejumlah Rp350.000.000, (tiga ratus limapuluh juta rupiah);Bahwa dana sejumlah Rp2.490.000.000, yang bersumber dari Dana PenyertaanModal itu dicairkan dalam 4 (empat) tahap, yaitu: pertama sebesarRp1.000.000.000,, kedua sebesar Rp500.000.000, ketiga sebesarRp490.000.000, dan keempat (terakhir) sebesar Rp500.000.000, kemudian adadana hibah sejumlah Rp350.000.000,;Bahwa dana sejumlah Rp2.490.000.000, yang bersumber dari Penyertaan Modaldan
283 — 106
bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinyaperubahan suatu benda seperti perubahan struktut, volume, massa, unsurdan atau pola suatu benda;Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yangmenghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uangatau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya.Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing danbank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modaldan
292 — 164
Gubemur jikaarea tersebut melewati beberapa Kabupaten tapi cukup hanya bupati jika hanyadi Kabupaten tersebut, kKemudian dengan adanya kebijakan Satu Pintu saat inimaka seluruh izin di jadikan satu dalam Izin Satu Pintu tersebut, sehinggaseluruh pemda mendelegasikan pelayanan penzinan tersebut ke dalam PTSPtersebut dan kebetulan saya sudah membaca hal dan ketentuan yangmenyangkut perkara terdakwa ini banwa Bupati Raja Ampat pada tahun 2018mendelegasikan kewenangan Izin tersebut kepada Dinas Penanaman Modaldan
Terbanding/Tergugat I : Nyonya YANCE RUMONDANG ULINA SIREGAR
Terbanding/Tergugat II : JULIAN DAVID HASUDUNGAN SIREGAR
Terbanding/Tergugat III : HERNAWAN HADI, S.H
Turut Terbanding/Penggugat II : ENNI MARTALENA PASARIBU, S.H., M.H
141 — 100
Rinda Putra Sejahtra oleh Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi Kalimantan Timurtersebut tidak sah dan cacat hukum dan pihak DPMPTSP menyadarikekeliruan setelah adanya keberatan tertulis dari pemilik CV. Rinda PutraSejahtra yaitu Tergugat dan Terggugat II, bahwa DPMPTSP telahmenerima keterangan yang tidak benar dari Penggugat dan Penggugat IIyaitu dengan menggunakan akta perubahan No. 41 tanggal 8 September2018 dibuat dihadapan ADI PINEM, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ABDULLOH Diwakili Oleh : Richard Valentino Tomasoa,SH.MH.C.L.A
388 — 66
Kayu (KAYU1 (Satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYUOLAHAN KO.A. 0347963);1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYUOLAHAN KO.A. 0347964);1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYUOLAHAN KO.A. 0347968);TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA166.1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN474.2/23/III/2019;IJIN USAHA NomorHalaman 108 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUSLH/2020/PT Amb167.168.169.170.1 (Satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan
214 — 47
BIG adalah uang nasabahditerima marketing lalu disetorkan ke bagian Administrasi kantor untukdicatat dan dibuatkan bukti setor yang berupa sertifikat penyertaan modaldan perjanjian penyertaan modal, lalu uang disetor ke rekening PT. BIG;Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor.86/Pid. Sus/2017/PN.
70 — 16
Dan mereka punya banyak indikator termasuk prospek, tata ruang,harga sekitar.Bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan Panitia Pengadaan senilai Rp.55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, dilakukan negosiasiharga dengan Kuasa Masyarakat yaitu saksi Kasim Assegaf.Bahwa saksi sebagai PA, menandatangani SPM khusus untuk belanja modaldan belanja langsung dikuasakan pada masingmasing kepala bagian, danHal. 67 dari 138 . Putusan.No. 32/Pid.
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
Intervensi:
1.PT. SASANA YUDHA BHAKTI
2.PT. PERSADA BANGUN JAYA
362 — 131
Tiwa Abadi (Penggugat)Halaman 9 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMDsesuai dengan titik titik koordinat lokasi wilayah tambang yangterlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/IUPOP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 08 Mei2018;. Bahwa, setelah PT.
238 — 58
para Penggugat,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P105 tentang fotokopiSurat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) Nomor : 297/1017/PB/IV/2016 tertanggal 21April 2016 yang ditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPeijinan Terpadu Kota Cirebon dan surat bertanda P106 tentang fotokopi TandaDaftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 22 April 2016 yangditandatangani Kepala Badan Pendaftaran Perusahaan Badan Penanaman Modaldan
223 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Delta Antaboga DeltaSekuritas Indonesia dan Keputusan Badan Pengawasan Pasar ModalDan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Nomor: KEP01/BL/PE/S.5/2009tanggal 31 Desember 2009 Tentang Pencabutan Izin P.T. AntabogaDeltasekuritas Indonesia sebagai Perusahaan Efek, Sebagai PerantaraPedagang Efek, Manajer Investasi Dan Penjamin Emisi Efek;Hal. 140 dari 172 Hal. Putusan Nomor 30 PK/Pdt/2014 2.
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.PT. Karya Citra Nusantara
2.Kemenhub Cq. Dirjen Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda
3.PT. Karya Teknik Utama
446 — 276
Terhadap hal ini tidak ada bukti yang mendukung tentangadanya pelelangan tersebut;Menimbang, bahwa dari kedua hal tersebut diatas, yaitu pertama bibirpantai belum pernah diserahkan oleh Penggugat sebagai penyertaan modaldan belum menjadi aset Tergugat , dan kedua wilayah perairan laut jawa yangmasih menjadi objek konsesi adalah dalam penguasaan Penggugat, makaMajelis Hakim menilai bahwa bibir pantai tersebut masih milik Penggugat danperairan laut jawa yang menjadi objek konsesi masih dalam penguasaanPenggugat
110 — 69
terhadap alat bukti surat T.I.II.IIl 3 sampai denganT.LILI 10, hanya menunjukkan bahwa Almarhum Hakim Sitorus telah melakukanbeberapa kali pembinaan dan rapat Koperasi Simpan Pinjam, sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut tidak dapat membuktikanbahwa telah terdapat kesepakatan antara para anggota terkait dengan JasaPengelolaan Usaha (JPU) ini;Menimbang, bahwa oleh karena telah diterbitkannya kebijakan JasaPengelolaan Usaha tersebut, mengakibatkan kurangnya pembagian jasa modaldan
314 — 233
Cilacap23. 1 (Satu) bendel ( copy ) surat dari Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kab.Cilacap nomor : 503 / 621 / 33 tanggal16 Desember 2015 perihal tanggapan surat24.1 (satu) bendel ( copy ) sertifikat Hak Pakai nomor 4 Tahun 2013atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertahanan RITNI AD25.1 (satu) lembar ( asli ) surat dari PT. Lautan Mas Jaya kepadaKepala Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab.
Terbanding/Penggugat : PT. BORNEO INTAN PACIFIC
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : MOHAMMAD NA IM
Terbanding/Turut Tergugat III : RIDUAN HODDING
Terbanding/Turut Tergugat IV : YAHYA MUING
Terbanding/Turut Tergugat V : HODDING
Terbanding/Turut Tergugat VI : WELLOH
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOHAMMAD DAHER
Terbanding/Turut Tergugat VIII : HANDA
Terbanding/Turut Tergugat IX : TUTUT SUKMA DIRGANTARA
Terbanding/Turut Tergugat X : ARBAIN ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : SYAHRIAH
Terbanding/Turut Tergugat XII : SELAMAT
Terbanding/Turut Tergugat XIII : ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XIV : TARWIT
Terbanding/Turut Tergugat XV : RAMA DANI
Terbanding/Turut Tergugat XVI : DARMANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat XVII : SATTUNG
Terbanding/Turut Tergugat
253 — 212
Borneo IntanPacific, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser No.503/008/BID3.3/IX/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pemberian Izin LokasiPertanian kepada PT. Borneo Intan Pacific, atas tanah seluas 2.536hektar yang terletak di Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah GrogotKabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai alat bukti suratPenggugat bertanda P7.e. Bahwa sebelum izin lokasi diterbitkan, terlebih dahulu PT.