Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan JPU tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada tanggal 10 April2019, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umumtidak memenuhi unsur unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP, yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan

Dalam ketentuan pasal 143 ayat(2) huruf b dirumuskan bahwa surat dakwaan harusmemuat uraian secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat tindakpidana pernah dilakukan, dengan konsekuensi suratdakwaan batal demihukum 52222222Bahwa, ketentuan KUHAP tersebut dipertegas oleh Surat Edaran JaksaAgung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993, tanggal 16November 1993, yang kemudian dijelaskan dengan Surat Edaran JaksaAgung

SuwonoThalib, M.Sidst.; Sedangkan dalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP terkandung tiga unsurdelik yaitu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turutserta melakukan perbuatanFakta tersebut diatas membuktikan bahwa uraian dakwaan dalam perkaraini tidak jelas karena tidak menguraikan unsur delik pasal 55 ayat (1) ke1KUHP secaralengkap; Bahwa kelalaian memuat unsur delik secara lengkap dalam surat dakwaanmengakibatkan surat dakwaan tidak memenuhi syaratsyarat materillsurat dakwaan yang ditentukan dalam pasal

143 ayat (2) huruf b KUHPsecaralengkap;IV.

Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : 85 /TUT.01.04/24/09/2018 tanggal12 September 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 20September 2018 adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuaiketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga dapat dijadikandasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atasnama Terdakwa DIRWAN alias DIRWAN MAHMUD.3.

Karena lemah dan tidak akuratnya dasar perhitungan peredaranbruto usaha yang dilakukan oleh Penyidik melalui Ahli Adriyanto,yang berasal dari mutasi kredit (uang masuk) pada rekening dibank (sebagaimana yang terdapat pada poin di atas), makaperhitungan kerugian pada pendapatan negara pada dakwaanmenjadi bias dan tidak akurat.Oleh karena Penuntut Umum tidak menghitung secara cermat,jelas (akurat) dan lengkap pada perhitungan kerugian pada pendapatannegara, sehingga bertentangan dengan Pasal 143 Ayat

(2) huruf b danAyat (3), maka dakwaan harus dinyatakan batal (vernitiegbaar) ataubatal demi hokum (absolut nitiegnull and avoid).Bahwa Penuntut Umum juga keliru dan salah menerapkan Pasal39 Ayat (1) huruf c dan d UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanaterakhir dirubah dengan UU No.16 tahun 2009, dengan mendakwaadaya unsur sengaja.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang,bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan padatanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat 59 dakwaan tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP, setelah PenuntutUmum menyatakan pendapatnyaselanjutnya MajelisHakim pada hari Rabu tanggal 17Oktober 2012 telahmengambil keputusan dalam Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakanbahwa keberatan

PENUNTUT UMUM a quo telah tidaksesuai dan bertentangan serta melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2)huruf b UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), oleh karena itu sesuai denganPasal 143 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan bataldemi hukum.Halaman 56 dari 162 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt.

Melanjutkan pemeriksaan perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penasihat Hukum para terdakwatersebut, sesuai ketentuanketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) dan ((2)KUHAP, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 23 Januari 2014, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa HANDIR dan HARIYANTO BinGIARTO tidak dapat diterima;Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.

Pasal 18 UUNo. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang,bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan padatanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suratdakwaan tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal

143 ayat(2) huruf b KUHAP, setelah Penuntut Umum menyatakan pendapatnyaselanjutnya MajelisHakim pada hari Rabu tanggal 17Oktober 2012 telahmengambil keputusan dalam Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakanbahwa keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterimadan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara,putusan mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi, dan

Melanjutkan pemeriksaan perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penasihat Hukum para terdakwatersebut, sesuai ketentuanketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) dan ((2)KUHAP, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 23 Januari 2014, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa HANDIR dan HARIYANTO BinGIARTO tidak dapat diterima;Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.

sendirinya tersebutmelewati jalur hukum lebih cocok karena terkait dengan administrasi ;Bahwa apabila suatu keputusan tidak pernah ada pembatalan daripengadilan atau tidak pernah ada pembatalan dari instansi yangberwenang, apabila suatu keputusan tidak pernah ada pembatalan daripengadilan atau tidak pernah ada pembatalan dari instansi yangberwenang apakah keputusan tersebut masih berlaku atau tidak harusdillhat dari keputusannya tersebut karena ada keputusan yangmembatalkan dirinya sendiri ;Bahwa dalam Pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP dikatakan suratdakwaan yang tidak memenuhi persyaratan pasal 143 ayat (2) huruf bHalaman 102 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakbatal demi hukum, Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratanpasal 143 ayat (2) huruf b batal demi hukum perlu pembatalan daripengadilan; Bahwa didalam Pasal 197 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilanyang tidak memenuhi persyaratan didalam pasal 197 KUHAP tersebutbatal demi hukum, Batal demi hukum tersebut perlu pembatalan ; Bahwa

dengan alasanalasan sebagai berikut :e Dalam perkara ini Terdakwa yang didudukkan sebagai orang yang turutmelakukan menjadikan terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi padapembangunan Pasar Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten KubuRaya Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 531.931.772,00, (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tigapuluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) adalah tidak jelas dan kaburkarena tidak memenuhi ketentuan Pasal

143 ayat 2 huruf b KUHAP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung JawabSosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.Bahwa dengan tidak adanya audit eksternal yang menentukan danyang dijadikan dasar adanya kerugian perusahaan yang didakwakankepada Terdakwa, maka menyebabkan surat dakwaan dapatdibatalkan.Selanjutnya, secara jelas dan tegas uraian Jaksa Penuntut Umummelanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang manaHalaman 44 dari 156 Halaman.

oleh permendagri nomor 19 tahun 2016 dipasal 514 itumenyebutkan bahwa ketika peraturan ini berlaku maka permendagrinomor 17 tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berkekuatan,kesimpulannya bahwa 2 (dua) permendagri sebagai remis crime dalamperistiwa ini tidak bersesuaian dengan hukum yang sejatinya; Bahwa Sebenarnya kita tahu bersama hanya kewenangan MajelisHakim yang bisa menilai bahwa surat dakwaan cacat hukum atau tidak,sebagai ahli hanya memberikan pandangan tentang kapan tidakterpenuhinya pasal

143 ayat (2) huruf b, dalam hukum pidana itu kitamengenal prinsip bahwa jika peraturan itu Sudah terang benderang jangandiartikan lain, karena jika mengartikan lain terhadap prinsip itu maka akanterjadi penyesatan oleh karena itu ahli tahu benar bahwa kan harusnyadiuraikan materilnya yaitu hubungan permendagri dengan pasal 2,3 dan 9undangundang tipikor itu apa, karena ini ditafsirkan berbeda tentu akanmemberikan penyesatan dan untuk pada posisi itu tentu Majelis Hakimyang mempunyai wewenang memberikan

dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang perubahanatas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. 22+ 222020 200 non nn non nee cnnMenimbang,bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, TimPenasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan pada tanggal 24 April2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan tidak memenuhisyaratsyarat yang ditentukan dalam pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP, setelahPenuntut Umum menyatakan pendapatnya selanjutnya MajelisHakim pada hariSelasa tanggal 13 Mei 2014 telah mengambil keputusan dalam Putusan Sela yangpada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwatidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkanpemeriksaan perkara, putusan mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkaraini ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan SaksiSaksi, dan ahli

Bila Pasal 55ayat (1) ke KUHPidana diterapbkan dalam perkara pidana yang pelakunyahanya 1 (satu) orang, maka penyusunan dan pembuatan surat Dakwaantersebut berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP suratDakwaan dinyatakan tidak cermat, jelas dan lengkap dan konsekuensinyaberdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP maka surat Dakwaantersebut harus dinyatakan Batal demi Hukum.Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, dalam bukunya PenerapanPembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UndangUndang

Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi Nomor: 33/TUT.01.04/24/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 baikDakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua adalah dakwaanyang obscuur libelle/ kabur karena tidak dengan jelas dan cermat menguraikantindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dinyatakan bataldemi hukum menurut pasal 143 ayat (2) huruf b jo. ayat (3) KUHAP;3.

Sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP makadakwaan batal demi hukum;Bahwa menurut system pembuktian hukum yang dianut di Indonesiayaitu system hukum pembuktian negative sebagaimana tertuang dalampasal 183 KUHAP, yaitu seseorang tidak bisa dihukum dengansekurangkurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim menjadi yakinatas alat bukti tersebut, sehingga keyakinan hakim harus dibentukdengan dual at bukti.

terkait dengan administrasi ;Bahwa apabila suatu keputusan tidak pernah ada pembatalan daripengadilan atau tidak pernah ada pembatalan dari instansi yangberwenang, apabila suatu keputusan tidak pernah ada pembatalan daripengadilan atau tidak pernah ada pembatalan dari instansi yangHalaman 104 dari 191 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Sakberwenang apakah keputusan tersebut masih berlaku atau tidak harusdilihat dari keputusannya tersebut karena ada keputusan yangmembatalkan dirinya sendiri ; Bahwa dalam Pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP dikatakan suratdakwaan yang tidak memenuhi persyaratan pasal 143 ayat (2) huruf bbatal demi hukum, Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratanpasal 143 ayat (2) huruf b batal demi hukum perlu pembatalan daripengadilan; Bahwa didalam Pasal 197 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilanyang tidak memenuhi persyaratan didalam pasal 197 KUHAP tersebutbatal demi hukum, Batal demi hukum tersebut perlu pembatalan ; Bahwa Azas ultimum remidium adalah suatu azas yang menempatkanhukum

Menyatakan surat dakwaan penuntut umum disusun dengan tidak cermat,tidak lengkap, dan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) bertentangandengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, karenanya surat dakwaanpenuntut umum batal demi hukum;3. Menyatakan Terdakwa BM. Hafrizal, SH.,MS.i Bin Z. Hasan tidak dapatdipidana berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum;4. Menetapkan Terdakwa BM. Hafrizal, SH.,MS.i Bin Z. Hasan dimerdekakandan dibebaskan dari tahanan dalam kasus perkara ini;5.

Bahwa kenyataannya Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan KesatuPrimair, Kedua Primair maupun Ketiga Primair tidak dengan jelasmenerangkan peranan Terdakwa dalam perkara a quo juga setelahmencantumkan pasalpasal tindak pidana yang didakwakan JaksaPenuntut Umum tidak menghubungkan dengan Pasal 55 dan atau Pasal56 KUHP, padahal berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, suratdakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan

bahwa ketika peraturan ini berlaku maka permendagrinomor 17 tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berkekuatan,Halaman 152 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Ttekesimpulannya bahwa 2 (dua) permendagri sebagai remis crime dalamperistiwa ini tidak bersesuaian dengan hukum yang sejatinya; Bahwa Sebenarnya kita tahu bersama hanya kewenangan MajelisHakim yang bisa menilai bahwa surat dakwaan cacat hukum atau tidak,sebagai ahli saya hanya memberikan pandangan tentang kapan tidakterpenuhinya pasal

143 ayat (2) huruf b, dalam hukum pidana itu kitamengenal prinsip bahwa jika peraturan itu Sudah terang benderang jangandiartikan lain, karena jika mengartikan lain terhadap prinsip itu maka akanterjadi penyesatan oleh karena itu ahli tahu benar bahwa kan harusnyadiuraikan materilnya yaitu hubungan permendagri dengan pasal 2,3 dan 9undangundang tipikor itu apa, karena ini ditafsirkan berbeda tentu akanmemberikan penyesatan dan untuk pada posisi itu tentu Majelis Hakimyang mempunyai wewenang memberikan