menanggung (vide pasal 1836 KUHPerdata)Bahwa dalam petitum perlawanan tentang sita jaminan adalah sangat tidakberalasan karena objek aquo telah berpindah kepemilikan kepada TerlawanHalaman 21, Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2016/PNMdn,IV dengan mekanisme lelang sesuai salinan Risalah Lelang No.196/2016yang diterbitkan oleh KPKNL Kota Medan /Terlawan Ill ;Bahwa dalam dalil Pelawan poin 34 memasukkan rujukan YurisprudensiMARI No. 697 K/Sip/'974 tanggal 31 Agustus 1977 yang pada intinya tertulisbahwa pengaturan perlawanan

terhadap eksekusi harus dilakukan sebelumpenjualan lelang dilaksanakan sedangkan terhadap objek aquo telah lakuterjual melalui mekanisme lelang sesuai salinan Risalah Lelang No.196/2016pada tanggal 26 Februari 2016 sedangkan Pelawanan baru terregister padaPengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2016 maka dapatdisimpulkan bahwa Pelawan dengan lantang dan terang telah mengakuibahwa perlawanannya telah lewat waktu atau dengan kata lain Pelawan telahmenyadari kelemahan prinsif dalam formil gugatannya

Awalnyaperlawanan Sita Eksekutorial akan tetapi menjadi perlawanan terhadapeksekusi karena eksekusi akan dijalankan;Bahwa Gugatan Perlawanan awalnya di belanda tidak menangguhkaneksekusi akan tetapi dalam perkembangannya Apabila ada Upaya hukumHalaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 6/Pat.Bth/2019/PN Skmluar biasa seperti perlawanan terhadap eksekusi maka eksekusi dapatditangguhkan; Bahwa Pengajuan perlawanan eksekusi harus diajukan ketika terjadiputusan inkrach yang bersifat

Agung RI Nomor 4 Tahun 2014tanggal 28 Mei 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub Kamar Perdata UmumAngka 7 tentang Upaya Hukum Terlelang).Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1739K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979, yang pertimbangan hukumnyasebagai berikut :Penggugat yang berkeberatan atas dilaksanakannya Pelelanganbarang, berdasar atas putusan Hakim, harus diajukan dalam bentukBantahan / Perlawanan

terhadap eksekusi dan harus diajukansebelum hari pelelangan dilaksanakan.Bahwa tindakan Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugatdalam gugatannya sesungguhnya merupakan tindakan menjalankankewenangan yang telah sesuai dengan peraturan perundangundangan berlaku dalam pelaksanaan tugas tersebut.

., tanggal 18 Januari 2007 Juncto Nomor 1544 K/PDT/2008tanggal 18 Mei 2009 Juncto No. 606 PK/PDT/2011 tanggal 10 Januari 2012,sehingga Pelawan bukan pihak ketiga yang melakukan perlawanan (derden verzet),sehingga perlawanan terhadap eksekusi a quo sematamata hanyalah alasan untukmengulurngulur waktu pelaksanaan eksekusi.

Prnggugat Rekonvesi mengajukan GugatanRekonvensi atas Gugatan Perlawanan terhadap eksekusi;4. Bahwa, Terlawan Penyita / Penggugat Rekonvensi / Penggugat asaldalam Perkara Pokok No. 116/1982.PDT.G/PN.JKT.PST tgl 6 Des1982 Jo. No.395/1983. PT. Perdata Jo. No. 143 K/PDT/1984 Jo. 362 PK/Pdt/1985 yang telahBerkekuatan Hukum Tetap adalah pemilik yang sah dari Tanah/Persil danBangunan yang terletak di Jalan Batu Ceper No.48, Kel.

Jkt.Pst barang yang di sita itu miliknya, maka perselisihan itu di periksa dan di putussecara lazimnya oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnyaeksekusi keputusan itu";Bahwa di dalam buku Il tentang pedoman teknis administrasi dan teknisPeradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 101angka 1 disebutkan: "Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidakhanya dapat dilakukan atas dasar hak hak lainnya seperti Hak Pakai, HGB,HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa dll.

Bahwa selain dasar dan alasan tersebut diatas menurutYurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 31 Agustus 1977 No.697K/Sip/1974 jika di telaah perlawannan pelawan tidak memenuhisyarat Formalitas Pengajuan Perlawanan Terhadap Eksekusi atasputusan No 15/Pdt.G/2002/PN Trk.Jo No 68 /pdt/2003/PT KT SMDAjo No 1939 K/pdt/2004 Jo Putusan Peninjauan kembali Nomor : 703PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011; Bahwa sesuai yang telah Pelawan kemuka dalam dalilnya dansesuai dengan aturan hukum yang mana bahwa Pelawan karenatelah

Tergugat 1) telan mengajukan eksekusi pada PengadilanNegeri Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusidan Pembongkaran Bangunan Kayu dan Penyerahan Tanah Nomor08/Pdt.Eks/2016/PNBna, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 danterhadap eksekusi tersebut telah diserahkan kepada SyarifahNurmala dan objek sengketa dalam perkara tersebut tanah objeksengketa telah menjadi milik sah dari Syarifah Nurmala sesuai SHMNomor 10143 tanggal 28 Juli 2018, dan oleh Para Penggugat tidakpernah diajukan perlawanan

terhadap eksekusi tersebut;Bahwa, juga unsur suatu perkara mengandung nebis in idemsesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1687 K/Pdt/1998tanggal 29 September 1999 menegaskan suatu putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap yang dijaukan sebagai bukti dalampersidangan adalah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatanpembuktian yang sempurna, sehingga diktum putusan tersebut harusditerima sebagai suatu kebenaran hukum oleh pengadilan berdasarkankaedah hukum tersebut serta dihubungkan

tahun iakuasai maka sesuai Pasal 24 ayat 2 UUPA dari Pasal 24 sampai 27 joPasal 1962 dan 1963 KUHPerdata, ia menjadi pemilik karena daluarsa,syaratnya penguasaan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dengan itikad baikmaka ia jadi pemiliknya;Bahwa yang menjadi Prioritas atas hak tanah tersebut adalah yangmenguasai fisik dan beritikad baik secara teruSs menerus atas tanahtersebut menurut kata Undangundang itu pemiliknya;Bahwa apabila Eksekusi belum selesai, si Tereksekusi punya kepentinganbisa mengajukan perlawanan

terhadap eksekusi, syaratnya ia harusmendalilkan sebagai pemilik jadi yang dapat melakukan perlawan eksekusiadalah baik pihak ke3, maupun tereksekusi sebagai pemilik dalilnya makaia boleh mengajukan perlawanan jadi eksekusi belum bisa dilakukan;Bahwa apibila tereksekusi mengajukan sebuah proses perlawanan ataugugatan atas proses eksekusi apabila punya kewenangan punya LegalStanding untuk melakukan perlawanan bukan gugatan tetapi bisakemungkinan mengajukan gugatan tatapi materinya, dalildalil tuntutannyasedangkan

Yahya Harahap dalambukunya yang berjudul Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta SertaPutusan Pengadilan dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi halaman29 yang berbunyi sebagai berikut:Demikian tujuan dan fungsi perlawanan yang diatur dalam, pasal 195 ayat 6HIR maupun fungsi yang ditegaskan pasal 378 RV. Memberi hak kepada pihakketiga atau pihak lawan bersengketa untuk mengajukan perlawanan terhadapHal. 16 dari 71 hal. Put.

Kantor Pertanahan Muaro Jambi sebagai Tergugat VI.Dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah BerkekuatanHukum Tetap pada tanggal 19 Februari 2013.Bahwa berdasarkan gugatan Perlawanan terhadap eksekusi TergugatRekonvensi, pada point 4 diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telahmelakukan jual beli sebidang tanah seluas 5.017 M?

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mengemukan pula bahwaatas Putusan BANI tersebut Penggugat telah mengajukan permohonanpembatalan Putusan BANI kepada PengadilanNegeri Jakarta Selatan dalamPerkara No.601/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.Selain Penggugat kembali mengajukanGugatan Perdata di Pengadilan NegeriJakarta Selatan register No.436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan perkara tersebut juga telah diputus oleh PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal20 Pebruari 2014 .Bahwa Penggugatkembali memajukan Gugatan Perlawanan

terhadap eksekusi lelangdiPengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara No.344/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 17 September 2015;Menimbang bahwa pada akhirnya Tergugat menyatakan bahwa baiksubjek dan objek perkara dalam perkara perdata ini sama dengan perkaraperdata terdahuluyang tersebut diatas, dengan demikian terhadap objekPerkara Gugatan Penggugat dalam Perkara ini telah terbukti mendapatPutusan Pengadilan lebih dulu dan telah berkekuatan hukum yang tetap,sehingga memenuhi kategori Nebis

Rekonpensidan para Terlawan Konpensi/Pelawan Rekonpensi serta saksisaksi yang diajukan dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pelawan Konpensi/Terlawan Rekonpensi dengan suratperlawanan tertanggal 18 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Januari 2017, dalam register perkaraNomor. 109/Pdt.Plw/2017/PN.MAK telah mengajukan perlawanan terhadap paraTerlawan Konpensi/Pelawan Rekonpensi sebagai berikut :Adapun alasanalasan diajukannya PERLAWANAN

TERHADAP EKSEKUSI ini adalahsebagai berikut :1.

Dalam hal ini terlihnat Penggugat dalam menyusungugatannya, dibuat asalasalan tanpa dilandasi dasar hukum yang benar, olehkarenanya haruslah ditolak.Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan Penggugat pada nomor 15 hal 10mendalilkan dasar gugatannya pada Perlawanan terhadap Eksekusi GrosseAkta hak Tanggungan karena tidak mencantumkan jumlah utang yang pasti dariDebitur (Penggugat) dan justru menganjurkan Kreditur untuk memohonEksekusi Grose Akta Hipotik.

Yahya Harahap, SH dalam bukunyayang berjudul Perlawanan Terhadap Eksekusi, Gros Akta Serta PutusanPengadilan dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi, PT.

(Vide YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus1977 .....formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukansebelum lelang dijalankan).Bahwa berdasarkan uraian dalam point 3.1 di atas, jelas bahwa Para Penggugat telahsalah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara,sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima.4 Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libels)1Bahwa

Bahwa secara jelas, terang dan nyata, pada tahun 2013 sedang ada PerkaraHukum atas tanah aquo, dan Tergugat mengajukan Eksekusi pada tahun 2017akan tetapi Para Turut Tergugat (Para Pelawan pada saat itu) melakukanupaya hukum perlawanan terhadap Eksekusi, akan tetapi upaya hukum dariPara Turut Tergugat (Para Pelawan pada saat itu) di tolak sebagaimana positaTergugat pada nomor 10, 12, 13, 14.

Yahya Harahap, 1996,Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan DanArbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi, Penerbit : PT.

Apalagi bentuk perlawanan dengan bentukgugatan pada hakekatnya tidak sama ( berbeda ).Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam putusan No.679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977, menyebutkanbahwa pihak yang keberatan atas dilaksanakannya pelelangan baranga5harus diajukan dalam bentuk bantahan / perlawanan terhadap eksekusi,dan harus diajukan sebelum pelelangan tersebut dilaksanakan .

Chosib dkk (termohon Eksekusi) dimana Penggugat Incasujuga sebagai salah seorang pemohon eksekusi dan telah dilaksanakan sita eksekusi oleh Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 26 pesember 2012 terhadap sebidang tanah persil 14 kelas desa Dt.Il dengan luas134.000 m2/ Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dan persil 15 kelas desaDt.IIl dengan luas 10.750 m2 Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan gugatan perlawanan

terhadap eksekusi sebagaimana yangdimohonkan oleh Penggugat (pemohon eksekusi) pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan no. perkara 1031/Pdt.Plw/2013/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2013, dan selanjutnya gugatan perlawanan tersebut masih dalamtahap pemeriksaan dan proses persidangan;Bahwa selanjutnya dalil Tergugat yang bersesuaian juga dengan bukti T.I3 risalah tim penelitian tanahmenyatakan tanah yang diterbitkan sertifikat hak pakai objek sengketa berasal dari tanah Negara bekas hakpakai no.4/kelurahan