Ditemukan 1388 data
51 — 15
Pekauman Dalam Kecamatan Martapura Timur,Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan19tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
59 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KabupatenBanjar Provinsi, Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, telan melakukan beberapa perbuatan yang merupakankejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut yang melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KASIM alias KASIM
104 — 73
tetapkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara hukum;Menimbang, bahwa adapun alasan Penasihat Hukum terdakwa menyatakanbahwa unsur ini tidak terbukti, selengkapnya majelis akan mengutip dalil PenasihatHukum sebagaimana termuat dalam pembelaan halaman 110 sebagai berikut :Bahwa unsur menyalagunakan
102 — 19
Kotot Kusmanto, tidak terbukti melakukan perbuatanturut serta menyalagunakan kewenangan merugikan Negara APBD Kabupaten PatiTahun Anggaran 2003 sebagaimana diatur dalam surat dakwaan primer yaituMelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantansan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Subsider pasal3jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UUNo
172 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEdan Saksi MUHAMMAD ISKANDAR, SE Selaku Manager AreaPoslogistik Banjar Baru dan beberapa Terdakwa lainnya yangdiajukan dalam berkas perkara tersendiri pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat maupun pada Pengadilan Negeri lain diIndonesia telah terbukti telah menguntungkan orang lainmaupun suatu Korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraianpertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi" telah terpenuhi pula;Mengenai unsur Menyalagunakan
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
278 — 149
Bahwa PENGGUGAT sepakat dengan pendapat CEKLI SETYA PRATIWI, SH,LL.M Tergugat telah melanggar asas proporsionalitas hendaknya KTUNyang diterbitkan oleh pejabat memperhatikan aspek prosudural, sehingga apayang dilakukan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas AsasUmum Pemerintahan yang baik/AAUPB.bertindak sesuai dengan peraturan perundangundangan (wetmatigheid)kesesuaian tersebut menyangkut wewenang, prosedur, dan substansikeputusan; 2). tidak menyalagunakan wewenang untuk tujuan lain; 3).bertindak
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
DRS. H. SYARIFUDDIN DAUD, MA
147 — 69
melawan hukum dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi bersifat specialis ;Menimbang,berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangantersebut perbuatan terdakwa tidak melakukan perbuatan melawanhukum yang ditentukan dalam pengertian melawan hukum pasal 2 UUTipikor tetapi bersifat menyalagunakan
36 — 9
Menteri Empat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat
42 — 8
tahun2011, bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar, Jl.Pramuka No. 1 Komplek Pangeran Antasari Martapura Kabupaten BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
131 — 59
tersebut, bila terjadi tindak pidana itukarena perbuatan itu sudah memenuhi unsur delik, dan bila itu masih dipenyidikan maka itu belum masuk Ranah pidana, dalam kasus inirekomendasi secara administrasi maka itu hukum administrasi bila sudahdikembalikan maka itu sudah selesai, dan tidak masuk dalam pasal 4karena belum masuk tidak pidana masih adminstrasi ;Bahwa menurut ahli Badan Pemeriksa Keuangan biasanya sudahmenyebut sesuai pospos yang bertanggungjawab, rekomendasiditujukan kepad pihak yang menyalagunakan
71 — 22
harusdialihkan sebagai perbuatan yang masuk pada unsure yang terdapat dalampasal 3, karena merupakan konsekuensi dalam menyusun dakwaan secarasubsidaritas dimana pasal 2 dijadikan sebagai dakwaan primer yang harusdipertimbangkan terlebin dahulu, sementara perbuatan penyalagunaankewenangan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehinggadengan demikian apabila perobuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana apakahkarena melawan hukum sehingga bertentangan dengan suatu peraturanperundangundangan atau menyalagunakan
JUSAK E. AYOMI, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.MELKIANUS AYAL alias EKI
2.ROY HENDRY SIWABESSY
77 — 45
Menyatakan Terdakwa MELKIANUS AYAL alias EKI bersama TerdakwaIl ROY HENDRY SIWABESSY TERBUKTI secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan atau turut Serta melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalagunakan kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yanghalaman 3 dari 153 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnkdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 3jo
84 — 51
KecamatanSimpang Empat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini,yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
Terbanding/Terdakwa : HAIRIL ANWAR, SP Bin MUHAMMAD HATTA
64 — 30
Peternakan KabupatenBanjar Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutyang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
Terbanding/Jaksa Penuntut : Akhmad Budi Muklis, SH, MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dimas Purnama P, SH
59 — 56
Peternakan Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatanatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Beberapa perbuatanyang merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melakukan atauturut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
84 — 45
MURSIDI Bin RESOSUWITO selakuPanitia Penerima Hasil Pekerjaan telah menyalagunakan kewenangannya, dengandemikian unsur kedua dari dakwaan subsider ini juga telah terpenuhi dan terbuktimenurut Hukum,;Halaman 125 dari 152 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN PlkAd.4.
82 — 17
agustus tahun 2013 sampai dengan bulan agustus tahun 2014, bertempatdi kantor DPRD Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai No. 53 KecamatanSelat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut, yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalagunakan
124 — 38
PLN Persero UIP JJB,dan telah menanda tangani kontrak, akan tetapi iji multi years dan lahan untukpembangunan Gardu Induk tersebut belum dibebaskan, maka dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyalagunakan Kewenangan,Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan telahterpenuhi dan terbukti menurut hukum.Ad.4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidanakorupsi
Terbanding/Jaksa Penuntut : Damang Anubowo. SE, SH.,MH
112 — 45
Insad No.77 Komplek Perkantoran GagasPelaihari Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan KabupatenTanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya berdasarkan Pasal 35ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
59 — 12
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)Pambantaran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar), atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapaperbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagaisuatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan