wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakilkepala daerah;f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahterhadap rencana perjanjian internasional di daerah;g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yangdilakukan oleh pemerintah daerah;h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah;i. membentuk panitia pengawas pemilinan kepala daerah;j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD

:Bahwa saksi pernah menjadi Ketua KPUD Kota Mataram sejak tahun 2008s/d Oktober 2013 karena saksi lulus menjadi Hakim Adchock sehingga saksiberhenti sebegai ketua dengan cara mengundurkan diri ;Bahwa saksi mengetahui dana tersebut diberikan melalui MOU antaraKetua KPU Kota Mataram yang pada saat itu dijabat oleh saksi danWalikota Mataram saat itu H.Moh Ruslan dengan jumlah dana yang telahdicairkan atau direalisasikan Rp. 5.700.000.000 (lima Milyar Tujuh Ratusjuta) dengan 3 tahap pencairan yang rincianya

sedangkan dari Perorangan ialah sebesar Rp.75Juta;Bahwa saksi tidak mengetahui asal baju kaos yang diadakan olehTerdakwa Fatmawati Faqih;Bahwa saksi dan Hugua ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernurdan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pada sekitar tanggal 12atau 13 Februari 2018 dan saat itulah dibikin rekening kampanye yangbank nya dimana saksi tidak ingat, tetapi yang saksi ingat Bendaharanyabernama Yuli;Bahwa yang diserahkan sebagai laporan dana awal kampanye olehPasangan saksi dan Hugua ke KPUD

Sultra ialah Rp.100 Juta yangHal 149dari304,Putusan No.58/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pstmana uang Rp.100 Juta itu bukan bagian dari uang Rp.600 Juta yangpernah saksi berikan kepada Terdakwa Fatmawati Faqih;Bahwa Sumber uang Rp.100 Juta sebagai dana awal kampanye yangdilaporkan ke KPUD Sultra itu ialah dari dana pribadi saksi;Bahwa uang transport yang diberikan kepada warga yang menghadirisosialiasi dan kampanye di daerahdaerah itu masingmasing diberikanRp.50.000 atau Rp.20.000 dan sumber uangnya juga dari

NASSIR senilaiRp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);Bukti kwitansi bantuan kepada Babinsa Okilama sesuai perintahSekda Buru Selatan kepada M BAHTA senilai Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Pebruari 2011;Bukti memo dari Drs.ABUBAKAR MASBAIT kepada TerdakwaHATIJAH ATTAMIMI, SE alias IJAH selaku bendahara yangberbunyi "berikan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) buat supir KPU untuk bawa tamu kita ke Namlea dan buktikwitansi kepada sopir KPUD

ribu rupiah);Bukti kwitansi bantuan kepada Babinsa Okilama sesuai perintahSekda Buru Selatan kepada M BAHTA senilai Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Pebruari 2011;Bukti memo dari Drs.ABUBAKAR MASBAIT kepada TerdakwaHATIJAH ATTAMIMI, SE alias IJAH selaku bendahara yangberbunyi "berikan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribuHalaman222 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Ambrupiah) buat supir KPU untuk bawa tamu kita ke Namlea dan buktikwitansi kepada sopir KPUD

Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan; Pasal 30ayat (4) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi Vertikal (sepertikegiatan TMMD, Pengamanan Daerah, dan Penyelenggaraan Pilkadaoleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI,Pramuka, Korpri, dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerimahibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasipenggunaan dana, buktibukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjianhibah Nomor 460/011 IV/SPIBAH/2010 tanggal 29 April 2010,Pasal 5.

RapatParipurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untukmenyelenggarakan pemilihnan kepala daerah dan wakil kepaladaerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannyapenjabat kepala daerah;(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakilkepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretarisdaerah melaksanaan tugas seharihari kepala daerah sampaidengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.Bahwa berdasarkan Permentan 98 tahun 2013 dihubungkan dengan UUNo. 32

., selaku Ketua KPUD KotaSalatiga tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah saksi SURYANTO, S.Pd,selaku Asisten Sekda Kota Salatiga tahun 2010 s/d tahun 2012 adalahDrs. TRIPRIYO NUGROHO, selaku Kepala DPPKAD Kota Salatiga tahun2010 s/d tahun 2012 adalah Drs.

pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaranyang disampaikan kepada Kepala Daerah kepada DPRD;e Menyusun Anggaran belanja DPRD dan memberikan saranterhadappenyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD;e Membahas RAPBD bersama Kepala Daearah untuk disahkan menjadi APBD;Bahwa tugas Komisi adalah membidangi bidang pendidikan, kesehatan, PemerintahanUmum, Ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemberdayaanmasyarakat dan kesejahteraan sosial, Hubungan, perizinan, pertahana, sosial politik,KPUD

tentangPerubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal132 ayat (1)yang menyebutkan : Setiap pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.SE Mendagri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007Perihal Hibah dan Bantuan Daerah, disebutkan pada point6 Pertanggung Jawaban pemberian hibah dilakukansebagai berikut :Hibah dalam bentuk uang terhadap instansi vertikal(seperti kegiatan TMMD, Pengamanan Daerah danpenyelenggaraan PILKADA oleh KPUD

SE Mendagri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 PerihalHibah dan Bantuan Daerah, disebutkan pada point 6 PertanggungJawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut :Hibah dalam bentuk uang terhadap instansi vertikal (sepertikegiatan TMMD, Pengamanan Daerah dan penyelenggaraanPILKADA oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI,KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK) dipertanggung jawabkan olehpenerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporanrealisasi penggunaan dana, buktibukti

raga yang akan mengadakan aktifitas, yangtertuang dalam RAB, jika dalam RAB, misalnya, untuk mengirimatlet, maka bentuk pertanggungjawabannya untuk mengirimatlet.Bahwa jika tidak ada RABnya, sebagai lampiran dalam NPHD,tetapi tetap untuk kegiatan Persiba dan sebagainya, menurutpendapat Ahli, itu rencana kurang baik .Bahwa dalam SE Mendagri No. 900/2677/SJ yang menyebutkan,Hibah dalam bentuk uang terhadap instansi vertikal (sepertikegiatan TMMD, Pengamanan Daerah dan penyelenggaraanPILKADA oleh KPUD

pengadaan barang / jasa harusmempedomani ketentuan yang diatur dalam KEPPRES No : 80tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah beserta perubahannya, karena KONI merupakanORGANISASI SEMI PEMERINTAH dan hal itu merujuk kepadaSurat Edaran Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 November2007, dimana dalam SE MENDAGRI No. 900/2677/SJ tersebutditegaskan bahwa hibah dalam bentuk uang kepada instansivertikal (seperti kegiatan TMMD, pengamanan daerah, danpenyelenggaraan PILKADA oleh KPUD

diatur dalam KEPPRES No : 80tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasapemerintah beserta perubahannya, karena KONI merupakanORGANISASI SEMI PEMERINTAH dan hal itu merujuk kepadaSurat Edaran Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 November2007, dimana dalam SE MENDAGRI No. 900/2677/SJ tersebut ditegaskan bahwa hibah dalam bentuk uang kepada instansivertikal (seperti kegiatan TMMD, pengamanan daerah, danHal 161 dari 554 hal putusan perkara No. 25/Pid.Sus/penyelenggaraan PILKADA oleh KPUD

diatur dalam KEPPRES No : 80tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasapemerintah beserta perubahannya, karena KONI merupakanORGANISASI SEMI PEMERINTAH dan hal itu merujuk kepadaSurat Edaran Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 November2007, dimana dalam SE MENDAGRI No. 900/2677/SJ tersebut ditegaskan bahwa hibah dalam bentuk uang kepada instansiHal 259 dari 554 hal putusan perkara No. 25/Pid.Sus/vertikal (seperti kegiatan TMMD, pengamanan daerah, danpenyelenggaraan PILKADA oleh KPUD

Dalam rangkapengajuan permohonan keberatan atas hasil Pemilukada yang ditetapkan KPUD di MK,Terdakwa juga menjalin komunikasi, baik melalui telpon maupun SMS, dengan ROMIHERTON dan MASYITO.Dengan demikian keterangan Terdakwa yang menerangkantidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan ROMI HERTON dan MASYITOadalah tidak benar.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi ROMI HERTON,MASYITO, IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILIANTI,NUR AFFANDI, SRINO, JIMMY, MARTIN MARPAUNG, SATRIA

pernyataan saudara Iltqon Syaugi yang menyatakan prosespenyusunan permohonan pemberhentian Bupati Jember kepadaMahkamah Agung yang belum lengkap karena menunggu beberapalampiran bukti pelanggaran Bupati Jember juga dapat diartikan, jikaproses sebelumnya yakni sidang paripurna dengan agenda HakMenyatakan Pendapat yang satu usulannya untuk memberhentikanBupati Jember pada 22 Juli 2020 belum didasarkan buktibukti formilyang dilampirkan terkait dugaan pelanggaran Bupati Jember.Bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPUD

wakil Kepala daerah dalam hal terjadi kKekosongan jabatan wakilkepala daerah;f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahterhadap rencana perjanjian internasional di daerah;g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yangdilakukan oleh pemerintah daerah;h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah;i. membentuk panitia pengawas pemilinan kepala daerah;j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD

Jadi selama prosesPilkada Kerinci dari mulai Pendaftaran di KPUD awal bulan Septembersampai akhir bulan Januari 2009, saya sibuk dengan persiapankemenangan dalam Pilkada dengan kondisi politik yang saya hadapisangat keras sehingga saya harus mengungsi dan tinggal di rumah CalonBupati Kerinci H. Murasman ;Il. Tahun 2010 muncul kasus Bansos Kerinci pada APBD Perubahan Tahun2008 dengan Tersangka Sdr.

antara lain :Membatalkan SK KPU Kabupaten Buton Nomor: 33/Kpts/KPUKAB/PKD/VII/Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PesertaPemilinan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenButon Tahun 2011;Memerintahkan KPU Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasiadministrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yangdiusulkan partai politik (7 pasang) dan bakal pasangan calonperseorangan (4 pasang);Memerintahkan kepada KPUD

pertimbanganhukumnya pada halaman 1004 menyatakan antara lain:Bahwa dari fakta hukum diatas, jelas bahwa hadiah berupa uang sebesarRp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) tersebut diterima olehMUHTAR EPENDY pada sekitar bulan Juli 2013 dan selanjutnya diserahkankepada Terdakwa dan perkara a quo baru diputus pada tanggal 31 Juli2013.Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebutberasal dari BUDI ANTONI ALJUFRI selaku pihak pemohon dalam perkarapermohonan keberatan atas penetapan KPUD

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 1007 menyatakan antara lain:Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebutberasal dari ROMI HERTON selaku pihak pemohon dalam perkara562permohonan keberatan atas penetapan KPUD Kota Palembang di MKRIdan Terdakwa adalah selaku Ketua Panel Hakim Konstitusi pada MKRIyang memeriksa dan mengadili perkara a quo.Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sangat kabur (obscuur)dan tidak berdasarkan fakta

Dan ada juga kegiatan SPPD keBandung atas nama Komisioner sebesar Rp. 850.000,, SPPD keTanjungkerta atasnama Ketua Panwaslu Legislatif sebesar Rp.250.000,, SPPD ke KPUD atasnama Ketua panwaslu Legislatif se be sarRp. 250.000,, total SPPD Sekretariat ke Bandung sebesar Rp.800.000, (2x perjalanan) ;Bahwa benar untuk kegiatan dana TUP bulan Oktober 2013untuk kegiatan sewa menyewa , yaitu sewa meubeler, sewagedung kantor, sewa kendaraan roda 4, sewa komputer danelektronik (sewa alat perkantoran) ;Bahwa

Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaHibah di KPUD Batam;b. Polda Sumatera Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaBantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana KorupsiPembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah KotaCilegon TA. 2010;d. Polres Bintan, Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan DanaHibah Tahun 2011;e.

Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaHibah di KPUD Batam;b. Polda Sumatera Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaBantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana KorupsiPembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah KotaCilegon TA. 2010;d. Polres Bintan, Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan DanaHibah Tahun 2011;e.

Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaHibah di KPUD Batam;b. Polda Sumatera Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaBantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana KorupsiPembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah KotaCilegon TA. 2010;d. Polres Bintan, Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan DanaHibah Tahun 2011;e.

Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaHibah di KPUD Batam;b. Polda Sumatera Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaBantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana KorupsiPembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah KotaCilegon TA. 2010;d. Polres Bintan, Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan DanaHibah Tahun 2011;e.