Ditemukan 1387 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dipakai dibagi diakui difari dahari diwaki dihati dihani dihari dikhaki dihaji dikaki dipaki
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 228/Pdt.G/2015/PN.Sgr
Tanggal 16 Februari 2015 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
101 — 39
  • Hubungan tanahdengan pemiliknya menimbulkan hak dan kewajiban maupun wewenangatas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanah melekat pada pemiliknyaselama mereka tidak melepaskan haknya (peralihan hak).Demikian jugabila dicermati ajaran John Locke mengenai hak milik ini yang mengatakanbahwa: Ownership of property is a natural right and that the purpose ofGovernment is to protect and preserve natural property right.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 132 /Pdt/G/2010/PN.BB
Tanggal 24 Maret 2011 — Tn. CUCU Bin MAD-DAPI Melawan Ny. SUSAN SUGIONO,dkk
139 — 28
  • Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960, tetapi belumdidaftar dan diterbitkan sertifikatnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat XII sudah mengetahuibahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik adat maka ketikaada pengajuan permohonan dari para pemohon yang mengklaim tanahitu. sebagai tanah Negara dan masing masing mengaku dirinya palingberhak untuk diberikan sebagai hak milik, Tergugat XII tidakperlu lagi menyelidiki asal usul hak atas tanah itu, dapatlangsung menolaknya, karena tanah yang sudah dihaki
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 252/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat VIII : PT. Bangun Tjipta Pratama
Terbanding/Penggugat : Mamat Bin Teman
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kelurahan Bojong Menteng
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Pekerjaan Umum
Turut Terbanding/Tergugat VII : Olim Bin Acep
Turut Terbanding/Tergugat V : Arga Bin Tabeng Ahliwaris Armah Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat III : Onih Bin Bengkok Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat I : Eddy Wahyudi
Turut Terbanding/Tergugat XII : Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Iroh Binti Barok Ahli Waris Barok Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Rumalam Alias Erom Binti Alam Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Umar Masjkuri,SH.
56 — 24
  • Hal ini mewujudkan nyata tidak dikenal dan tidak terlinat tanahyang dimaksud oleh Girik Nomor 215 atas nama Sebih Bin Kemon yangdijadikan dasar perolehan awal tanah milik Termohon Banding dahuluPenggugat, dan gugatan ini menjadi jalan bagi Termohon Banding dahulu Penggugat untuk mencaricari tanah yang dianggap berpotensiuntuk dihaki.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Putus : 07-08-2017 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Psp
Tanggal 7 Agustus 2017 — ASRUL FAHRI (Penggugat) PT. MAJU INDORAYA (Tergugat) BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Turut Tergugat)
84 — 30
  • Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi olehmasyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secaraotomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakansebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialinkan menjadi hakmilik perseorangan. Tanah Ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milikperseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yangtelah dijelaskan sebelumnya.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 76/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 April 2019 — LINAWATY ALS GOH GIM KIAT VS PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
68 — 42
  • Juga beraspek perdata danberaspek publik.Halaman 76 dari 97 halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2019/PT MDNPenguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yangdilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepadapemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, dan pemiliktanah dapat mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yangdihaki ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan
Pengadilan PN BANTUL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-06-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN BANTUL Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Btl
Tanggal 23 Januari 2020 — Perdata : - BUDI GIYANTO Bin Alm Ky. SIYO Bin Alm. Ky. NRIMO KARYO Alias SAMIN (PENGGUGAT I ) -TUGIYAH Binti Alm Ky. SIYO Bin Alm. Ky. NRIMO KARYO Alias SAMIN (PENGGUGAT II ) - TUKIJAH Binti HASAN ABDUL GANI Alias PANGGIH (PENGGUGAT III) - DRS. M. MULYONO (TERGUGAT I) - NINING RANIAH, S.E. (TERGUGAT II) - PAIJAN Bin DALIMAN (TERGUGAT III) - PONIJO Bin DALIMAN (TERGUGAT IV) - SARIJAH Binti DALIMAN (TERGUGAT V) - SUSANTO Bin DALIMAN (TERGUGAT VI) - SITI NURHANIFAH (TERGUGAT VII) - Pemerintah Desa Bantul (TURUT TERGUGAT I) - Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (TURUT TERGUGAT II) - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (TURUT TERGUGAT III)
349 — 2163
  • KERUGIAN MATERIIL :v Biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk menghadapi perkaraini Rp. 250.000.000,(Dua Ratus Limam Puluh Juta Rupiah);Bahwa apabila tanah akan dihaki atau dimiliki oleh TERGUGAT danTERGUGAT Il per M?
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 03-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 529/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 3 Desember 2014 — MADEKAR DKK VS PT.DHARMALA LAND (d/h PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE )
154 — 88
  • Perihal : Error Facti dalam merumuskan hubungan hukum antara para PENGGUGATdengan TERGUGAT II.Bahwa sampai saat ini, TERGUGAT II merasa sama sekali tidak pernah memiliki hubunganhukum deangan para PENGGUGAT mengenai objek yang disengketakan, mengingat objekyang disengketakan tersebut tidak dikuasai dan tidak dihaki oleh TERGUGAT II, sehinggatidak tepat gugatan a quo ditujukan kepada TERGUGAT II, melainkan kepada orang/pihaklain yang sekarang menguasai dan memiliki objek yang disengketakan.7.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
ABDUL KADIR NASELA bin HAJI ABDUL LATIF NASELA
Tergugat:
1.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon
2.Pemerintah Adat Negeri Hitumessing, pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, Merangkap Saniri Adat Negeri Hitumessing
3.WAHAB TOMU
4.ABDULSAMAD TOMU
5.KADER TOMU, SH
6.KADER TOMU
7.MARODONG TOMU
8.BADARUDIN TOMU
9.ALI TOMU
10.IBRAHIM TOMU
11.ISMAIL TOMU
12.USMAN TOMU II
13.USMAN TOMU I
14.HASAN TOMU II
15.HASAN TOMU I
16.Haji TAIB TOMU
17.Haji TAHER TOMU
18.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
131 — 88
  • /Pdt.G/2021/PN Amb14 Pebruari 1916 dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan olehpenterjemah resmi JOHANA MARIA de FRETES TUMBELAKA SarjanaHukum, Wakil Notaris berkedudukan di Ambon, pada tanggal 26 September1980 serta asli Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dari Orang Kaya Parentahdan dua Kepala Soa di Negeri Hitumessing tanggal 8 Oktober 1906 yangkemudian disalin kembali oleh Pemerintah Negeri Hitumessing pada tanggal14 September 1956 mengetahui Kepala Pemerintah Setempat Ambon, telahdikuasai dan dihaki
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2015 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2017 — Erry Muhammad Syofriady Melawan Saifudin, dkk.
274 — 229
  • Tanah Sengketa a quo adalah hak milik sah Tergugat IV: ANDREWMELLON PRIASMORO, dan bukan milik Penggugat.Kepemilikan Tergugat IV atas Tanah Sengketa diuraikan secarategas dalam tanda bukti hak milik SHM No. 1179/Ungasan, luas +20.760 M2, tercantum atas nama Tergugat VW ANDREW MELLONPRIASMORO yang mana sampai dengan sekarang ini TanahSengketa tetap dikuasai dan dihaki oleh Tergugat IV;b.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 01-07-2015 — Putus : 21-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 234/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 21 Agustus 2015 — Drs. DOHAR P.H. PASARIBU, MM DKK LAWAN Dr. R.M.H.M SUPRIANTO, DKK
55 — 22
  • Penyerahan Hak atas Tanah dengan gantirugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna WatyLubis, SH, Notaris di Medan, menjadi sah juga terlebih lebih nyatanyatatelah merugikan hak atau kepentingan dari para pembanding karena dalamakta Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris diMedan tersebut, luas areal tanah yang di ganti rugikan telah meliputi lahan103 103 beserta bangunan rumah diatasnya yang dihaki
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
1.JUNAID DAENG SANRE
2.Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Terbuka PT.GMTD.Tbk
Tergugat:
1.H. TAUPHAN ANSAR NUR
2.ALDILAH TAUPHAN ANSAR
3.WILIANTO TANTA
4.ANGGIAT SINAGA, SE.,M.BA
5.LUSIA SIRAPANJI
6.TATSANI PUTRI PRATAMA TUNGKA
7.AMELIA DWITIYA TUNGKA
8.MARINI THERESIA TUNGKA
9.GADDONG DG. NGEWA
10.HANAPING DG. MILE
11.SYAHRIR MADEALI, SH
12.JUNAID DAENG SANRE
365 — 92
  • dengan ketentuan Pasal 10Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokpokokAgraria yang menggariskan bahwa : Kewajiban untukmengenakan/mengusahakan sendiri tanah pertanian yang dimaksudmengenakan atau mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyalhak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi serta dikaitkan jugadengan Pasal 15 dan pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria tentang kewajiban memeliharatanah yang dihaki
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.SANDHY HANDIKA, SH
2.ASVERA PRIMADONA, SH
3.APRI GUNO PUTRANTIO
4.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
JUFRIZAL Bin YAKUP
178 — 45
  • disitu.Putusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr Hal 48 dari 103 Bahwa terhadap ilustrasi penuntut umum, tadi saya katakan suatuperbuatan penggelapan yang kalau saya suka menggunakan bahasa yangsederhana, ini penghianatan terhadap amanah yang diberikan kepada pihaklain, pihak lain dalam hal ini memberikan hibah kendaraan kepada organisasisaya, artinya amanahnya adalah pergunakan itu untuk organisasi karena Ituadalah bagian dari kepercayaan organisasi bukan untuk diri sendiri, kalaukemudian itu dihaki
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
254 — 129
  • Nengah Lawa (incasu: kakek Para Tergugat) masih hidup sampai dengan Tanah Sengketa aquo sekarang dikuasai dan dihaki oleh para Para Tergugat, dalam hal inipihak alm. Nang Djageri alias alm. Nengah Lawa maupun ParaTergugat sebagai ahli waris alm. Nang Djageri alias alm.
    Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa TanahSengketa a quo secara turun temurun, terus menerus sampai sekarangdengan itikad baik tetap dikuasai, ditempati dan dihaki oleh Para Tergugat.Ini berarti secara fisik Tanah Sengketa a quo berada dan dikuasai secaranyata oleh Para Tergugat (penguasaan secara sporadis), dan sebaliknyaPara Penggugat jelaslah tidak pernah menguasai Tanah Sengketa.
    Nengah Lawa tersebut tidak ada permasalahan ataupun keberatan dariPihak Para Penggugat, apalagi selama ini terbukti pula Para Penggugattidak pernah menguasai Tanah Sengketa. karenanya sangat tidak patutdantidakberalasan apabila Para Penggugat sekarangmempermasalahkan Tanah Sengketa a quo.Dalam perkembangannya kemudian justru baru pada tahun 2020 yaknidengan diajukannya Gugatan a quo oleh Para Penggugat barulahmempermasalahkan Tanah Sengketa yang sejak dahulu hingga sekarangtelah dikuasai dan dihaki
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 30-04-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 24 Oktober 2013 — ASNAWI BIN REJULIN DKK, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM DAN PT. BUMI SAWINDO PERMAI
157 — 371
  • Eksepsi Tentang Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak JelasBahwa Para Penggugat yang pada intinya menguraikan tanah/kebun yangdisebutsebut sebagai miliknya sebagaimana diperolehnya dari jual beli/warisan menggarap/diusahai/dihaki secara turuntemurun sebagaimanadidalilkan pada repliknya halaman 4 s/d 5 yang masuk dalam Hak GunaUsaha atas nama Tergugat II Intervensi;Bahwa akan tetapi, gugatan Para Penggugat kabur sebab tidak adaditerangkan Para Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam replikPara
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 453 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I GEDE NGURAH WIDARTA TERGUGAT - JRO NGENTEG - WAYAN WIDI - NENGAH MERDANA
129 — 56
  • Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dankewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanahmelekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya(peralinan hak). Demikian juga bila dicermati ajaran John Locke mengenaihak milik ini yang mengatakan bahwa : Omership of property is a naturalright and that the purpose of Government is to protect and preserve naturalproperty right.
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-04-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 25/Pdt.G/2013/PN. Pdl
Tanggal 9 April 2015 — EVA FAUZIAH SITOMPUL Melawan IKA SURYANTI, dkk.
86 — 14
  • Utjun Djajanegara tersebut telah dihaki, dimilikidan diatasnamakan Ir. Alex Dario termasuk atas tanah objek perkara yangsaat ini telah dibalik namakan dari Ir. Alex Dario ke atas nama Tergugat sampai dengan IV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 PK/Pdt/2014
Tanggal 26 Oktober 2015 — I. DRG. SITI MUR'AH MARTIANA, dkk., sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I II. DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN CQ KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali II vs Dr. Ir. IWAN INRAWAN WIRATMADJA, dkk.
107 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TelewanUmur : 50 TahunPekerjaan :PNS/TELKOMAlamat : Suka Haji, BandungSelain itu juga gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan ahli waris Entos Endoh, Sebagai Penggugat/Tergugat karena didalam pasal 2 Akta Jual Beli tersebut menyatakan; "bahwa penjualmenjamin bahwa tanah hak dan bangunan serta tanaman tersebut diatas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggunganuntuk sesuatu piutang atau diberati dengan bebanbeban lainnya",padahal tanah tersebut telah dikuasai, dihaki
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 209/PDT/2017/PT.DPS
Tanggal 15 Februari 2018 — 1. PHILIP PRIASMORO, sebagai Pembanding 2. ANDREAN MELON PRIASMORO 3. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Oka, SH 4. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Badung, I Gusti Ayu Rustini,SH sebagai Pembanding I; 5. SAIFUDIN 6. HERU SOETRISNO, Msc sebagai Pembanding 7. I PUTU CHANDRA, SH sebagai.Pembanding II; 8. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG sebagai Pembanding III L a w a n : 1. ERRY MUHAMMAD SYOFRIADY, sebagai Terbanding dan 2. KANTOR KEMENTERIAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA sebagai Turut Terbanding I 3. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI sebagai Turut Terbanding II
111 — 57
  • Tanah Sengketa a quo adalah hak milik sah Tergugat IV: ANDREWMELLON PRIASMORO, dan bukan milik Penggugat.Kepemilikan Tergugat VV atas Tanah Sengketa diuraikan secarategas dalam tanda bukti hak milik SHM No. 1179/Ungasan, luas +20.760 M2, tercantum atas nama Tergugat IV ANDREW MELLONPRIASMORO yang mana sampai dengan sekarang ini TanahSengketa tetap dikuasai dan dihaki oleh Tergugat IV;b.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
82 — 16
  • baik sebagianmaupun seluruhnya terdapat Hak Para Penggugat, Turut Tergugat XV danTurut Tergugat XVI selaku Ahli Waris almarhumah Hajjah Warsiyem;4 Bahwa sebagaimana diketahui secara umum, Buku Lefer C Desa di kantorDesa merupakan Buku Induk Tanah di wilayah desa dan menjadi rujukansemua Girik yang dimiliki setiap warga pemilik tanah;5 Bahwa nomor Girik identik dengan nama dan identitas Pemilik tanah di desayang bersangkutan dan sedangkan nomor Persil identik dengan obyek tanahyang dimiliki dan dihaki
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 26-05-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
WOOSLY SIMBOLON
Tergugat:
1.RAMLI SIMBOLON
2.MISDELINA SIMBOLON
3.HERLINCE SIMBOLON
58 — 32
  • Penguasaan yuridisdilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanahyang dihaki;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah Tiap perbuatan melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.