Ditemukan 1353 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komplek konflik kompleks kompi kopli komplit kemplik koplik komplid komplin konplik
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.TPK/2016/PT MKS
Tanggal 6 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI IDRIS SYUKUR Diwakili Oleh : RICHARD K PATANDIANAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
81 — 40
  • Tpk/2016/PT.MksKabupaten / Kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 Mill(empat mill)Pemberian UP dan IPR penyelesaian komplik masyarakatdan pengawasan usaha pertambangan, operasi produksikegiatannya berada di wilayan kabupaten / Kota dan atauwilayah laut sampai dengan 4 millPen inventarisasian penyelidikan dan penelitian serta aiplorasidalam rangka memperoleh data dan informasi mineral danbatu baraPengelolaan informasi potensi mineral dan batu bara sertainformasi pertambangan pada wilayah kabupaten
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 31-05-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 31 Mei 2016 —
25 — 8
  • menyampaikan laporan keuangan SKPD; Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD; Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran / pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah; Bahwa benar, awalnya berdasarkan pengajuan proposal ke KementrianKelautan dan Perikanan di Jakarta, terdakwa sebagai PA mengajukanproposal untuk pengadaan kapal patroli di daerah perairan umum ataurawa pada tahun 2012 yang membuat proposol yaitu saya bersamasamabidang perikanan dengan dasar kerena adanya komplik
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 08-10-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 588/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 8 Oktober 2014 — Thomas Muslim Hasibuan alias Thomas
249 — 90
  • kaum muslimin sepertikomplik Ambon dan Poso dengan cara berinfak, dan kalau bisa rampok itu orangorang kaya,dan saat itu AYATULLAH MUSHAB hanya diam saja.Bahwa benar, beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan THOMAS MUSLIM dirumahmertua di Sungai Mati Medan Labuhan dan dalam pertemuan tersebut Saksi membicarakankepada THOMAS MUSLIM sama dengan yang Saksi bicarakan dengan AYATULLAHMUSHAB yaitu kita membantu orang orang yang dipenjara berikut keluarganya dalam perkaramembela kaum muslimin seperti komplik
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 16-03-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1083/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Tim.
Tanggal 16 Maret 2015 — IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN;
203 — 269
  • telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak kurang lebih 21orang lebih dan korban yang mengalami luka ringan maupun luka berat sekitarkurang lebih 100 orang serta terjadi kerusakan dibeberapa tempat/lapak dagangan,setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa puas atas amaliah yang baru sajadi lakukan.Bahwa maksud dan tujuan dari amaliah pengeboman di pasar Tentena tersebutadalah untuk memancing kemarahan kaum Nasrani, sehingga diharapkan kaumNasrani akan marah dan akhirnya akan terjadi komplik
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 4 Juli 2012 — AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID
132 — 32
  • yang mengandungsuatu. kepastian, terukur dan tidak bersifat abstrak sehingga untuk menentukan tidakdapatnya keuangan negara di rugikan perlu diketahui potensi kerugian tersebut yangtentunya diperlukan suatu audit dan tidak boleh ditafsirkan secara sempit terhadap suatuunsur karena dapat menggeser tujuan utama dari hukum di dalam mewujudkan ketertibandan keadilan yang mempunyai konsekuensi logis bahwa unsur kerugian negara atauperekonomian negara sebagai unsur inti harus dibuktikan secara nyata dan komplik
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Putus : 24-10-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 08-K/PMT-I/AD/VIII/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 —
131 — 32
  • Terdakwa selama 19 (Sembilan belas) tahun berdinas telah melaksanakan tugas di daerah komplik TimorTimur, AmbonMaluku, Papua, perbatasan PNG aman dan berhasil.Dan bila dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwapada pokoknya didakwa sebagai berikutKesatu :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat tersebut di bawah ini,yaitu pada bulan juli 2010, sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaktidaknyadalam
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
176 — 605
  • KCE almarhum Djuhransyah 20 %,Yusti 40 %, Isna 40 %;bahwa saksi ada mendengar komplik tentang deviden hasil Rapat UmumPemegang Saham Mayoritas pemegang saham sehingga adanyakeberatan dari pemegang saham ada permohonan ke Pengadilan NegeriBanjarbaru, tetapi tidak mengetahui secara keseluruhannya;bahwa setahu saksi Tahun 2019 diadakan RUPS deviden, tetapi belumberes;bahwa pada tahun 2019 sudah tutup buku, masuk tahun 2020 dan Maret2021 salah satu pemegang saham meninggal dunia yaitu almarhumDjuhransyah
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
204 — 131
  • Haltersebut dimaksudguna menghindari komplik antara perusahaan danmasyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;4. Untuk selanjutnya kami mohon kepada bapak agar dalampencadangan areal lahan untuk HT!
    Haltersebut dimaksud guna menghindari komplik antaraperusahaan dan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;4. Untuk selanjutnya kami mohon kepada bapak agar dalampencadangan areal lahan untuk HTI dan kegiatan kehutanan danperkebunan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan PemerintahDaerah agar semua kegiatan mengacu kepada Tata Ruang yang telahdisepakati sehingga tumpang tindih peruntukan lahan dapat dihindari;14.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
101 — 193
  • GMN sejak tanggal 1Nopember 1989 sampai dengan bulan Juli 2004 dengan tugas Untukmemeriksa data data bila diperlukan;Bahwa pada saat itu saksi sudah staf, yang mengurusi dokumendokumen itu pada saat saksi berhenti tahun 2004 saksi sebagaikomisaris;Bahwa benar pada saat penyerahan tanah dari PT Iso ke PT GMN saksisebagai karyawan ;Bahwa pada saat itu saksi yang mengurus dokumen dokumen;Bahwa sama sekali tidak ada komplain pada saat penyerahan dari PTlso ke PT GMN, komplik itu baru muncul setelah ada
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
263 — 791
  • GMN sejak tanggal 1Nopember 1989 sampai dengan bulan Juli 2004 dengan tugas Untukmemeriksa data data bila diperlukan;Bahwa pada saat itu saksi sudah staf, yang mengurusi dokumendokumen itu pada saat saksi berhenti tahun 2004 saksi sebagaikomisaris;Bahwa benar pada saat penyerahan tanah dari PT Iso ke PT GMN saksisebagai karyawan ;Bahwa pada saatitu saksi yang mengurus dokumen dokumen;Bahwa sama sekali tidak ada komplain pada saat penyerahan dari PTIso ke PT GMN, komplik itu baru muncul setelah ada
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
220 — 123
  • Pacitan membuat Perda tentang kelestarian ReogPonorogo, Materi Muatan Perda bersifat Otonom Rules boleh tidak diperintahkanmelalui peraturan yang lebih tinggi Prosedurnya dibuat oleh DPRD bersama KepalaDaerah kemudian yang komplik menandatangani adalah Kepala Daerah, Bagaimanadengan Peraturan Kepala Daerah, peraturan Kepala Daerah merupakan penjabarandari Perda atau perintah dari peraturan yang lebih tinggi jadi ada PP yang langsungmemerintahkan Peraturan sifatnya Regeling atau pengaturan biasanya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi : - Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
258 — 68
  • Sinulingga diminta Bambang RudijantoTanoesoedibjo untuk mendekati Terdakwa supaya Bambang RudijantoTanoesoedibjo tidak dikaitkan dan dibawabawa dalam kasus yang dihadapiTerdakwa, namun Terdakwa tidak memenuhi permintaan tersebut.Bahwa di Depkes saat itu Terdakwa adalah orang baru, dalam setiappengadaan panitia yang ditunjuk ituitu saja, Sekjen dan Dirjen tidak senangdengan keberadaan Terdakwa di Depkes, Terdakwa diganti dari jabatannyaselaku Direktur Rumah Sakit Muhammad Husein di Palembang garagaraada komplik
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
565 — 215
  • bahwa majelis hakim perlu pula mempertimbangkanpembelaan terdakwa yang diajukan dipersidangan secara tersendiri ; Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan terdakwa padapokoknya terdakwa tidak menyinggung dan menyoroti tentang materidakwaan maupun tuntutan Penutut Umum, akan tetapi memberi informasiterkait dengan usahausaha terdakwa dalam menjalankan tugas dantanggung jawabnya sebagai Gubernur yakni berusaha menjalankan tugasdengan baik, keberhasilan menyatukan dua daerah yang sedang dilandapotensi komplik