Bahkanada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidakmerupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, iamerupakan suatu kejahatan seperti misalnya Penggelapan (Pasal 372 KUHP),merusak barangbarang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya;Menimbang, bahwa KUHP kita tidak memberi definisi mengenaikesengajaan, sehingga untuk dapat mengetahui arti Kesengajaan, dapat diambildari M.v.T.

Bahkanada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidakmerupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, iamerupakan suatu kejahatan seperti misalnya Penggelapan (Pasal 372 KUHP),merusak barangbarang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya;Menimbang, bahwa KUHP kita tidak memberi definisi mengenaikesengajaan, sehingga untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambildari M.v.T.

perkara diproses dengandidasarkan pada jenis deliknya, ada 2 (dua) jenis delik sehubungan denganpemrosesan perkara yaitu delik biasa dan delik aduan, dalam delik biasa perkaratersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan(korban), jadi walaupun terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korbansehingga korban mencabut laporannya namun penyidik tetap berkewajiban untukmemperoses perkara tersebut, contoh delik biasa/ laporan misalnya delikpencurian (Pasal 362 KUHP, delik penggelapan

(Pasal 372 KUHP), delik Penipuan(378 KUHP), berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanyabisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadikorban tindak pidana, contoh delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP),pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal335 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), penggelapan dalamjabatan (Pasal 376 KUHP), menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukanpengaduan berhak menarik kembali

Mengambil disini harusdimaknai adalah untuk dikuasainya benda tersebut, maksudnya pada saatpelaku mengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalamkekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya,maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP),pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barangtersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, makaorang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi

nama Penggugat/Terbanding, telah dilakukan secara tidaksah, yaitu dengan melakukan pemalsuan tandatangan Penggugat/Terbandingdalam kwitansi jual beli, selanjutnya berdasarkan kwitansi yang dipalsukantandatangannya itu oleh Tergugat I/Turut Terbanding dilakukan perjanjianjaminan dengan Pembanding/Tergugat Ill terhadap mobil milikPenggugat/Terbanding, sehingga berdasarkan Putusan Perkara PidanaNomor 285/Pid.B/2019/PN Kdi, Tergugat I/Turut Terbanding telah dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana Penggelapan

(Pasal 372 KUHP);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut olehkarenanya semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamPutusan Perkara Nomor 63/Pdt.G/2019/ PN Kdi tanggal 28 Oktober 2019,Halaman 19 dari 21 Hal.

Menyatakan Terdakwa ARMIN LARUKI, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan gabungan tindak pidana yaitu pemalsuan surat (Pasal 263 ayat(1) KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP)sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin keliru dan tidak tepatmenerapkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dalam perkaraTerdakwa ini, dengan alasan:Yang menjadi objek tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan tindakpidana penggelapan Pasal 372 KUHP yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum dan diikuti oleh Majelis Hakim adalah berkenaan denganH.Karti menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh jutarupiah) kepada Terdakwa;Yang menjadi objek dalam kasus jual beli tanah antara H.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan Penuntut Umum, padapokoknya terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidanapenipuan (Pasal 378 KUHP) atau tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).Bahwa perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai tindak pidana tersebut olehPenuntut Umum adalah pemesanan sejumlah kosen oleh terdakwa dari panglongmilik saksi koroban untuk pembangunan 30 unit rumah BRR yang dikerjakan olehterdakwa pada tahun 2006, dimana nilai keseluruhan dari pesanan

Pinrangdengan tuduhan tindak Pidana Penggelapan. Pasal 372 KUHP.

Sianturi yang menyatakan unsure memiliki dalam tindak pidana penggelapan(pasal 372 KUHP) merupakan unsure penting dan tindak pidana penggelapan tersebutdipandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Demikian jugaPenasehat hukum mengutip pendapat R.

Laporan Polisi Nomor : LP/211/VII/2019/SPKT tanggal 18 Juli 2019 yangdigunakan untuk menetapkan Tersangka Alita Marsanti dengan dugaantindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP belum berkekuatan hukumtetap (masih proses penyidikan) dan Laporan Polisi tersebut jugadigunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindakpidana Penadahan Pasal 480 KUHPidana dan laporan polisi tersebutmerupakan upaya kriminalisasi untuk menetapkan Tersangka.d.

yang mengetahui tentangteyadinya peristiwa yang merupakantindak pidana wajib segeramelaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.Hal ini menjelaskanbahwa tidak benar pernyataan Pemohon sepanjang Pelapor mengetahuiadanya peristiwa tindak pidana tetap memiliki hak/kewajiban untukmembuat laporan.Tentang: satu laporan Polisi Nomor: LP/211/VII/2019/SPKT tanggal 18 Juli2019 yang digunakan untuk menjerat dua orang sebagai Tersangkadengan tindak pidana yang berbeda (ALITAMARSANTI dengan tindakpidana penggelapan

/Pasal 372 KUHP dan Pemohon dengan tindakpidana penadahan Pasal 480 KUHP) ..... dan seterusnya( point 14).Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Pal.Pernyataan tersebut Sungguh sangat keliru dan harus diluruskanserta ditolak, karena Pemohon menyatakan hanya berdasarkan satulaporan polisi saja telah dapat menjerat tersangka dengan tindak pidanayang berbeda.

Bahwa tindakan Termohon yang telah menjerat 2 (dua) orang sebagai Tersangkadengan tindak pidana yang berbeda yakni Alita Marsanti dengan dugaan tindakpidana penggelapan Pasal 372 KUHP dan Pemohon dengan dugaan tindakpidana penadahan Pasal 480 KUHP dengan Laporan Polisi yang sama, yaituLaporan Polisi Nomor : LP/211/VII/2019/SPKT tanggal 18 Juli 2019, tanpa suatuproses penyelidikan dan tanpa bukti permulaan yang cukup merupakan tindakanyang tidak profesional, tidak proporsional, Sewenangwenang (abuse

Tuduhan penggelapan Pasal 372 KUHP adalah salah alamat.4.

baru selesai dilakukan apabila pencurimelakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu berpindah tempat.Sebelum di tebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak (onroerendgoed), sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (roereng goed).Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN PbuSebelum diambil barang itu belum berada didalam kekuasaan si pengambil,apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada ditangannya, makaperbuatannya ini bukan pencurian, akan tetapi masuk dalam penggelapan

(Pasal 372 KUHP).

Mengambil disini harus dimaknaiadalah untuk dikuasainya benda tersebut, maksudnya pada saat pelakumengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalamkekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, makaperbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP),pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barangtersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, makaorang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi

sebagaiMajelis Hakim, hal mana sikap demikiansebenarnya telah tampak dantidak dicermati yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum didalammembuat/menyusun Surat Dakwaannya dibuat dengan tidak secara cermat,yaitu seksama, teliti, dengan penuh perhatian, dan tidak jelas yaitu terang,nyata, tegas, serta tidak lengkap, yaitu antara rumusan tindak pidana denganrumusan perbuatan materilnya terlihat tidak bersangkut paut dimana Pasal372 KUHP dalam uraiannya/isinya telah membagi menjadi dua bagianperbuatan Terdakwa yaitu penggelapan

(Pasal 372 KUHP) dan penipuan(Pasal 378 KUHP), sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhiketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karenanya dakwaanmenjadi kabur sebab mendakwa yang tidak ada kaitannya masalahsaya/Terdakwa/Pemohon Banding dengan Pelapor Sdr.

Bahkan ada beberapatindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakanpidana, pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatanseperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP). Merusak barangbarang (Pasal406 KUHP) dan lain sebagainya.Menimbang, bahwa UndangUndang Tentang Perikanan maupun KUHPkita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut, petunjuk untuk dapatmengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T.

Mengambil disini harusdimaknai adalah untuk dikuasainya benda tersebut, maksudnya pada saatpelaku mengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalamkekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya,maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP),pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barangtersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, makaHalaman 16 dari 27 Nomor 421/Pid.B/2021/PN Mdnorang

Bahwa, sebagaimana diketahui bersama : sifat melawan hukum dari tindakpidana Penggelapan (pasal 372 KUHP) adalah terletak pada unsur dengansengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain". Kemudian yang menjadi POKOKKEBERATAN adalah, Perbuatan Terdakwa dipaksakan oleh PenuntutUmum dan telah dibenarkan oleh Judex Factie memenuhi unsur tersebut,padahal hal tersebut jelasjelas salan dalam penerapannya;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.

dalam tindak pidana penggelapan(Pasal 372 KUHP) merupakan unsur yang penting, dan penggelapan tersebut dipandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu Sudah terjadi. MenurutSR Sianturi (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, PenerbitAlumni AHMPTHM Jakarta, 1983, hal.: 626) menyatakan: penggelapandipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi. Demikianjuga pendapat R.

IIk12 Surabaya Nomor 44K/PM.II12/AD/V/2016 tanggal 15Juni 2016 setelah mempelajari dan mengkaji Putusan PengadilanTingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang serta KUHP15(Kitab UndangUndang Hukum Pidana) dan Undangundang RINomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis HakimTingkat Banding memandang perlu lebin dahulu memberikanpendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa yang disusun secara alternatif sepertidakwaan alternatif Pertama : Penggelapan

", Pasal 372 KUHP Ataualternatif Kedua : Penipuan , Pasal 378 KUHP sebagai berikut :1.