Ditemukan 27824 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum: 1.FADIL REGAN. SH. MH 2.AKBAL PURAM, SH 3.ABDUL RAHMAN, SH 4.KAREL SAMPE, SH 5.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH 6.GAMA PALIAS, SH 7.GALIH MARTINO DWI C, SH 8.FITRIAN YURISTYAWAN, SH Terdakwa: RAHMAD, SE
281144
  • Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tahun 2016 senilai Rp. 400.000.000.-Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 1.029.559.000.- yang ditolak SIMDA BPKAD Kab. Halmahera Barat.Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 470.441.000.-Copy 1 bundel dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) tahun 2015 senilai Rp. 1.500.000.000.
    Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPMUP) Nomor:0003/1 .20.03/UMUM/SPMUP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015.Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU)Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai Bendahara Pengeluaranuntuk membiayai kegiatan opersional atau membiayai pengeluaran di BagianUmum dan Perlengkapan Setda Kab.
    Halbar tahun 2016 sebesar Rp. 27.765.471.530. terdiri dari:e Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.e Ganti Uang Persediaan (GUP) sebesar Rp. 26.265.471.530.Bahwa sesuai dengan data yang ada Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang(GU) Persediaan sebesar Rp. 27.765.471.530. teridir dari:e Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.e Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 26.265.471.530.telah dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Bendahara Pengeluaran dalam bentuk:e SPP,SPM GUPNihil sebesar Rp. 1.500.000.000
    Sisa tambahan uang persediaan yangtidakdapat Rp. 20.000.000,dipertanggungjawabkanc).
    Berdasarkan data jumlah Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU)Persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran di Bagian Umum Setda Kab.Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 36.789.648.219., terdiri dari: Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.
    uang(TU) Persediaan sebesar Rp. 20.000.000.
Putus : 10-05-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Mei 2012 — MUDJIARTO bin MUDJAMIL
4222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AsepPadilah, Ariyanto dan Tarmidi;Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /Pertelaan Persediaan (DK 309)untuk mengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter,mutu dan status kayu;Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan antarajumlah yang
    No.799 K/Pid.Sus/2012Persediaan (DK 310) dan melakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /Pertelaan Persediaan (DK 309) untuk mengetahui spesifikasi atau keadaankayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu dan status kayu;Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan antarajumlah yang ada dalam Dokumen persediaan dengan jumlah fisik di lapangan;Kemudian hasil pemeriksaan Tim Voorad Opname tersebut dituangkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan tanggal Desember 2007 yangditandatangani
    No.799 K/Pid.Sus/2012 NI PERSEDIAAN TERDAPATS PERBEDAANLEBIHM3.
    Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi;Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian TimVoorad Opname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP)berdasarkan Dokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan(DK 310) dan melakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /PertelaanPersediaan (DK 309) untuk mengetahui spesifikasi atau keadaan kayu sepertiukuran panjang, diameter, mutu dan status kayu;Hal. 27 dari 62 hal. Put.
    Rakiyah S, Sdr.Asep Padilah, Ariyanto danTarmidi;e Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian TimVoorad Opname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP)berdasarkan Dokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK310) dan melakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan /Pertelaan Persediaan (DK309) untuk mengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang,diameter, mutu dan status kayu;Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan
Register : 15-03-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
OBEDNEGO SONDA, ST alias OBED
8147
  • 1 Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0014/SP2D-UP/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016, untuk Keperluan pembayaran uang persediaan sebesar Rp.800.000.000,-
  • 3 (Tiga ) lembar Fotocopy CEK (Yang telah di legalisir) Pencairan Dana dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.
    Terdakwa telah melakukan pencairan Uang Persediaan Dinas Kesehatan Kab.
    Tana Toraja yang pada saat itu dijabat olehsaudara MARTHEN TENGKO LANDE memerintahkan saudara OKTOVIANUS KARSEL MADAUN dan saudara LUKAS NOBER PAELONGAN untuk mencairkan uang persediaan Dinas Kesehatan Kab. TanaToraja tersebut;Bahwa uang persediaan Dinas Kesehatan Kab.
    Tana Toraja dimanaterdakwa lakukan untuk dengan maksud menutupi uang persediaan yangtelah dicairkan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
    UP (uang persediaan) tersebutke BPPKAD dalam rangka penerbitan SP2D dan setelah SP2D terbituang persediaan di transfer dari Kas daerah ke rekening BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kab.
    UP (uang persediaan) tersebut keBPPKAD dalam rangka penerbitan SP2D dan setelah SP2D terbituang persediaan di transfer dari Kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.
Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. POLLUX INDONESIA TEKSTIL INDUSTRY
3333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persediaan awal bahankimia yang tercatat di GL awal tahun 2006 adalah sebesarRp.562.667.499,00 sebenarnya merupakan persediaan yang sudahtidak dapat dipergunakan kembali karena sudah kadaluarsa, bekurusak atau tidak layak pakai sehingga persediaan bahan kimia tersebuttidak akan laku apabila dijual kembali.
    Persediaan bahan bakar yang tercantumpada GL Account Fuel (Account: 11514000) awal tahun 2006 sebesarRp.137.236.879,00 sesungguhnya merupakan persediaan bahanbakar yang sudak tidak layak digunakan kembali karena tersimpansudah begitu lama di dalam suatu tangki yang letaknya diluar gudangdan pengurangan persediaan tersebut juga akibat adanya penguapan.Apabila persediaan bahan bakar yang sudah tersimpan begitu lamadipergunakan dapat menimbulkan kerusakan pada mesinmesinproduksi alaupun pada komponen
    Bahwa berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42antara lain dinyatakan bahwa:Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 31/B/PK/PJK/201612."
    ) karena dilakukan penghitungan dari pihak Bea danCukai dan dianggap selisih persediaan tersebut merupakanpenyerahan kepada pihak ketiga dan dikenakan PajakPertambahan Nilai sebesar 10%.
    karenaadanya kerusakan persediaan padahal berdasarkan Pasal 28ayat (7) dan penjelasannya Undangundang KUP serta PSAK 14tentang Persediaan, dalam paragraf 42 "Setiap penurunan nilaipersediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih danseluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban padaperiode terjadinya penurunan atau kerugian tersebur , makaselisin tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak(BKP) kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf a Undangundang PPN dan
Putus : 17-10-2016 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. Sega Fransiskus, M.Si
12143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang Persediaan Jasa pada ProgramHal. 22 dari 51 hal.
    April 2010 pada atas Penggantian Uang Persediaan Belanja JasaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00 beserta Lampiran;14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7953350/039/109 tanggal20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp1.373.818.750,00beserta Lampiran;15) Surat Perintah Pencairan Dana
    Lampiran;28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714491P/039/109 tanggal9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp2.565.835.000,00 besertaLampiran;29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 714492P/039/109 tanggal9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan padaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelahdiperhitungkan dengan TUP
    Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 716898P/039/112 tanggal29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonHal. 25 dari 51 hal.
    Uang Persediaan Jasa pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUPsenilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;Hal. 31 dari 51 hal.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KDC INDONESIA
2119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat diyakini kebenarannya karena menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan penelitianterhadap Berita Acara penghitungan fisik persediaan diketahui bahwa : penghitungan tersebut dilakukan oleh pihak internal TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada pihak independen yang terlibat dalam penghitungan tersebut, penandatanganan dokumen tersebut juga hanya disebut sebagaipetugas gudang
    akhir, terbukti pelaporan persediaanakhir hanya sebesar 1.408.182 pcs.13Bahwa diketahui jumlah stok persediaan akhir inventory adalah hanya sebesar1.408.182 pcs, dengan demikian, apabila seandainya pernyataan Majelis Hakimdalam pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas adalah benar, maka selisihbarang jadi sejumlah 8.391.636 pcs (Rp1.911.163.256,00) tersebut seharusnyatelah masuk ke dalam stock persediaan inventory dan tidak perlu terjadi selisihdi persediaan akhir atau masuk ke komponen perhitungan
    Namun, fakta membuktikan bahwa nilai persediaan akhir hanyasebesar 1.408.182 pcs, sehingga nilai barang jadi sebesar 8.391.636 pcs tersebuttidak diketahui kepastiannya dan keberadaannya tidak ada lagi di inventory(tidak termasuk dalam 1.408.182 pcs) maupun perhitungan biaya atau kerugiandi unsur Harga Pokok Penjualan.Bahwa berdasarkan surat keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mengakui adanya barang rusak sebesar 8,742.770pes.
    yang usang/tidak dapat digunakan dalam proses produksi/rusak sehingga tidak disediakancadangan kerugian karena keusangan.3) Bahwa faktanya pula, dalam uji bukti di persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumendokumen terkait pencatatan atas barang rusak tersebut seperti Kartu Persediaan,Buku Besar Persediaan dan sebagainya yang dapat menunjukkan prosespencatatan atas timbulnya persediaan barang rusak.4) Bahwa faktanya pula, berdasarkan penelitian
    Namun faktanya,tidak diperoleh bukti yang meyakinkan akan terjadinya pemusnahan Barangtersebut dan tidak ada dokumen Berita Acara Pemusnahan Barang.Bahwa di sisi lain, faktanya, terdapat laporan auditor tentang keyakinanmanajemen bahwa tidak terdapat persediaan yang usang/tidak dapat digunakandalam proses produksi/rusak sehingga tidak disediakan cadangan kerugiankarena keusangan.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VSPT PREMIER JAYA INDONESIA
2115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam buku besar (generalledger) dijadikan dasar temuan atau koreksi Terbanding, dimana secaranyata atas persediaan barang jadi per 31 Desember 2009 belumHalaman 3 dari 16 halaman.
    Putusan Nomor 543/B/PK/PJK/2016 Pemohon Banding jual atau Pemohon Banding belum melakukanpenyerahan BKP atas persediaan barang jadi tersebut kepada siapapundi tahun 2009, dan atas hal tersebut juga tidak ada bukti otentik baik buktiberupa dokumen penjualan (nota penjualan Faktur Pajak ataupun suratjalan atas penyerahan BKP) tersebut maupun data tentang adanya arusuang masuk atas penyerahan BKP yang dapat dibuktikan olehTerbanding;Bahwa persediaan akhir barang jadi yang dijadikan koreksi atau temuanTerbanding
    barang jadi mempunyai peranan yangsangat penting, perlu adanya manajemen atau pengaturanpersediaan minimal yang harus ada di perusahaan , apalagi sifatbarang jadi yang diproduksi oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah barang atas dasar pesanandengan sifat atau karakteristik tertentu tergantung pesanan customer,vang perlu diperhatikan juga adalah kemungkinan bertambahnyabiayabaya lain seperti biaya penyimpanan persediaan dan biayakarena kehabisan persediaan, jangan sampai
    perusahaan menjadikehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan karena tidak dapatmemenuhi pesanan, catatan mengenai persediaan akhir barang yangvalid dan handal akan menghasilkan informasi yang valid pula bagipihak yang terkait (stakeholders) sehingga apabila TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmembuat catatan persediaan akhir yang valid maka itu merupakansuatu kerugian bagi Termohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 10 dari 16 halaman.
    jadi,serta harus didukung dengan Purchase Order (PO) atau pemesananbarang oleh pelanggan/customer sehingga dapat diketahui secarapasti persediaan akhir barang jadi tersebut memang terjual di tahun2009 atau di tahun 2010; Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang menyatakan bahwa atas persediaan akhir yangdikoreksi tersebut telah dijual di tahun 2010 tidak dapat diterima,karena baik selama proses pemeriksaan maupun proses keberatan,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon
Register : 13-02-2012 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49585/PP/M.II/16/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10226
  • Juni 2007 sebesar Rp.1.033.205.870,00berdasarkan analisa pembelian bahan baku/bahan pembantu terdapat penjualanyang belum/tidak dilaporkan tahun 2007 sebesar Rp.16.186.931.766,00,berdasarkan data yang bersumber dari email Pemohon Banding tertanggal 23 Juni2010 diketahui bahwa terdapat pembelian kemasan sejumlah 422.995 satuan yangkemudian dikalikan dengan harga jual dikurangi diskon 10% sesuai dengan fakturpenjualan yang ada, dan dikarenakan pada laporan keuangan Pemohon Bandingtidak mencantumkan persediaan
    Juni 2007 sebesarRp.1.033.205.870,00 berdasarkan analisa pembelian bahan baku/bahan pembantuterdapat penjualan yang belum/tidak dilaporkan tahun 2007 ~ sebesarRp.16.186.931.766,00 berdasarkan data yang bersumber dari email PemohonBanding tertanggal 23 Juni 2010 diketahui bahwa terdapat pembelian kemasansejumlah 422.995 satuan yang kemudian dikalikan dengan harga jual dikurangidiskon 10% sesuai dengan faktur penjualan yang ada, dan dikarenakan pada laporankeuangan Pemohon Banding tidak mencantumkan persediaan
    bahan pembantu(kemasan) serta tidak adanya kartu/stock pemakaian kemasan, maka Terbanding(Pemeriksa) beranggapan semua pembelian kemasan tersebut terpakai;bahwa Pemohon Banding tidak mencantumkan persediaan bahan pembantu(kemasan) pada Laporan Keuangan, Pemohon Banding dianggap tidak mempunyaikartu/stock pemakaian kemasan sehingga Terbanding beranggapan semuapembelian kemasan tersebut terpakai, sehingga perhitungan Dasar PengenaanPajak (DPP) PPN Tahun 2007 menjadi sebagai berikut: Tahun 2007 DPP
    akhir atas bahan baku (kemasan) dan bahan jadiyang ada, karena Pemohon Banding tidak mencantumkan persediaan bahan baku aquo pada Laporan Keuangan yang dilampirkan pada SPT;bahwa menurut Majelis, selama persidangan Majelis telah memberikan kesempatankepada para pihak (Terbanding dan Pemohon Banding) yang cukup dan memadaiuntuk memberikan argumentasi/dalilnya masingmasing disertai dengan buktipendukung yang memadaidan selama persidangan Terbanding tidak menyampaikanbuktibukti pendukung yang kuat
    Akhir), dengan menyampaikan Rincian Stok per 31Desember 2007 berjumlah Rp.1.920.379.595 yang sesuai dengan LaporanKeuangan Revisi (Neraca per 31 Desember 2007) dan atas data Pemohon Bandingtersebut,Terbanding tidak memberikan bantahan yang disertai dengan BuktiPendukung yang memadai, sebagai berikut:PT XXXRINCIAN STOKPER 31 DESEMBER 2007 Jenis Persediaan Unit (KG) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)Persediaan Bahan BakuBahan Baku 188.499 214.181.982Bahan Kemasan 889.383.550Sub Jumlah Persediaan 1.103.565.52Bahan
Register : 05-06-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Kpn
Tanggal 7 September 2023 — Penuntut Umum:
MOCHAMAD ARIFIANTO, S.H.,S.E., M.H.
Terdakwa:
PONIRAN alias TAWEN
3516
    1. Menyatakan Terdakwa Poniran alias Tawentersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai persediaan padanya persediaan bahan peledaksebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
    2. Menjatuhkan pidanakepadaTerdakwa Poniran alias Tawenoleh karena itudengan pidana penjara selama2(dua) tahun.
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
10935
  • 400.000.000 SPMU05 Pebruari 2004 persediaan 2004 Rachman 05 asliGuna Tertib Pebruari2004 adaSipil(PengendalianKamtibmas)5. 93/PK/Perb/2004 28.400.000, Uang 5 Pebruari Rusmala Abd 00 966560 28.400.000 SPMU05 Pebruari 2004 persediaan 2004 Rachman 05 asliGuna Tertib Pebruari2004 adaSipil(PengendalianKamtibmas)6. 198/PK/Perb/2004 376.350.000, Uang 7 Pebruari 2004 Rusmala Abd 00 967432 376.350.000 SPMU27 Pebruari 2004 persediaan Rachman 27 asliGuna Tertib Pebruari2004 adaSipil(PengendalianKamtibmas)Ts
    268/PK/Perb/2004 125.750.000, Uang 10 Maret 2004 Rusmala Abd 00 968177 125.750.000 SPMU10 Maret 2004 persediaan Rachman 10 Maret 2004 , asliGuna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)8. 327/PK/Perb/2004 700.000.000, Uang 25 Maret Rusmala Abd 00 968213 700.000.000 SPMU25 Maret 2004 persediaan 2004 Rachman 10 Maret 2004 , asliGuna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)9. 326/PK/Perb/2004 250.000.000, Uang 25 Maret Rusmala Abd 00 968212 250.000.000 SPMU25 Maret 2004 persediaan 2004 Rachman 10 Maret
    (Pengendalian Kamtibmas)39. 1229/PK/Perb/200 75.000.000, Uang 05 Okt 2004 Rusmala Abd DC 305657 75.000.000, SPMU4 persediaan Rachman 05 Okt 2004 asli05 Okt 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)40. 1311/PK/Perb/200 250.000.000, Uang 27 Okt 2004 Rusmala Abd DG 287130 250.000.000 SPMU4 persediaan Rachman 27 Okt 2004 asli27 Okt 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)41. 1312/PK/Perb/200 250.000.000, Uang 27 Okt 2004 Rusmala Abd DG 287131 250.000.000 SPMU4 persediaan Rachman 27 Okt
    , SPMU4 persediaan Rachman 11 Nov 2004 asli11 Nov 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)45. 1399/PK/Perb/200 57.605.000, Uang 12 Nov 2004 Rusmala Abd CF 113792 57.605.000, SPMU4 persediaan Rachman 12 Nov 2004 asli12 Nov 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)46. 1437/PK/Perb/200 77.800.000, Uang 26 Nov 2004 Rusmala Abd CF 113792 77.800.000, SPMU4 persediaan Rachman 26 Nov 2004 asli26 Nov 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)47. 1515/PK/Perb/200 119.000.0000, Uang 20
    Nov 2004 Rusmala Abd CF 120066 119.000.000 SPMU4 persediaan Rachman 20 Nov 2004 asli20 Nov 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)48. 1556/PK/Perb/200 75.000.000, Uang 30 Des 2004 Rusmala Abd DG 288656 75.000.000, SPMU4 persediaan Rachman 31 Mei 2004 asli30 Des 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)49. 1557/PK/Perb/200 25.000.000, Uang 30 Des 2004 Rusmala Abd DG 288657 25.000.000, SPMU4 persediaan Rachman 30 Des 2004 asli30 Des 2004 Guna Tertib adaSipil(PengendalianKamtibmas)50
Register : 22-11-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 845 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI TELKOMSEL;
12166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi inikarena merupakan jurnal penyesuaian (AJE) Audit tahun 2005 yangmerupakan jurnal penyesuaian atas penggunaan persediaan kertas, toner,tinta dan persediaan lainnya di HPP Printing Invoice. Jurnal ini harusdilakukan karena pada saat pembeliannya dicatat sebagai persediaan,sehingga pada saat pemakaian harus dilakukan jurnal penyesuaian untukmenentukan berapa pemakaian yang terjadi.
    Metode penilaian persediaan;d.
    maupun jumliahpemakaian persediaan.
Register : 19-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2602/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AGUS RUDIWAWAN, SH
Terdakwa:
IRAWATI Binti TUGIMAN
7417
  • Bahwa selain uang hasil penjualan omset Chatime tersebut tanpasepengetahuan Head Office maupun pihak Toko ACE Hardware Terdakwamengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkas besar dengan cara:> Pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 17.00WIB ketika Terdakwa hendak pulang kerja shif 1 dari Toko Ace Hardwarecabang ciputat tersebut Terdakwa mengambil uang persediaan kasir daridalam berangkas besar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) tanpasepengetahuan pihak Toko ACE Hardware
    .> pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 17.00WIB Terdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkasbesar sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) tanpa sepengetahuanpihak Toko ACE Hardware.Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2018/PN Tng> pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.00WIB Terdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkasbesar sebesar Rp. 2.101.100, (dua juta seratus ribu seribu seratusrupiah) tanpa sepengetahuan pihak Toko
    .> pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 17.00WIB Terdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkasbesar sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) tanpa sepengetahuanpihak Toko ACE Hardware.> pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.00WIB Terdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkasbesar sebesar Rp. 2.101.100, (dua juta seratus ribu seribu seratusrupiah) tanpa sepengetahuan pihak Toko ACE Hardware.
    pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 17.00WIB Terdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkasbesar sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) tanpa sepengetahuanpihak Toko ACE Hardware.> pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIBTerdakwa mengambil uang persediaan kasir dari dalam berangkas besarsebesar Rp. 2.101.100, (dua juta seratus ribu seribu seratus rupiah)tanpa sepengetahuan pihak Toko ACE Hardware.
Register : 12-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ridwan, BBA Bin Abdullah Ibrahim
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Umar Assegaf, SH
4520
  • SPP GU dapat diajukanapabila Uang Persediaan telah digunakan sekurangkurangnya 50% darijumlah Uang Persediaan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaandilakukan dengan pengajuan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) denganbesaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkanpada periode waktu tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengankebutuhan yang ada dengan pembebanan pada kode rekeninng belanjaterkait kegiatan tersebut.
    SPP GU dapat diajukan apabila UangPersediaan telah digunakan sekurangkurangnya 50% dari jumlah UangPersediaan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dilakukan denganpengajuan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJpenggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentuatau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada denganpembebanan pada kode rekeninng belanja terkait kegiatan tersebut;Bahwa Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan Uang Persediaansecara
    Bendahara pengeluaran secara administratif wajibmempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada kepala SKPAmelalui! PPKSKPA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
    Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengelolaanUang Persediaan (UP) sebagaimana diatur dalam ketentuan, yaitu :a.
Register : 20-03-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 11 Juli 2012 — 0P0M ADAM
7214
  • beras yang menjaditanggung jawab terdakwa OPOM ADAM dengan metodeperhitungan Timbang Bens dan disalurkan sampai habis denganhasil pemeriksaan, yaitu persediaan beras Per 18 Maret 2011menurut stok administrasi persediaan gudang/GD Lapsebanyak 14.809 kolli dengan berat bruto 742.224 kg, netto740.446 kg, sedangkan fisik beras di gudang 0 (nol) denganperincian sebagai berikut :Rekonsiliasi Persediaan barang Beras Vietnam 15% KgnettoURAIAN GDILAP Operasional Persediaan Per 28 Februari 1.287.026 2011
    Timbang Beras dan disalurkan sampai habis denganhasil pemeriksaan, yaitu persediaan beras Per 18 Maret 2011menurut stok administrasi persediaan gudang/GD1 Lapsebanyak 14.809 kolli dengan berat bruto 742.224 kg, netto740.446 kg, sedangkan fisik beras di gudang 0 (nol) denganperincian sebagai berikut :Rekonsiliasi Persediaan barang URAIAN Beras Vietnam 15% KgnettoGDILAP OperasionalPersediaan Per 28 Februari 1.287.0262011Mutasi 1/32011 sd = 18/32011 Penambahan Pengurangan 546.580 546.580 Persediaan
    Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala seksi persediaan danangkutan Divre Jabar adalah Merencanakan, mengkoordinasikanmemonitor dan mengevaluasi, serta melakukan kegiatanpengolahan laporan posisi persediaan dan penyebaran persediaan,penghitungan kebutuhan biaya penyimpanan/ sewa gudang,penyusunan prognosa pelayanan publikonal pengadaan,persediaan dan penyaluran serta agkutan, pembongkaran danpemuatan barang serta administrasinya.
    , yaitu persediaan beras Per 18 Maret 2011menurut stok administrasi persediaan gudang/ GD1 Lapsebanyak 14.809 kolli dengan berat bruto 742.224 kg, netto740.446 kg, sedangkan fisik beras di gudang 0 (nol) denganperincian sebagai berikut : Rekonsiliasi Persediaan barang URAIAN Beras Vietnam 15% Kgnetto GDILAP Operasional Persediaan Per 28 Februari 1.287.026 2011Mutasi 1/32011 s.d 18/32011PenambahanPengurangan 546.580 546.580Persediaan Per 18 Maret 2011 740.446 0 Bahwa adanya selisih atau kekurangan
    Berita Acara Pemeriksaan Persediaan beras tertanggal 02 Maret2011.2.
Register : 10-08-2011 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 23-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 52657/PP/M.XIV.B/15/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
16755
  • Koreksi positif atas Persediaan Awal sebesar Rp18.905.000,00bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Persediaan Awal sebesarRp18.905.000,00 pada HPP karena jumlah Persediaan Awal yang diakui oleh Terbandingadalah yang tercantum pada laporan hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya (2007);bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi persediaan awal sebesar Rp.18.905.000,00 karena berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan dan laporan perhitungan latrugi tahun 2007 memang tidak dicantumkan jumlah persediaan
    jadi awal maupun akhirsebesar Rp18.905.000 Gumlah sama), hal ini bukan berarti tidak ada persediaan jadi awalmaupun akhir;bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap persediaan sebesar Rp. 18.905.000,00berdasarkan laporan perhitungan laba rugi tahun pajak 2007 tidak terdapat nilai persediagakhir (tidak tercatat) sehingga menurut Terbanding tidak ada nilai persediaan awal tahun2008 (nol);bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi persediaan awal sebesar18.905.000,00, menurut Pemohon Banding
    dalam perhitungan akhir tahun 2007 titercantum nilai persediaan akhir sebesar Rp. 18.905.000,00 karena Pemohon Banding mencantumkan nilai tersebut;bahwa menurut Pemohon Banding nilai persediaan awal dan akhir untuk tahun buku ad:sama sebesar Rp. 18.905.000,00, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap hasil aperhitungan laba rugi 2007 karena jumlahnya tetap sama (persediaan awal barang japersediaan akhir barang jadi);bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tapajak
    2007 maupun tahun pajak 2008, pada neraca telah dilaporkan persediaan abarang jadi tahun 2007 sebesar Rp. 18.905.000,00 demikian juga persediaan jadi pada atahun 2008 sebesar Rp. 18.905.000,00;bahwa Terbanding menyatakan Jumlah persediaan awal yang diakui oleh Terbancadalah yang tercantum pada laporan hasil pemeriksaan pada HPP tahun pajak 2007 dennilai Rp. 0,00 dalam hal ini Terbanding telah mengambil kesimpulan yang tidak se:dengan prinsip akuntansi yang diterima umum yang terdapat pada PSAK No
    Rp. 1.827.909.031,00Persediaan Akhir Rp. 18.905.000.00total Rp. 4.173.325.800,00;bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya Terbanding mempertimbangkan besatnilai persediaan pada pos Neraca bukannya pos Laba Rugi;bahwa Terbanding berpendapat dalam LPP tahun 2007 terhadap persediaan akhir terd.koreksi sebesar Rp. 18.905.000,00, sehingga persediaan akhir tahun 2007 sesuai LPP ta2007 adalah sebesar Rp. 4.154.420.800,00 sehingga terdapat koreksi sebRp.18.905.000,00 (Rp.4.173.325.800,00 Rp. 4.154.520.800,00
Putus : 18-07-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2584 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 18 Juli 2016 — Drs. Kristianto Didit Wibowo Bin Dwijo Sumarno
5157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi SPM Nomor : 009/1.20.04000/GU/2012 tertanggal 12 Maret2012 untuk keperluan Ganti Uang persediaan sebesarRp519.183.894,002.
    Fotokopi SPM Nomor : 018/1.20.0400/GU/2012 tertanggal 16 April 2012untuk keperluaan Ganti Uang Persediaan sebesar Rp654.364.377,006. Fotokopi SP2P Nomor : 0300/GU/2012 tertanggal 17 April 2012 untukkeperluan Ganti Uang Persediaan sebesar Rp654.364.377,00Hal. 42 dari 92 hal. Put.
    Fotokopi SPM Nomor : 087/1.20.0400/GU/2012 tertanggal 27 Desember2012 untuk keperluan ganti uang persediaan;36.
    Fotokopi SPM Nomor 009/1.20.04000/GU/2012 tertanggal 12 Maret2012 untuk keperluan Ganti Uang persediaan sebesarRp519.183.894,00;2.
    Fotokopi SPM Nomor 018/1.20.0400/GU/2012 tertanggal 16 April 2012untuk keperluan Ganti Uang Persediaan sebesar Rp654.364.377,00;6.
Register : 01-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1074 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. MONTA PERKASA;
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (utang dagang, lainlain, no. acct, nama acct), dankredit (kas, bank, lainlain, no acct, nama acct);e. buku persediaan pembelian barang yang merinci nomor,tanggal PIB/faktur pajak, nomor PIB/faktur pajak, nama bankdevisa/NPWP penjual, nama barang, kuantum, keterangan;f. buku persediaan penjualan barang yang merinci nomor,tanggai faktur pajak, nomor seri faktur pajak, NPWP pembell,nama barang, kuantum, keterangan;2. berdasarkan bukubuku yang diberikan Pemohon Banding,Majelis tidak dapat mentrasir
    Dari perhitunganpersediaan tersebut memudahkan Majelis untuk mengetahui alurpenjualan per jenis barang, per unit, dan customernya5. dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barangmulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaian danpenjualan;6. dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:a. beberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpembelian barang
    terus menerus tetapi tidak ada penjualanselama 2 tahun;b. beberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpenjualan yang lebih rendah dibandingkan harga pemakaian.Harga pemakaian ini bukan harga pembelian tetapi nilaibarang yang keluar dari persediaan;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telah memeriksarekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan bulan Januari 2008 dan menghitung penyerahan dalamnegeri yang terutang PPN berdasarkan data persediaan dengankoreksi
    telan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku, yaitu bahwadokumen yang diserahkan pada saat keberatan berupabuku persediaan tidak diserahkan pada saat pemeriksaan;3.2.
    Dari perhitunganpersediaan tersebut memudahkan Majelis untuk mengetahuialur penjualan per jenis barang, per unit, dan customemya;dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unitbarang mulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaian danpenjualan;Halaman 11 dari 16 halaman.
Register : 09-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI;
205 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selisih tersebut kemudian dialokasikan sebagaipenjualan ke masamasa pajak di tahun 2008, dari Masa PajakJanuari 2008 sampai dengan Masa Pajak Desember 2008;Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 353/B/PK/PJK/20173.5.3.6.3.7.3.8.3.9.Bahwa terdapat perbedaan nilai perhitungan persediaan akhirantara Pemohon Peninjauan Kembali dan TermohonPeninjauan Kembali, dengan perhitungan sebagai berikut:Menurut Pemohon Peninjauan Kembali: Jenis Barang Pers. Awal Pembelian Pers.
    awal dan akhir tabung adalahsebagaimana data persediaan tabung yang dilaporkan dalamSPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007, 2008, dan 2009yang telah konsisten dicatat sebagai saldo persediaan olehWajib Pajak;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memintapenegasan kepada Termohon Peninjauan Kembali apakah datapersediaan awal dan persediaan akhir yang tercantum dalamLaporan HPP yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPhBadan Tahun Pajak 2008 adalah data yang sebenarnya atautidak;Halaman 10 dari 15 halaman
    Putusan Nomor 353/B/PK/PJK/20173.14.3:15.3.16.3.17.3.18.3.19.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa datapersediaan awal dan persediaan akhir dalam Laporan HPPTahun 2008 tersebut adalah benar;Bahwa kemudian diketahui perbedaan persediaan tabungmenurut Termohon Peninjauan Kembali dan PemohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut: Uraian ee Menurut Terbanding Menurut Pemohon BandingPersediaan Awal IsiLPG 12 kg 7.398 Isi saja Isi saja Tabung 12 kg 8.279 Tabung koasong + tabung isi Tabung
    kasong + tabung isiPersediaan Akhir IsiLPG 12 kg 3.372 Isi saja Tabung termasuk isi Tabung 12 kg 5.424 Tabung kosong + tabung isi Tabung kososng saja Bahwa sesuai penjelasan Termohon Peninjauan Kembalidiketahui bahwa jumlah persediaan awal tabung dalam LaporanHPP mencerminkan jumlah keseluruhan tabung, baik tabungkosong maupun tabung isi;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa haltersebut seharusnya juga berlaku untuk persediaan akhirdimana jumlah persediaan akhir tabung sebanyak 5.424
    unitseharusnya juga mencerminkan jumlah seluruh tabung baikyang kosong maupun yang isi;Bahwa dalam argumentasi atas koreksi, Termohon PeninjauanKembali menyampaikan bahwa menurut Termohon PeninjauanKembali, jumlah persediaan akhir sebesar 5.424 unit tersebuthanya yang kosong saja.
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
7925
  • Persediaan (UP) pada Bagian Persidangan danPerundangundangan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo, yaitu:1.
    Situbondo Nomor: 02 Tahun 2017 tanggal 3 Januari2017 tentang Besaran Uang Persediaan Dan Batas MinimalPengajuaan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan UangPersediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah DilingkunganPemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017: Pasal 3Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan denganmengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan(SPPGU) setelah uang persediaan sebelumyadipertanggungjawabkan.
    Situbondo Nomor: 02 Tahun 2017 tanggal 3 Januari2017 tentang Besaran Uang Persediaan Dan Batas MinimalPengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan UangPersediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah DilingkunganPemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017: Pasal 3Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan denganmengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan(SPPGU) setelah uang persediaan sebelumyadipertanggungjawabkan.
    (GU) kepada Bendahara Umum Daerah ataspenggunaan dana Uang Persediaan (UP) tersebut.=" Bahwa boleh saja bendahara tidak meminta Ganti Uang (GU) kepadaBendahara Umum Daerah atas penggunaan dana Uang Persediaan (UP),selama Bendahara menganggap sisa dana Uang Persediaan (UP) masihcukup digunakan untuk periode selanjutnya.=" Bahwa GUNIHIL yang artinya Bendahara tidak meminta Ganti Uang (GU)atas penggunaan Uang Persediaan (UP) tersebut.
    Bahwa untuk Sekertariat DPRD kabupaten Situbondomendapatkan UP sebesar Rp 500.000.000, sesuai dengan PeraturanBupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang besaran uang persediaan danbatas minimal pengajuan surat permintaan pembayaran tambahanuang persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintah Kabupaten Situbondo TA 2017.Bahwa uang persediaan sebesar Rp. 500.000.000,00 diterimadisekretariat DPRD Dalam bentuk uang yang ditransfer pada rekeningbendahara di bank Jatim.Bahwa uang persediaan
Putus : 16-10-2012 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 602/Pid/B/2012/PN.TK
Tanggal 16 Oktober 2012 —
506
  • Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 001/ABD/DP/VIII/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / Pengacara- Penasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV. Abadi ;f. Surat Pembelian Tugas Nomot : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barang jaminan berupa DO/Persediaan Barang ;g.
    No.42 Tahun 1999 adalah apabila obyek yangdijadikan Jaminan Fidusia adalah Benda yang tidak merupakan persediaan. Sedangkanyang terungkap dipersidangan benda yang dijadikan jaminan fidusia adalah persediaanbarang furniture dan kasur milik terdakwa sebagaimana daftar persediaan barang dandelivery order tanggal 24 Agustus 2007. Sehingga menurut hukum tindakan terdakwayang menjual persediaan barangbarang persediaan tersebut tanpa persetujuan tertulisdari PT.
    Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor :001/ABD/DP/VITI/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / PengacaraPenasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV.Abadi ;f. Surat Pemberian Tugas Nomor : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barangjaminan berupa DO/Persediaan Barang ;19g.
    Bank Central Asia (BCA) akan menyita barangbarang persediaan tersebutditoko milik terdakwa ternyata barangbarang persediaan tersebut sudah tidak ada lagiditoko milik terdakwa karena sudah dijual oleh terdakwa kepada pembeli tanpa adapenggantian barangbarang yang sudah terjual tersebut;Menimbang, bahwa obyek jaminan Fidusia di toko milik terdakwa tersebutmerupakan benda/barang persediaan yang berupa springbed atau tempat tidurmerupakan barangbarang yang diperdagangkan, maka apabila barangbarang tersebutsudah
    Bank Central Asia (BCA) sebagaiPenerima Fidusia akan menyita Benda Persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusiadi toko milik terdakwa, ternyata Benda Persediaan tersebut sudah tidak ada lagi karenasudah dialihkan oleh terdakwa dengan cara dijual kepada pembeli tanpa adapenggantian dengan obyek yang setara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dari PT.
    Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor :001/ABD/DP/VUI/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / PengacaraPenasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV.Abadi ;f. Surat Pembelian Tugas Nomot : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barangjaminan berupa DO/Persediaan Barang ;g.