Ditemukan 457982 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Sengketa Proses Pemilu Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Kata Kunci : Hak Gugat; Sengketa Tata Usaha Negara; Pemilihan; Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
TATA USAHA NEGARA/A.3/ SEMA 3 2018
1162 — 0
  • Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal29 Desember2015 diubah sebagai berikut :Sesama PasanganCalon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi ... [Selengkapnya]
  • TATA USAHA NEGARA/A.3/ SEMA 3 2018
    removed>Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ KotaatauKIP Kabupaten/ Kota tidak dapat menggugat dalamsengketa Tata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134K/TUN/2000
Tanggal 20 Februari 2006 — ROKIYAH WIJAYA ; GAW (GOUW) KIAN NIO ; Dkk vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-12-2005 — Upload : 29-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507K/Pdt/2005
Tanggal 8 Desember 2005 — PENGURUS PUSAT KUD (PUSAT KOPERASI UNIT DESA) Sulawesi utara ; INDUK KUD JAKARTA,
210 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kapasitasnya sebagai institusigerakan Koperasi Indonesia di tingkat pusat, dikenal dengan Induk KoperasiUnit Desa (INDUKKUD) beranggotakan PUSKUD (Pusat Koperasi UnitDesa) disemua daerah di Indonesia termasuk Tergugat dalam kapasitassebagai (PUSKUDSulawesi Utara);Hal.1 dari 22 hal.Put.No.507 K/Pdt/2005Bahwa pada tahun 1992 Pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidangperdagangan cengkih produksi dalam negeri dengan memberlakukan sistimTata Niaga Cengkih yang berpedoman pada Kepres No.20 Tahun 1992tentang Tata
    Niaga Cengkih Produksi Dalam Negeri, implementasi danOperasionalisasi TNC berpedoman pada Kepres No.20 Tahun1992 joInpres No.1 Tahun 1992 jo Inpres No.4 Tahun 1996 yang mengaturmekanisme pembelian cengkih termasuk komponen Dana Penyertaan Modaloleh Pemerintah adalah dalam upaya untuk menyanggah harga cengkih agarrelative tetap stabil serta dalam rangka meningkatkan peran serta gerakangerakan Koperasi Indonesia (KUD,PUSKUD dan INDUKKUD) gunamemupuk modal, sehingga pada saat Tata Niaga Cengkih dihapus
    gerakankoperasi dapat mendiri mengembangkan usaha guna mencapaikesejahteraan anggota;Bahwa pengaturan Dana Penyertaan Modal sesuai ketentuanInpres No.1 Tahun 1992 jo Keputusan Menteri Koperasi No.808/KPTS/IV/1992 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkih Produksi DalamNegeri DPM (Dana Penyertaan Modal) adalah milik bersama petani cengkihuntuk penyertaan modal KUD yang digunakan oleh Induk KUD untuk modalkerja pengadaan cengkih.Selanjutnya ditegaskan kembali melalui Inpres No.4 Tahun 1996 tentangharga
    pembelian cengkih jo Surat Keputusan Menteri Koperasi danPembinaan Pengusaha Kecil RI No.3835/Kep/M/V/1996 tentang PelaksanaanTata Niaga Cengkih Produksi Dalam Negeri pada pasal 1 ayat (7) ditegaskanDPMKUD adalah dana milik bersama petani cengkih sebagai penyertaanmodal kerja pengadaan cengkih dan penyanggahan cengkih oleh INDUKKUD dalam hal ini INKUD (Penggugat);Bahwa pada tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dibidangperdagangan cengkih produksi dalam negeri dengan menghapus sistim TNC(Tata
    Tahun 1996,Keputusan Menteri Koperasi No.808/KPTS/IV/1992 dan Surat KeputusanMenteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI No.335/KEP/M/VI/1996, tetapi dengan adanya Keppres No.21 Tahun 1998 tentangPerdagangan Cengkih:Pasal 2 ayat (1) :BPPC wajib menyelesaikan semua hal yang menyangkut kegiatannyaselambatlambatnya sampai 30 Juni 1998.Pasal 2 ayat (2) :Terhitung mulai 30 Juni 1998, BPPC dibatalkan.Pasal 4:Dengan ditetapbkannya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden No.20Tahun 1992 tentang Tata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-04-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03P/HUM/2002
Tanggal 7 April 2008 — PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA DAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA ; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
47 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah anggotaFraksi didasarkan pada jumlah kursi yang diperoleh oleh sebuah partaipolitik dari hasil pemilihan umum ;41.Bahwa Peraturan Tata Tertib No.
    10 (sepuluh) orang, bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggitingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1999, Pasal 8 b ;60.Bahwa dengan demikian maka Peraturan Tata Tertib No.
    Peraturan Tata Tertib DPR RI, diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2001 ;2. Satu buah buku berjudul Tiga Undangundang Politik 1999 ;Hal. 10 dari 13 hal. Put.
    No. 03 P/HUM/2002Menimbang, bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : O38A/DPRRI/1/20012002substansinya hanya mengatur tata tertib yang berlaku khusus bagianggota DPR RI, sehingga isi dari Peraturan Tata Tertib a quo bukanlahmerupakan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud Pasal1 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa oleh karena substansi Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 03A/DPRRI/1/20012002bukan obyek Hak Uji Materiil
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 03 P/HUM/2002
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — TATA SUKAPRADJA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
159 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA SUKAPRADJA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
    Bahwa obyek sengketa adalah merupakan beschikking (ketetapan) yangmemenuhi unsurunsur keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 1angka (9) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Juncto UndangUndang No. 9Tahun 2004 Juncto UndangUndang No. 51 Tahun 2009; yaitu :"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual
    Tata Sukapradja dan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dankemudian diajukan Banding oleh Tergugat/Pembanding/TermohonKasasi, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 252/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Nopember2014,MENOLAK Gugatan dariPenggugat/Terbanding/PemohonKasasi dan Membatalkan Putusan Nomor: 160./G/2013/PTUNBDG. (terlampir).Bersama samadiajukan gugatan dengan :b.
    (Penggugat/Terbanding DalamPutusan Perkara Yang Dikabulkan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung, Nomor 161/G/2013/PTUNBDG tanggal 4 Juni 2014, danDikuatkan Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 275/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Januari 2015;c.
    (Penggugat/Terbanding DalamPutusan Perkara Yang Dikabulkan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung, Nomor 161/G/2013/PTUNBDG tanggal 4 Juni 2014, danDikuatkan Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 275/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Januari 2015 ;c.
    (Penggugat/Terbanding Dalam Putusan Perkara Yang DikabulkanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 161/G/2013/PTUNBDG tanggal 4 Juni 2014, dan Dikuatkan Dengan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/B/2014/PT.TUN.JKT.tanggal 7 Januan 2015 ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2009 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95K/TUN/2005
Tanggal 16 Februari 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN ; vs. GUSTI AYU OKA ; Dkk
452 — 496 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK Kedua Kali PK Kedua dalam hal PK Pertama NO
Kata Kunci : Tata Cara PK dalam hal PK Pertama NO
PIDANA UMUM/2/SEMA 4 2014
2012 — 0
  • Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dimungkinkan, dengan syarat-syarat apabila:a. Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No. 1 Tahun 2012;b. Pemohon ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-10-2006 — Upload : 20-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546K/TUN/2005
Tanggal 31 Oktober 2006 — Direktur Utama Pertamina (Persero) ; Manajer Adminstrasi dan Kontrak PT Pertamina (Persero) ; PT Wijaya Pura
445 — 365 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 23-10-2003 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02P/HUM/2000
Tanggal 23 Oktober 2003 — H. Mudrick Setiawan Sangidu ; H Zaenal Ma'arif, SH. ; Moh. Rido ; Haryoko ; Seno Hadisumitro ; Triharyono ; DPRD Kota Surakarta
118 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5231 B/PK/PJK/2022
Tanggal 6 Desember 2022 — PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-01-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6082 B/PK/PJK/2022
Tanggal 26 Januari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
12 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 24-01-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1463 B/PK/PJK/2023
Tanggal 31 Mei 2023 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA;;
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-08-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490K/TUN/2001
Tanggal 9 Agustus 2007 — NY. IDA TUMIAR HUTABARAT ; vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA JAKARTA
75 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 490 K/TUN/2001DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :NY.
    UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat berupa : Surat No.
    No. 490 K/TUN2001Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganputusan No. 93/B/1999/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Dember 2000;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 April 2001 kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 9 Mei 2001 sebagaimana ternyata
    dari AktePermohonan Kasasi No. 038/KAS2001/PTUNJKT. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta permohonan mana disertaioleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Mei2001;Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta barulah pada tanggal 9 Mei 2001sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 490 K/TUN2001
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-08-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4510 B/PK/PJK/2022
Tanggal 4 Oktober 2022 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA;;
43 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-08-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4511 B/PK/PJK/2022
Tanggal 4 Oktober 2022 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA;;
40 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 31-10-2022 — Putus : 16-01-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6221 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Januari 2023 — TATA NUSA TIARA INTERNASIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA NUSA TIARA INTERNASIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum Pencurian
Register : 28-05-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 54/PID.B/2013/PN.WKB
Tanggal 15 Agustus 2013 — - DAMIANUS MALO TATA Alias DAMI
34 — 8
  • Menyatakan terdakwa DAMIANUS MALO TATA Alias TATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
    - DAMIANUS MALO TATA Alias DAMI
    SALINAN PUTUSAN PUTUSANNomor : 54/PID.B/2013/PN.WKBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwaNama lengkap : DAMIANUS MALO TATA Alias DAMI;Tempat lahir : Ngua;Umur : 24 tahun/03 April 1989;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Puukedu,
    Menyatakan terdakwa DAMIANUS MALO TATA Alias DAMIbersalah melakukan pencurian sebagaimana dalamdakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke1 KUHPidana;Zi Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAMIANUS MALOTATA alias DAMI dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkapdan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan;3.
    Perkara : PDM No. 035/P.3.20/Epp.2/05/2013tertanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut:Bahwa terdakwa DAMIANUS MALO TATA alias DAMI pada hariKamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari 2013 atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat diKampung pamburu, Desa Mandungo, Kecamatan Wewewa SelatanKabupaten Sumba Barat Daya atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriWaikabubak
    desa perbatasan yaitu Desa Raba Egeuntuk mencari keberadaan kerbau milik korban akan tetapisaat melintasi desa Ekapata, saksi diberitahu oleh kaurtrantib ekapata bahwa kerbau milik korban telah ditemukandan terdakwa telah ditangkap;Bahwa saksi kemudian menuju ke kaur trantib Desa Ekapatadan menemukan kerbau milik korban dan pelaku yangmengambil kerbau tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwatidak keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwaDamianus Malo Tata
    Menyatakan terdakwa DAMIANUS MALO TATA Alias TATA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian dalam keadaan memberatkan;10112.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidanapenjara selama 11 (sebelas) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 31-10-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6137 B/PK/PJK/2022
Tanggal 26 Januari 2023 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
26 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-08-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4512 B/PK/PJK/2022
Tanggal 4 Oktober 2022 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA;;
86 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-12-2022 — Upload : 07-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5287 B/PK/PJK/2022
Tanggal 6 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA