IJateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal 9Maret 1993 tentang Pengesahan PeraturanDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II JeparaNomor : 3 Tahun 1993 tentang PerusahaanDaerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II 12.Pemberian Tunjangan Kompensasi KaryaBagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab.Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAMKab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IM/2008tanggal 1 Maret 2008 ; 13. Penggantian Makan Siang Bagi Direksi danPegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab.

I Jateng Nomor :188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang PengesahanPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. DaerahTingkat Il Jepara :Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi danPegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAMKab. Jepara Nomor : 695.01/SK/ITI/2008 tanggal 1 Maret 2008 ;Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab.Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab.

I Jateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IIJepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. DaerahTingkat II Jepara ; Noe156156123141516171819202122,23242526Dl282930313233343536Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab.Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/III/2008tanggal 1 Maret 2008 ; Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab.

I Jateng Nomor :188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang PengesahanPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. DaerahTingkat II Jepara ; Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi danPegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAMKab. Jepara Nomor : 695.01/SK/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 ;Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab.Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab.

Karisma Cipta Tunggal dinyatakan sebagai calonpenyedia jasa menempati urutan pertama dengan nilai penawaran Rp9.037.506.000,00 sehingga sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan PemenangPelelangan Umum Nomor : 602/188.3/II/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 yangditandatangani oleh Terdakwa selaku PPKom, maka PT.

Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Tenaga KerjaKota Bandung No. 188.3/PP.4162 Disnaker, Tentang : PengesahanPeraturan Perusahaan PT. Yuntex tertanggal O7April 2015, diberitanda T2;. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja atasnamaFuji Kurnia Periode 10 10 2014 sampai dengan 20 01 2015,diberi tanda T3;. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja atasnamaAndri Trijaya Periode 4 8 2014 sampai dengan 20 01 2015,diberi tanda T4;.

TOMMY, MM Bin ABDULLAH ISKHAK(Alm) sebenarnya tahu bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kapuastidak dibenarkan untuk menerima hadiah atau janji untukmempermudah atau melancarkan pembahasan RAPBD KabupatenKapuas hal ini juga termuat didalam Tata Tertib Nomor 183.3/16/DPRD.2014 tentang Perubahan atas peraturan tata tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3/01/DPRD.2011 yang menyatakan bahwa anggota DPRD KabupatenKapuas Periode tahun 2014 2019 yang tercantum dalam Bab XVLARANGAN DAN

., sesuai denganaslinya selanjutnya diberi tanda bukti T10;11.Surat keterangan tanggal 9 Juli 2012 dari RS Mitra Keluarga, bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T11;12.Surat Keterangan Nomor 188.3/F/788/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014dari Kepala Kelurahan Kraton, bermeterai cukup dan sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T12;13.Surat Keterangan tanggal 12 Agustus 2014 dari RS Mitra Keluarga,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya

Penggugat secara sepihak atau dalam dalilnyadisebut SKEP.2.Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dimaksud dan yangdipergunakan dan yang di dalilkan olen Penggugat dalam gugatannya adalahPerjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sejak tanggal 1 Juli 2010 sudah tidakberlaku lagi.Bahwa yang dimaksud Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan yangdipergunakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah Perjanjian KerjaBersama (PKB) yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja Kota Bandung Nomor : 188.3

Bahwa PKB yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatankonvensi, merupakan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah habis masaberlakunya sejak tanggal 1 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor: 188.3/PKB.8523Disnaker tentangPendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)..Bahwa atas dasar adanya pelanggaran tersebut di atas, justru TergugatRekonvensi pada tanggal 14 Desember 2015 telah melakukan tindakanskorsing terhadap Penggugat Rekonvensi, yang sebelumnya

Penggugat secara sepihak atau dalam dalilnyadisebut SKEP..Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dimaksud dan yangdipergunakan dan yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalahPerjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sejak tanggal 1 Juli 2010 sudah tidakberlaku lagi.Bahwa yang dimaksud Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan yangdipergunakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah Perjanjian KerjaBersama (PKB) yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja Kota Bandung Nomor : 188.3

gugatan perkara a quo, merupakanperaturan perusahaan yang belum disahkan sebagaimana yang disyaratkanpada Pasal 108 ayat (1) UndangUndang R.I Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan berdasarkan Pasal 188 merupakan tindak pidanapelanggaran ;10.Bahwa PKB yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan11konvensi, merupakan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah habis masaberlakunya sejak tanggal 1 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor : 188.3

Dirgantara Indonesia (Persero) , telah disesuaikandengan aslinya diberi tanda T13;Fotokopi surat ketua umum SPEDI Nomor : 57/SPEDI/05/2014 tertanggal 7 Mei2014 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Bandung, telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda T14;Fotokopi keputusan kepala dinas tenaga kerja Kota Bandung Nomor : 188.3/PKB.8527Disnaker tertanggal 30 Desember 2008, telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda T15;Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dan membuktikan dalildalil

., sesuai dengan aslinya diberi tandaT10;Surat keterangan tanggal 9 Juli 2012 dari RS Mitra Keluarga, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya diberi tanda T11;Surat Keterangan Nomor 188.3/F/788/VII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dariKepala Kelurahan Kraton, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tandaT12;13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Surat Keterangan tanggal 12 Agustus 2014 dari RS Mitra Keluarga, bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T13;Resume medis dr.Taswin

Kapuas hal ini jugatermuat didalam Tata Tertib Nomor 183.3/16/DPRD.2014 tentangPerubahan atas peraturan tata tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3/01/DPRD.2011 yangmenyatakan bahwa anggota DPRD Kab Kapuas Periode tahun 2014 2019 yang tercantum dalam Bab XV LARANGAN DAN SANKSIPasal 145 ayat 3 yang berbunyi Anggota DPRD dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.Perbuatan Terdakwa EDY FAHRIANSYAH Bin HINDUAN (Alm) sebagaimanadiatur

Kapuas hal ini juga termuat didalam Tata Tertib Nomor183.3/16/DPRD.2014 tentang Perubahan atas peraturan tatatertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KapuasNomor : 188.3/01/DPRD.2011 yang menyatakan bahwaanggota DPRD Kab Kapuas Periode tahun 2014 2019 yangtercantum dalam Bab XV LARANGAN DAN SANKSI Pasal 145ayat 3 yang berbunyi Anggota DPRD dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerimagratifikasi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal12

Kapuas hal ini juga termuat didalam Tata Tertib Nomor183.3/16/DPRD.2014 tentang Perubahan atas peraturan tatatertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KapuasNomor : 188.3/01/DPRD.2011 yang menyatakan bahwaanggota DPRD Kab Kapuas Periode tahun 2014 2019 yangtercantum dalam Bab XV LARANGAN DAN SANKSI Pasal 145ayat 3 yang berbunyi Anggota DPRD dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerimagratifikasi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal5

Kapuas hal ini juga termuat didalam Tata Tertib Nomor183.3/16/DPRD.2014 tentang Perubahan atas peraturan tatatertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KapuasNomor : 188.3/01/DPRD.2011 yang menyatakan bahwaanggota DPRD Kab Kapuas Periode tahun 2014 2019 yangtercantum dalam Bab XV LARANGAN DAN SANKSI Pasal 145ayat 3 yang berbunyi Anggota DPRD dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerimagratifikasi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal11

Kapuas hal ini jugatermuat didalam Tata Tertib Nomor 183.3/16/DPRD.2014 tentangPerubahan atas peraturan tata tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3/01/DPRD.2011 yangmenyatakan bahwa anggota DPRD Kab Kapuas Periode tahun 2014 2019 yang tercantum dalam Bab XV LARANGAN DAN SANKSIPasal 145 ayat 3 yang berbunyi Anggota DPRD dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.nonan Perbuatan Terdakwa ZAINAL MAKMUR Bin KURNAIN AMIR (Alm)sebagaimana

Kapuas hal ini jugatermuat didalam Tata Tertib Nomor 183.3/16/DPRD.2014 tentangPerubahan atas peraturan tata tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3/01/DPRD.2011 yangmenyatakan bahwa anggota DPRD Kab Kapuas Periode tahun 2014 2019 yang tercantum dalam Bab XV LARANGAN DAN SANKSIPasal 145 ayat 3 yang berbunyi Anggota DPRD dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Kapuas hal ini jugatermuat didalam Tata Tertib Nomor 183.3/16/DPRD.2014 tentangPerubahan atas peraturan tata tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3/01/DPRD.2011 yangmenyatakan bahwa anggota DPRD Kab Kapuas Periode tahun 2014 2019 yang tercantum dalam Bab XV LARANGAN DAN SANKSIPasal 145 ayat 3 yang berbunyi Anggota DPRD dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.Perbuatan Terdakwa ZAINAL MAKMUR Bin KURNAIN AMIR (Alm)sebagaimana

I Jateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara ; ----------------------------------------------------------- Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab.

I Jateng Nomor : 188.3/126/1993tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah KabupatenDaerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan DaerahAir Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara ; Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAMKab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor :695.01/SK/MI/2008 tanggal 1 Maret 2008 ; Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara,berdasarkan SK Direktur PDAM Kab.

I Jateng Nomor : 188.3/126/1993tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air MinumKab. Daerah Tingkat II Jepara ; Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab.Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor695.01/SK/MI/2008 tanggal 1 Maret 2008 ; Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawat PDAM Kab. Jepara,berdasarkan SK Direktur PDAM Kab.

I Jateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IIJepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. DaerahTingkat II Jepara ; === == == === ===Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab.Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/II/2008tanggal 1 Maret 2008 ; Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara,berdasarkan SK Direktur PDAM Kab.

Kapuas hal ini jugatermuat didalam Tata Tertib Nomor 183.3/16/DPRD.2014 tentangPerubahan atas peraturan tata tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3/01/DPRD.2011 yangmenyatakan bahwa anggota DPRD Kab Kapuas Periode tahun 2014 2019 yang tercantum dalam Bab XV LARANGAN DAN SANKSIPasal 145 ayat 3 yang berbunyi Anggota DPRD dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dimaksud dan yangdipergunakan dan yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannyaadalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sejak tanggal 1 Juli 2010sudah tidak berlaku lagi;Bahwa yang dimaksud Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan yangdipergunakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah PerjanjianKerja Bersama (PKB) yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasTenaga Kerja Kota Bandung Nomor 188.3/PKB.8523Disnaker, masaberlakunya hanya sampai tanggal

Foto copy Keputusan Disnaker Kota Bandung tentang Pendaftaran PKB HRBNo. 188.3/PKB.1158Disnaker, tertanggal 29 Januari 2015, diberi tanda buktiP4 ;. Foto copy Risalah Mediasi tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda buktiP5 ;. Foto copy Slip Gaji Tergugat dari bulan Nopember 2014 Mei 2015, diberitanda bukti P6 ;. Foto copy Tanda Terima penyerahan Slip Gaji Tergugat II Agustus hinggaDesember 2014 kepada Sdr. Rini Lastriani untuk diserahkan kepadaTergugat II, diberi tanda bukti P7 ;.

Indek perjalanan dinastelah dimintakan fasilitas Mendagri dengan Surat Ketua DPRDNomor: 188.3/2630 tanggal 6 September 2002 tentang fasilitasMendagri.SK Gubernur Nomor 73 Tahun 2002 tersebut masih mengacu padapenjelasan Pasal 14 huruf c PP No. 110 Tahun 2000 yangmenyebutkan "Biaya Perjalan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRDstandarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah danpaling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlakubagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Foto copy surat dari Pangkalan Utama TNI AL V Pangkalan TNI AL Tegaltanggal 24 April 2014 Nomor: B/187/IV/2014 Perihal Penegasan Pengosongantanah yang ditujukan kepada Para Warga penghuni Tanah TNI AL di JI DurianHalaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN TGLKates Kota Tegal (sesuai daftar terlampir), yang selanjutnya pada Foto copybukti surat tersebut diberi tanda P39;40 Foto copy surat dari Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor:188.3

SOMIR TERGUGAT Iuntuk membuktikan :a adanya satu Keputusan TERGUGAT I dan atau langkah hukum lainsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Anggaran DasarTERGUGAT I;b adanya persetujuan dan/atau penyelesaian kewajiban TERGUGAT IIkepada PENGGUGAT terkait dengan obyek Perjanjian a quo;88 Bahwa quod non Yayasan PRPP (TERGUGAT II) oleh TERGUGAT I sudahdibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 yangkeberlakuannya disahkan dengan Keputusan TERGUGAT I tanggal 23Januari 1995 Nomor : 188.3

Oleh karena itu pendirian PerseroanTerbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengahtersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah.Peraturan Daerah tersebut telah berlaku dan disahkan dengan KeputusanTergugat I tanggal 23 Januari 1995 Nomor : 188.3/ 03/1995 tentangPemberlakuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat RekreasiDan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan telah diumumkan dalamLembaran Daerah Propinsi Daerah

Oleh karena itu pendirian Perseroan Terbatas PusatRekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah tersebut dituangkandalam Peraturan Daerah.Peraturan Daerah tersebut telah berlaku dan disahkan dengan KeputusanTergugat I tanggal 23 Januari 1995 Nomor 188.3/03/1995 tentangPemberlakuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat RekreasiDan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan telah diumumkan dalamLembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat

Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat dalam dalil gugatannyapada pokoknya menyatakan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 1993 yangpemberlakuannya disahkan dengan Keputusan Tergugat I tanggal 23Januari 1995 Nomor : 188.3/03/1995 tentang Pemberlakuan PeraturanDaerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993tentang PENDIRAN PERSEROAN TERBATAS PUSAT REKREASIDAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH dan PenjelasanUmumnya, bukan serta merta sebagai bukti hukum adanya pembubaranTergugat II (Yayasan PRPP

No. 28 Tahun 2004 tentangYayasan adalah merupakan dalil yang tidak konsisten; dengandemikian Tergugat III dengan tegas menolak.Bahwa benar, Tergugat III adalah merupakan perseroan terbatasyang didirikan dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1993 dankeberlakuannya disahkan dengan Keputusan Tergugat I tanggal 25Januari 1993 Nomor : 188.3/03/1995 tentang Pemberlakuan PerdaProvinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993Halaman 231, Putusan No. 51/Pdt/2016/PT SMGtentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

2001.i. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atasnama Indriani Sebastian Nomor passpor K 595583.j. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa memorandumtertanggal 27 November 2008 terkait rekening 1180501946.187.8 (delapan) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen Time/FixedDeposit or Structured Product Detailed Statement of Account for theyear as at 31/12/2005 Account Number 1180501946 Account NameLim Willy Sebastian & or Marliane Anggraini & or Indriani Sebastian.188.3

No.866 K/Pid.Sus/2016j. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa memorandumtertanggal 27 November 2008 terkait rekening 1180501946.187.8 (delapan) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen Time/FixedDeposit or Structured Product Detailed Statement of Account for theyear as at 31/12/2005 Account Number 1180501946 Account NameLim Willy Sebastian & or Marliane Anggraini & or Indriani Sebastian.188.3 (tiga) lembar fotokopi Memorandum Pj.