f1lang1053langfe1033langnp1053insrsid11417516 tabBahwa pada tahun 2009 berdasarkan isntruksi Presiden RI Nomor I Tahun 2008 tentangKebijakan Pemberasan Nasional menginstrusikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu serta Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesiauntuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petrani, ketahanan pangan, pengembanganekonimi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasional yang didalam pelaksanaannya berdasarkan Pedoman Umum Beras dari Deputi Menko

f1lang1053langfe1033langnp1053insrsid11417516 tab Bahwa pada tahun 2009berdasarkan isntruksi Presiden RI Nomor I Tahun 2008 tentang Kebijakan PemberasanNasional menginstrusikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah NonDepartemen tertentu serta Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia untukmelakukan upaya peningkatan pendapatan petrani, ketahanan pangan, pengembangan ekonimi pedesaan, danstabilitas ekonomi nasional yang didalam pelaksanaannya berdasarkan Pedoman UmumBeras dari Deputi Menko

No. 304 K/Pdt/2007Bahwa surat tersebut ditujukan kepada : (1) lou Presiden RI di Jakarta,(2) Bapak Menko Polkam RI di Jakarta dan (3) Bapak Menpan RI di Jakarta,serta tembusannya disampaikan kepada : (1) Ketua DPRMPR RI di Jakarta,(2) Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, (3) Panglima TNI di Jakarta, (4)Sekretaris Negara RI di Jakarta, (5) Sekretaris Militer Presiden di Jakarta, (6)Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta, (7) Kepala Kejaksaan Agung diJakarta, (8) Menteri Hukum dan Perundangundangan

Kwik Kian Gie waktu itu adalah Menko Ekuin yang bertanggungjawab mengkoordinasikan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasionaldan menangani kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia. Pemohon selaku18.19.10Ketua Umum Partai Bulan Bintang, menandatangani surat pencalonanSusilo Bambang Yudhyono sebagai calon Presiden RI ke Komisi PemilihanUmum, sehingga dia memenuhi syarat menjadi calon.

Kwik Kian Gie menandatangani Letter of Intentdengan IMF tanggal 17 Mei 2000 di Kantor Menko Ekuin, Jalan LapanganBenteng Timur Nomor 1, Jakarta. Sedangkan tindak pidana korupsi yangdiduga dilakukan Pemohon dimulai dengan rapatrapat sampai penandatanganan dan sampai peresmian Sisminbakum pada bulan Oktober 2000dan Januari 2001, semuanya terjadi di Departemen Kehakiman dan HAMJalan Rasuna Said, Jakarta. Jadi memang ada perbedaan /ocus delicti dantempus delicti antara dua peristiwa itu.

Yusuf Kalla dan mantan Menko Perekonomian Kwik KianGie).ll.Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon63Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihakyang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan olehberlakunya undangundang, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai denganperkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap saksimeringankan (a de charge) yang dikehendaki oleh Pemohon yaitu saksi JusufKalla (mantan Wakil Presiden Rl) dan Kwik Kian Gie (mantan Menko Ekuin),yang telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi meringankan bagi Pemohonpada tanggal 5 Januari 2011.3.

Tentang Perkumpulan Loka Pamitran telah disebutkan, ..... karena dengansurat Jaksa Agung RI Nomor R.973/D/DSB/6/1992 tanggal 24 Juni 1992 yangditujukan kepada Menko Polkam menyebutkan bahwa Perkumpulan LokaPamitran termasuk organisasi yang dilarang berdasarkan Keppres Nomor 264Tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi, Rotary99 66Club, Devine Life Society, VrijmetselarenLoge (Loge Agung Indonesia),Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of RucenCruisers (Amorc)

Utama sekaligus KetuaAsosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan5 (lima) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000(delapan ribu) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PTIndoguna Utama dan 4 (empat) anak perusahaan lainnya yaitu PT SinarTerang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CVSurya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memintaJUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepadaMenteri Koordinator (Menko

) Perekonomian, padahal saat itu belum adaSurat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahankuota impor daging sapi.

Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CVSurya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memintaJUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepadaMenteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum adaSurat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahankuota impor daging sapi.

MOU tersebutditandatangani pada tanggal 6 November 2015 oleh Ketua UmumYPDT, Maruap Siahaan, dengan Ketua Umum Yayasan NommensenSigumpar.Harapan Menko Maritim dan Sumber Daya RI Terhadap KegiatanGCDT 2015Audiensi dengan Menko Maritim dan Sumber Daya RI, Kamis 19November 2015,dipimpin oleh Ketua Umum YPDT, Drs.

MaruapSiahaan, MBA yang turut dihadiri oleh Pembina dan Pengawas YPDTantara lain: Dr Payaman Simanjuntak, Prof Dr Otto Hasibuan SH,MM (Kuasa Bidang Hukum Menko Maritim dan Energi), Prof K. T.Sirait, Laksma (Purn) Bonar Simangunsong, Dr Maurits Pasaribu,Haposan Silalahi, Elisa Lumban Toruan, Jerry F. Sirait, AndaruSanyoto (Sekum YPDT), Mardi S. N.

Hadirdalam acara tersebut Rizal Ramli (Menko Maritim).Pertemuan YPDT Dengan Peter Reger, CEO dari PerusahaanSunboat UG.Pada hari Senin, 18 Juli 2016 kantor sekretariat YPDT didatangi olehDipl. Kfm. Peter Reger seorang berkebangsaan Jerman yangmenjabat sebagai CEO dari perusahaan Sunboat UG yang berada diBerlin, Jerman.

Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) jepit photo copy Inpres RI No. 3 Tahun 2012 Tanggal 27 Februari 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah;b. 2 (dua) lembar photo copy surat Gubernur Lampung Nomor: 500/2469/I/04/2012 tentang pagu raskin ke-13 Tahun 2102;c. 2 (dua) lembar copy surat Menkokesra RI Nomor : B-154/MENKO/KESRA/VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012 tentang tambahan pagu raskin ke-13 Tahun 2012;d. 1 (satu) jepit SK Bupati Lampung Tengah Nomor

membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.48.675.000, (Empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima riburupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun Penjara.4 Menyatakan barang bukti berupa := Satu jepit photo copy inpres RI No. 3 Tahun 2012 Tanggal 27Februari 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras danpenyaluran beras oleh pemerintah.Dua lembar photo copy surat Gubernur Lampung Nomor:500/2469/1/04/2012 tentang pagu raskin ke13 Tahun 2102.Dua lembar copy surat Menkokesra RI Nomor : B154/MENKO

tidakmembawa beras Raskin ke13 sebanyak 8.250 Kg ke kampungKalidadi melainkan hanya dokumennya saja ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa :11 (satu) jepit photo copy Inpres RI No. 3 Tahun 2012 Tanggal 27 Februari2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras olehpemerintah;2 (dua) lembar photo copy surat Gubernur Lampung Nomor: 500/2469/1/04/2012 tentang pagu raskin ke13 Tahun 2102;2 (dua) lembar copy surat Menkokesra RI Nomor : B154/MENKO

masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalamtahanan;6 Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) jepit photo copy Inpres RI No. 3 Tahun 2012 Tanggal 27Februari 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras danpenyaluran beras oleh pemerintah;2 (dua) lembar photo copy surat Gubernur Lampung Nomor:500/2469/1/04/2012 tentang pagu raskin ke13 Tahun 2102;2 (dua) lembar copy surat Menkokesra RI Nomor : B154/MENKO

permasalahan pada saat ituyaitu masalah Keuangan Rumah Tangga yang tidak stabil karena Tergugatmelanjutkan Sekolah Pasca Sarjana (S2) sehingga ada biaya Rumah Tangga yangterganggu untuk biaya sekolah, dan ditengah permasalahan Rumah Tangga diketahuijuga bahwa Tergugat tergoda oleh wanita lain sehingga membuat keadaan RumahTangga semakin buruk, dan hampir terjadi perceraian namun pada saat itu masih dapatdiatasi berdua;Setelah berdamai keadaan membaik dan Tergugat mendapat tawaran pindah kerja keInstansi Menko

Ketua Menko PolkamRI, Perihal : Permohonan Penyelsaian Ganti Rugi Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;9) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 122/FKI1/06/2015,tertanggal 09 Juli 2015, tujuan Kepada Bapak. Bupati KabupatenAsahan, Perihal :Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;10) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 147/FKI1/07/2016,tertanggal 27 Juli 2016, tujuan Kepada Bapak.

Ketua Menko PolkamRI, Perihal : Permohonan Penyelsaian Ganti Rugi Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;9) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 122/FKI1/06/2015,tertanggal 09 Juli 2015, tujuan Kepada Bapak. Bupati KabupatenAsahan, Perihal :Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;10) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 147/FKI1/07/2016,tertanggal 27 Juli 2016, tujuan Kepada Bapak.

KAI (persero)DAOP 4 adalah salah satu satuan kerja (SATKER) yang bertugasmelaksanakan kegiatan dibawah perintah dan garis kebijakan yangditetapbkan oleh Tim Pelaksana, yang diketuai oleh Wakil MenteriPerhubungan dan Direktur Jenderal Perkeretaapian KementerianPerhubungan, dengan ketentuan bahwa : "Segala biaya yangdiperlukan dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara pads Kementerian Perhubungan(vide : poin KETUJUH Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomiantersebut

tanggal 2 Januari 2012.6 (enam) lembar surat Keputusan Dalam Negeri Nomor ; 414.2/0021Tahun 2012 tanggal 2 januari 2012 tentang Penetapan Kuasa PengunaAnggaran / Penguna Barang dan pejabat Pemungut Penerimaan Negarapada Kegiatan Urusan bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaanmasyarakat mandiri Perdesaan (PNPMMPD) tahun anggaran 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung masyarakat(BLM) Program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri (PNPMMandiri) Tahun anggaran 2012 NomorB.222/MENKO

fisik (Saranadan prasarana) untuk bantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPMmandiri perdesaan T.A 2012 yang bersumber Dari Dana pembiayaanbersama (Cost Sharing) T.A 2012 tanggal 22 Juli 2012.1 (satu) Exs Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antarapemerintah Pusat dan pemerintah Kebupaten Bener meriah Propinsiaceh Nomor : NPUB/PNPM Mandiri Perdesaan /I/2012 tanggal 10April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasi program Nasional PemberdayanMasyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) T.A 2012 nomorB.222/MENKO

tanggal 2Januari 2012.6 (enam) lembar surat Keputusan Dalam Negeri Nomor ; 414.2/0021Tahun 2012 tanggal 2 januari 2012 tentang Penetapan Kuasa PengunaAnggaran / Penguna Barang dan pejabat Pemungut Penerimaan Negarapada Kegiatan Urusan bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaanmasyarakat mandiri Perdesaan (PNPMMPD) tahun anggaran 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung masyarakat(BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPMMandiri) Tahun anggaran 2012 Nomor : B.222/MENKO

fisik (Sarana danprasarana) untuk bantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPM mandiriperdesaan T.A 2012 yang bersumber Dari Dana pembiayaan bersama (CostSharing) T.A 2012 tanggal 22 Juli 2012.1 (satu) Exs Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara pemerintahPusat dan pemerintah Kebupaten Bener meriah Propinsi aceh Nomor :NPUB /PNPM MANDIRI PERDESAAN/I/2012 tanggal 10 April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasi program Nasional PemberdayanMasyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TA 2012 nomorB.222/MENKO

Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan melalui bukti rekaman video,rekaman suara, foto, bukti daftar hadir, bukti risalan dan transkripRapat Koordinasi Dewan Kawasan yang dimiliki oleh Sekretariat Kantor Menko Perekonomian;f.

Kep59/MEKON/12/2008 (selanjutnya disebut Peraturan Menko No. 1Tahun 2016) diterbitkan, maka tidak ada lagi aturan pelaksanayang mengatur tentang prosedur pengangkatan, danHalaman 62 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN.

DALAM PENUNDAANBahwaTergugat IX menolak alasan Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap berlakunya Keputusan MenteriKoordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua DewanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan PengangkatanKepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 5 April 2016(selanjutnya disebut Keputusan Menko Perekonomian

Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2000juncto ketentuan Bab II angka IIl.4. angka 10 Keputusan Ketua DewanNasional KPBPB Nomor 59/MEKON/12/2008, maka sudah tepat penerbitanobyek sengketa dengan alasan bahwa penerbitan obyek sengketa a quodilatar belakangi evaluasi kinerja Penggugat yang kurang bagus prestasinya.Pada bagian menimbang huruf b Keputusan Menko Perekonomian No. 43Tahun 2016 disebutkan: ttbahwa berdasarkan evaluasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan

II angka IIl.4. angka 10 Keputusan Ketua DewanNasional KPBPB Nomor 59/MEKON/12/2008; Bahwa demi kepentingan gugatan belaka, Penggugat telahsengaja menyalahtafsirkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU No.36 Tahun 2000 juncto ketentuan Bab II angka Ill.4. angka 10Keputusan Ketua Dewan Nasional KPBPB Nomor 59/MEKON/12/2008, di mana sudah tepat penerbitan obyek gugatandengan latarbelakangi evaluasi kinerja Penggugat yang kurangbagus prestasinya sebagaimana dimuat pada bagianmenimbang huruf b Keputusan Menko

prosedur Gugatan perwakilan kelompok (classaction) maka untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada paraanggota kelompok (class member) akan dilakukan melalui TimPelaksana Pembayaran Ganti Rugi yang keanggotaannya dari seluruhPara Tergugat (Tergugat s/d Tergugat Xl) yang masing masingTergugat diwakili 2 (dua) orang beserta wakil kelompok sampaidengan V 5Bahwa Tim Pelaksana Pembayaran Ganti Rugi (TPG) dianggap sudahterbentuk demi hukum berdasarkan putusan perkara ini yang diketuaioleh Tergugat Il (Menko

Menyatakan Tim Pelaksana Pembayaran Ganti Rugi (TPG) telahterbentuk demi hukum berdasarkan putusan ini dan menetapkan TPGdiketuai oleh Tergugat Il (Menko Kesra RI) atau kuasanya yangditunjuk dengan 5 wakilnya yaitu ketua kelompok s/d Kelompok V(yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku Tahun 1999)atau kuasanya yang ditunjuk 56.

Ketua Menko PolkamRI, Perihal : Permohonan Penyelsaian Ganti Rugi Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;9) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 122/FKI1/06/2015,tertanggal 09 Juli 2015, tujuan Kepada Bapak. Bupati KabupatenAsahan, Perihal :Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;10) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 147/FKI1/07/2016,tertanggal 27 Juli 2016, tujuan Kepada Bapak.

Pertamina DOH NAD & /7,5% 10.067.250Sumbagut30 Januari 2004 19.500.000 Pertamina Direktorat Hulu 7,5% 1.462.500 22 03 Pebruari 2004 11.913.229 Pemda Bekasi 15% 1.786.98403 Pebruari 2004 10.450.000 Dinas Energi & Sumber Daya 15% 1.567.500Mineral03 Pebruari 2004 58.287.500 Menko Kesra 15%) 8.743.12503 Pebruari 2004 56.350.000 PT. KAI 7,5% 4.226.25006 Pebruari 2004 27.000.000 Bangun Cipta Prambanan JO 7,5% 2.025.00006 Pebruari 2004 9.000.000 PT.

Menko, pada saat itu tempat saksi AndiTjalla melaksanakan proyek pembangunan gedung Sekolah Dasar Inpres No.044 Kampung Baru yang terletak di Jalan Poros PolmanMajene, DusunPangimbalan Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten PolewaliMandar, (dahulu Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, KabupatenPolewali Mamasa), awalnya tanah tempat didirikan bangunan sekolah dasartersebut adalah merupakan kebun kepala milik Kalobang Daenna Masura,selanjutnya dipinjam oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala

mengetahuinya denganpasti;Bahwa sebelum ada persetujuan danasebesar Rp5.000.000.000,, saksiterlebih dahulu) sudah banyakmengajukan proposal permohonanbantuan dana bencana alam;Bahwa terhadap 1 (satu) eksemplarProposal Permohonan Bantuan DanaPembangunan 1000 unit RumahKorban Bencana Alam di KabupatenTimor Tengah Utara Tahun 2008 yangdiperlihatkan kepadanya, Saksimenyatakan bahwa proposal inidiajukan pada bulan Pebruari danproposal ini bukanlah proposal yangkemudian mendapat persetujuan danadari Menko

Kesra karena persetujuandana oleh Menko Kesra didasarkanpada proposal yang saksi ajukansebelumnya;Bahwa saksi tidak bisa menunjukkanproposal yang saksi maksud karenasaat itu semua arsip dipegang olehterdakwa Godi Usolin, selain itu padawaktuwaktu) sebelum disidik olehKejaksaan Negeri Kefamenanu,sehingga saksi tidak tahu lagikeberadaan dari proposal dimaksud;Bahwa tidak ada surat yangmenerangkan bahwa proposal yangdisetujui oleh Menko Kesra adalahproposal yang saksi ajukan padabulan Juni;Bahwa setelah

Kesra sudah adadidalam rekening kas daerah, dan dana hibah dari Menko Kesrasudah pasti dikucurkan karena sudah ada penandatangananMou;Bahwa pada waktu panitia pengadaan mengajukan usulanpemenang lelang, walaupun untuk setiap paket pekerjaan hanya1 (satu) rekanan saja maka saksi langsung menerima danmenetapkan pemenang lelang sesuai usulan yang diajukan olehpanitia lelang karena sebagai Pengguna Anggaran sekaligusPejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa yakin bahwa proseslelang sudah dilaksanakan

persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa para terdakwa sebagai mantan Panitia tender/pelelanganbelanja modal/pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD,pembagian & bagi hasil) tahun anggaran 2008 dilingkunganDinas Kesejahteraan Sosial TTU;Bahwa saksi membenarkan keterangannnya dalam berita acarasebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan tidak adayang dirubahnya;Bahwa sepengetahuan saksi dana untuk pelaksanaan proyekdimaksud berasal dari Menko

sertamengetahui informasi tersebut dari rekan kontraktorlainnya;e Bahwa saksi terlibat langsung dalam kegiatan tenderpembangunan/rehabilitasi rumah korban bencanaalam TA. 2008 pada Dinas Kesejahteraan SosialKabupaten Timor Tengah Utara sebagai pesertatender/pelelangan pembangunan/ rehabilitasi rumahkorban bencana alam TA. 2008 pada DinasKesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ;e Bahwa sumber dana pekerjaan diamksud dariAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yangmerupakan dana dari Menko

berikut : Bahwa dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Kecamatan Jambesari DarussholahKabupaten Bondowoso telah menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) yangditetapkan oleh Kementerian Koordinator kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantumdalam Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat NomorB.2066/KMK/D.VII/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008, Nomor : B.1458/KMK/D.VII/VIII/2009tanggal 28 Agustus 2009 dan Nomor : B.210/MENKO

berikut :Bahwa dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Kecamatan Jambesari DarussholahKabupaten Bondowoso telah menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) yangditetapkan oleh Kementerian Koordinator kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantumdalam Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat NomorB.2066/KMK/D.VII/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008, Nomor : B.1458/KMK/D.VII/VIII/2009tanggal 28 Agustus 2009 dan Nomor : B.210/MENKO

tanggal 2 Januari 2012.6 (enam) lembar surat Keputusan Dalam Negeri Nomor 414.2/0021Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan KuasaPenguna Anggaran/Penguna Barang dan Pejabat PemungutPenerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD) Tahun Anggaran 2012.1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsungmasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2012 Nomor B.222/MENKO

untuk Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 yangbersumber dari dana pembiayaan bersama (cost sharing) TahunAnggaran 2012 tanggal 22 Juli 2012.1 (satu) eks Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bener MeriahProvinsi Aceh Nomor NPUB/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2012tanggal 10 April 2012.1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TahunAnggaran 2012 Nomor B.222/MENKO

No. 493 K/Pid.Sus/2016Penerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD) Tahun Anggaran 2012.e 1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsungmasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.105) 1 (satu) eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Nomor 059/1.20.5.2/DPASKPD/2012 tanggal 8Februari

No. 493 K/Pid.Sus/20161 (satu) eks daftar lokasi dan alokasi program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TahunAnggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31Oktober 2011.1 (satu) eks petunjuk teknis pancairan dan penggunaan DanaUrusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan dari KementerianDalam Negeri Nomor 414.2/1247/PMD, tanggal 22 Februari 2012.1 (satu) lembar persetujuan alokasi dana mendahului pengesahanAPBK P dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener MeriahNomor 180/66A